Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Mendorong Transformasi Investasi di Daerah

Senin, 2 September 2013 | 07:44 WIB
Oleh Arif Minardi

Pemerintah belum lama ini meluncurkan empat paket kebijakan ekonomi untuk menjaga perekonomian nasional dari ancaman krisis global. Dari empat paket tersebut, salah satunya adalah mendorong investasi dengan cara menerbitkan daftar negatif investasi (DNI), menyederhanakan perizinan dan perbaikan pelayanan, serta memberikan insentif pajak.

Paket tersebut sebenarnya bukan hal baru, hanya repetisi masa lalu. Efektivitas paket kebijakan ini tetap saja terkendala oleh kondisi yang kurang menggembirakan terkait investasi di daerah. Meskipun pemerintah daerah (pemda) telah menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), hal itu baru sebatas formalitas. Belum adanya transformasi dan difusi inovasi selama ini terkait langsung dengan peningkatan kinerja investasi daerah secara sistemik.

Perumusan kebijakan investasi, penyempurnaan peraturan dan regulasi, penyusunan masterplan investasi, pengembangan sistem informasi investasi, dan pengembangan kemitraan (partnership) belum dikembangkan secara progresif oleh pemda. Hingga kini belum ada transformasi peran yang ideal dari peran tradisional menuju peran kewiraswastaan yang tangguh.

Implementasi UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memang telah ditunjang oleh peraturan daerah (perda) untuk membangun sistem PTSP berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sayangnya peran TIK dalam investasi daerah baru sebatas tools, belum menjadi enabler dan transformer. Sebagai catatan, keterlibatan TIK di bidang investasi daerah bisa dikategorikan menjadi tiga hal, yakni sebagai tools, enabler, dan transformer.

Keterlibatan sebagai tools adalah berperan sebagai pendukung jalannya organisasi dan komputerisasi dari back office. Dalam konteks ini, TIK masih sebatas pelengkap. Sedangkan sebagai enabler terwujud jika TIK sudah menjadi penggerak tahapan investasi daerah ser ta membuahkan efisiensi yang signifikan. Sedangkan TIK sebagai transformer yaitu sebagai penentu arah transformasi organisasi menuju efektivitas investasi, reduksi biaya dan waktu secara signifikan dengan prinsip otomatisasi dan rekayasa ulang proses (process re-engineering).

Diharapkan semakin banyak pemda yang mampu mewujudkan proses transformer. Penilaian publik meyatakan beberapa pemda telah kehilangan business friendly. Berbagai kasus buruknya mutu pelayanan publik melahirkan stigma betapa kurang ramahnya pemda dalam mengembangkan sektor bisnis dan investasi.

Bahasa Mutu
Masalah manajemen mutu, menurut pakar manajemen mutu Deming, membutuhkan constancy of purpose atau tujuan yang mantap. Diperlukan fokus yang mantap pada misi organisasi tentang perbaikan mutu yang berlangsung secara terus-menerus disertai pengendalian mutu dengan statistic serta tercapainya budaya kerja untuk memberikan pelayanan yang optimal dari segenap personal.

Premis Deming juga menyatakan manajemen harus memelihara komitmen yang tak tergoyahkan pada mutu dan menggeser fokusnya dari jangka pendek menjadi jangka panjang. Mutu bukanlah laba, tetapi harus ada dalam hati tujuan organisasi. Laba adalah konsekuensi yang secara wajar akan mengikuti kalau sebuah organisasi menjadikan mutu sebagai target. Manajemen mutu, termasuk mutu pelayanan investasi, dengan sistem PTSP membutuhkan benchmarking untuk menemukan sifat, proses, dan pelayanan produk terbaik dari yang ada dan menggunakannya sebagai standar untuk memperbaiki produk, proses, dan pelayanan.

Ihwal komitmen tertinggi sebuah bangsa terhadap mutu terlihat di Amerika Serikat (AS) dalam bentuk Malcolm Baldrige National Quality Award. Selama ini penghargaan Baldrige langsung diserahkan Presiden AS. Penghargaan tersebut dimulai pada 1987 untuk mengakui entitas bisnis, industri, dan organisasi yang telah memberikan kontribusi menonjol lewat upaya mutu yang mereka lakukan.

Lima Faktor
Ada beberapa faktor yang dapat mewujudkan ‘standar emas’ oleh pemda dalam menerapkan PTSP investasi. Pertama, adanya customer relationship management (CRM) dalam konteks pemda, mencakup semua sistem untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik berbasis TIK.

Kedua, adanya enterprise resource planning (ERP). Di pemerintahan sering disebut government resource planning (GRP), yaitu system untuk meningkatkan efisiensi operasional dari birokrasi, antara lain sistem untuk keuangan daerah. Ketiga, adanya supply chain management yang pengertiannya cukup luas namun sering disimplifikasi sebagai e-procurement. Tujuannya adalah menurunkan biaya, transparansi pengadaan, dan meminimalisasi peluang KKN dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Keempat, penerapan product lifecycle management (PLM), yaitu sistem untuk mendukung atau mendorong kegiatan inovasi dan kreativitas operasional investasi daerah, antara lain ber upa sistem geographic information system (GIS) untuk membantu penyusunan tata ruang dan data spasial. Kelima, adanya knowledge management, yakni sistem untuk mengelola pengetahuan, baik yang sifatnya best practices maupun pengetahuan lainnya.

Jika diterapkan, faktor-faktor tersebut bisa efektif memberikan pelayanan yang efisen, khususunya terhadap pelayanan perizinan investasi yang selama ini berbelit-belit. Dengan begitu juga bisa ter wujud PTSP yang cepat, mudah, transparan, bebas dari biaya tidak resmi, ada kepastian hukum, dan mewujdukan pelayanan yang profesional. Untuk mencapai tingkat kesempurnaan layanan idealnya diberikan kriteria. Standar kualifikasi untuk menilai standar PTSP nasional meliputi persyaratan dasar, persyaratan tambahan, serta keunggulan lainnya.

Pada prinsipnya iklim investasi di Indonesia dihadapkan tidak saja pada tantangan untuk menarik investasi baru, tetapi juga tantangan untuk mempertahankan investasi yang sudah ada. Relokasi perusahaan-perusahaan multinasional ke negara lain yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia sudah berada pada tahap yang cukup mengkhawatirkan.

Sejumlah faktor yang dinilai menghambat investasi di Indonesia antara lain masih adanya gangguan keamanan pada beberapa wilayah serta belum adanya sinergi positif dengan organisasi buruh terkait persoalan upah, outsourcing, dan kebebasan berorganisasi. Hal itu telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor atau calon investor. Persoalan-persoalan tersebut tentu harus segera diatasi. Jika tidak, daya tarik investasi negeri ini akan terus menurun.

Ir Arif Minardi, anggota Komisi VI DPR

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN