Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang

Polemik UMP dan Kepastian Hukum

Minggu, 30 Januari 2022 | 07:03 WIB
Sarman Simanjorang *) (redaksi@investor.id)

Salah satu kluster UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah ketenagakerjaan, yang merupakan penyempurnaan dari UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Setidaknya ada lima isu perubahan yang diatur dalam kluster ini, antara lain menyangkut upah minimum, upah bagi usaha mikro dan kecil (UMK), aturan waktu istirahat dan cuti, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), alih daya, dan kompensasi PHK, serta program jaminan kehilangan pekerjaan.

Di antara ke-5 isu di atas, Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi sorotan dan polemik karena formula perhitungannya mengalami perubahan yang sangat berbeda dengan formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai pengganti dari PP No 78 Tahun 2015, memakai dua jenis formula. Yaitu formula penyesuaian upah minimum bagi daerah yang telah memiliki upah minimum, dan formula penetapan upah minimum bagi daerah yang baru akan menetapkan upah minimum.

Adapun penetapan UMP dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang meliputi: paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah, yang datanya bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik, yaitu BPS.

Kementerian Tenaga Kerja menggunakan perhitungan formula yang baru dan telah menetapkan kenaikan UMP tahun 2022 rata-rata sebesar 1,09%, kemudian diikuti penetapan UMP di masing-masing provinsi paling lambat tanggal 21 November.

Semangat formula baru penetapan UMP adalah untuk mengurangi kesenjangan upah minimum, sehingga terwujud keadilan antarwilayah yang dicapai melalui pen dekatan rata-rata konsumsi ru mah tangga masing-masing wilayah. Gubernur DKI Jakar ta telah menetapkan UMP tahun 2022 melalui SK Gubernur No 151/2021 sebesar 0,85% atau setara Rp 37.749, sesuai dengan formula yang diatur dalam PP No 36 tahun 2021.

Penetapan ini mendapat penolakan dari Serikat Buruh/ Pekerja dalam bentuk unjuk rasa ke Balaikota dan memaksa Gubernur DKI untuk menaikkan UMP 2022 di kisaran 7–10% dengan mempergunakan formula lama yang diatur dalam PP No 78 tahun 2015, yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Merespons desakan Serikat Pekerja/Buruh, Gubernur DKI Jakarta tertanggal 22 November 2021 melayangkan surat ke Menteri Tenaga Kerja perihal peninjauan kembali formula penetapan UMP agar memenuhi asas keadilan, mengingat kenaikan yang hanya sebesar Rp 38 ribu dirasa amat jauh dari layak.

Alasan lainnya adalah tidak semua sektor usaha pada masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan, sebagian sektor bahkan mengalami peningkatan, seperti sektor pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial. Yang disayangkan adalah Kementerian Tenaga Kerja sangat terlambat membalas surat GubernurDKI tersebut.

Dengan batasan 14 hari tidak ada balasan, maka Gubernur DKI merevisi UMP DKI Jakarta 2022 naik dari 0,85% menjadi 5,1% atau setara Rp 225.667. Revisi ini menimbulkan polemik serta protes keras, dan giliran pengusaha yang menolak karena revisi ini tidak sesuai dengan PP No 36 Tahun 2021. Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) yang diharapkan dapat segera meluruskan permasalahan ini sebelum tanggal 1 Januari 2022 terkesan lambat.

Ilustrasi UMP DKI: Investor Daily
Ilustrasi UMP DKI: Investor Daily

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang diberikan tugas oleh Kamar Dadang dan Industri (Kadin) untuk menangani masalah ketenagakerjaan terpaksamengambil opsi mengajukan gugatan ke PTUN untuk membatalkan revisi UMP DKI Jakarta 2022.

Adalah sesuatu yang tidak perlu terjadi jika Kemenaker dapat membatalkan revisi tersebut. Namun dalam kenyataanya Kemenaker hannya mengirimkan surat imbauan kepada Gubernur DKI agar penetapanUMP 2022 mengacu padaketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.

Jika sekadar surat imbauan tentu tidak memiliki kekuatan yang memaksa Gubernur DKI membatalkan revisi yang telah dikeluarkan. Pasal 4 PP No 36 Tahun 2021, pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat.

Jika ada kepala daerah yang menyimpang dari regulasi yang ada, apa tindakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja? Terkesan Kementerian Tenaga Kerja yang membuat peraturan ketenagakerjaan tidakmemiliki kekuatan alias tumpuldalam menegakkan regulasi yang diberlakukan. Kondisi ini sangat dilematis dan menimbukan ketidakpastian bagi dunia usaha. Pengusaha membutuhkan jaminan kepastian hukum.

Pelaku usaha memandang bahwa pemerintah ituadalah satu, di mana kebijakan di tingkat pusat harus sama dengan di daerah. Jika ada kebijakan didaerah yang tidak sesuai dengan di pusat, seharusnya kementerian terkait harus dapat meluruskan dan membatalkan, tidak ngambang seperti kasus revisi UMP DKI Jakarta 2022.

Kejadian ini selayaknya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar tidak terjadi kasus yangsama di masa mendatang, karena jika sering terjadi seperti ini tentu menimbulkan ketidakpercayaan dari calon investor.

Bagi dunia usaha, seberapa besar pun kenaikan UMP jika berlandaskan pada peraturan yang berlaku tentu akan dapat diterima. Namun, jika tidak sesuai dengan regulasi yang ada, apa yang menjadi pegangan?

Kementerian Tenaga Kerja harus segera melakukan kajian ulang terhadap formula UMP yang diatur dalam PP No 36 tahun 2021, apakah masih layak dipertahankan atau perlu revisi sehingga dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan elemen buruh yang menyatakan UU Cipta Kerja harus dilakukan perbaikan dalam kurun waktu dua tahun sejak putusan ini ditetapkan.

Ini menjadi peluang semua pihak untuk dapat duduk bersama merevisi secara tuntas aturan ketenagakerjaan dengan tetap mengedepankan kepetingan bersama.

Lebih cepat perbaikan ini akan lebih baik, tanpa menunggu dua tahun agar lebih memberikan kepastian ke pada semua pihak sehingga mampu menciptkan iklim usaha dan investasi yang kondusif.

Pelaku usaha berharap agar dalam penetapan UMP 2023 tidak lagi menimbulkan kegaduhan dan pro-kontra yang tidak produktif dan berkepanjangan. Sudah saatnya polemik UMP setiap tahun diakhiri.

Saatnya kita berbenah, bagaimana meningkatkan produktivitas pekerja, memiliki kompotensi dan skill yang lebih baik, serta penguasaan teknologi yang lebih mumpuni. Dengan kualitas SDM pekerja/ buruh kita yang lebih produktif sesuai kebutuhan pelaku usaha, diyakini bahwa isu UMP tidak lagi menjadi polemik, karena mereka akan menerima pendapatan yang disesuaikan dengan  kompetensi yang dimiliki.

Dunia usaha akan bangkit, pekerja sejahtera, dan ekonomi Indonesia tumbuh berkualitas mesti ditopang oleh kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia ke pastian, dengan tetap menjaga terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

*) Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Anggota LKS Tripartit Nasional

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN