Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Fauzi Aziz, Pemerhati Ekonomi dan Industri

Fauzi Aziz, Pemerhati Ekonomi dan Industri

Model Pengembangan Investasi Kolaboratif

Selasa, 14 Desember 2021 | 09:51 WIB
Fauzi Aziz *)

Jika investasi dapat disederhanakan pemahamannya sebagai penempatan dana pada sektor produktif, hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah pusat/daerah, dunia usaha swasta/ BUMN/BUMD, dan investasi yang dilakukan masyarakat.

Investor pasti memiliki ekspekasi terhadap investasinya, agar bisa menghasilkan return, pendapatan dan profit.

Jika begitu konsepnya, kegiatan investasi bersifat terbuka dan inklusif seperti kegiatan ekonomi lainnya. Karena itu, kegiatan investasi diselenggarakan sesuai prinsip demokrasi ekonomi yang dinyatakan dalam pasal 33 UUD 1945 ayat 4.

Kegiatan investasi di dalam negeri harus menjadi prioritas. Kegiatan investasi asing kita hadirkan sebagai pelengkap, dan diundang untuk mengembangkan kemitraaan strategis dengan investor dalam negeri. Hal yang demikian harus menjadi fokus perhatian kebijakan ekonomi nasional ketika paradigma baru muncul bahwa globalisasi adalah lokalisasi.

Perspektif tersebut dibangun untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi. Isu kemandirian dan kedaulatan adalah konstitusional. Menggarisbawahi konsep pembangunan menurut Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi tahun 1998, maka kemakmuran sebuah bangsa dicapai berbasiskan pada kekuataan rakyat dan bisa menghidupinya secara layak sebagai makhluk ekonomi. Esensi kemandirian ada di situ.

Terkait dengan itu, maka menjadi sebuah pendekatan strategis bahwa kekuatan kelas menengah Indonesia kita arahkan perannya tidak hanya sebagai kekuatan pendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga, tetapi sekaligus menjadi penggerak investasi di dalam negeri.

Bisa bertindak sebagai pelaku investasi portofolio dan pelaku investasi langsung di sektor penghasil barang maupun jasa.  Apa yang penulis sampaikan ini bukan hal baru, bahkan sudah berjalan selama ini seiring revolusi kelas menengah Indonesia tumbuh menjadi sumber kekuatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang menyumbang 56% terhadap PDB setiap tahun.

Saatnya sekarang mereka kita dorong agar menempatkan dananya pada investasi fisik. Menurut data LPS, tabungan mereka saat ini mencapai sekitar Rp 7.000 triliun di perbankan nasional, dan 86%-nya disimpan dalam denominasi rupiah, hanya 14% dalam denominasi valas dan lain-lain.

Dalam perspektif lain, ada hal menggembirakan bahwa sekitar 80% devisa hasil ekspor disimpan di perbankan dalam negeri. Meskipun hanya sekitar 15% yang dikonversi ke rupiah (Menko Perekonomian Darmin Nasution sekitar tahun 2017/2018), tidak apa-apa, sepanjang sebagian dapat dikonversi menjadi dana investasi, dan tidak sepenuhnya digunakan untuk membiayai impor.

Negeri ini butuh investasi. Dalam rangka menumbuhkan sistem keuangan inklusif, maka dana masyarakat jelas penting untuk menggerakkan tabungan dan investasi. Ada tren yang baik bahwa masyarakat sesungguhnya telah siap menjadi investor.

Semangat ini perlu dipupuk dan difasilitasi ketika sumber dana eksternal semakin mahal. Memberikan pendidikan yang baik bagi masyarakat untuk menjadi investor di sektor pertanian, perkebunan, industri pengolahan dan sektor jasa adalah bagian dari strategi pembangunan inklusif.

Jika tidak dilakukan, negeri ini hanya akan menjadi objek globalisasi. Dana masyarakat dihimpun dalam institusi ekonomi sebagai usaha bersama. Dana tersebut diinvestasikan pada cabang-cabang produksi yang berkontribusi terhadap PDB yang nilai tambahnya dinikmati bersama untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat.

Distribusi nilai tambah sebagian besar terjadi di dalam negeri dinikmati oleh negara dalam bentuk pajak, investor dalam bentuk deviden, pihak pengelola untuk membentuk dana re-investasi dan para karyawan dan pekerja dalam bentuk gaji/upah. Platform bisnis fisikal dan digitalnya bisa dilakukan melalui pengembangan model bisnis satu kabupaten/kota satu produk dan layanan yang pertumbuhannya didorong masuk ke global network.

Sekali lagi, ini merupakan upaya sistemik untuk membuat sistem keuangan inklusif berkembang pesat, dan pada kesempatan yang sama, mereka dapat punya akses masuk ke jaringan global. Supaya bisa terwujud, jelas perlu hadir ekosistem yang menfasilitasi pusatpusat pengembangan talenta danpusat-pusat inkubasi bisnis danindustri yang ada di lingkunganuniversitas. Startup bisnis dan industri yang tumbuh dari situ akanmenjadi mitra para investor yangdikelola sebagai usaha bersamayang dilakukan masyarakat.

Dana pemerintah pusat yang ditempatkan pada Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagian dapat ditempatkan sebagai dana awal pada model bisnis yang dikembangkan dengan masa tenggat 10 tahun. Bank Pembangunan Daerah (awalnya dibentuk sebagai perusahaan venture capital) dapat menempatkan dananya di modelbisnis yang dibangun by design.Inilah barangkali yang dapat kita pahami sebagai model investasi kolaboratif.

Rasanya inilah yang kita butuhkan untuk mewujudkan kerangka kerja bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi inklusif untuk menggagas masa depan ekonomi nasional yang makin mandiri dan berdaulat.

Hal yang demikian kita harapkan dapat menjadi program utama pemerintah, dalam hal ini Kemenperin dalam rangka pelaksanan tugas pokok dan fungsi pengaturan pembinaan, dan pengembangan industri 2024-2045. Sumber dana di dalam negeri berlimpah dan dapat dimobilisasi sebagai dana investasi.

*) Pemerhati Ekonomi dan Industri

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN