Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dr Anggawira MM,

Dr Anggawira MM,

Memerdekaan Industri Hulu Migas Indonesia

Kamis, 25 November 2021 | 20:37 WIB
Dr Anggawira MM *)

Bukti historis menunjukkan eksplorasi minyak dan gas di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1850, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu belanda yang menjajah memegang regulasi dan juga bisnis minyak dan gas dengan memberikan konsensi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda yang ingin mengambil kekayaan minyak dan gas di Indonesia.

Dari penemuan-penemuan sumur migas di Indonesia kemudian muncul perusahaan-perusahaan migas ternama saat ini seperti Royal Dutch Shell dan bahkan cikal bakal Pertamina yang dulu dikenal dengan sebutan NV Nederlandsch Indische Aardolie Maatschappij (NIAM).

Guna mengatur kegiatan migas, Hindia Belanda kemudian mengeluarkan Indische Mijnwet, atau undangundang pertambangan pada tahun 1899. Potensi migas di lapangan indonesia (Hindia Belanda saat itu) menarik 18 perusahaan swasta di awal abad ke 20. Sayangnya sumberdaya migas yang ada di Indonesia saat itu belum dapat dinikmati untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Hingga kemudian Indonesia merdeka di tahun 1945, barulah Indonesia bisa mengupayakan pemanfaatan minyak dan gas bumi untuk kemakmuran rakyatnya. Putri-putri terbaik bangsa juga dikirimkan untuk dapat menimba ilmu yang dibutuhkan untuk mengangkat minyak dan gas dari dalam perut tanah air Indonesia. Pertamin,  Permina, dan Permigas didirikan sebagai perusahaan negara yang bertujuan untuk memanfaatkan kandungan minyak dan gas bumi di Indonesia. Aturan dan model kontrak disusun agar perusahaan luar yang ingin memperolah kandungan migas di Indoensia turut bisa menguntungkan negara sebagai pemilik kandungan minyak dan gas.

Kekayaan minyak dan gas yang dimiliki Indonesia membuat kontribusi sektor ini sangat tinggi bagi pendapatan negara. Tidak hanya dari penjualan minyak mentah, namun juga dari pajak yang dibayarkan, penyerapan tenaga kerja, dan yang terpenting menjadi modal energi yang dibutuhkan Indonesia untuk mendukung kegiatan industri dan pengembangan teknologi.

Memang pengelolaan migas di Indonesia tak pernah lepas dari perkembangan, mulai dari revisi UU Migas, hingga perubahan skema kontrak PSC (production sharing contract) cost recovery menjadi gross split. Semua perubahan ini dilakukan dengan berpedoman pada UU No 33 tahun 1945 dan juga sila ke-5 Pancasila agar kekayaan migas indonesia dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat.

Meskipun tentu masih terdapat kekurangan pada proses pengelolaan migas kita perlu berbangga dan bersyukur karena perbaikan tata kelola dan inovasi terus dilahirkan Kementerian ESDM, SKK Migas, dan juga Pertamina.

Di 76 Tahun Kemerdekaan Indonesia kita patut berbangga, saat ini pengelolaan migas telah banyak dipegang langsung oleh perusahaan nasional kita. Baru-baru ini Blok Rokan yang merupakan salah satu Blok bersejarah telah di alih kelola dari PT Chevron Pacific Indonesia ke PT Pertamina Hulu Rokan. Alih kelola ini menunjukan kemampuan rakyat Indonesia dalam mengelola sumber daya migas sudah semakin maju. Kekhawatiran yang dulu ada bahwa kita belum siap mengelola blok-blok migas di Indonesia kini tak ada lagi.

Nasionalisasi industri migas tak lain dan tak bukan bertujuan untuk meningkatkan ketahanan energi Indonesia. SKK Migas telah menancapkan target lifting migas sebesar 1 juta barrel pada tahun 2025 kelak. Target ini tentu bukan sekadar target namun juga keyakinan terhadap kemampuan Indonesia yang semakin baik dalam mengelola teknologi dan dukungan kerjasama dari Kontraktor Kerjasama Kontrak Sementara (KKKS).

Jika kita melihat kembali kepada sejarah, tantangan yang dihadapi indonesia adalah kemampuan SDM dan juga keterbatasan teknologi. Kemampuan SDM Indonesia pelan-pelan telah diatasi dengan didirikannya institusi-institusi pendidikan khusus pengembangan sumberdaya manusia di sektor migas. Kampus-kampus ternama seperti ITS dan ITB juga kian menunjukkan kompetensinya sebagai institusi pencetak SDM Migas tangguh di Indonesia. Yang tak kalah penting tentu terbukanya akses yang kian lebar bagi insan-insan muda untuk menempuh pendidikan migas di perguruan tinggi ternama di luar negeri. Keterbatasan teknologi juga telah lebih baik.

Dukungan pengusaha-pengusaha Indonesia menjadi faktor penting masuknya teknologi luar ke dalam negeri. Pendirian pabrik dan produksi teknologi di Indonesia juga menjadi transfer knowledge yang secara tidak langsung mengembangkan kapasitas bangsa. Bahkan saat ini muncul kebijakan minimal penggunaan alat dan bahan yang dihasilkan dalam negeri atau TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

Jika ada kendala lainnya yang masih menjadi PR Indonesia tentu adalah investasi dan pendanaan. Bagamanai pun proyek migas merupakan proyek yang sangat panjang dan membutuhkan pendanaan kuat. Proyek pencarian ladang minyak bisa membutuhkan waktu hingga puluhan tahun. Ketika ditemukan pun minyak tidak serta merta bisa diangkat perlu dilakukan pengukuran cadangan minyak dan juga pembuatan sumur dan infrastruktur bor.

Investasi sektor hulu migas mengalami penurunan sejak tahun 2014 dan kemudian mengalami stagnansi sejak 2017. Padahal Indonesia membutuhkan investasi yang tak main-main nilainya, yakni hingga US$ 187 miliar atau sekitar Rp 2.711 triliun (asumsi kurs Rp 14.500 per US$) untuk mewujudkan target produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional hingga tahun 2030 mendatang.

Tren penurunan investasi ini disebabkan beberapa faktor seperti dinamika ekonomi nasional dan global, fluktuasi harga, juga penuaan sumur migas.

Untuk mengatasi hal ini telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah, melalui UU Cipta Tenaga Kerja, dan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 yang diharapkan dapat diikuti dengan peraturan pelaksana lainnya ditingkat kementerian akan memudahkan pengusaha untuk memanamkan modalnya dan memulai bisnis. SKK Migas juga secara aktif berkoordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM untuk meningkatkan penanaman modal di ranah hulu migas.

Secara umum untuk meningkatkan investasi di sektor hulu migas diperlukan kerjama berbagai pihak dan institusi. Disisi kementerian Investasi kemudahan perizinan dan birokrasi menjadi kunci. Kementerian Investasi juga secara aktif melakukan promosi di berbagai negara dan juga meningkatkan iklim daya saing pengusaha lokal di daerah hulu migas melalui program workshop dan fasilitasi peningkatan daya saing usaha nasional yang diselenggarakan di beberapa daerah.

Sejalan dengan semangat ini, di sisi tata kelola SKK Migas sebagai mandataris pengelola migas di Indonesia di bawah kementerian ESDM juga terus mengembangkan penggunaan teknologi untuk memangkas birokrasi. Terdapat OSS, CIVD, CSMS dan masih banyak fitur teknologi lainnya yang disajikan. Untuk memastikan kegiatan eksplorasi dan pengeboran minyak berjalan lancar,

Dewan Pengawas SKK Migas mengeluarkan target-target untuk mendorong health safety and evironment di lingkungan kerja migas. Memang rasanya terlalu naif jika kita mengharapkan peningkatan investasi hanya dari transformasi, perbaikan tata kelola serta promosi investasi.

Sebagai sektor yang komplek industri hulu migas membutuhkan terobosan yang inovatif dan solutif. Transisi energi yang mulai terdorong ke arah energi terbarukan mendesak sektor hulu migas juga ikut bertranformasi agar tidak ketinggalan jaman.

Namun kendati demikian upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengerakan investasi di sektor hulu migas juga tetap perlu diapresiasi. Apalagi disuasana kemerdekaan ini rasanya sangat tepat untuk kembali menyerap nilai-nilai luhur bangsa. Kemerdekaan Indonesia tidak akan diraih tanpa upaya bahu-membahu, semangat gotong royong, serta kolaborasi golongan tua dan muda. Sejarah membuktikan nilai-nilai diatas mampu mengubah keadaan pesimis menjadi optimistis, dan yang terpenting mengembalikan harkat dan martabat bangsa Indonesia.

Semangat inilah yang perlu kita gelorakan kembali di sektor industri hulu migas, agar upaya untuk memperbaiki tata kelola dan mendorong investasi di sektor hulu migas tak dipandang sebelah mata, namun perjuangan bersama menuju kemakmuran bangsa Indonesia.

*) Komite Investasi Kementerian Investasi/ BKPM RI

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN