Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Fikri C Permana, Senior Economist -
PT Samuel Sekuritas Indonesia dan Desy Israhyanti, Research Analyst - PT Infovesta Utama

Fikri C Permana, Senior Economist - PT Samuel Sekuritas Indonesia dan Desy Israhyanti, Research Analyst - PT Infovesta Utama

Bagaimana Adaptasi Kebijakan Moneter Selanjutnya?

Jumat, 26 November 2021 | 15:27 WIB
Fikri C Permana *) Desy Israhyanti **)

Selalu menarik untuk membahas bagaimana kebijakan moneter dilakukan. Terlebih di masa transisi antara krisis dan pemulihan ekonomi, layaknya saat ini. Di masa krisis pandemi Covid-19 kita melihat banyak bank sentral melakukan adaptasi kebijakan yang sebenarnya “tidak lazim”.

Kebijakan bank-bank sentral itu dikarenakan kebijakan suku bunga telah berada di tingkat terendah. Misalkan saja, Amerika Serikat (AS) dengan Fed rate-nya telah berada di level 0,25%; begitupun dengan di Uni Eropa yang berada pada level 0,0%; dan Inggris di level 0,1%. Suku bunga di negara-negara kawasan regional, seperti India berada di level 4,0%; Tiongkok di level 3,85%; Indonesia di level 3,5%; Filipina di level 2,0%, dan Malaysia yang di level 1,75%, juga berada di tingkat terendah mereka.

Alhasil, saat pandemi yang tidak disangka datang melanda secara tiba-tiba dan berdampak masif, ruang stimulus moneter melalui penurunan suku bunga praktis sudah sangat terbatas. Sehingga mau tidak mau kebijakan injeksi likuiditas atau pandemic relief terpaksa dilakukan. Sebagai catatan, bahkan hal tersebut dilakukan karena ruang stimulus dari sisi fiskal juga terbatas, akibat tekanan di sisi penerimaan negara.

Untungnya suku bunga rendah dan injeksi likuiditas tersebut mampu menjadi pahlawan dalam menahan turunnya perekonomian akibat pandemi.

Selain itu, turut membuat pasar keuangan menjadi lebih stabil. Sayangnya, saat risiko pandemi mulai berkurang, pemulihan sisi permintaan yang didorong oleh stimulus moneter berdampak lebih besar dibanding sisi penawaran.

Hal ini ditandai dengan pemulihan produksi manufaktur --biasa diindikasikan dengan PMI (purchasing manager index)-- yang pulih lebih cepat dibanding pemulihan mobilitas penduduk. Ataupun juga ditandai dengan kenaikan harga komoditas –khususnya logam dan energi—yang terdongkrak signifikan.

Kenaikan harga komoditas itu akibat pertumbuhan ekonomi global yang umumnya sudah keluar dari zona resesi sejak triwulan IV-2020, namun disertai dengan kenaikan inflasi, baik konsumen (consumer price index/CPI) dan produsen (producer price index/ PPI) yang juga meningkat dengan sangat signifikan di sebagian besar negara di dunia.

Akibatnya, muncul “musuh” baru bagi kebijakan moneter ke depan. Yakni dengan nama kekhawatiran supply shock, global value chain crisis, dan stagflasi. Itulah tantangan berikutnya yang perlu ditangani oleh para pemegang kebijakan moneter global.

Sehingga tidak heran pada 2021 arah kebijakan longgar (loosening) yang dianut pada tahun sebelumnya mulai ditinggalkan, bahkan banyak yang langsung berubah kutub menjadi ketat (tightening) hanya dalam hitungan bulan. Itulah hal “tidak lazim” berikutnya yang kita lihat di masa transisi atau pemulihan ini. Patut dimaklumi memang, siapapun tentu akan khawatir bi la terjadi supply shock, global value chain crisis, dan stagflasi karena akan menyebabkan perekonomian kembali berbalik arah.

Kondisi yang tidak hanya akan menjatuhkan kembali pertumbuh an ekonomi ke tingkat negatif atau bahkan resesi, namun lebih daripada itu juga akan menyebabkan kacaunya pasar tenaga kerja, perebutan sumber energi baru, atau bahkan bencana kemanusiaan yang tidak kita inginkan. Karenanya, harap maklum bila para pelaku kebijakan moneter global mulai melakukan pengurangan injeksi likuiditas.

Misalnya dengan istilah tapering off-nya The Fed ataupun pengurangan PEPP (pandemic emergency purchase program) yang dilakukan Bank Sentral Uni Eropa (ECB). Hal itu disebabkan pilihan tersebutlah yang paling rasional dan paling mungkin dilakukan saat ini, dibanding melakukan lift off (pembelian kembali surat utang) ataupun rate hike (menaikkan tingkat suku bunga), yang merupakan pakem kebijakan moneter.

Apalagi mengingat pemulihan ekonomi belum stabil dan menyeluruh, sehingga dikhawatirkan menjadi bumerang bila dua hal terakhir itu dilakukan. Ataupun kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya tantrum, layaknya tapering-of f pada tahun 2013 hingga 2015 silam. Walaupun dengan catatan, nantinya lift off ataupun rate hike akan ditempuh bila pemulihan telah memiliki fondasi yang kuat. Mungkin saja dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Lalu, bagaimana dengan Indonesia?

Ilustrasi adaptasi kebijakan moneter
Ilustrasi adaptasi kebijakan moneter

Bank Indonesia (BI) sebagai pemangku kebijakan moneter tertinggi di Indonesia patut diacungi jempol. Rule-based policy ataupun principle-based policy mereka diterjemahkan dengan baik dalam bentuk konsistensi ataupun diskresi yang terarah. Bahkan koordinasi kebijakan dengan sektor fiskal dan makroprudensial pun patut diapresiasi.

Adanya Surat Keputusan Bersa ma (SKB); forum stabilitas sistem keuangan (FSSK); dan tim pengendali inflasi nasional dan da erah menjadi bentuk yang bi sa menjadi indikator tersebut. “Ketidaklaziman” yang bersifat positif sebenarnya, apalagi jika melihat apa yang menjadi tujuan BI yang tertuang dalam UU No 23 tahun 1999 ataupun UU No 3 tahun 2004, yakni “mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah”.

Ketidaklaziman itu sebenarnya sah-sah saja, karena memang dinamika perekonomian saat ini makin kompleks. Bahkan arah sebab-akibat telah menjadi samar, begitupun dengan batas aliran dana yang relatif menghilang.

Selama tahun 2020 dan 2021 ini Indonesia cukup diuntungkan dengan meningkatnya harga komoditas global melalui pening katan aktivitas ekspor dan surplus neraca dagang sejak Februari 2020. Namun perlu disadari bahwa hal tersebut juga mencerminkan pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih lam bat dibanding negara mitra.

Lebih lanjut, hal yang juga mengindikasikan transmisi yang lambat adalah dari surplus neraca dagang kedorongan sisi permintaan dalam negeri, walau positifnya adalah rupiah menjadi lebih stabil. Ini nyata terlihat dari data pertumbuhan ekonomi triwulan III-2021 yang naik 3,51% (year-on-year/yoy), di mana didorong oleh komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh 53,35% (yoy), namun komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 1,03% (yoy). Begitupun dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka Indonesia per September 2021 yang justru naik ke angka 6,49% dibanding Maret 2021 yang berada di angka 6,26%.

Sehingga akan menjadi hal yang menarik melihat langkah apa yang selanjutnya akan dila kukan BI dalam menahan risiko yang mungkin ditimbulkan oleh supply shock, global value chain crisis, dan stagflasi, serta respons kebijakan berupa tapering off The Fed dan pengurangan PEPP ECB. Mengingat transmisi risiko global tersebut akan mempengaruhi yield SUN, ekspektasi inflasi dalam negeri, dan stabilitas rupiah.

Dorongan sektor riil, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta hambatan struktural yang coba diterobos oleh BI melalui burden sharing dan peningkatan kerja sama regional ataupun penggunaan local currency settlement (LCS) mungkin cocok saat ini. Namun dengan dinamisnya perekonomian, akan sangat menarik untuk kita menunggu adaptasi “tidak la zim” kebijakan moneter lainnya di masa mendatang.

*) Senior Economist – PT Samuel Sekuritas Indonesia

**) Research Analyst – PT Infovesta Utama

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN