Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Trismayarni Elen, Praktisi dan Akademisi Akuntan, Pemerhati Bisnis dan Keuangan UMKM.

Trismayarni Elen, Praktisi dan Akademisi Akuntan, Pemerhati Bisnis dan Keuangan UMKM.

Perubahan Iklim dan Keberlanjutan Bisnis Properti

Kamis, 25 November 2021 | 21:41 WIB
Trismayarni Elen *)

Pemberitaan tentang indikasi gagal bayar utang perusahaan properti raksasa Tiongkok, Evergrande, dan diikuti beberapa perusahaan properti di negeri Tirai Bambu lainnya, cukup menyita perhatian pelaku bisnis dunia dan tidak terkecuali di Indonesia.

Dunia ekonomi dan bisnis harap-harap cemas menanti kabar selanjutnya dari kasus gagal bayar utang Evergrande yang menembus angka Rp 4.000 triliun tersebut. Bagaimana penyelesaiannya dan dampaknya bagi stabilitas keuangan Tiongkok dan global, mengingat pandemic Covid-19 juga belum terselesaikan.

Di balik kasus Evergrande yang memiliki bisnis utama bidang properti, ada hal menarik yang menjadi perhatian penulis bagi dunia bisnis properti dan konstruksi, terutama di Indonesia. Bagaimana sebenarnya bisnis properti yang begitu tumbuh subur pula di Indonesia?

Di negara sedang berkembang seperti Indonesia, pembangunan negara sangat ditentukan oleh penyediaan infrastruktur yang baik, seperti jalan, jembatan dan bangunan yang menjadi perhatian bisnis konstruksi dan properti.

Bisnis properti di dalam kelompok lapangan usaha menjadi bagian dari bisnis konstruksi. Karena pergerakan bisnis properti dengan sendirinya akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi usaha konstruksi.

Dalam hal ini penulis tidak membahas terkait gurita bisnis perusahaan raksasa properti Evergrande, tetapi memfokuskan dampak bisnis properti, dari aspek yang lain, yang justru berkaitan dengan keberlanjutan sebuah bisnis dan dampak bagi bumi. Yaitu tingginya kontribusi emisi karbon, termasuk dari bisnis konstruksi-properti.

Pada 22 Juli 2021 lalu Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu RI) dan Asian Development Bank (ADB) menggelar 2021 International Climate Change Conference, dengan target komitmen untuk mengurangi emisi karbon, dan mencapai negara yang tahan iklim menuju ekonomi rendah karbon, (Kemenkeu, 2021).

Selain itu, pada 18 Oktober 2021, Presiden RI Joko Widodo saat menerima Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa untuk Kebijakan Hijau Eropa dan Iklim Frans Timmermans di Istana Merdeka pun mengatakan, “Indonesa memiliki komitmen yang sangat kuat sebagai bagian dari solusi masalah perubahan iklim.”

Ditambahkan pula pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bahwa isu perubahan iklim dan lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari isu Sustainable Development Goals. Di mana perlu adanya keseimbangan antara menjaga alam dan melakukan pembangunan, (Setneg, 2021). Sektor konstr uksi secara langsung dan tidak langsung memberikan dampak terhadap peningkatan emisi karbon (gas rumah kaca). Karena bidang konstruksi banyak menggunakan bahan-bahan seperti semen, baja dan kayu.

Situasi Dilematis Pemerintah

Ilustrasi Bisnis Properti
Ilustrasi Bisnis Properti

Dalam hal ini sudah pasti Kemenkeu RI tahu bagaimana kontribusi bisnis konstruksi bagi emisi karbon di Indonesia. Namun di masa pandemi Covid-19 ini, memang sangat dilematis sekali bagaimana mengangkat pertumbuhan ekonomi di sektor ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor jasa konstruksi pada kuartal II-2021 tumbuh 4,42%, mengalami pertumbuhan positif pertama kalinya setelah 12 bulan berada di zona merah.

Akan tetapi, kontribusi sektor konstruksi pada pertumbuhan ekonomi nasional berkurang secara tahunan dari 10,56% pada kuartal II-2020 menjadi 10,12% pada kuartal II-2021. Kontribu si sektor konstruksi pada PDB kuartal II-2021 masih di bawah sektor industri pengolahan (19,29%), serta sektor pertanian dan perdagangan yang masing-masing di level 14,27% dan 13,08%.

Masih berdasarkan data BPS, sepanjang kuartal II-2021 sektor properti hanya mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,82%. Kontribusi sektor properti terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di periode ini mencapai 7,07%.

Upaya pemerintah mengangkat kembali pertumbuhan ekonomi bisnis properti di masa krisis ekonomi tahun 2020 yakni melalui kebijakan perbankan dengan memberi stimulus bunga kredit yang sangat rendah untuk properti, bahkan terendah sepanjang sejarah Indonesia, agar memberi dampak pada lapangan usaha konstruksi.

Sayangnya, stimulus tersebut belum mampu secara maksimal mengatasi pelambatan pertumbuhan ekonomi di sektor konstruksi ini. Sehingga dampak ekonomi masih terasa di sebagian masyarakat Indonesia termasuk UMKM yang bergantung dari perbaikan ekonomi di sektor konstruksi termasuk properti.

Menurut Ketua Umum BPP Gapensi Iskandar Z Hartawi pa da bulan April 2020, ekonomi dari sektor konstruksi di Indonesia melibatkan setidaknya 82% UMKM yang terdiri atas tukang, peralatan, material dan transportasi, (Supriyatna, 2020).

Pajak Karbon

Regulasi yang dikeluarkan pemerintah lainnya melalui Kemenkeu yakni menetapkan pajak karbon yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2022. Apakah akan efektif?

Dalam pembagian biaya yang terkait dengan lingkungan, ada kategori biaya lingkungan karena kegagalan eksternal yang tidak ditanggung perusahaan, tapi ditanggung pihak lain, (IAI, 2015). Faktor inilah yang memungkinkan menjadi tanggungan pihak lain termasuk pemerintah. Contohnya kebakaran hutan, banjir bandang dan longsor, akibat pembabatan hu tan dan bukit.

Jika melihat aktivitas bisnis konstruksi, apakah dengan pajak karbon ini akan menghasilkan angka yang signifikan antara apa yang pemerintah terima dari pajak karbon dengan yang harus Negara keluarkan untuk menanggung dampak negatif yang ditimbulkan dari rantai bisnis konstruksi, termasuk yang ditanggung masyarakat sekitar perusahaan?

Sebagai misal, produsen semen yang berkontribusi meningkatkan emisi karbon udara karena menggunakan bahan bakar batu bara. Industri semen secara langsung menaikkan geliat perusahaan batu bara, tetapi juga berpotensi semakin maraknya pembabatan hutan untuk dijadikan lahan tambang dan infrastruktur pendukung, yang berdampak pada berkurangnya potensi pengikatan CO2.

Banyak peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi akibat pembabatan hutan seperti kekeringan, kebakaran hutan, banjir bandang dan longsor. Problematika perubahan iklim tidak hanya tentang gas rumah kaca/emisi karbon. Jika menyusuri jalan dari Tangerang ke arah Demak, pemandangan yang dijumpai adalah gundulnya bukit-bukit yang ta nahnya dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur.

Dampaknya, banjir bandang tidak terelakkan di beberapa wilayah Demak, seperti yang terjadi pada awal tahun 2020. Bencana alam banjir yang terjadi di awal tahun 2021 lalu di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan, dan menjadi banjir yang terparah selama ini, juga karena berkurangnya hutan Kalimantan. Hutan selain sebagai paru-paru dunia, juga sebagai wahana penting penyerapan air.

Pembangunan infrastruktur di wilayah Cikarang hingga Cikampek juga dinilai berandil pada terjadinya banjir besar awal tahun 2021 yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kondisi ini sangat merugikan masyarakat setempat dan sudah pasti juga menjadi beban pemerintah daerah.

Peran Profesi Akuntan

Seperti halnya yang dihadapi Kemenkeu, maka akuntan yang berada di perusahaan juga menaruh perhatian lebih dalam hal keberlanjutan usaha dalam Corporate Sustainability Report yang mengusung sinergi penyelamatan Profit, People dan Planet, dengan Triple Bottom Accounting.

Pastinya para akuntan tersebut mengetahui dan memahami bahwa aktivitas yang dilakukan perusahaan konstruksi tempat ia bekerja adalah ada yang berdampak negatif pada people, baik di dalam maupun di lingkungan luar perusahaan, serta bagi planet, namun tidak berdaya.

Dilema yang dihadapi adalah, mana yang harus didahulukan antara going concern atau sustainability sebuah usaha? Meskipun, beberapa asosiasi profesi serta akademisi akuntan ber usaha semaksimal mungkin menyajikan secara teori dan definisi di buku-buku atau modul sebagai pegangan dan acuan profesi akuntan, serta aturan yang tertuang di Standar Akuntansi Keuangan.

Dalam situasi seperti itu, tindakan harus tetap dilakukan, tidak bisa menunggu lama untuk menghindari ancaman perubahan iklim, terutama bagi pelaku bisnis konstruksi dan properti. Aksi dan tindakan nyata oleh para profesional teknik sipil dan arsitek di bidang konstruksi sangat dibutuhkan untuk mencari bahan-bahan yang ramah lingkungan.

Selain itu, profesi akuntan (akuntan manajemen dan akuntan publik), yang berinteraksi langsung dengan perusahaan dan pengusaha perlu untuk terus menggiatkan pemahaman pengusaha untuk mengejar profit tanpa melukai dan merusak dari sisi people dan planet.

Mengingat profesi akuntan juga mengetahui betul isi laporan keuangan yang merupakan muara dari semua aktivitas operasional perusahaan. Sehingga pada akhirnya komitmen untuk menjaga keseimbangan lingkungan dalam pembangunan tidak sekadar menjadi slogan tanpa tindakan nyata yang berdampak signifikan. Dampak perubahan iklim begitu serius, dan karenanya menjadi bahasan penting dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP-26) yang digelar 31 Oktober-12 November 2021 lalu.

*) Praktisi dan Akademisi Akuntan, Pemerhati Bisnis dan Keuangan UMKM.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN