Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Khudori, Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-sekarang), pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), penulis ”Ironi Negeri Beras” (Yogyakarta: Insist Press, 2008), dan peminat masalah sosialekonomi pertanian dan globalisasi.

Khudori, Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-sekarang), pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), penulis ”Ironi Negeri Beras” (Yogyakarta: Insist Press, 2008), dan peminat masalah sosialekonomi pertanian dan globalisasi.

Agenda Penurunan Stunting

Khudori, Sabtu, 16 November 2019 | 11:14 WIB

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah menetapkan salah satu fokus utama kerja dalam periode kedua kepemimpinannya, yakni membangun SDM unggul. Pilihan ini antara lain diwujudkan dengan menyiapkan anggaran kesehatan 2020 cukup besar: Rp 132,2 triliun, hampir dua kali lipat dari 2015. Anggaran ini salah satunya untuk memastikan angka kasus kekerdilan (stunting) bisa ditekan sesuai target: menurun 10% dalam lima tahun mendatang.

Konvergensi penurunan stunting pun diperluas di 260 kabupaten/ kota. Selain itu, memperkuat program promotif dan preventif lewat pemenuhan gizi dan imunisasi balita, serta edukasi publik tentang pentingnya pola hidup sehat untuk menekan angka penyakit tidak menular.

Pemerintah harus serius menangani stunting karena dampak pada perekonomian tidak kecil. Catatan Bank Dunia (2016), potensi kerugian akibat stunting sekitar 2-3% dari gross domestic product (GDP) per tahun. Bagi pertumbuhan penduduk, stunting bisa menurunkan produktivitas sumber daya manusia (SDM) karena pelbagai penyakit (Risekdas 2018).

Ini yang antara lain menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia di Asean masih lebih rendah dari Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan setara Vietnam (UNDP, 2018). Ujung dari kondisi ini, terjadi penurunan daya saing SDM.

Selama ini pemerintah fokus pada program pemberian bantuan pangan bergizi, sanitasi dan air bersih, serta edukasi kesehatan remaja. Paduan program ini dinilai sukses menekan angka prevalensi stunting nasional, dari 37,2% (2013) menjadi 30,8% (2018). Meskipun menurun, angka stunting nasional masih besar, jauh di atas standar WHO: 20%. Padahal, anggaran guna menekan stunting tidak kecil. Investasi pemerintah pusat, daerah dan desa hanya untuk program nutrisi mencapai Rp 51,9 triliun (2017).

Ini terjadi, salah satunya karena di level nasional isu stunting dan gizi buruk telah lama menghilang dalam politik pembangunan. Para pemimpin negeri ini berbangga pertumbuhan ekonomi bisa dipacu tinggi, dan inflasi ditekan rendah. Akan tetapi, itu semua tidak berbanding lurus dengan perbaikan gizi di masyarakat. Insiden gizi buruk selalu berulang. Selain stunting, Riskesdas 2018 menunjukkan status gizi buruk dan gizi masih 17,7%, dan proporsi obesitas orang dewasa naik dari 14,8% (2013) jadi 21,8%.

Stunting dan gizi buruk memang multikompleks. Salah satu faktor utamanya adalah kemiskinan. Saat inflasi tinggi harga pangan terasa mahal. Warga miskin yang 70% pendapatannya untuk pangan harus merealokasikan belanja dengan menekan pos nonpangan, seperti kesehatan atau beralih ke pangan inferior, guna mengamankan isi perut. Dampaknya, konsumsi energi dan protein menurun.

Rendahnya kualitas asupan berdampak panjang, bukan hanya pada kesehatan tapi juga produktivitas SDM. Anak balita, ibu hamil dan lansia adalah tiga serangkai yang paling rentan kekurangan gizi.

Kemiskinan dan gizi kurang seperti lingkaran setan tak berujung. Karena miskin, asupan gizi kurang memadai. Tidak hanya pertumbuhan terganggu, IQ-nya pun jongkok. Output-nya, produktivitas rendah, sakit-sakitan dan terjerat dalam kubangan kemiskinan. Apabila kita bangga karena memiliki bonus demografi yang akan membawa Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketujuh tahun pada 2030, itu mensyaratkan sumber daya manusia unggul.

Sumber manusia unggul mustahil dicetak jika gizi kurang. Sepinya isu stunting dan gizi buruk sebagai isu pembangunan tidak boleh lagi terjadi. Stunting dan gizi buruk harus menjadi isu utama ketika Jokowi-Ma’ruf memulai kerjakerja teknokratik. Mereka wajib memastikan anak balita, ibu hamil dan lansia memiliki akses pada gizi yang baik dan cukup.

Negara harus hadir sebagai garansi terpenuhinya hak pangan hingga di tingkat individu, seperti amanah UU No 18/2012 tentang Pangan. Ini dilakukan lewat beragam aksi: revitalisasi posyandu, bantuan pangan bagi balita dan ibu hamil, program tambahan makanan anak sekolah, subsidi pangan dan stabilisasi harga pangan, dan penganekaragaman pangan berbasiskan pangan lokal.

Lalu, harus dipastikan kesenjangan penyediaan layanan gizi dan pembelajaran dini untuk mengatasi krisis stunting yang masih menganga lebar bisa ditekan, terutama akses keluarga di 1.000 hari pertama kehidupan pada layanan dasar. Fakta menunjukkan, konvergensi delapan layanan dasar yang disediakan pemerintah (kesehatan, gizi, sanitasi, air bersih, pendidikan, pertanian dan jaminan sosial) masih minim: kurang 0,1% anak usia 2 tahun bisa mengakses semua layanan secara simultan.

Temuan ini menegaskan 4 hal: lemahnya koordinasi antarkementerian/ lembaga; minimnya kapasitas perencanaan, penganggaran dan monitoring-evaluasi; ketidakmampuan mengawal ketepatan dan kualitas layanan dasar; dan minimnya upaya peningkatan demand masyarakat.

Untuk mengakselerasi penurunan angka stunting, Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024 (Stranas) yang mengamanatkan inter vensi terpadu untuk menyasar kelompok prioritas di lokasi prioritas harus menjadi panduan dalam bekerja. Karena jadi musuh bersama, penurunan stunting harus dikeroyok dengan pelibatan lintas kementerian/ lembaga, swasta, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dan komunitas.

Fokus kerja ditujukan pada lima hal. Pertama, intervensi gizi spesifik dan sensitif harus terpadu. Mulai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi. Kedua, penurunan stunting harus dijabarkan jadi program dan kegiatan prioritas sektor/lembaga terkait.

Ketiga, optimalisasi potensi sumber daya dan sumber dana dari berbagai sumber. Keempat, memperluas program advokasi, sosialisasi, kampanye stunting, konseling, dan keterlibatan masyarakat.

Kelima, memadukan berbagai kegiatan terkait stunting di tingkat bawah, baik dalam penetapan sasaran, perencanaan kegiatan, peran dan tugas antarpihak. Dengan kerja simultan, ada peluang target stunting dicapai.

Khudori, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), anggota Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan (2010-sekarang), penulis buku ”Ironi Negeri Beras” (Yogyakarta: Insist Press, 2008), dan peminat masalah sosialekonomi pertanian dan globalisasi.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA