Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Menginjak Pedal Rem Likuiditas

Senin, 24 Januari 2022 | 10:35 WIB
Haryo Kuncoro *)

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk kembali menahan suku bunga acuan alias BI 7-day Reverse Repo Rate (B7DRR) di level 3,50% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI periode Januari 2022. Bertahan di level 3,50% menjadikannya rekor terlama (12 bulan), sejak BI7DRR diintroduksikan mulai Agustus 2016.

Potensi instabilitas nilai tukar rupiah dan sistem keuangan dari tekanan eksternal agaknya masih menjadi perhatian utama BI. Pasalnya, kebijakan tapering of f bank sentral Amerika Serikat (AS) yang lebih cepat dari prediksi awal. Tapering off ditandai dengan penghentian stimulus moneter bank sentral AS (The Fed).

Dalam hitungan matematis, pengurangan secara bertahap pembelian The Fed atas surat utang pemerintah (yang digunakan untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19) akan tuntas pada akhir semester ini. Namun, gelombang inflasi tinggi mengakselerasi penghentian stimulus moneter lebih dini.

Pada putaran berikutnya, The Fed akan menjual kembali surat utang pemerintah AS ke pasar global demi menyeimbangkan neraca keuangannya. Agar segera terserap, The Fed memberikan iming-iming ekstra berupa kenaikan suku bunga. Kenaikan su ku bunga The Fed bisa sampai tiga kali sepanjang tahun ini.

Surat utang pemerintah AS sejauh ini tetap dipandang sebagai aset finansial paling aman dari risiko (risk free). Atribut risk free plus kenaikan imbal hasil niscaya cukup kuat untuk menyedot dolar dari pasar finansial global, tidak terkecuali dari pasar Negara berkembang (emerging market countries).

Dana Moneter Internasional (IMF) pun sejak awal tahun ini sudah mengingatkan bahwa negaranegara berkembang harus siap menghadapi kemungkinan masamasa sulit. Langkah bank sentral AS itu dapat mengguncang pasar keuangan serta memicu arus keluar modal dan mendepresiasi mata uang negara-negara lain.

Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi dunia masih lambat akibat varian anyar Covid-19: Omicron. Kemunculkan jenis baru virus corona juga memaksa pemerintah di berbagai negara menerapkan kembali langkah-langkah kesehatan, yang ujungnya menghambat pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, negara-negara berkembang juga menghadapi inflasi yang meningkat dan utang publik yang jauh lebih tinggi. Kenaikan suku bunga AS yang lebih intensif berarti beban pembiayaan untuk sejumlah negara berkembang yang memiliki utang dalam mata uang dolar AS akan meningkat.

Alhasil, Indonesia perlu sejak dini mengantisipasi potensi fenomena dolar ‘pulang kampung’. Kenaikan suku bunga The Fed akan mendorong permintaan dolar di dalam negeri untuk dibawa ke sana demi mendapatkan imbal hasil yang lebih atraktif. Buntutnya, cadangan devisa tergerus dan nilai tukar rupiah ter tekan.

Pada titik ini, hasil RDG periode perdana 2022 agaknya memberikan sinyal antisipasi menuju ke arah itu. Upaya serius antisipasi dini tersimak dari penaikan secara bertahap GWM (giro wajib minimum), yakni ketentuan persentase dana pihak ketiga per bankan yang mesti disimpan di bank sentral.

Sebagai misal, GWM untuk bank umum mulai 1 Maret 2022 dinaikkan menjadi 5% (dari yang berlaku sekarang 3,5%) atas dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun sektor perbankan. Besaran GWM akan dinaikkan lagi menjadi 6% per 1 Juni 2022, menuju 6,5% yang berlaku per 1 September 2022.

Penaikan bertahap GWM sangat kontras saat pelonggaran kuantitatif dirilis. Saat pandemi Covid-19 merebak pada Maret 2020, BI bergegas menggelontorkan likuiditas lewat berbagai instrumen moneter. Tambahan likuiditas yang masuk ke pasar uang hingga akhir 2021 mencapai Rp 800-an triliun atau 4,5% dari produk domestik bruto (PDB).

Dengan pelonggaran kuantitas itu, perbankan mengalami kelebihan likuiditas. Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) mencapai 35,12% pada Desember 2021. Posisi rasio AL/ DPK tersebut masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan posisi AL/DPK sebelum masa pandemi Covid-19 yang mencapai 23%.

Dengan penaikan bertahap GWM, rasio AL/DPK perbankan pada tahap pertama akan mengalami penurunan hingga menjadi sekitar 30%. Penurunan AL/DPK itu ekuivalen dengan Rp 200 triliun. Angka ini tetap masih jauh di bawah tambahan likuiditas yang dipicu dari kebijakan pelonggaran kuantitatif. Sampai di sini, langkah normalisasi moneter di atas sejatinya mirip dengan strategi The Fed. Likuiditas yang melimpah akan ditarik kembali oleh The Fed dengan penjualan kembali surat utang pemerintah dengan menaikkan suku bunga.

Sementara, BI lebih condong memilih menyerap likuiditas lewat GWM. Opsi GWM dipilih menilik pada tingkat keparahan dari dam pak kenaikan suku bunga The Fed re latif terbatas. The Fed toh su dah membangun komunikasi yang intensif kepada publik atas rencana kebijakannya. Artinya, penghentian pelonggaran kuantitas dan kenaikan suku bu nga tidak sekonyong-konyong terjadi.

Oleh karenanya, pelaku pasar sudah bisa menangkap pesan yang dikomunikasikan. Para investor sudah memasukkan (pricein) variabel kenaikan suku bunga The Fed ke dalam portofolionya.

Oleh karenanya, dampak kebijakan The Fed tidak akan sebesar taper tantrum pada 2013 yang dilakukan minim komunikasi. Lagi pula, eksposur pasar obligasi Indonesia terhadap investor asing bisa dibilang jauh lebih rendah dibandingkan pada 2013- 2015.

Kepemilikan investor asing atas obligasi pemerintah berada di seputaran 20%.

Sementara, cadangan devisa dalam semester pertama tahun ini bisa menembus US$ 150 miliar. Normalisasi moneter secara bertahap lewat jalur GWM juga lebih ‘ramah’ daripada secara reaktif menaikkan suku bunga acuan. Selain memberikan kesan panik, menaikkan suku bunga acuan sekaligus juga menganulir pernyataan BI pada RGD akhir 2021 yang tidak segera menaikkan suku bunga saat The Fed menaikkan suku bunga.

Penaikan suku bunga acuan agaknya diposisikan BI sebagai opsi terakhir. Pada tataran tertentu, menaikkan suku bunga acuan memang diperlukan agar pemodal asing merasa nyaman menanamkan modalnya di Indonesia. Kenaikan suku bunga juga akan meredam tendensi kemerosotan nilai tukar rupiah. Namun pada tataran tertentu pula, langkah penaikan suku bu nga acuan bukan tanpa risiko. Kenaikan suku bunga akan berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi.

Dalam skala yang lebih luas, kenaikan suku bunga justru menghambat geliat pemulihan ekonomi domestik dari paparan dampak pandemi Covid-19. Terlepas dari debat antara opsi penaikan suku bunga dan GWM, mengkaji klaim bahwa kebijakan penaikan GWM tidak akan mengganggu kemampuan pebankan dalam menyalurkan kredit dan membeli SBN (surat berharga negara) dalam rangka mendukung pembiayaan APBN tampaknya justru lebih produktif.

Foto ilustrasi: Suku bunga acuan BI (BI 7 Day Reverse Repo Rate).: Investor Daily
Foto ilustrasi: Suku bunga acuan BI (BI 7 Day Reverse Repo Rate).: Investor Daily

Rasio AL/DPK di atas menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit tetap tinggi. Pokok masalahnya daya serap kredit yang lemah. Proyeksi optimis kredit perbankan hanya tumbuh 4-5% sepanjang tahun ini. Angka tersebut bisa dipenuhi dari likuiditas perbankan pun dengan ketentuan GWM yang baru. Sementara tren penerbitan SBN tidak setinggi pada 2020 dan 2021. Konsolidasi fiskal, reformasi perpajakan lewat UU Harominasi Peraturan Perpajakan, dan efisiensi belanja Negara telah diimplementasikan. Target APBN 2023 kembali ke status ‘normal’, defisit tidak melebihi ambang 3% dari PDB, diyakini bisa terealisasi.

Dengan kondisi seperti ini, opsi kebijakan penaikan bertahap GWM masih menyisakan sedikit persoalan. Perbankan bisa memanfaatkan celah penahapan kebijakan GWM. Kelebihan likuiditas masih dimiliki perbankan bisa dipakai untuk ‘bermain’ dolar saat tapering off dieksekusi.

Alhasil, kelebihan likuiditas yang dimiliki perbankan perlu segera dicarikan solusinya. Tingginya daya pasok kredit perbankan perlu diimbangi dengan penguatan daya penyerapannya. Tanpa keberimbangan dari kedua sisi, kelebihan likuiditas perbankan akan membawa efek samping yang sulit diprediks Kalaupun dampak tapering off bank sentral AS dan kebijakan normalisasi likuiditas pada sektor perbankan bisa dikelola secara seksama, persoalan tidak berhenti sampai di sini. Status likuiditas yang sudah ‘normal’ pun akan kembali bergerak dinamis saat BI mulai melepas SBN yang dimiliki dari skema burden sharing.

Skema burden sharing jilid I sampai III memosisikan BI sebagai pembeli siaga (standby buyer) apabila penerbitan reguler SBN tidak terserap oleh pasar. Jenis SBN yang diserap BI adalah tradable (bisa diperdagangkan). Cerita selanjutnya, sudah bisa ditebak, akan mirip dengan The Fed.

Cepat atau lambat, BI akan menyeimbangkan neraca keuangannya dengan menjual SBN di pasar sekunder. Artinya, dengan atau tanpa kenaikan suku bunga acuan, likuiditas akan mengalir dari pasar keuangan menuju ke BI.

Alhasil, pedal rem likuiditas perlahan-lahan mulai diinjak, agar saat kendaraan benar-benar berhenti, penumpangnya tidak kaget.

*) Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Direktur Riset SEEBI (the Socio- Economic & Educational Business Institute) Jakarta, dan Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs UGM Yogyakarta.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN