Menu
Sign in
@ Contact
Search
Bendahara Umum PP GP Ansor  Addin Jauharudin. (Ist)

Bendahara Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin. (Ist)

Menyambut Penerapan Mata Uang Digital

Sabtu, 3 Des 2022 | 23:37 WIB
Oleh: Addin Jauharudin *) (redaksi@investor.id)

Perkembangan kripto yang melesat memantik dunia untuk mengkaji penerapan mata uang digital. Pasalnya, mata uang digital memiliki ragam keunggulan, utamanya efisiensi dan keamanan. Bank Indonesia (BI) pun tengah melakukan uji coba sebelum meluncurkan rupiah digital.

Belum lama ini Indonesia baru memperingati Hari Oeang Republik Indonesia (ORI) pada 30 Oktober 2022. Glorifikasi ini untuk mengingat kembali perjalanan uang di Indonesia.

Sejarah uang Indonesia dimulai pada 1 Oktober 1945, pemerintah Indonesia menetapkan berlakunya tiga mata uang bersama di wilayah Indonesia, yaitu uang De Javasche Bank, uang Hindia Belanda, dan uang Jepang. Hingga akhirnya, Menteri Keuangan Alexander Andries Maramis membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia pada 7 November 1945.

Seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi mencetuskan pemikiran untuk menciptakan uang secara virtual yang pada akhirnya akan menghilangkan uang secara fisik. Fenomena transaksi tanpa uang tunai (cashless) dan isi dompet yang lebih banyak kartu ketimbang uang, sudah makin jamak di tengah masyarakat dalam beberapa tahun terakhir.

Advertisement

Selain penggunaan kartu debit dan kartu kredit di mesin ATM maupun EDC (Electronic Data Capture), aplikasi pembayaran dan dompet digital makin masif digunakan untuk pembayaran transportasi, membeli makanan, hingga membayar aneka tagihan bulanan.

Mata uang virtual (digital) yang saat ini lazim disebut cryptocurrency merupakan aset yang memiliki kode kriptografik sehingga sangat sulit untuk dibajak (counterfeit) atau digandakan. Cryptocurrency dikembangkan dalam sistem yang terdesentralisasi menggunakan teknologi blockchain, yakni sekumpulan data (distributed ledger) yang dikelola oleh jaringan komputer.

Penggunaan mata uang digital memiliki keuntungan dalam kecepatan dan efisiensi biaya transfer. Sistem yang terdesentralisasi (blockchain) juga mengurangi risiko kegagalan sistem secara keseluruhan.

Di lain pihak, nilai mata uang digital juga memiliki sisi negatif, di antaranya tingkat volatilitas yang tinggi yang berarti masuk kategori high risk financial instrument jika digunakan sebagai penyimpan nilai (storing value), aktivitas mining yang membutuhkan energi listrik besar, dan risiko digunakan dalam mendukung kegiatan kriminal karena sistem terdesentralisasi di luar kendali pemerintah.

Sebagian besar bank sentral di seluruh dunia masih melarang penggunaan mata uang digital (mata uang kripto) sebagai alat pembayaran yang sah. Pasalnya, sifatnya yang tidak dikontrol oleh otoritas moneter (bank sentral) setempat.

Sebagai alternatifnya, beberapa bank sentral mulai mewacanakan penciptaan mata uang digital bernama Central Bank Digital Currency (CBDC). Lantas, apa beda CBDC dengan mata kripto yang juga digital? Tentu, CBDC diciptakan secara legal dan dikelola oleh otoritas moneter pada suatu negara sehingga volatilitas nilainya diharapkan lebih stabil.

Berdasarkan data yang dihimpun dari situs resmi BI, CBDC sebagai alternatif mata uang konvensional setidaknya harus memenuhi kriteria sebagai medium of change yang praktis dan rendah biaya sebagaimana rekening berbasis mata uang konvensional. Hal ini dapat diartikan rekening CBDC dikelola secara langsung di bank sentral atau rekening yang dapat diakses oleh bank komersial melalui skema public private partnership.

CBDC memberikan imbal hasil (bunga) yang mengikuti imbal hasil aset keuangan bebas risiko (risk-free asset), seperti Surat Berharga Negara sehingga memenuhi fungsi sebagai aset penyimpan nilai (storing value). CBDC dapat diakses secara luas oleh masyarakat sebagai alternatif pengganti uang konvensional disertai biaya konversi/transfer bertingkat yang terjadwal antara CBDC dan uang konvensional.

Kerangka kerja kebijakan moneter mampu menjaga nilai CBDC stabil sepanjang waktu dalam hubungan dengan kebijakan pengendalian inflasi. Survei yang dilakukan tahun 2019 – 2020 oleh Bank for International Settlement (BIS) menunjukkan, keinginan dunia yang semakin besar dari berbagai Bank Sentral di dunia untuk menciptakan CBDC.

Bank sentral di negara-negara berkembang (emerging market economies) memiliki motivasi tinggi menciptakan CDBC sebagai alternatif/menggantikan uang fisik (general purpose CDBCs) dengan pertimbangan efisiensi pembayaran, keamanan dalam mekanisme pembayaran, dan inklusi keuangan.

Saat ini BI telah mendalami potensi peluncuran rupiah digital sebagai alternatif uang rupiah fisik. Keuntungan uang digital rupiah jenis general purposes secara komparatif dibandingkan uang konvensional adalah pengurangan biaya cetak, penyimpanan, mampu memitigasi munculnya shadow banking (kegiatan keuangan yang dilakukan lembaga non-bank di luar lingkup regulasi sistem perbankan) yang jamak muncul di negara berkembang.

Perkembangan keuangan inklusif di Indonesia juga diklaim BI cukup baik, yakni sekitar 48,9% dari total penduduk Indonesia (umur 15 tahun ke atas) telah memiliki rekening bank.

BI menyebut, setidaknya ada enam tujuan utama bagi bank sentral dunia dalam meluncurkan mata uang digitalnya, antara lain menyediakan alat pembayaran digital yang risk-free menggunakan central bank money, memitigasi risiko non-sovereign digital currency, memperluas efisiensi dan tahapan sistem pembayaran termasuk cross border; memperluas dan mempercepat inklusi keuangan, menyediakan instrumen kebijakan moneter baru, dan memfasilitasi distribusi subsidi fiskal.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, CBDC akan meningkatkan efisiensi dari ekonomi sehingga BI akan mengeluarkan digital rupiah dan akan diedarkan melalui teknologi platform blockchain sehingga betul-betul efisien dalam distribusi rupiah digital. Demikian juga dalam transaksi di pasar uang, CBDC bakal membuat efisien dan nol transaction cost karena tersambung dalam sistem digital currrency sesuai distributed ledger technology dalam konteks wholesale rupiah.

Bukan hanya Indonesia, bank sentral di Australia, Singapura, Malaysia dan Afrika Selatan akan melakukan uji coba pembayaran lintas batas menggunakan CBDC. Uji coba ini dilakukan untuk menilai segala bentuk transaksi menggunakan uang digital dapat diselesaikan dengan lebih murah dan mudah melalui mata uang digital. Beberapa negara lainnya sudah terlebih dahulu mulai menjajaki CBDC, seperti Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

*) Bendahara Umum PP GP Ansor

Editor : Aditya L Djono (adityalaksmanayudha@gmail.com)

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com