Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ahmad Mikail Zaini & Yusuf Wibisono

Ahmad Mikail Zaini & Yusuf Wibisono

Menimbang Ulang Data Inflasi di Tengah Pandemi

Rabu, 26 Januari 2022 | 17:56 WIB
Ahmad Mikail Zaini *) ,Yusuf Wibisono **)

Di masa pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, kita menyaksikan sebuah anomali: perekonomian yang kembali menggeliat namun dengan inflasi yang rendah. Inflasi Indonesia di masa pandemi yang berada di bawah 2% ini, lebih rendah dari negaranegara berkembang Asia lainnya yang rata-rata berada di kisaran 2,5%. Inflasi di Amerika Serikat bahkan memecahkan rekor: menembus 7%.

Rendahnya inflasi Indonesia ini juga seolah bertabrakan dengan kenyataan sehari-hari yang ditemui masyarakat, di mana di sepanjang masa pandemi ini be gitu sering terdengar berita kenaikan harga-harga kebutuhan po kok secara signifikan. Tingginya kenaikan harga kebutuhan po kok yang marak mulai dari telur ayam, cabai, bawang merah, hingga minyak goreng, seolah bertabrakan dengan rendahnya data inflasi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di sepanjang pandemi Covid-19 ini.

Di tingkat global, pandemi Covid- 19 ini pada awalnya dilihat oleh para ekonom sebagai fenomena yang akan mendorong terjadinya resesi dan bahkan depresi global. Awalnya memang benar, bisa dikatakan hampir semua Negara di dunia mengalami kontraksi ekonomi pada 2020, termasuk Indonesia.

Kontraksi ekonomi yang cukup dalam pada 2020 tersebut mendorong terjadinya penurunan yang cukup tajam di hampir semua harga-harga komoditas pentingdunia, seperti minyak, logam, dan bahan pangan. Kita mungkin teringat ketika harga minyak dunia sempat negatif di semester I-2020 karena aktivitas ekonomi berhenti di hampir semua sektor.

Ketika harga the mother of com modity yaitu minyak turun, hal ini dengan cepat mendorong penurunan harga di hampir semua kelompok komoditas dan men ciptakan deflasi global.

Untuk merespons kontraksi tersebut hampir semua Negara di dunia termasuk Indonesia me lakukan kebijakan counter cyclical ala Keynesian dengan mondorong kenaikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Defisit yang terlalu besar dan serempak dilakukan di banyak negara membuat tidak ada negara yang sanggup untuk mendanai defisit APBN di seluruh dunia tadi.

Karenanya, masing-masing negara termasuk Indonesia melakukan pencetakan uang untuk membiayai defisit APBN, sesuatu yang dikenal sebagai quantitative easing. Hasilnya di paruh kedua  2020, harga-harga komoditas mulai merangkak naik kembali, ter masuk minyak dunia, imbas dari tetap tumbuhnya pasokan uang ketika ekonomi secara riil mengalami kontraksi.

Harga komoditas naik semakin tinggi pada 2021 seiring meningkatnya pasokan uang yang kini tidak hanya karena defisit APBN yang masih didanai dengan pencetakan uang oleh bank sentral namun juga ka rena proses penciptaan uang me lalui pertumbuhan kredit yang semakin tinggi seiring pemulihan ekonomi.

Harga komoditas yang tinggi tersebut mulai tercermin ke level harga-harga di tingkat konsumen. Untuk melacak kenaikan harga di tingkat konsumen akhir, setiap lembaga statistik resmi di dunia menggunakan ukuran yang disebut indeks harga konsumen (IHK).

Sederhananya, IHK merupakan sekumpulan harga-harga barang yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di suatu Negara yang dijadikan satu indeks yang memiliki tahun dasar dengan nilai 100. Naik turunnya IHK dari posisi tahun dasarnya inilah yang masyarakat kenal sebagai inflasi.

Di Indonesia, terdapat 835 paket komoditas yang dihitung pergerakan harganya oleh BPS di dalam Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2018 yang merupakan SBH paling mutakhir yang dihitung BPS. Fungsi dari SBH ini adalah untuk menentukan bobot dari masing-masing 835 paket komoditas yang ingin dihitung tadi untuk dijadikan satu kesatuan indeks tunggal yaitu IHK.

Ilustrasi Data inflasi: Investor Daily
Ilustrasi Data inflasi: Investor Daily

BPS mencatat inflasi 2021 sebesar 1,87%, naik tipis dibandingkan dengan inflasi 2020 sebesar 1,68%. Sebagaimana telah disebut di awal, yang banyak menjadi polemic di tengah masyarakat dan dunia usaha adalah sebagian besar mereka merasa inflasi yang ter catat oleh BPS terkesan lebih rendah dari kenyataan. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena pandemi Covid-19 telah memaksa perilaku masyarakat yang menjadi objek SBH di tahun 2018 jauh berbeda dengan tahun 2020 dan 2021.

Sebagai contoh, ketika pemerintah menerapkan pembatasan mobilitas masyarakat yang cukup ketat pada 2020 dan 2021, tentu konsumsi masyarakat akan jasa transportasi, makan di restoran, menginap di hotel, dan rekreasi menjadi jauh berkurang disbanding kan dengan sebelum pandemi. Maka, seharusnya, bobot untuk paket kelompok komoditas tersebut dikurangi BPS.

Selain karena permintaannya yang tidak ada, penyedia jasa sektor ekonomi tersebut pun terpaksa harus menutup usahanya akibat pandemi.

Menjadi kurang masuk akal jika kemudian dalam penghitungan IHK 2020 dan 2021 masih tetap menggunakan bobot sektor-sektor terkait mobilitas masyarakat yang sama seperti sebelum pandemi.

Kegelisahan ini juga dirasakan oleh Marshall B. Reinsdorf dalam jurnal ilmiahnya pada 2020 yang diterbitkan oleh IMF, “Covid-19 and the CPI: Is Inflation Underestimated?

Di jurnal tersebut Reinsdorf menyimpulan bahwa inflasi yang dihitung dengan menggunakan IHK, kemungkinan besar akan terlalu rendah pada saat pandemi karena bobot di tiap-tiap komoditas telah menjadi kedaluwarsa.

Lembaga statistik resmi di berbagai Negara seharusnya menurunkan bobot untuk komoditas non pangan dan menaikan bobot penghitungan untuk sektor pangan ketika menghitung IHK pada saat pandemi. Penelitian dari Reinsdorf tersebut menjadi sangat relevan karena fokus dari konsumsi masyarakat adalah bahan pangan untuk bertahan hidup ketika restriksi terjadi di mana-mana pada saat pandemi sehingga bobotnya seharusnya dinaikkan.

Data inflasi yang diterbitkan BPS adalah sangat penting karena menjadi landasan para pembuat kebijakan untuk membuat berbagai kebijakan strategis. Bank Indonesia, misalnya, menggunakan data inflasi untuk menyesuaikan tingkat suku bunga acuan untuk menjaga inflasi tetap sesuai target sasaran. Bisa jadi dengan inflasi yang tercatat terlalu rendah dari semestinya, tingkat suku bunga bisa terlalu lambat untuk dinaikkan ketika inflasi secara riil sudah lebih tinggi dari target.

Contoh lainnya adalah kebijakan upah minimum buruh (UMP), bisa jadi terlalu rendah dari kenaikan biaya hidup buruh yang sesungguhnya. Rendahnya kenaikan upah minimum di tengah inflasi yang sebenarnya naik cukup tinggi akan membuat upah riil buruh jatuh dan mendorong lambatnya proses pemulihan ekonomi.

Untuk lebih meyakinkan diri tentang berapa tingkat inflasi sesungguhnya, akhirnya penulis mampir ke salah satu restoran siap saji yang menawarkan burger: produk global yang menjadi patokan informal para ekonom untuk mengukur paritas daya beli (purchasing power parity) antarnegara, yang umum dikenal sebagai Big Mac Index. Ternyata benar, harga burger di restoran tersebut telah naik 5,4% di tahun 2021 yang lalu.

*) Staf Pengajar FEB UI

**) Staf Peneliti PEBS FEB UI.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN