Menu
Sign in
@ Contact
Search
Investor Daily

Investor Daily

Menekan Risiko Kredit Konsumtif

Rabu, 13 Juni 2012 | 07:13 WIB
Oleh Indra Siswanti (redaksi@investor.id)

Bank Indonesia, pada 15 Maret 2012 lalu, telah mengeluarkan Surat Edaran No 14/10/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Menyediakan Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor.

Selain BI, pada saat bersamaan Kementerian Keuangan pun mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 43/ PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan.

Inti dari Surat Edaran BI adalah penetapan rasio loan to value (LTV) untuk kredit pemilikan rumah (KPR), yaitu rasio antara nilai kredit yang dapat diberikan oleh bank terhadap agunan aset/objek yang didanai pada saat awal pemberian kredit ditetapkan maksimal 70%. Sedangkan ketentuan uang muka untuk kredit kendaraan bermotor (KKB) adalah minimal 25% untuk kendaraan roda dua, dan 30% untuk kendaraan roda empat.

Bank Indonesia juga akan memberikan sanksi kepada bank yang melanggar ketentuan tersebut berupa sanksi administratif sebagaimana tertuang dalam PBI No 11/25/PBI/2009 mengenai Penerapan Manajemen Risiko. Masa transisi untuk pemberlakuan ketentuan baru tersebut adalah tiga bulan, sehingga surat edaran BI tersebut diberlakukan secara efektif pada Juni 2012 ini.

Waspadai Risiko Bubble
Apa sesungguhnya yang melatarbelakangi penerbitan Surat Edaran Bank Indonesia tersebut? Melihat pertumbuhan kredit KPR dan KKB yang sangat tinggi dalam beberapa tahun terakhir ini, sangatlah wajar apabila BI memberikan sinyal kepada dunia perbankan untuk senantiasa menjaga prinsip kehati-hatian.

BI mengingatkan bahwa pertumbuhan KPR yang cukup besar bisa mendorong tingginya harga rumah (properti), yang pada akhirnya tidak mencerminkan harga yang sebenarnya (bubble). Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan risiko yang mungkin terjadi di kalangan perbankan. Begitu pula rendahnya uang muka untuk pembelian kendaraan bermotor bisa menyebabkan persaingan yang tidak sehat di kalangan lembaga pembiayaan tersebut.

Selain itu, BI bermaksud mengerem pertumbuhan kredit yang bersifat konsumtif dan mengurangi jumlah impor kendaraan bermotor serta mengingatkan kalangan perbankan bahwa setiap kredit yang diberikan harus disertai uang muka (down payment) yang jelas dan masuk akal.

BI tentu saja punya alasan cukup untuk mengeluarkan peraturan tersebut. Berdasarkan data BI, pertumbuhan KPR sampai Desember 2011 mencapai 32,9 % (yoy), sementara Januari 2012 tumbuh 43,04 (yoy). Sementara itu, pertumbuhan KKB sampai Desember 2011 mencapai 32,12% dan Januari 2012 tumbuh 29,33%. Pertumbuhan kedua sektor tersebut dinilai lebih tinggi dibanding pertumbuhan total kredit pada Desember 2011 yang hanya sebesar 24,9% dan Januari 2012 sebesar 23,7%.

Namun, munculnya peraturan BI tersebut tentu saja cukup berdampak, tidak hanya bagi para nasabah tapi juga kalangan perbankan. Bagi nasabah, adanya peraturan bar u BI tentang ketentuan uang muka (tunai) sebesar 30% dari nilai rumah yang akan dibeli, jelas akan memberatkan calon nasabah yang hendak berinvestasi.

Begitu pula dengan peraturan uang muka (down payment) untuk KKB, hal itu akan memberatkan calon pembeli. Sedangkan bagi kalangan perbankan, munculnya surat edaran tersebut dikhawatirkan bisa menurunkan nilai kredit konsumtif.

Kekhawatiran tersebut cukup beralasan mengingat selama ini kredit konsumsif sangat mendominasi kredit perbankan. Kekhawatiran juga muncul dari lembaga pembiayaan kendaraan bermotor, di mana dengan adanya SE Bank Indonesia tersebut bisnis kredit kendaraan bermotor diperkirakan turun sampai 30% dari target awal.

Selama ini, Indonesia dikenal sebagai pangsa pasar cukup potensial untuk penjualan kendaraan bermotor, baik untuk kendaraan roda dua maupun kendaraan bermotor roda empat. Surat Edaran Bank Indonesia pasti akan memberatkan calon pembeli mengingat pangsa pasar untuk KKB jenis sepeda motor adalah kelas menengah ke bawah.

Sebagian besar pembeli kendaraan roda empat adalah juga segmen kelas menengah. Jika omzet penjualan menurun, ini tentu akan menurunkan nilai produksi. Hal itu pasti akan memengaruhi ekonomi secara nasional.

Jauhi Kredit Bermasalah
Namun, bagaimanapun kalangan perbankan harus menyikapi Surat Edaran Bank Indonesia secara positif. Dengan adanya ketetapan mengenai LTV KPR dan uang muka KKB, kita harapkan nilai kredit bermasalah atau non performance loan (NPL) dan potensi bubble di kredit konsumtif bisa ditekan. Data BI menyebutkan, NPL KPR sampai Desember 2011 tercatat sebesar 1,83% dan Januari 2012 sebesar 2,12%.

Sementara itu, NPL KKB sampai Desember 2011 tercatat sebesar 0,94% dan sampai Januari 1%. NPL kedua sektor terbilang tinggi dibandingkan NPL kredit yang pada Desember 2011 sebesar 0,4% dan Januari 2012 sebesar 0,5%. Dengan penetapan nilai LTV yang tinggi maka akan semakin kecil pula risiko yang akan ditanggung oleh bank.

Kita memang harus belajar dari kasus krisis finansial global di mana jatuhnya perekonomian negara-negara ekonomi maju pada 2008-2009 lalu adalah karena macetnya kredit properti. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal tersebut di Indonesia maka tidak ada salahnya jika Bank Indonesia menetapkan tingkat LTV KPR.

Selama ini uang muka KPR yang diberikan kepada nasabah berbeda- beda, tergantung past performance dan credit history nasabah tersebut sebelumnya. Jika past performace dan credit history nasabah dinilai cukup baik dan lancar maka biasanya bank akan menetapkan uang muka secara fleksibel. Sebaliknya, jika nasabah tersebut dirasa kurang nilai past performance dan credit historynya maka bank akan menetapkan nilai uang muka yang cukup besar.

Ke depan, kita berharap kalangan perbankan harus memenuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh BI soal nilai LTV KPR minimal sebesar 70% tanpa harus memandang bagaimana past performance dan credit history nasabah. Sangat berisiko jika motor seharga Rp 11.000.000 hanya dikenakan uang muka kredit sebesar Rp 500.000. Dengan membayar uang muka hanya sebesar Rp 500.000, itu berarti tingkat LTV-nya sebesar 95,5%, atau uang muka yang dibayarkan pembeli hanya sekitar 4,5%.

Ini sesuatu yang sangat berisiko dan jelas tidak mendidik. Karena itu, betapa pun “pahitnya” peraturan baru BI bagi nasabah dan juga kalangan perbankan atau lembaga pembiayaan, langkah tersebut tetap penting dilakukan agar kita tak terjebak dalam kredit bermasalah. (*)

Indra Siswanti, dosen perbankan pada ABFI Institute Perbanas

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com