Menarik kita menyimak diskusi dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Dato Sri Anwar Ibrahim (DSAI) pada CT Leadership Forum tanggal 9 Januari 2023. PM Malaysia yang ke-10 ini memilih Indonesia sebagai tujuan lawatan luar negeri pertamanya. Selain dari pertimbangan politik, Anwar Ibrahim memiliki hubungan persahabatan dengan tokoh-tokoh Indonesia dari segala lapisan masyarakat.

Sebagai pembelajar manajemen, saya tetap percaya bahwa “Negara hanya akan sebaik Pemimpinnya”. Saya percaya negara tetangga kita ini akan lebih baik lagi menuju masa depan di bawah kepemimpinan Dato Sri Anwar Ibrahim. Saya menyimak beberapa aspek wisdom atau kearifan dari seorang pemimpin sebuah negara. Pertama, hati nuraninya yang langsung menyentuh aspek kemanusiaan, sebagai pemimpin yang humanis. “Apa artinya hidup tanpa kemanusiaan dan rahmat, atau hidup tanpa nilai dan akhlak” kata Dato Sri Anwar Ibrahim.

Yang menarik bagi saya, Dato Sri Anwar Ibrahim menempatkan aspek pendidikan sebagai prioritas utama, dan karenanya langsung memanggil menteri pendidikannya untuk berbenah demi masa depan bangsa Malaysia. Dari perspektif manajemen, kualitas seorang pemimpin ditentukan oleh kecerdasannya memilih prioritas yang harus dilakukan dari begitu banyak pilihan-pilihan penting. Ia pun mengkritik kecenderungan anak-anak muda lebih menyukai belajar dari sosial media (sosmed) atau Tiktok dan kurang berminat untuk membaca ilmu pengetahuan dari berbagai aspek yang terus berubah. Tentunya tanpa mengingkari bahwa teknologi digital berperan penting dan harus dikuasai.

Aspek kedua yang saya tangkap dari prioritas PM Malaysia ini adalah masalah korupsi sebagai penyakit sosial yang sudah berakar mendalam dari atas hingga bawah. Maka saya pun menjadi lebih prihatin karena masalah korupsi ini juga merupakan penghambat dari kemajuan negara bangsa Indonesia sendiri.

Bercermin pada penghayatan Pancasila sebagai ideologi bangsa, khususnya sila ke-2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan sila ke-5 (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) kita pun belum merealisasikannya setelah 77 tahun Kemerdekaan RI. Kita perlu renungkan bersama dalam konteks kepemimpinan yang arif, adil dan bijaksana.

Yang tidak kurang menariknya adalah pandangan seorang pedagog dan psikolog Howard Gunner dalam salah satu buku pentingnya berjudul Five Minds for the Future yang dikutip oleh Dato Sri Anwar Igrahim. Sebagai pembelajar manajemen, saya tertarik menelusuri kelima kecerdasan ini, yaitu: the disciplined mind, the synthesizing mind, the creating mind, the respectful mind, dan the ethical mind. Kelima kecerdasan ini dibutuhkan dalam interaksi dalam masyarakat, yang telah menjadi society of organization, meminjam istilah Peter Drucker. Tidak ada seorang pun yang tidak menjadi anggota organisasi. Bahkan banyak orang yang menjadi anggota dari beberapa organisasi. Sebut sajalah misalnya politisi yang menjadi pengusaha atau sebaliknya.

The disciplined mind merupakan entry bagi seorang yang ingin menjadi profesional seperti akuntan, bahkan pesepak bola. Disciplined mind mengharuskan mereka menguasai aspek spesialisasinya in depth atau secara mendalam. Namun, penguasaan ilmu di bidang lain baik ilmu murni seperti psikologi, sosiologi, matematika, fisika maupun ilmu terapan seperti sejarah, komunikasi misalnya, juga penting dalam berbangsa dan bermasyarakat. Dari sinilah, hemat saya, kecerdasan mengintegrasikan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu menjadikan seorang profesional memiliki keluasan wawasan untuk dapat berinteraksi dan berkontribusi dalam sebuah masyarakat organisasi secara bijaksana. Inilah inti dari synthesizing mind.

The creating mind dipahami kebutuhannya dalam dunia bisnis. Namun organisasi birokrasi pemerintahan pun perlu memiliki kreativitas untuk bisa memberikan pelayanan yang mungkin harus keluar dari jalur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit demi penyelesaian masalah yang membutuhkan pertimbangan bahkan kearifan.

The respectfull mind inilah yang sangat dibutuhkan di dalam membangun kerja sama atau teamwork yang dibutuhkan baik dalam organisasi bisnis seperti perbincangan dalam Boards bahkan dalam sidang-sidang kabinet di lembaga politik pemerintahan.

Yang kelima adalah the ethical mind. Etika mengandung nilai-nilai moral serta aturan dan kebiasaan yang diterima dalam masyarakat dari berbagai latar belakang budaya. Etika, beyond law, adalah basis perilaku yang melahirkan respek serta integritas seseorang atau organisasi menjadi terhormat bahkan dikagumi. Sebagai praktisi dan pembelajar manajemen, saya cukup prihatin mengamati etika masyarakat Indonesia, termasuk politikus dan usahawan.

Dato Sri Anwar Ibrahim dalam diskusi di Leadership Forum mengangkat masalah korupsi di Malaysia. Tetapi tidakkah masalah ini juga sangat krusial di negara kita? Mungkin praktik korupsi ini justru merupakan tantangan paling berat dalam konteks manajemen kepemimpinan baik di Malaysia maupun di Indonesia.

Di sektor dunia usaha bahkan kita dapat mengamati betapa absennya etika sehingga menimbulkan kecemburuan sosial yang bilamana tidak dimanajemeni dengan arif dan bijaksana dapat menjelma menjadi sumber social and political instability. Makin besarnya peranan aktor-aktor ekonomi atau pengusaha dalam proses pembangunan negara bangsa makin terasa pula pentingnya etika bisnis menjadi perhatian utama para pemimpin dunia usaha. Namun benar juga argumentasi Gordon Parson dalam bukunya, Integrity in Organizations: An Alternative Business Ethic, 1995: “There has always been a natural tension between behavior which is broadly accepted as being ethical and the imperatives of a successful business.” Ketegangan ini tidaklah mudah untuk diatasi. Saya sendiri berpandangan bahwa: “Profit mutlak dibutuhkan sebagai kompensasi atas penyertaan modal serta pengambilan risiko oleh para investor ataupun pemilik perusahaan. Namun, pencapaian profit haruslah memiliki standar etik. Bila tidak yang muncul adalah binatang-binatang ekonomi yang rakus.” (Abeng, Profesi Manajemen 2006).

Bagaimana dengan etika politik dan pemerintahan? Di sini kita perlu menyimak tulisan dalam The Leaders Magazine September 1987 berjudul A new top down moral reform yang menyimpulkan bahwa: “The act on accountability of Public Servants is in fact, a code of ethics that demands of public employees the kind of behaviour that adheres to the highest legal principles of morality. This code sets forth the concepts of impartiality, economy, efficiency, loyalty and honesty as principles to be lived by, by every public employee”.

Pertanyaannya kini, bagaimana kalau etika bisnis dan kode etik pemerintahan sama-sama keluar dari jalurnya? Kepentingan aktor-aktor ekonomi besar misalnya mempengaruhi policy atau kebijakan pemerintah untuk kepentingan bisnis semata. Bahayanya adalah karena “bad policy is worst than corruption” kata orang bijak. Pada pandangan saya, there seems to be a thin line between ethic and corruption yang membutuhkan kearifan untuk memahami dan mengatasinya.

Dato Sri Anwar Ibrahim dalam diskusi di Leadership Forum mengangkat masalah korupsi di Malaysia. Tetapi tidakkah masalah ini juga sangat krusial di negara kita? Mungkin praktik korupsi ini justru merupakan tantangan paling berat dalam konteks manajemen kepemimpinan baik di Malaysia maupun di Indonesia. Kita sungguh mendapat leadership wisdom dari seorang pemimpin dan kawan yang humanis. Semoga menjadi renungan bagi kita semua.

*) Chairman, Indonesia Malaysia Business Council

Editor: Totok Subagyo (totok_hs@investor.co.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS