Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi

Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi

Sebuah Catatan untuk Presiden Joko Widodo

Beban Subsidi Energi dan Momentum KTT G7

Senin, 27 Juni 2022 | 13:32 WIB
Defiyan Cori *) (redaksi@investor.id)

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali menyampaikan permasalahan beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terlalu besar, yaitu Rp 502,4 triliun lebih. Bahkan menurut Presiden, alokasi subsidi energi ini lebih besar dibandingkan dengan biaya pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru sejumlah Rp 446 triliun, dan alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemberdayaan desa dan masyarakat desa selama kurun waktu 2015-2020 sejumlah Rp 332,32 triliun.

Presiden kemudian mengajukan pertanyaan retoris: “Sampai kapan kita bisa bertahan dengan subsidi sebesar ini? Kalau kita tidak mengerti angka-angka, kita tidak akan merasakan betapa sangat besar persoalan saat ini.” Demikian yang disampaikan oleh Presiden Jokowi saat menghadiri dan membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Lenteng Agung, Jakarta, pada Hari Selasa 21 Juni 2022.

Advertisement

Di samping beban subsidi energi, tantangan Presiden yang lain adalah mandat yang dipercayakan oleh negara-negara maju sebagai Presidensi G20 dengan isu perubahan iklim yang menjadi perhatian utama COP26. Tantangan ini akan bisa terjawab, apabila pemerintah menyiapkan proposal lengkap dalam memenuhi undangan pertemuan KTT G7 yang dilayangkan oleh ketuanya, Kanselir Jerman Olaf Scholz. Forum G7 mengharapkan pembicaraan yang konstruktif dengan negara-negara mitra yang diundang untuk meluncurkan inisiatif dan kerja sama yang nyata, yang fokus pada iklim dan investasi berkelanjutan, meningkatkan keamanan pangan, kesehatan global, dan menciptakan demokrasi yang lebih adaptif.

Realisasi Membengkak

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mempublikasikan bahwa realisasi subsidi energi yang diberikan untuk masyarakat pada tahun 2021 mencapai Rp 131,5 triliun. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 37,41% dibandingkan tahun 2020 yang sejumlah Rp 95,7 triliun. Jumlah realisasi subsidi energi tersebut pun telah melampaui sasaran (target) yang ditetapkan sejumlah Rp 110,5 triliun atau angka realisasinya lebih besar sejumlah Rp 21 triliun. Rincian realisasi subsidi energi itu digunakan sejumlah Rp 47,8 triliun atau 36,35% untuk alokasi listrik, serta subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) sejumlah Rp 83,7 triliun atau sebesar 63,65%.

Jika dibandingkan dengan realisasi subsidi energi pada tahun-tahun sebelumnya, maka porsi subsidi untuk BBM dan LPG meningkat 75,47% atau Rp 36 triliun. Sebaliknya dengan, subsidi listrik justru mengalami penurunan sebesar 0,42% atau Rp 200 miliar. Sementara itu, pemerintah telah menetapkan sasaran (target) subsidi energi untuk tahun 2022 mencapai Rp 134 triliun. Namun, faktanya berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga April 2022 realisasi belanja subsidi energi telah mencapai Rp 34,8 triliun. Jumlah itu mengalami kenaikan dari capaian di periode yang sama tahun lalu sejumlah Rp 23,2 triliun, terdapat selisih lebih besar Rp 13,6 triliun.

Atas fakta realisasi subsidi energi itu, maka pada tahun 2022 menambah alokasinya menjadi sejumlah Rp 74,9 triliun, dan telah disetujui oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat pada Hari Kamis, 19 Mei 2022. Jumlah itu meliputi alokasi untuk subsidi BBM dan elpiji sejumlah Rp 71,8 triliun dan Rp 3,1 triliun untuk subsidi listrik. Dengan tambahan alokasi itu, maka jumlah anggaran yang ditujukan untuk subsidi BBM dan elpiji yang semula direncanakan sejumlah Rp 77,5 triliun menjadi naik sejumlah Rp 149,3 triliun, dan sisanya untuk subsidi listrik sejumlah Rp 39,6 triliun. Tambahan anggaran itu membuat biaya negara untuk subsidi energi tahun 2022 menjadi Rp 208,9 triliun atau membengkak sebesar 55,9%.

Apabila pada akhirnya angka itu terealisasi sepenuhnya, maka realisasi subsidi energi tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, sejak tahun 2015 hingga sekarang. Adapun realisasi subsidi energi tertinggi sebelumnya di masa pemerintahan Presiden Jokowi terjadi pada tahun 2018, yaitu mencapai Rp 153,5 triliun. Jadi, wajar sekali Presiden sangat khawatir di tengah terjadinya krisis energi yang melanda kawasan benua Eropa dan potensi impor minyak kemungkinan akan terkendala oleh adanya perang Rusia-Ukraina berpengaruh pada harga keekonomian minyak mentah.

Presiden Joko Widodo dapat memainkan peran penting dan krusial untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina di satu sisi. Di sisi yang lain, negara-negara produsen batu bara juga dapat bersama-sama menuntut komitmen energi bersih lingkungan yang telah dicanangkan G7 untuk membantu investasi pengembangannya di negara-negara lainnya, khususnya Indonesia.

Memanfaatkan Posisi Tawar

Kasus yang hampir sama juga dialami oleh negara-negara di belahan benua Eropa, krisis energi kembali terjadi sebagaimana halnya pernah dialami pada tahun 1973 dan 1979, dipicu oleh perang dan konflik kawasan serta kenaikan harga minyak sampai 300%. Beberapa negara Eropa berencana mengaktifkan pembangkit listrik tenaga batu bara pasca-terjadinya pemotongan pasokan gas dari Rusia.

Di Jerman, Kementerian Ekonomi negara itu menyatakan bahwa penambahan kapasitas dari yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga batu bara dapat mencapai hingga 10 gigawatt (GW) apabila pasokan gas di negara itu benar-benar kritis. Hal itu ditegaskan oleh Wakil Kanselir Jerman, Robert Habeck yang notabene adalah anggota dari Partai Hijau (Green Party) yang telah berkomitmen mendorong keluar lebih cepat dari batu bara padat karbon sebagaimana dikutip dari Reuters, 20 Juni 2022. Meskipun demikian, Berlin masih menjamin bahwa sasaran untuk menganulir 100% pembangkit batu bara pada tahun 2030 masih berjalan sesuai rencana, menurut juru bicara Kementerian Ekonomi, Stephan Gabriel Haufe.

Selain Jerman, negara-negara lain seperti Austria juga telah mengambil langkah serupa, memutuskan untuk mengaktifkan kembali pembangkit batu baranya pasca-berkurangnya pasokan gas Moskow. Inilah momentum yang tepat bagi Presiden Joko Widodo sebagai pemegang tongkat Presidensi G20 untuk meneguhkan komitmen Indonesia mendukung energi bersih lingkungan berkelanjutan atas undangan G7 tersebut. Indonesia memiliki posisi tawar yang cukup kuat dengan negara produsen batu bara lainnya yang juga memperoleh undangan untuk menghadiri KTT yang digelar di Schloss Elmau, Jerman pada 26-28 Juni 2022.

Presiden Joko Widodo dapat memainkan peran penting dan krusial untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina di satu sisi. Di sisi yang lain, negara-negara produsen batu bara juga dapat bersama-sama menuntut komitmen energi bersih lingkungan yang telah dicanangkan G7 untuk membantu investasi pengembangannya di negara-negara lainnya, khususnya Indonesia. Jika komitmen ini dipenuhi, krisis keuangan akibat membengkaknya realisasi subsidi energi akan secara bertahap dapat diatasi melalui pengembangan energi alternatif, baru dan terbarukan (EBT). Dukungan kementerian terkait untuk menjalankan transisi energi ini juga dibutuhkan, sebab sinyalamen terhambatnya pengembangan EBT dilatarbelakangi oleh adanya konflik kepentingan para pembantu presiden yang sekaligus pengusaha.

Indonesia seharusnya mempersiapkan kertas kerja yang komprehensif untuk memanfaatkan momentum KTT G7 ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena terkait dengan pemenuhan kebutuhan pendanaan itu sendiri, secara teori pemerintah hanya memiliki diskresi melalui mekanisme kebijakan fiskal. Namun, jika pemerintah hanya mengandalkan pendanaan dari ruang fiskal, selama ini tampak sekali memiliki keterbatasan. Sebab, secara umum kapasitas maksimal pendanaan APBN dan APBD tak lebih dari 20%. Oleh karena itu, Kementerian ESDM, Perindustrian, BKPM, dan BUMN harus mengambil peran lebih aktif mendukung posisi Presidensi G20 dan melepaskan kepentingan politik serta berburu rente untuk sesaat.

Dunia sedang membutuhkan kerja sama yang erat untuk mengatasi permasalahan krisis pangan dan energi dengan memanfaatkan seluruh potensi negara-negara di dunia, termasuk Rusia. Dan, Indonesia adalah kunci dunia dalam percepatan transisi energi di dalam negeri yang selama ini berorientasi fosil menuju EBT.

*) Ekonom Konstitusi

Editor : Totok Subagyo (totok_hs@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN