Menu
Sign in
@ Contact
Search
AM Hendropriyono, Ketua Senat Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer, Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Profesor (Emeritus) Universitas Pertahanan RI.

AM Hendropriyono, Ketua Senat Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer, Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Profesor (Emeritus) Universitas Pertahanan RI.

Indonesia pada Tahun 2023

Kamis, 12 Jan 2023 | 10:29 WIB
Oleh AM Hendropriyono *) (redaksi@investor.id)

Suhu politik di tahun baru 2023 akan naik sesuai dengan kondisi negara yang dalam persiapan menghadapi Pemilu di lingkungan dunia yang situasinya semakin tidak menentu. Suatu kejadian besar dalam aspek geopolitik tahun lalu adalah perang proxy antara Ukraina dan Rusia.

Perang fisik militer yang menjadi perang berlarut tersebut berimbas pada inflasi 10% di sebuah negara bahkan ada yang di atas 20%, ditambah dengan terjadinya krisis terhadap pasokan energi di benua Eropa. Nilai mata uang euro dan pound sterling telah turun sampai nyaris setara dengan dolar AS, diikuti oleh jatuhnya bitcoin 75% dan semua jenis uang crypto yang nilainya turun rata-rata duapertiga.

Perang berlarut yang bersifat hibrida hampir berlalu dan sekarang semakin condong menjadi perang dunia finansial yang menyerang dominasi AS, menyengsarakan Eropa dan telah mengakibatkan kesulitan bagi hampir semua negara di dunia. Kegalauan dunia terutama di belahan bumi wilayah Selatan terhadap pembekuan kolektif secara institusional terhadap Rusia yang merupakan anggota G20, dianalisis oleh banyak pengamat akan dapat terjadi juga pada siapa saja dengan sewenang-wenang tanpa hukum internasional yang adil.

Situasi di Eropa sejak pertengahan tahun 2022 telah menimbulkan frustrasi, sehingga dalam waktu dua bulan sudah tiga orang Perdana Menteri Inggris yang mengundurkan diri pascawafatnya Ratu Elizabeth II.

Advertisement

Perang merupakan bentuk pelanggaran etika universal, namun perang antarbangsa selalu terjadi akibat hukum internasional bukan merupakan hukum sebenarnya. Hukum tersebut tidak dibentuk oleh sesuatu Badan Legislatif Internasional, sehingga tidak dapat dipaksakan untuk ditaati oleh para belligrents. Ketidaktaatan negara-negara non-Barat disebabkan penegakannya tergantung pada satu kekuatan adikuasa yang pragmatik, sehingga kerapkali dinilai sebagai hukum rimba yang tidak mendatangkan rasa keadilan.

Perdamaian di Eropa kini hanya mungkin diharapkan jika keseimbangan daya tempur yang saling berhadapan tercapai, yaitu bilamana Ukraina didukung penuh oleh Amerika Serikat (AS) dan NATO atau bangsa Barat, melawan Rusia yang sendirian tanpa adanya bantuan militer dari Tiongkok. Kemungkinan akan adanya bantuan tersebut juga ancaman perang nuklir di Eropa harus dihindari oleh Barat, sehingga terdapat usaha pergeseran geopolitik dari benua Eropa ke benua Asia.

Regions Asia Tenggara dan Asia Timur dijadikan medan perang pengganti, sebagai langkah geostrategi dari berbagai alternatif cara bertindak (alternative courses of action) yang dinilainya terbaik. Di Asia Tenggara sedang terjadi sengketa kedaulatan yang kronis antara Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina dan Taiwan yang menuntut perbatasan laut mereka di Laut China Selatan (LCS), yang kemudian menjadi akut pada 2019 karena terlibatnya Tiongkok. Indonesia yang semula juga tidak terlibat menjadi terlibat, karena Tiongkok menuntut perbatasan lautnya 90% mutlak di wilayah LCS dalam 9 garis putus-putus, sehingga menindih batas ZEE (Zone Ekonomi Eksklusif) dan beririsan langsung dengan batas perairan kepulauan Natuna Indonesia. Para provokators politik di dalam negeri Indonesia lantas mendengungkan sikap anti Tiongkok, yang paralel dengan provokasi politik langsung dari para petinggi AS di Asia Tenggara dan Asia Timur.

Kedatangan Wapres AS Ms Kamala Haris pada tanggal 22 November 2022 ke pulau Palawan di LCS dan kunjungan Ketua DPR AS Ms Nancy Pelocy sebelumnya pada 2 Agustus 2022 di Taiwan merupakan langkah geostrategi agar Tiongkok terpancing, sehingga lebih memikirkan proyeksi kekuatan militernya ke Asia Tenggara dan Asia Timur daripada berpikir untuk membantu Rusia di medan perang Eropa.

Namun, sejatinya Tiongkok yang terkenal dengan sifat kekenyalan strateginya, sudah mendahului sejak Januari 2022 melangkah dengan tidak lagi mengangkat isu 9 garis putus-putus tetapi menggantinya dengan isu 3 SHA, yang berarti hanya meliputi empat pulau saja di LCS, yaitu kepulauan Spratly, Paracel, Pratas dan Macclesfield Bank.

Strategi alternatif tersebut berhasil menentramkan kegusaran Indonesia, sehingga Presiden RI Jokowi sebagai Presiden G20 dan calon Ketua Asean tahun 2023 waktu itu kemudian bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada 26 Juli 2022 di Beijing. Pertemuan tersebut membahas pelaksanakan dari konsensus KTT Asean-Tiongkok 2021 yang lalu, yaitu menjunjung regionalisme terbuka dan memajukan kemitraan yang strategis-komprehensif demi keamanan dan kemakmuran kawasan.

Konsep Belt and Road Initiative (BRI) China 2013 bertujuan menggeser ekonomi dunia ke Eurasia dan politik dunia ke multipolar, sehingga merupakan kunci stabilitas pembangunan yang berkelanjutan bagi negara-negara di Asia Tenggara. Karenanya hubungan Asean dengan Tiongkok menjadi semakin dekat, yang tentu saja hal ini tidak disukai oleh Barat.

Dukungan Barat melalui National Endowment for Democracy (NED) yang berbasis di Washington dan kaki-kaki tangannya yang antara lain yaitu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) International Republican Institute (IRI), telah memberikan kekuatan politik berupa jejaring dan dana yang cukup besar untuk mengusung Anwar Ibrahim yang merupakan kawan lama AS ke tampuk kekuasaan di Malaysia.

Daniel Twining sebagai pimpinan IRI dalam acara pertemuan di CSIS (Center for Strategic and International Studies) pada 2018 di ibukota Kuala Lumpur menyatakan, bahwa mereka telah bekerja keras selama 15 tahun untuk memperkuat partai-partai oposisi Malaysia, sehingga mampu menumbangkan UMNO yang sudah berkuasa selama 61 tahun. Jejaring NED telah memainkan peran yang sentral dalam menempatkan tokoh-tokoh oposisi yang didukung AS ke dalam pemerintahan Kerajaan Malaysia.

Salah satu langkah pertama yang diharapkan pada pemerintahan baru adalah membekukan semua investasi infrastruktur yang berasal dari Tiongkok. Masyarakat Melayu bukan mereka yang sangat pro AS, sehingga perubahan politik yang berlangsung di Malaysia adalah suatu permainan panjang (the Long Game). Dengan demikian maka pada 2023 ini kemungkinan Kerajaan Malaysia bukan hanya akan menjauhkan diri dari Tiongkok, tetapi juga akan berkembang menjadi proxy AS dalam menghadapi Tiongkok di medan perang Asia Tenggara (Brian Berletic, The New Atlas 2022).

Tolok ukur seperti berlanjut atau tidaknya partisipasi Malaysia atau justru penarikan diri dari BRI dan klaim kedaulatan di LCS kelak akan menunjukkan, apakah The Long Game sebagai strategi penggalangan Washington terhadap Anwar Ibrahim dan jaringan yang membantunya akan berhasil atau justru gagal total.

Dalam CT Corp Leadership Forum pada 9 Januari 2023 pimpinan pengusaha patriotik Chairul Tanjung di Jakarta, Perdana Menteri Malaysia YAB Dato Seri Anwar Ibrahim menyatakan, bahwa prinsip yang diusungnya adalah kepentingan nasional Malaysia. Kita harus baik-baik kepada Barat dan juga kepada Tiongkok. Untuk itu patut diingat ucapan Winston Churchill pada 1945: We have no lasting friends, no lasting enemies, only lasting interests. (kita tidak punya kawan abadi, tidak punya musuh abadi, kecuali kepentingan abadi).

Telepon ucapan selamat dari Presiden RI Jokowi kepada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru pada 24 November 2022, merupakan ucapan selamat yang pertama dari seorang Kepala Negara di dunia dapat dinilai sebagai langkah awal dari usaha kontra- penggalangan Indonesia, agar Malaysia dapat tetap bertahan di jalan yang selama ini ditempuh Asean. Jalan tersebut telah membuktikan keberhasilan Indonesia dalam menerapkan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif, sehingga menuai serangkaian keuntungan bagi kepentingan nasional (National Interest) Indonesia. Dengan pusaka politik yang merupakan strength (kekuatan) tersebut Indonesia nyata telah berhasil melaksanakan KTT G20 di Bali, di tengah suasana yang sangat tegang antara negara-negara Barat dan Timur atau antara negara-negara Utara dengan Selatan dalam perbandingan persentase kekuatan seimbang 50 : 50.

Sebagaimana ancaman (threat) dari LSM IRI yang berinduk pada NED yang telah membayang-bayangi Malaysia selama dua dekade terakhir, kini pada 2023 yang terbentang di hadapan Indonesia adalah usaha destabilisasi dalam negeri oleh LSM-LSM tertentu dan para “pakar” asing, media massa yang apatriotik dalam berbagai jenis terutama di jagad siber, bahkan Lembaga Internasional resmi seperti PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) dan lembaga-lembaga terhormat dunia yang kesusupan intelijen strategis negara-negara adikuasa.

PBB mengkritik KUHP Indonesia yang baru disahkan oleh DPR dan Pemerintah, dengan alasan tidak sesuai dengan agenda International Sustainable Development 2030. Agenda internasional tersebut menyangkut pembangunan berkelanjutan untuk mentranformasikan situasi dunia ke arah kedamaian dalam kebebasan, sehingga KUHP baru Indonesia dinilai mereka akan melanggar hak asasi manusia, erosi terhadap kebebasan pers, dan akan berdampak diskriminatif terhadap perempuan maupun anak-anak, serta memperburuk barbarisme kekerasan gender yang berdasarkan pada orientasi dan identitas seksual (Reuters, 9 Des 2022).

Direktur Human Rights Watch Asia Elaine Pearson menyatakan bahwa KUHP baru Indonesia benar-benar bencana bagi hak asasi manusia. Ia, katanya membaca pernyataan dari Dewan Pers yang cukup khawatir, karena jurnalis berpotensi masuk penjara akibat pemberitaan sehingga akan tercipta suasana ketakutan dan perilaku swasensor. Pejabat-pejabat asing dan para “ahli” Barat tersebut pura-pura prihatin terhadap demokrasi di Indonesia, kebebasan individu di ruang privat dan kebebasan pers, walaupun sudah jelas bahwa kebebasan yang menyangkut seks dan kohabitasi adalah delik aduan dan juga tidak ada kriminalisasi terhadap pers. Karena hal yang menyangkut delik pers justru tidak ada sama sekali di dalam KUHP Indonesia yang baru. Bahkan peraturan-peraturan daerah yang selama ini bertentangan dengan KUHP, kini dinyatakan tidak berlaku (Edwar Omar Sharif Hiariej, 2022).

Pada 2023 serangan-serangan intelijen Barat yang tanpa dasar kebenaran seperti itu akan terus merebak di Indonesia, untuk memancing munculnya Street Justice (pengadilan jalanan) yaitu pengadilan yang bukan digelar di Badan Peradilan, tetapi pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat dengan main hakim sendiri atau dengan membentuk opini umum melalui media massa. Seperti pada tahun 2016 tatkala kasus Jessica yang dipersalahkan oleh opini masyarakat, telah menjadi beban yang berat bagi hakim untuk dapat bersikap netral. Demikian pula dalam kasus Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) telah terjadi penekanan psikis oleh gerombolan massa terhadap para penegak hukum, sampai berhasil mempercepat proses kasus tersebut di Badan Peradilan yang sah.

Pembentukan opini umum di zaman Internet Of Things (serba internet) atau masyarakat berteknologi 4.0 di era ini mampu dengan cepat dan meyakinkan, untuk menghakimi innocent person (orang yang tidak bersalah) menjadi dipersalahkan ataupun sebaliknya. Pengerahan opini massa untuk menghakimi seseorang sampai seolah-olah ia bersalah, merupakan suatu kategori dari peradilan jalanan yang masih akan terjadi pada tahun 2023. Strategi pancingan (Eliciting Strategy) melalui sejenis NED dengan LSM-LSM kaki tangannya, niscaya akan terus berusaha untuk mendorong aksi-aksi pelanggaran hukum dengan alasan tidak mempercayai hukum positif di Indonesia.

Negara kita adalah negara hukum, terlepas dari masih tidak maksimalnya penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya, namun tidak boleh memberikan “kewenangan” yang ilegal kepada masyarakat (m.Lampost.co dengan ilustrasi peradilan jalanan Tempo.co, 2016). Faktor kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat selain karena tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, intoleransi agama dan lain-lain, yang paling menonjol adalah akibat pengaruh intelijen Barat yang menginginkan destabilisasi pemerintahan RI yang tidak mau didikte oleh mereka.

Dalam persiapan Pemilu tahun depan kegiatan pre-emptive strategy (strategi peniadaan) intelijen akan lebih mengemuka, dengan meniadakan kemungkinan sosok yang tidak disukai atau dikehendaki Washington maju sebagai calon Presiden RI. Pemerintahan RI yang dikehendaki adalah yang siap untuk masuk dalam jajaran negara-negara proxy Asia Tenggara dan Asia Timur, untuk menghadapi persekutuan Rusia dengan Iran dan Arab Saudi, serta Tiongkok dengan India yang semakin solid.

Rusia telah membuat perjanjian pembelian minyak US$40 miliar dengan Iran dan mulai membeli sejumlah besar komoditas eksport Arab Saudi. Tiongkok dengan India telah sepakat untuk saling menjaga keamanan bersama secara damai di perbatasan mereka. Presiden Tiongkok Xi Jinping tahun lalu telah memproklamirkan awal dari era petroyuan di Riyadh, yang dikemas sebagai internasionalisasi mata uang Tiongkok untuk digunakan dalam perdagangan minyak melalui Shanghai Petroleum and National Gas Exchange.

Perdagangan multilateral tersebut dilakukan, sambil mengundang negara-negara monarki di Teluk Persia untuk segera bergabung. Para pejabat tinggi serta pemimpin bisnis China bersama-sama dengan para pemimpin Dewan Kerjasama Teluk (GCC) kemudian bersepakat untuk setiap waktu mempromosikan peningkatan volume perdagangan. Beijing siap untuk mengimpor minyak mentah dan gas alam secara konsisten dalam jumlah besar dari GCC. Dalam Konperensi Tingkat Tinggi SCO (Shanghai Cooperation Organisation) pada September 2022 Iran secara resmi bergabung sebagai anggota penuh SCO, sehingga mulai 2023 kemitraan strategis untuk 25 tahun kedepan dengan nilai investasi US$400 miliar dimulai.

SCO merupakan organisasi kerja sama ekonomi, politik dan militer antarbangsa Asia dengan anggota Tiongkok (Republik Rakyat Tiongkok), Rusia, Kazakhstan, Kyrgistan, Tajikistan, Uzbekistan, Iran, India, Mongolia dan Pakistan. Permohonan AS pada 2015 untuk sekadar menjadi pengamat telah ditolak, dengan alasan AS secara geografis terlalu jauh dan SCO mementingkan kerja sama ekonomi yang damai, yang bahkan di perbatasan antarnegara anggota-anggotanya tidak akan ditempatkan pasukan militer. Mereka bersama dengan sekutunya di Uni Eurasia pimpinan Moskow kini menantang rezim petrodolar, yang merupakan inti dari sistem keuangan Barat yang masih menguasai hampir 80% perdagangan di pasar minyak global.

Mulai tahun 2023 mereka akan menggeser ekonomi dunia ke Eurasia dan sistem ideologi politik ke dunia yang multipolar, dengan kesembilan anggota tetap SCO yang sekarang sudah mewakili 40% dari populasi dunia. Salah satu keputusan penting mereka di Samarkand pada November 2022 adalah meningkatkan perdagangan bilateral dan perdagangan secara keseluruhan dalam mata uang mereka sendiri.

Pertemuan Dewan Ekonomi Eurasia Tertinggi yang berikutnya akan berlangsung di Rusia pada bulan Mei 2023, yaitu menjelang waktu pertemuan Belt and Road Forum. Secara bersamaan ini merupakan cikal bakal peta jalan geo-ekonomi baru menuju petroyuan, yang paralel dengan dorongan untuk menuju “infrastruktur pembayaran bersama” yaitu mata uang alternatif yang dapat segera melangkahi dolar AS.

Di seluruh Eurasia muncul kekuatan finansial dan ketahanan ekonomi yang dengan cepat berpengaruh kepada pertumbuhan di Amerika Latin, Timur Tengah dan Afrika. Pada 2023 akan semakin banyak orang meninggalkan Visa dan Mastercard untuk kemudian menggunakan kartu UnionPay atau Mir, sedangkan Alipay dan WeChat Pay kini mulai populer di Indonesia dan seluruh Asia Tenggara.

Paradigma baru ini merupakan opportunity (peluang) bagi Indonesia untuk juga mulai mendobrak kurungan besi penjajahan ekonomi, politik dan ideologi Barat. Namun yang perlu diwaspadai juga adalah sebagaimana kewaspadaan Saudi Arabia, bahwa ada kemungkinan muncul reaksi dari “Sang Kaisar Petrodolar” dalam bentuk kudeta militer fisik atau pergantian pemerintahan di Saudi melalui assasination, bahkan teror pengeboman terhadap Riyadh (Pepe Escobar, 2022).

Smart approach (penggalangan cerdas) Presiden RI Jokowi terhadap Tiongkok menghasilkan kerja sama dalam penelitian, pengembangan dan produksi vaksin dan genomik serta dukungan Tiongkok terhadap upaya Indonesia menjadi pusat vaksin regional. Dengan demikian Presiden dapat memutuskan untuk mulai tahun 2023 ini menghapus PPKM di Indonesia, terkait dengan berjangkitnya pandemi Covid-19 yang nyaris melumpuhkan kehidupan hampir semua negara bangsa di dunia sejak 2019.

Tiongkok juga mendukung usaha Indonesia untuk mulai tahun 2023 mengurangi emisi karbon, melalui pengembangan industri hijau dan pelestarian hutan mangrove, yang disambut dengan sangat antusias oleh seluruh peserta G20 di Bali tahun lalu.

Indonesia di era Internet Of Things (IOT, serba internet) di masyarakat berteknologi 4.0 ini memerlukan implementasi yang serba internet bagi peningkatan kapasitas keamanan siber dalam menghadapi berbagai hoaks dan simulakra, yang pada 2023 akan memadati lalu lintas komunikasi dunia maya menjelang Pemilu.

Hoaks adalah berita-berita tentang suatu kejadian yang disampaikan secara keliru, sedangkan simulakra adalah berita-berita yang disampaikan tentang kejadian yang sama sekali tidak pernah terjadi.

Fungsi berbagai media massa nasional seperti Indosiar yang mendidik dalam menghibur masyarakat dan SCTV yang menyampaikan informasi yang cepat dan tepat dalam pengawasan terhadap perilaku publik dan penguasa, semakin dibutuhkan agar rakyat tidak tersesat oleh kampanye-kampanye politik tahun ini. Berita atau informasi tentang penyadapan oleh Australia terhadap komunikasi sejumlah pejabat negara RI terutama Presiden dan Wakil Presiden RI pada 2009 bukan hoaks atau simulakrum, tetapi suatu kegiatan intelijen yang menyangkut kapasitas keamanan dan pertahanan siber.

Manuver-manuver Indonesia dalam koridor politik yang bebas dan aktif serta kepiawaian dalam pengelolaan keuangan negara dalam satu dekade terakhir ini, berhasil meningkatkan resiliensi ekonomi sehingga tingkat inflasi pada tahun kalender Januari-September 2023 hanya sebesar 5,95% saja, sedangkan tingkat inflasi tahun ke tahun yaitu bulan September 2023-September 2024 hanya berkisar 6,0% di tengah tingginya temperatur tahun politik ini.

Kebijakan moneter dalam menjaga nilai rupiah menunjukkan kekuatan bertahan menghadapi gempuran kenaikan suku bunga The Fed yang sangat agresif, sehingga UOB Quarterly Global Outlook Singapore memperkirakan nilai tukar rupiah pada 2023 akan melemah per kuartal berturut-turut sampai akhirnya menembus nilai maksimal Rp 16.200 per satu dolar AS di kuartal keempat.

Kondisi tersebut merupakan weakness dalam komposisi SWOT Indonesia di tahun 2023, namun mengindikasikan kekuatan yang relatif terhadap situasi keuangan dunia yang setiap kuartal semakin kacau-balau tak menentu. Kekuatan kita tersebut akan dipertebal oleh ekspor 1 juta ton minyak sawit ke Tiongkok dan produk-produk pertanian utamanya nanas, selain hasil besar dari efisiensi industri hijau yang memanfaatkan energi dari air dan sinar matahari.

Pada tahun 2023 mulai diselenggarakan industri-hijau yang akan menjadi proyek terbesar di dunia di provinsi Kalimantan Utara, di samping ketahanan usaha mikro, kecil dan menengah yang ditopang oleh tetap tersedianya tepung gandum dari Ukraina serta ketahanan ekonomi pertanian nasional oleh pasokan pupuk yang cukup dari Rusia walaupun perang sedang berkobar.

Efisiensi maksimal akan dicapai dari pengembangan industri kendaraan berenergi listrik yang serba internet, yang dimulai dari sepeda motor Volta buatan Semarang berharga Rp 15 juta/unit. Pada tahun ini proyeksinya akan menjadi 10 kali lipat, yang disusul dengan menjamurnya berbagai industri transportasi lain terutama mobil-mobil penumpang dan angkutan umum.

Investasi yang diawaki oleh kaum muda yang piawai dalam teknologi serba internet juga bergerak maju di Jawa Barat, walau tahun lalu agak terganggu oleh terorisme bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astanaanyar Kota Bandung pada 7 Desember 2022 yang memakan korban dan menewaskan pelakunya sendiri. Teroris tersebut adalah anggota Jamaah Anshorud Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS (Islamic State for Iraq and Suriah) yang di sepeda motornya terdapat sticker bergambar lambang ISIS dan kertas dengan pesan bertuliskan: “KUHP = Hukum Syirik/ Kafir. Perangi para penegak hukum setan QS 9:29.”

Di Indonesia para pengikut ISIS saling bekerjasama dengan para pengikut Al-Qaeda yaitu Jama’ah Islamiyah (JI), sehingga berbeda dengan di luar negeri seperti di Timur Tengah dan Asia Tengah yang saling bermusuhan. Para elits JI berperan di bidang indoktrinasi dan pendanaan, sedangkan para pengikut ISIS di Indonesia adalah pelaksana aksi-aksi teror.

Di tahun 2023 the long game dari para oknum di PBB, LSM Barat yang berkolaborasi dengan para provokators dalam negeri akan memuncak, dalam wujud serangan dengan berbagai narasi terhadap peraturan perundang-undangan RI dan menghasut golongan masyarakat radikal, untuk lebih sering menyerang kebijakan pemerintah.

*) Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN). Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM). Guru Besar Emeritus Universitas Pertahanan RI.

Editor : Totok Subagyo (totok_hs@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com