Menu
Sign in
@ Contact
Search
Pengamat Ekonomi dan Perbankan

Pengamat Ekonomi dan Perbankan

Kenormalan Baru Ekonomi Tiongkok dan Implikasinya (Bagian II)

Rabu, 21 September 2022 | 13:00 WIB
Ryan Kiryanto *) (redaksi@investor.id)

Pemulihan ekonomi Tiongkok dipercaya dapat memberikan tekanan ke atas alias memperbaiki harga komoditas global, terutama ketika perekonomian Amerika Serikat (AS) sedang melemah dan meningkatnya potensi resesi teknis di Uni Eropa terkait dengan penurunan volume ekspor gas dari Rusia.

Paralel dengan itu, adanya sinyal rekonsiliasi kesepakatan dagang antara AS dan Tiongkok akan lebih memberikan dampak positif, tidak hanya bagi kedua negara dengan perekonomian terbesar di dunia itu, namun juga bagi perekonomian dunia.

Baca bagian I: Kenormalan Baru Ekonomi Tiongkok dan Implikasinya (Bagian I)

Sejauh ini pemerintah AS sedang berupaya menghapus tarif barang-barang Tiongkok. Sebelumnya, tarif diberlakukan Amerika Serikat semasa pemerintahan Presiden Donald Trump dengan menerapkan US$ 370 miliar pada 2018 ke Tiongkok.

Pada Januari 2020 silam, kedua negara menandatangani perjanjian damai fase pertama. Beijing berjanji untuk meningkatkan pembelian produk dan layanan AS senilai US$ 200 miliar selama 2020 dan 2021. Namun di tengah pandemi Covid-19, Beijing gagal mencapai target tersebut, yang kemudian dituntut oleh AS.

Hanya saja, untuk memuluskan rekonsiliasi di antara kedua negara, pemerintah AS meminta Tiongkok berbuat lebih banyak untuk memenuhi komitmen perdagangannya. Pastinya, pemerintah AS bersiap mengambil kebijakan signifikan dalam hubungan dagangnya dengan Tiongkok yang sempat memanas beberapa waktu lalu.

Saat ini Pemerintahan Presiden AS Joe Biden sedang mempertimbangkan semua opsi saat meninjau potensi perubahan bea masuk ke AS atas barang impor dari Tiongkok, termasuk keringanan tarif dan investigasi perdagangan baru. Pihak AS juga tengah mengatasi tantangan jangka panjang dari Tiongkok dan mendapatkan struktur tarif yang rasional.

Pemerintah AS menyadari bahwa rekonsiliasi harus segera dicapai. Bukan hanya untuk kelancaran masuknya barang buatan Tiongkok, namun juga untuk meredam inflasi sesuai dengan seruan kalangan industri tentang pemotongan tarif untuk mengurangi biaya bagi bisnis dan konsumen.

Inflasi yang tinggi di AS, sempat mencapai 9,1% (Juni) dan melandai ke 8,1% (Agustus), setidaknya juga disokong oleh imported inflation karena mahalnya barang-barang dari Tiongkok lantaran bea masuk ke AS yang dinaikkan sangat tinggi di era pemerintahan AS sebelumnya.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen berpendapat, beberapa tarif bea masuk justru merugikan konsumen domestik, dan oleh karenanya harus dihapus atau diturunkan. Bagaimanapun penyesuaian tarif harus dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi keseluruhan untuk mendorong Tiongkok memenuhi komitmen perdagangannya dan mengakhiri praktik ekonomi yang kurang adil.

Pernyataan ini muncul di tengah kelangkaan produk yang kini melanda AS, di tengah inflasi yang melonjak. Perusahaan domestik telah mengkritik aturan penerapan tarif tersebut karena berdampak pada kenaikan biaya. Dengan melandainya kasus positif Covid-19 di Tiongkok, kini ada harapan kemajuan kesepakatan dagangnya dengan AS akan bergerak maju, meskipun dibayang-bayangi oleh krisis geopolitik menyusul agresi militer Rusia ke Ukraina.

Kabar baik pemulihan ekonomi Tiongkok juga ditopang oleh kelanjutan pembicaraan tingkat tinggi antara Australia dan Tiongkok untuk pertama kalinya sejak 2017. Tokoh senior dari kedua negara mengisyaratkan kesediaan melakukan itu. Perlu diketahui bahwa Beijing terjebak perang dagang dengan Australia, yang membuat banyak produk Negeri Kanguru dikenai sanksi dan pelarangan oleh negeri Tirai Bambu.

Sinyal ketegangan mereda dimulai saat perwakilan Tiongkok mengatakan bahwa pihaknya senang mengatur pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri Australia yang baru, Anthony Albanese. Pihak Australia juga memberikan lampu hijau dan terbuka untuk berdialog.

Untuk diketahui, Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Australia. Namun hubungan kedua negara telah memburuk selama lima tahun terakhir. Seruan Canberra soal penyelidikan tentang asal-usul Covid-19 di Tiongkok beberapa waktu lalu membuat Beijing tersinggung.

Tiongkok lantas memberlakukan sanksi atas serangkaian impor Australia dan kontak tingkat atas telah dibekukan. Namun, kini kontak tingkat menteri antara kedua negara baru dibuka kembali Juni lalu setelah pergantian PM dari Scott Morrison ke Albanese. Cepat atau lambat rekonsiliasi kedua negara mitra dagang ini akan tercapai, yang tentunya berdampak positif baik bagi kedua negara maupun dunia dan kawasan Asia Pasifik.

Indonesia, yang menjadi mitra dagang utama Tiongkok dan AS, pun berpeluang memperoleh dampak positif atas pemulihan ekonomi Tiongkok yang dibarengi dengan tercapainya kesepakatan baru relasi dagang antara AS dan Tiongkok, serta antara Tiongkok dan Australia.

Dampak bagi Indonesia

Indonesia, yang menjadi mitra dagang utama Tiongkok dan AS, pun berpeluang memperoleh dampak positif atas pemulihan ekonomi Tiongkok yang dibarengi dengan tercapainya kesepakatan baru relasi dagang antara AS dan Tiongkok, serta antara Tiongkok dan Australia. Di samping itu, secara geografis posisi Indonesia juga dekat dengan Australia sehingga hubungan ekonomi keduanya pun terdampak positif.

Baik Tiongkok maupun AS memiliki kaitan terhadap tujuan ekspor tradisional Indonesia, masing-masing sebesar 21% dan 11% dari total ekspor Indonesia. Artinya, 32% atau sepertiga ekspor Indonesia berpotensi meningkat, sehingga akan menaikkan surplus neraca dagang Indonesia terhadap kedua negara.

Sementara itu, kemitraan Indonesia dengan Australia terus membaik pascakunjungan kenegaraan PM Anthony Albanese ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas hubungan bilateral kedua negara pada 5-7 Juni lalu. Kedatangan Albanese itu menandai kunjungan bilateral pertamanya sejak dilantik sebagai PM Australia pada 23 Mei 2022, sekaligus menandakan pentingnya posisi Indonesia bagi Australia.

Australia merupakan mitra penting Indonesia di berbagai bidang, termasuk dalam isu kesehatan dan ketahanan pangan. Salah satunya adalah komitmen Australia untuk bekerja sama mengatasi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang melanda hewan ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, dan kambing di Indonesia.

Sementara dalam isu ketahanan pangan, Australia mengajak Indonesia bekerja sama mengembangkan industri tanaman sorgum. Di tengah ancaman krisis pangan global, Indonesia sudah mulai mencoba mengembangkan beberapa alternatif pangan, salah satunya sorgum di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengalaman Australia tentang sorgum dan kesamaan kondisi geografis dan iklim di wilayah Australia Utara dengan provinsi NTT sangat membantu pengembangan tanaman biji-bijian sorgum di Indonesia. (Selesai)

*) Ekonom, Co-Founder dan Dewan Pakar Institute of Social, Economic and Digital (ISED)

Editor : Totok Subagyo (totok_hs@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com