Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Mangasa Augustinus Sipahutar

Mangasa Augustinus Sipahutar

Ancaman Inflasi Global, Akankah BI Meninggalkan Rezim Suku Bunga Rendah?

Selasa, 5 Juli 2022 | 14:00 WIB
Oleh Mangasa Augustinus Sipahutar *) (redaksi@investor.id)

Milton Friedman –ekonom University of Chicago yang dianugerahi Nobel Ekonomi tahun 1976– menyatakan bahwa inflation is always and everywhere a monetary phenomenon in the sense that it is and can be produced only by a more rapid increase in the quantity of money than in output. Ungkapan Milton Friedman tersebut sangat tepat dan saat ini dapat dirasakan di perekonomian hampir setiap negara setelah terjadi pandemi virus corona sejak akhir tahun 2019 yang lalu.

Sejak tahun 2015 hingga akhir tahun 2021, inflasi Indonesia tergolong rendah. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 3,61% (year on year/yoy), lalu mengalami penurunan hingga pengujung tahun 2021. Bahkan, pada tahun 2020 inflasi Indonesia berada pada tingkat 1,68% (yoy) dan merupakan inflasi terendah sepanjang sejarah sejak Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data inflasi di Indonesia. Namun demikian, dengan semakin terkendalinya virus corona pada tahun 2022 dan perekonomian perlahan-lahan mulai bangkit, inflasi perlahan-lahan juga mulai meningkat. Jika di pengujung tahun 2021 inflasi masih berada di tingkat 1,87% (yoy), memasuki tahun 2022 rezim inflasi rendah mulai ditinggalkan. Sejak Januari sampai Mei 2022 tingkat inflasi Indonesia bertengger tingkat 2,18% (yoy, Januari), 2,06% (yoy, Februari), 2,64% (yoy, Maret), 3,47% (yoy, April), 3,55% (yoy, Mei), 4,35% pada Juni 2022 atau level tertinggi dalam lima tahun silam atau sejak Juni 2017.

Advertisement

Seiring dengan kebijakan ekspansi moneter dan fiskal yang diterapkan selama pandemi virus corona, jumlah uang beredar mengalami peningkatan yang tajam. Kebijakan ekspansif tersebut bukan tanpa alasan. Kebijakan tersebut perlu dilakukan guna melawan penurunan kegiatan ekonomi sebagai imbas dari pandemi virus corona agar ekonomi tidak masuk ke dalam jurang resesi ekonomi yang dalam.

Sebelum terjadinya penurunan kegiatan ekonomi Indonesia, pertumbuhan jumlah uang (M2 atau broad money) tergolong stabil. Sejak terjadinya pandemi virus corona, pertumbuhan M2 meningkat tajam. Jika pada akhir tahun 2019 pertumbuhan M2 masih berada pada tingkat 6,54% (yoy), pada akhir tahun 2020 melonjak hampir dua kali lipat di tingkat 12,53% (yoy) dan 13,97% (yoy) di akhir tahun 2021. Data terakhir yang dipublikasi BPS, untuk bulan April 2022, pertumbuhan M2 berada pada tingkat 13,60% (yoy).

Ilustrasi
Ilustrasi

Mencermati data yang dikemukakan di atas yang menyandingkan inflasi dan pertumbuhan uang, sangat beralasan untuk menerima pernyataan Milton Friedman bahwa inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. Meskipun pada tahun 2022 fenomena ekonomi global diwarnai dengan invasi Rusia ke Ukraina dan kelangkaan pangan, tulisan ini hanya akan mengulas dampak pertumbuhan jumlah uang terhadap inflasi.

Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia (BI) melakukan kebijakan ekspansi moneter melalui quantitative easing, penurunan suku bunga acuan (BI 7 Day Reverse Repo Rate/BI7DRR) dan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai counter policy terhadap guncangan ekonomi akibat pandemi virus corona. Peningkatan suplai uang oleh otoritas moneter berimbas kepada peningkatan permintaan uang akibat suku bunga yang menurun. Penurunan suku bunga ini diharapkan akan mendorong peningkatan output perekonomian.

Namun demikian, di samping peningkatan output perekonomian, dalam jangka pendek atau short-run, peningkatan suplai uang akibat kebijakan ekspansi moneter akan berdampak kepada penurunan nilai uang atau inflasi. Dengan demikian sudah jelas bahwa ketika otoritas moneter melakukan kebijakan ekspansi moneter, pada saat itu otoritas moneter juga sudah menyadari bahwa dalam jangka pendek, inflasi pasti akan terjadi. Situasi ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi terjadi secara global. Dengan demikian, tanpa invasi Rusia ke Ukraina pun, gejolak inflasi pasti akan terjadi sebagai konsekuensi peningkatan pertumbuhan jumlah uang demi penyelamatan ekonomi akibat guncangan pandemi virus corona.

Fenomena inflasi ini menjadi semakin kompleks karena kenaikan tingkat inflasi terjadi secara global. Oleh karena itu, solusi untuk keluar dari situasi tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan dengan hanya merujuk kepada teori ekonomi klasik. Sebagaimana dijelaskan oleh teori ekonomi klasik bahwa ketika inflasi sudah menunjukkan kecenderungan yang meningkat maka untuk meredam inflasi tersebut, suku bunga harus dinaikkan. Kecenderungan berbagai negara untuk menaikkan suku bunga sudah terjadi beberapa bulan terakhir ini. Negara-negara maju sudah mulai menaikkan suku bunga karena indikator inflasi yang tinggi bahkan termasuk pada kategori sangat tinggi untuk ukuran negara-negara tersebut. Secara serentak dunia melakukan kebijakan kontraksi moneter agar terhindar dari pemburukan ekonomi yang menjatuhkan daya beli masyarakat akibat harga-harga yang semakin tinggi.

Situasi yang sama dalam hal inflasi juga terjadi di Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah BI akan serta-merta melakukan kebijakan kontraksi moneter? Berdasarkan salah satu instrumen kebijakan moneter yaitu GWM, pada hakikatnya BI sudah melakukan kebijakan kontraksi moneter. Hal itu ditandai dengan kenaikan GWM rupiah menjadi 5% sejak 1 Januari 2022 dari semula 3,5% lalu berlanjut menjadi 6% pada 1 Juni 2022 dan menjadi 6,5% pada 1 September 2022 yang akan datang. Namun demikian, instrumen kebijakan moneter lainnya yaitu suku bunga acuan masih tetap dipertahankan pada tingkat 3,50% yang berlaku sejak Februari 2021. Hal ini berarti bahwa BI masih menerapkan rezim suku buga rendah di tingkat 3,50% dan merupakan suku bunga acuan terendah sepanjang sejarah.

Menyikapi situasi global tentang kenaikan inflasi, akankah BI menaikkan suku bunga acuan dan meninggalkan rezim suku bunga rendah?

Mempersempit rentang suku bunga global dengan BI7DRR untuk meng-counter inflasi dan selanjutnya nilai tukar dengan cara menaikkan BI7DRR membutuhkan kalkulasi yang ekstra hati-hati.

Sebagai negara yang menganut ekonomi terbuka, ekonomi Indonesia sangat rentan dengan kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh negara-negara maju (developed countries). Peluang terjadinya capital outflow dari Indonesia cukup besar dengan kenaikan suku bunga di negara-negara maju. Capital outflow selanjutnya akan mendepresiasi nilai tukar rupiah terhadap valuta utama dunia terutama dengan dolar Amerika Serikat.

Meskipun depresiasi nilai tukar rupiah dapat menjadi situasi yang menguntungkan untuk meningkatkan ekspor neto akibat kenaikan ekspor, pertanyaan berikutnya adalah tentang eksistensi dan kesiapan dunia usaha Indonesia memanfaatkan momentum depresiasi nilai tukar rupiah untuk mendongkrak ekspor. Bukankah sudah seringkali nilai tukar rupiah terdepresiasi tetapi tidak berdampak pada peningkatan ekspor?

Di sisi lain, depresiasi nilai tukar rupiah tentu akan mendorong kenaikan inflasi, terutama yang bersumber dari kegiatan impor (imported inflation).

Mempertahankan rezim suku bunga rendah dengan BI7DRR di tingkat 3,50% memang dibutuhkan untuk mempertahankan keberlangsungan dunia usaha dan meningkatkan output, namun kecenderungan inflasi yang terus meningkat mengharuskan BI mengkaji-ulang kebijakan tersebut. Dengan tingkat suku bunga acuan saat ini, sejak Januari 2022 nilai tukar rupiah sudah terdepresiasi 4,13% yang per 22 Juni 2022 berada pada Rp 14,860 per dolar Amerika.

Meskipun secara teori bahwa melalui kenaikan suku bunga maka baik inflasi maupun nilai tukar akan dapat dikendalikan, namun situasi tersebut tidak serta merta akan berlaku pada perekonomian Indonesia. Bukankah suku bunga di sisi lain juga merepresentasikan risk country?

Mempersempit rentang suku bunga global dengan BI7DRR untuk meng-counter inflasi dan selanjutnya nilai tukar dengan cara menaikkan BI7DRR membutuhkan kalkulasi yang ekstra hati-hati.

Situasi inflasi ini terjadi secara global. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa BI akan mampu mengendalikan inflasi jika suku bunga acuan dinaikkan. Kenaikan suku bunga acuan hampir pasti akan menurunkan output atau pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan menurunkan kesejahteraan masyarakat.

Sebaliknya, mempertahankan rezim suku bunga rendah akan sangat mungkin memicu inflasi yang berkelanjutan atau persisten, dan depresiasi nilai tukar rupiah sedemikian rupa sehingga akan mendistorsi perekonomian nasional di masa yang akan datang. Namun demikian, rezim suku bunga rendah akan menciptakan sedikit peluang untuk merangsang geliat sektor riil di tengah kebijakan suku bunga rendah tersebut.

Pilihan kebijakan moneter yang akan diambil ada pada BI sebagai otoritas moneter. Ibarat game theory, BI tentu sudah memiliki strategi dominan dan terbaik untuk menghadapi situasi inflasi global ini. Namun demikian, sebagaimana dijelaskan oleh teori moneter, kebijakan moneter yang cenderung responsif justru akan menciptakan fluktuasi ekonomi, dan ekonomi yang fluktuatif justru tidak baik bagi perekonomian.

*) Ekonom; Dosen Pascasarjana FEM, IPB University; Dosen Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor; Chairman – Management & Economic Development Studies.

Editor : Totok Subagyo (totok_hs@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN