Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ana Mustamin, Dewan Pakar Brain Society Center (BS Center), Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi).

Ana Mustamin, Dewan Pakar Brain Society Center (BS Center), Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi).

OJK dan Pekerjaan Rumah di Industri Asuransi

Kamis, 3 Maret 2022 | 09:57 WIB
Ana Mustamin *) (redaksi@investor.id)

Pemilihan calon anggota komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027 sedang bergulir. Panitia seleksi telah mengumumkan 29 calon yang lolos seleksi tahap ke-3. Harapan apa yang patut dinyalakan menyambut OJK Jilid 3? Komisioner OJK --khususnya Kepala Eksekutif IKNB (Industri Keuangan Non Bank)—menyisakan banyak sekali pekerjaan rumah, khususnya di industri asuransi.

Dalam dua dekade terakhir sejak krisis moneter tahun 1998, mungkin ini periode terburuk industri asuransi Indonesia di tinjau dari sisi kepercayaan masyarakat. Gelombang protes ke pada pengelola perusahaan asuransi begitu masif.

Pemegang polis yang kecewa terhadap industri ini membentuk sejumlah komunitas. Mereka melakukan unjuk rasa di depan kantor perusa haan asuransi, kantor OJK, hingga menyampaikan aduan ke Wakil Rakyat di Senayan. Keluhan dan kekecewaan yang sama juga disuarakan di berbagai kanal media sosial, seperti twitter, instagram, dan facebook.

Dalam situasi krisis seperti ini, hanya sesekali OJK hadir di media, menyerahkan tanggung jawab penyelesaian kepada perusahaan asuransi.

Selebihnya ruang publik dibiarkan kosong, menyisakan tanda tanya. Pada akhirnya, opini masyarakat pemegang polis yang kecewa bergulir tanpa kendali. Hingga OJK jilid 2 mau berakhir, sejumlah masalah belum terselesaikan. Entah ke mana peran perlindungan konsumen, yang ketika OJK dibentuk menjadi salah satu nilai tambah yang membuat pelaku dan masyarakat berbesar hati.

OJK memungut iuran ke perusahaan keuangan yang mereka awasi, tapi OJK kadang melahirkan kebijakan yang membingung kan pelaku. Di antaranya adalah persoalan penetapan tariff yang disinyalir melanggar UU Perlindungan Konsumen dan UU Persaingan Usaha, persoalan Engineering Fee, penyelenggaraan Fit and Proper Test yang berlarutlarut dengan hasil yang sulit ditebak parameternya, persoalan Retensi Nasional, dan praktik GCG dalam penetapan statuter.

Hingga persoalan terkini: asuransi Unit-Link yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar seperti Prudential, AXA-Mandiri Financial, AIA Financial; serta tentu saja deretan perusahaan bermasalah: Bumiputera, Jiwasraya, Asabri, Taspen Life, Wana Artha Life, Krisna, dan seterus nya. Semua itu tidak bisa dilepaskan dari fungsi pengaturan, penga wasan, dan perlindungan OJK.

Sederet persoalan itu mungkin hanya fenomena puncak gunung es. Tapi terlepas dari persoalan internal masing-masing perusahaan, ada peran sentral OJK yang absen dalam dialektika ini.

Di Mana OJK dalam Trias Politika?

Ilustrasi OJK: Investor Daily
Ilustrasi OJK: Investor Daily

Banyak pertanyaan yang mengemuka terkait dengan peran, tugas, dan kewenangan OJK yang demikian besar. Apalagi pembiayaan OJK dipungut dari iuran per usahaan industri keuangan yang mereka awasi. Ini praktik yang tidak lazim.

Tidak ada lembaga dalam trias politika Indonesia yang tidak dibiayai dari APBN. OJK mirip pekerja yang me ngawasi majikannya sendiri, dan adalah celaka jika pekerja sewenang-wenang terhadap majikannya. Siapa yang mengawasi kinerja OJK? Siapa yang menjatuhkan sanksi jika OJK melakukan kesalahan?

Dalam kondisi bagaimana pelaku industri dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja OJK, mengingat OJK dibiayai industri? Jika pejabat OJK tidak amanah, peran OJK yang merefleksikan semua fungsi dalam trias politika –membuat peraturan, mengawasi (termasuk menjatuhkan sanksi hukum), hingga mengeksekusi peraturan;-- bisa membuka kemungkinan yang sangat lebar untuk terjadinya “abuse of power”.

Persoalan lain yang tak kalah penting, mengapa OJK tampak begitu ‘hati-hati’ menghadapi persoalan di industri asuransi? Apakah terkait dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM)? Apakah SDM OJK ‘ketinggalan’ dibanding SDM di industri yang mereka awasi?

Ketika industri asuransi sudah melangkah jauh mencoba mengadaptasi best practice di dunia internasional, beberapa peraturan OJK mengajak pelaku untuk mundur. Ketika masyarakat sudah menjadi korban, OJK belum menunjukkan kinerja dan formulasi yang bisa memastikan masyarakat terproteksi.

Korban pengguna jasa keuangan terus berjatuhan, dan OJK seperti tidak menjadi bagian dari pihak yang harus ikut bertanggung jawab.

Sinyalemen tentang SDM adalah persoalan mendasar, karena membawa implikasi yang sangat kuat. Memahami ekosistem industri, mendudukkan persoalan dalam konteks, memahami latar peristiwa (yang tersurat dan yang tersirat), menggunakan logika deduktif dan induktif, kemampuan untuk beradaptasi secara cepat dalam perkembangan dan konstelasi ekosistem (termasuk perkembangan teknologi), adalah basis yang penting dalam menyusun regulasi dan menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan.

Untuk bisa memiliki semua kemampuan itu, ada keterampilan mendasar dari manusia yang menjadi prasyarat dan harus dimiliki oleh setiap SDM: yakni ke mampuan “mendengarkan”, bu kan sekadar “mendengar”.

Tanpa kerendahhatian, OJK akan enggan menyediakan forum berbagi insight. Atau, kalau pun menyediakan, sekadar formalitas. Di setiap industri/bisnis, selalu ada pelaku yang sudah berpengalaman dan memiliki rekam jejak yang bisa dipertanggungjawabkan, dan ini adalah mata air kearifan dan pengetahuan yang ti dak pernah kering.

Di setiap perusahaan bermasalah, ada orang-orang yang secara pengalaman, intuisi dan keahlian; bisa membantu OJK untuk melihat persoalan secara jernih. OJK jangan sampai enggan melibatkan secara serius pelaku industri dalam pergulatan pemikiran se tiap ingin melahirkan regulasi.

Jadi, Komisioner untuk Apa?

Menjadi komisioner OJK adalah amanah. Bukan sekadar jabatan. Amanah memerlukan ikhtiar untuk memberikan yang terbaik dari kualitas seorang pemimpin. Tidak ada pemimpin yang mumpuni tanpa kesediaan untuk “melihat ke dalam”, melakukan self assesment, introspeksi, dan tidak bertindak denial untuk kekeliruan dan kesalahan yang mungkin dilakukan.

Jika pelaku bisnis melakukan kekeliruan atau kesalahan, itu mudah dipahami, meski bukan untuk ditoleransi. Industri asuransi adalah persaingan tidak sempurna. Industri yang men dekati persaingan sempurna saja seperti pasar uang dan pasar modal (pasar yang terintegrasi –di mana semua data dan fakta bisa diakses oleh masyarakat secara terbuka), tidak luput dari praktik-praktik kotor. Apalagi industri asuransi yang jauh dari kriteria pasar yang seimbang dan kompetisi yang sempurna.

Pemahaman pelaku bisnis dan masyarakat tentang asuransi pun tidak dalam posisi equilibrium. Padahal mereka terikat bisnis dalam sebuah perjanjian hukum, di mana setiap pihak seharusnya berada dalam posisi equal. Ini membuka peluang bagi pelaku industri bertindak curang. Belum bicara tentang kemampuan finansial dan SDM setiap perusahaan.

Ada perusahaan dengan sumber daya yang melimpah, ada yang RBC-nya kembang kempis. Dan semua membutuhkan pasar, pembeli. Perusahaan besar tidak hanya bisa melakukan aksi korporasi yang lebih dibanding perusahaan kecil. Tapi juga bisa mendikte selera pasar dan memengaruhi kebijakan di tingkat makro.

Pada posisi inilah OJK harus berdiri tegak dan menjalankan fungsinya agar persaingan usaha bisa tetap berjalan secara fair, dan tata kelola dijalankan sebagaimana mestinya.

Semua ini tidak bisa dilepaskan dari fungsi sentral OJK. Bagaimana perilaku para pelaku dalam bisnis keuangan senyatanya adalah cer min, implementasi, implikasi, dan reduksi dari tindakan OJK melalui fungsi yang diemban. Jika pengaturan, pengawasan, dan perlindungan lemah; maka industri akan kacau. OJK tidak bisa hanya menyalahkan pelaku.

Bagi pelaku sendiri, untuk tujuantujuan bisnis dan persaingan usaha, etika dan kepatuhan terhadap regulasi kerap menjadi nomor sekian. OJK-lah yang harus memastikan bahwa semua pelaku berada pada rel yang benar.

Penguatan kelembagaan, termasuk penanganan keluhan konsumen dan peninjauan/penataan ulang regulasi yang diterbitkan, serta peningkatan kualitas SDM dalam melakukan fungsi pengawasan adalah kerja prioritas.

Langkah ini harus berjalan parallel dengan penyelesaian sejumlah permasalahan yang mencuat ke permukaan. OJK harus memilih dan memilah krisis yang terjadi saat ini, membuat klaster dari setiap jenis krisis berdasarkan penyebabnya –apakah victim cluster, accidental cluster, atau intentional cluster– agar bisa merumuskan jalan keluar.

OJK harus duduk ber sama dengan pelaku industri asuransi. Implikasi korba n asuransi tidak hanya menyangkut perusahaan terkait, tapi berimbas pada keseluruhan bisnis industri asuransi.

Karena itu, kita patut berharap agar komisioner OJK yang membawahi IKNB berikutnya adalah orang yang memahami persoalan industri asuransi, memiliki leadership yang kuat, dan mau mengambil tanggung jawab atas setiap permasalahan yang terjadi.

Komisioner OJK harus membuka diri terhadap masukan-masukan dari industri. Termasuk melakukan benchmark atas praktik bisnis asuransi di berbagai negara.

Kebijakan-kebijakan OJK harus berada pada titik keseimbangan antara kebutuhan pasar, keberlangsungan dunia usaha, dan perlindungan konsumen. Lebih penting dari semuanya adalah integritas. Komisioner OJK tidak memiliki kewenangan untuk mengubah UU tentang OJK, tapi komisioner OJK bisa memilih untuk merumuskan pe ran yang diamanahkan UU de ngan tetap menjalankan tata ke lola yang benar.

Pejabat OJK harus tegak lurus, karena dengan cara inilah marwah OJK terjaga, dan masyarakat serta pelaku bis nis menaruh respek atau kehormatan.

*) Dewan Pakar Brain Society Center (BS Center), Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi).

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN