Presiden Joko Widodo, bersama lima pemimpin dunia, baru saja dipercaya sebagai anggota Champion Group of the Global Crisis Response Group (GCRG). Lima pemimpin lainnya adalah Kanselir Jerman, Perdana Menteri Denmark, PM Bangladesh, PM Barbados, dan Presiden Senegal. Penetapan mereka disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, yang juga menjabat Ketua GCRG.

Kelompok respons krisis global PBB ini bertujuan untuk mendorong konsensus global mengatasi “krisis tiga dimensi” di bidang pangan, energi, dan keuangan. GCRG memiliki peran membantu negara-negara rentan menghindari krisis skala besar melalui koordinasi dan kemitraan, tindakan mendesak, analisis dan akses data, serta rekomendasi kebijakan. Pembentukan Champions Group untuk memastikan adanya kepemimpinan politis dan terkoordinasi guna mendorong implementasi berbagai strategi, aksi dan solusi, mengatasi krisis.

Pembentukan GCRG tidak bisa dilepaskan dari dampak geopolitik perang Rusia di Ukraina. Dalam laman pemberitaan PBB, UN News Global perspective Human stories, 5 April 2022, dinyatakan “Guterres unveils first recommendations of UN crisis group, set up in wake of Ukraine invasion.” Invasi Rusia ini membuat situasi global diambang “badai sempurna” yang mengancam ekonomi dunia.

Di negara-negara berkembang, situasinya lebih dramatis, membutuhkan waktu lebih lama memulihkan perekonomian seperti sebelum pandemi. Mayoritas mereka masih bergulat dengan dampak ekonomi selepas pandemi, kini diperparah perang di Ukraina. Pemulihan juga cenderung lambat, antara lain disebabkan stimulus yang kadang tidak tepat sasaran, perang dagang, dan faktor geopolitik yang mendorong inflasi.

Global dan Sistemik

Dalam berbagai dimensinya, perang di Ukraina berdampak global dan sistemik. Perang menghasilkan efek berjenjang (cascading) yang mengkhawatirkan ekonomi dunia yang sudah terpukul Covid-19 dan perubahan iklim. Proyeksi terbaru dari Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD), bahwa pertumbuhan ekonomi global akan terpangkas 1%, dari 3,6% menjadi 2,6% untuk tahun 2022. (unctad.org, 24 Maret 2022).

Dalam laporan pertamanya berjudul, Global Impact of War in Ukraine on Food, Energy and Finance System, GCRG melaporkan perang di Ukraina telah menyebabkan kenaikan tajam harga komoditas dan energi, terganggunya rantai pasokan, peningkatan volatilitas pasar keuangan, penurunan ekonomi, dan meningkatkan momok stagflasi. Dampak perang secara global, juga memicu ketidakpastian.

Sebanyak 1,7 miliar orang, sepertiga di antaranya sudah hidup dalam kemiskinan, sekarang sangat rentan terhadap gangguan dalam sistem pangan, energi dan keuangan yang memicu peningkatan kemiskinan dan kelaparan. Tiga puluh enam negara mengandalkan Rusia dan Ukraina untuk lebih dari setengah impor gandum mereka, termasuk beberapa negara miskin dan paling rentan di dunia.

Rusia dan Ukraina dikenal salah satu lumbung roti dunia. Menyediakan sekitar 30% gandum dan jelai, serta seperlima jagung dan lebih dari setengah minyak bunga matahari. Pada saat yang sama, Rusia adalah pengekspor gas alam terbesar dan pengekspor minyak terbesar kedua di dunia. Rusia juga pengekspor kelima pupuk dunia.

Akibatnya, harga makanan 34% lebih tinggi, harga minyak mentah meningkat sekitar 60%, dan harga gas serta pupuk meningkat lebih dari dua kali lipat. Populasi yang rentan di negara berkembang secara khusus terpapar oleh perubahan harga ini. Karena sebagian besar pendapatannya untuk makanan dan energi. Dalam tekanan sosial ekonomi yang sudah tinggi akibat dampak Covid-19, kenaikan harga pangan berkorelasi langsung dengan ketidakstabilan sosial dan politik.

Gangguan pada rantai pasokan global dan pasar keuangan makin memperumit keadaan. Inflasi global naik ke level tertinggi sebesar 5,2%, memaksa bank sentral memberi sinyal kenaikan suku bunga yang lebih cepat dari perkiraan. Berakibat mengarah pada biaya pembayaran utang lebih tinggi bagi negara berkembang. Menurut Financing for Sustainable Development Report 2022, 60% negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah, berisiko kesulitan utang.

Meski dibayangi polarisari anggotanya, Indonesia dapat memanfaatkan pertemuan G20 yang akan bertemu di Bali, November 2022, fokus pada pemulihan dan percepatan transisi energi yang adil. Sebagai Presidensi G20 yang mewakili negara-negara berkembang, Indonesia dapat mendesak negara-negara maju anggota G7 dan lembaga-lembaga multilateral, agar serius membantu negara-negara yang rentan terdampak perang di Ukraina.

Peran Indonesia

Untuk mengatasi situasi global saat ini, seperti disampaikan Sekjen PBB saat menyampaikan laporan GCRG, setidaknya ada tiga poin mendasar untuk segera mendukung negara-negara yang terkena dampak krisis. Pertama, kita tidak boleh memperburuk keadaan. Memastikan aliran makanan dan energi yang stabil melalui pasar terbuka. Mencabut semua pembatasan ekspor, mengarahkan surplus dan cadangan kepada yang membutuhkan, dan menjaga harga makanan serta menenangkan volatilitas di pasar makanan.

Kedua, memaksimalkan momen ini untuk mendorong perubahan transformasional. Mengubah krisis ini menjadi peluang, dengan mempercepat transisi energi yang adil. Ketiga, perlunya menarik negara-negara berkembang kembali dari jurang keuangan. Mereformasi sistem keuangan global, membantu negara-negara berkembang untuk jaring pengaman sosial, dan terus melakukan investasi dalam pembangunan berkelanjutan.

Sebagai anggota Champion Group GCRG, Indonesia bisa berkontribusi mengatasi masalah global, dengan merujuk pengalaman selama ini. Sebelum memegang Presidensi G20, Indonesia telah memiliki portofolio mengatasi masalah pangan dan krisis energi. Pemerintah dan otoritas moneter Indonesia senantiasa dapat mengendalikan inflasi, sehingga tidak kehilangan momentum pemulihan.

Meski diperkirakan mengalami kenaikan, inflasi di Indonesia relatif masih terkendali. Kebijakan dalam subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) dan listrik, minyak goreng, membantu menjaga stabilitas harga sektor energi, dan menjaga daya beli masyarakat bawah. Indonesia juga bisa berbagi pengalaman dalam mengelola program jaring pengaman sosial dalam skema BLT (Bantuan Langsung Tunai) bagi masyarakat rentan dalam mengatasi krisis.

Komitmen Indonesia dalam CGRG juga terlihat dalam narasi Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang menjadi ketua delegasi Indonesia dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) anggota G20 di Washington DC, pertengahan April lalu. Dalam acara itu, Sri Mulyani menyerukan perlunya tindakan mengatasi potensi terjadinya krisis ketahanan pangan sebagai dampak invasi Rusia ke Ukraina.

Meski dibayangi polarisari anggotanya, Indonesia dapat memanfaatkan pertemuan G20 yang akan bertemu di Bali, November 2022, fokus pada pemulihan dan percepatan transisi energi yang adil. Sebagai Presidensi G20 yang mewakili negara-negara berkembang, Indonesia dapat mendesak negara-negara maju anggota G7 dan lembaga-lembaga multilateral, agar serius membantu negara-negara yang rentan terdampak perang di Ukraina. Di atas segalanya, sebagai Presidensi G20, Indonesia dapat mendesak Rusia dan anggota G20 yang terlibat konflik di Ukraina, mengakhiri perang ini.

*) Penulis adalah Komisaris PT PLN (Persero).

Editor: Totok Subagyo (totok_hs@investor.co.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS