Menu
Sign in
@ Contact
Search
Erick Rompas, Pemerhati ekonomi dan founder PT Bina Investama Global.

Erick Rompas, Pemerhati ekonomi dan founder PT Bina Investama Global.

UMKM Menatap 2022

Rabu, 22 Des 2021 | 22:26 WIB
Erick Rompas *) (redaksi@investor.id)

Tahun 2021 segera berakhir hanya dalam hitungan hari. Itu artinya, kita bakal lekas memasuki tahun yang baru, tahun 2022, yang penuh dengan tantangan.

Masing-masing orang tentu memiliki sikap berbeda-beda menyongsong tahun depan. Ada yang optimistis, ada yang biasa saja, ada pula yang pesimistis. Semua kembali kepada masing-masing personal.

Perbedaan sikap itu wajar mengingat pandemi Covid-19 masih menghantam dunia, tidak terkecuali Indonesia. Kasus aktif yang terus menurun beberapa waktu belakangan tidak serta merta membuat ketidakpastian terhadap pandemi pudar. Ditambah lagi pemerintah sudah mendeteksi keberadaan Covid-19 varian omicron.

Satu hal yang pasti, pandemi yang melanda Tanah Air nyaris dua tahun tentu sudah menghadirkan dampak negatif bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ragam kebijakan yang berkorelasi dengan pembatasan mobilitas telah berdampak negatif terhadap sektor tersebut. Lalu, bagaimana dengantahun depan?

Advertisement

Ancaman bagi UMKM

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga seorang pengusaha terkemuka, Sandiaga Uno pernah berkata begini: “Entrepreneurship itu bukan profesi, melainkan sebuah mindset, yakni mindset yang terdiri atas kerja keras, sikap hidup optimistis, inovatif, kreatif, serta leadership.”

Kata-kata Sandi, panggilan akrab Sandiaga Uno, benar adanya. Jika dikaitkan dengan konteks pandemi Covid-19, mindset terkait kewirausahaan itu relevan dengan apa yang dialami para pelaku UMKM. Mereka harus bekerja keras hingga kreatif demi bertahan di tengah krisis akibat pandemi.

Berbeda dengan krisis moneter 1997-1998 maupun krisis keuangan global 2008, krisis akibat pandemi Covid-19 ini benarbenar memukul sektor UMKM.

Mengapa demikian? Sederhana saja. Krisis yang berdampak kepada sektor keuangan tidak berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat. Para pemangku ke bijakan hanya perlu mengambil kebijakan tepat guna, baik dari sisi fiskal maupun moneter, dalam membendung efek negatif dari sisi keuangan.

Sementara krisis akibat Covid- 19 kali ini diikuti dengan penerapan pembatasan mobilitas untuk menekan penularan virus corona. Sejumlah Negara menggunakan istilah lockdown (penguncian). Sementara di In donesia menggunakan frasa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). E

fek PSBB maupun PPKM sama saja. Mobilitas terbatas, per ekonomian pun terganggu. Salah satu pemicu ekonomi terganggu adalah kontraksi UMKM, sektor yang berkontribusi 56- 59% terhadap produk domestik bruto (PDB), dan 99% dari total lapangan kerja (Kementerian Komunikasi dan Informatika).

Pemerintah bukannya ‘berpangku tangan’ menyikapi situasi yang ada. Berbagai program yang masuk ke dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pun digelontorkan, seperti Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) atau Banpres Produktif Rp 2,4 juta yang diberikan kepada 12,8 juta pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi Covid-19. Terlepas dari kendala yang ditemukan di lapangan, misalnya terkait pendaftaran maupun proses pencairan, program itu mampu menjadi bantalan pelaku UMKM bertahan di masa-masa sulit.

Optimistis tetapi Tetap Waspada

Seiring dengan adanya pelonggaran PPKM lantaran kasus aktif yang terus turun, perekonomian saat ini mulai menggeliat. Tidak terkecuali di sektor UMKM. Secara kasat mata terlihat geliat aktivitas mereka mudah ditemui, entah itu di pasar maupun di titiktitik yang berdekatan dengan pusat aktivitas publik seperti kantor.

Namun demikian, semua pihak harus waspada. Apalagi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pada 16 Desember 2021 mengumumkan telah mendeteksi kasus pertama Covid-19 varian Omicron di Tanah Air.

Walaupun yang bersangkutan, seorang petugas kebersihan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, sudah berstatus negatif Covid-19, masih ada lima orang yang probable. RS itu pun sudah diisolasi selama tujuh hari demi mencegah penularan meluas.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah menekankan pentingnya kewaspadaan. Namun, jangan sampai membuat panik lantaran varian Omicron belum menunjukkan karakter yang membahayakan nyawa pasien, terutama mereka yang sudah divaksinasi.

Vaksinasi adalah kata kunci yang harus menjadi pegangan seluruh masyarakat, tidak terkecuali para pemangku kepentingan.

Untuk itu, pemerintah harus terus menggencarkan vaksinasi lewat berbagai cara. Meskipun hal ini tidak mudah bagi sebagian masyarakat yang kadung percaya hoax demi hoax terkait vaksin. Berdasarkan data Kemenkes hingga 16 Desember 2021 pukul 18.00 WIB, total vaksinasi 1 mencapai 149.617.605 (71,84%), total vaksinasi 2 sebanyak 105.558.259 (50,68%), dan total vaksinasi 3 sebanyak 1.266.557. Melihat data ini, sembari mengakselerasi vaksinasi 1 dan 2, seyogianya vaksinasi 3 alias booster dimulai.

Pemerintah perlu menyiapkan skema yang tepat agar tidak membebani negara dan ma syarakat. Masyarakat mampu, jika diminta membayar demi mendapatkan booster vaksin, tentu tidak akan keberatan. Sedangkan bagi yang kurang mampu dan tercatat sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maka dapat memperoleh vaksinasi 3 secara gratis. Selain vaksinasi, penerapan protokol kesehatan jangan sampai kendur. 3M dan 3T harus kembali digencarkan dan ditingkatkan baik oleh masyarakat dan pemerintah daerah.

Peluang dari Perubahan

Pandemi ini mau tidak mau mengakselerasi perubahan perilaku konsumen. Mengutip data yang dihimpun, ada peningkatan jumlah transaksi digital sebanyak 45%. Namun demikian, ada juga fakta yang tidak dapat ditutupi bahwa lebih dari 80% UMKM terdampak buruk pandemi.

Padahal, fakta yang lain menunjukkan ada peningkatan transaksi e-commerce sebesar 55% kala pandemi Covid-19. Fenomena ini juga diperkuat le wat data hasil survei We Are Social pada April 2021 yang menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara pengguna layanan e-commerce tertinggi di dunia (88,1%) dalam berbelanja secara digital. Perilaku ini tentunya menjadi sebuah peluang.

Untuk itu, mau tidak mau, digitalisasi terhadap pelaku UMKM harus ditingkatkan. Apalagi, masih ada 76% UMKM belum tersentuh digitalisasi itu. Pemerintah memang telah memiliki sejumlah program seperti Gerakan Bangga Buatan Indonesia yang telah membuat 8,4 juta pelaku UMKM online. Namun, masih banyak lagi pelaku UMKM di luar sana yang belum online dan kendala ini harus bisa dientaskan

Di titik ini, peran serta para startup Unicorn dapat dimaksimalkan. Sebab, startup Unicorn lazim melibatkan para mentor demi menopang perkembangan pelaku UMKM. Tidak hanya menjadi pemenang di dalam negeri, melainkan juga menembus pasar ekspor di mancanegara.

Pada akhirnya, pandemi memang belumlah berakhir. Akan tetapi, seiring Covid-19 yang terkendali ditambah tren digitalisasi ke depan, peluang UMKM untuk kembali melesat di tahun depan terbuka lebar.

*) Pemerhati Ekonomi dan Founder PT Bina Investama Global.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com