Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Tri Winarno

Tri Winarno

Akankah Devaluasi Renminbi Berlanjut?

Tri Winarno, Kamis, 15 Agustus 2019 | 11:11 WIB

Mata uang Tiongkok, renminbi melemah terhadap dolar AS pada minggu pertama Agustus 2019. Akibatnya, seketika di seluruh pasar keuangan global mengalami kepanikan. Pasar saham juga sempat terhuyung, tatkala secara formal pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melabeli Tiongkok sebagai currency manipulator. Ketakutan akan terjadi perang mata uang (currency war) pun menjalar dengan cepat, seperti kebakaran hutan di Palangka Raya. Menggambarkan perkembangan perang mata uang itu sebagai over reaksi, tentu terasa meremehkan. Memang, faktanya bahwa perang mata uang tidak terjadi, setidak-tidak belum untuk saat ini.

Tetapi ketakutan itu adalah riil. Walaupun saat ini pasar mulai pulih kembali, namun antara AS dan Tiongkok memasuki babak baru perang dagang yang ujungnya tidak terlihat jelas. AS masih bersikeras mengenakan 10% tarif terhadap produk impor dari Negeri Tirai Bambu senilai US$ 300 miliar.

Tampaknya masuk akal kalau pelaku pasar memproyeksikan bahwa Tiongkok akan membalas kebijakan pemerintahan AS dengan cara merekayasa devaluasi renminbi secara signifikan.

Selain itu, dengan renminbi yang murah akan mengimbangi kebijakan tarif impor yang diberlakukan pemerintahan Trump pada barang-barang Tiongkok di pasar AS. Sehingga kebijakan tarif AS terbaru terhadap produk Tiongkok akan tumpul. Namun perlu diingat bahwa devaluasi juga riskan terhadap perekonomian Tiongkok.

Oleh karena itu, petinggi Tiongkok pun ragu-ragu untuk melangkah lebih lanjut. Sebab, banyak perusahaan besar Tiongkok meminjam dalam denominasi dolar AS. Jika renminbi terus melemah, akan semakin memberatkan pembayaran cicilan maupun bunga pinjaman eksternal perusahaan Tiongkok tersebut.

Lebih buruk lagi, devaluasi akan memicu pelarian modal asing dari Tiongkok ketika perusahaan dan masyarakat berusaha melindungi kemerosotan nilai asetnya. Itu seperti yang terjadi empat tahun lampau, ketika renminbi dibiarkan terdepresiasi secara signifikan, dan pemerintah Tiongkok akhirnya harus kehilangan US$ 1 triliun cadangan devisanya untuk mencegah renmimbi semakin terpuruk, yang akan berakibat pada gangguan terhadap pasar keuangan dan pasar modal di Negeri Tirai Bambu tersebut.

Karena itu, dapat dipastikan bahwa Tiongkok tidak akan berani bermain-main dengan perang mata uang, apalagi dengan melakukan devaluasi renminbi secara masif. Apa yang terjadi minggu pertama bulan Agustus 2019 adalah test case Tiongkok untuk memancing sikap dan komentar AS.

Renminbi telah berada di bawah CN¥ 7 per dolar AS. Dengan membiarkan renminbi bergerak di kisaran batas bawah psikologis CN¥ 7 per dolar AS, maka bank sentral RRT (PBOC) menciptakan ruang bagi pedagang valas untuk menggerakkan renminbi di atas CN¥ 7 per dolar AS.

Suatu langkah devaluasi yang efektif untuk mengirim pesan ke AS bahwa Tiongkok masih mempunyai beberapa alternatif kebijakan. Walaupun nilai aktual devaluasi tersebut terhitung kecil tetapi dampak psikologisnya besar bagi pasar, dan terutama bagi AS. Yaitu, sekali lagi, Tiongkok mencoba mengingatkan AS bahwa dia masih mempunyai amunisi yang memadai dalam perang dagang ini.

Sayangnya tanggapan pemerintahan Trump, seperti biasanya semakin blunder, yakni dengan sinis justru menyalahkan Tiongkok. Dengan begitu saja menyatakan bahwa Tiongkok melakukan manipulasi mata uang, maka sikap AS tersebut semakin mengeraskan posisi kedua pihak semakin berlawanan.

Agar tidak kehilangan muka, pemimpin Tiongkok dipastikan akan menyikapi dengan cara lebih keras. Mereka sudah berhasil dengan ancaman devaluasi, dan dapat memakai jurus-jurus lain untuk mengimbangi gertakan Trump. Misalnya, Tiongkok dapat mengembargo ekspor mineral rare earth yang sangat vital bagi teknologi tinggi AS, atau memperluas boikot terhadap produk pertanian AS. Atau, Tiongkok dapat menggunakan taktik di luar perdagangan, seperti memulai keributan di seputar isu Lut Tiongkok Selatan dan selat Taiwan. Kesimpulannya, hubungan antara kedua negara adidaya tersebut dapat melebar dari buruk menjadi lebih buruk lagi.

Dapatkah eskalasi permusuhan “dua gajah” tersebut dihindari? Salah satu cara agar ketegangannya bisa mereda adalah ditunjuk pihak ketiga sebagai penengah yang netral. Kandidat yang paling memungkinkan adalah International Monetary Fund (IMF), yang salah satu fungsi utamanya adalah mengawasi rules of the game sistem moneter internasional. Semua anggota IMF telah berjanji untuk menghindari manipulasi nilai tukar, dan semua negara anggota IMF diawasi secara ketat oleh IMF tentang kebijakan mata uangnya.

Pada prinsipnya, kalau AS dan Tiongkok benar-benar menginginkan untuk menghindari konflik moneter, maka mereka dapat menunjuk IMF untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Akan tetapi, dalam praktiknya otoritas IMF sangat terbatas. Sedih, memang. IMF tidak mempunyai mandat untuk melakukan penegakan kepatuhan terhadap aturan. Paling-paling IMF hanya dapat melakukan penyebutan nama negara yang melakukan currency manipulators. Dan pada akhirnya sulit membayangkan baik Tiongkok maupun AS akan tunduk pada organisasi multilateral yang tak bergigi seperti IMF tersebut.

Dapatkah dibayangkan bahwaTrump menyerahkan permasalahan besar tersebut pada suatu lembaga sipil internasional yang dianggapnya tidak mumpuni?

Dengan demikian, opsi yang sedikit lebih realistis adalah perundingan langsung antara pemerintah AS dan Tiongkok --mungkin juga dengan mengikutsertakan bank sentral Uni Eropa serta beberapa lembaga moneter internasional lainnya--, dengan target setidaktidaknya untuk mencapi currency détente.

Sebab, telah ada contoh sebelumnya untuk penyelesaian tersebut. Kembali pada tahun 1936, setelah lebih dari lima tahun terjadi devaluasi yang tak terkontrol selama Great Depression, penguasa ekonomi utama waktu itu seperti AS, Inggris dan Prancis setuju dengan kesepakatan informal tentang mutual exchange-rate stabilization. Kesepakatan tersebut dijuluki sebagai “twenty-four-hour gold standard,” yaitu Tripartite Agreement yang menyepakati bahwa masing–masing pihak akan menyampaikan harga nilai tukarnya 24 jam sebelum harga resmi terjadi di pasar.

Walaupun jauh dari sempurna, pakta bersama tersebut berhasil memulihkan aturan main moneter internasional. Memang saat ini perjanjian mirip pakta di atas akan lebih sulit untuk dinegosiasikan. Pada tahun 1930-an, AS, Inggris dan Prancis pemikirannya sangat rasional. Sebaliknya, saat ini antara AS dan Tiongkok merupakan lawan strategis yang sedang terlibat dalam perang dagang, dan bahkan inisiatif penentuan nilai tukar yang sangat terbatas pun sulit untuk dapat dicapai. Namun, langkah tersebut bukan berarti tidak dapat dilakukan. Kedua pihak harus dapat melihat bahwa dengan menghindari konflik mata uang maka akan lebih menguntungkan tidak hanya bagi AS dan Tiongkok tetapi juga bagi perekonomian global.

Mencermati perkembangan di atas, sekarang dan ke depan devaluasi renminbi akan sangat terbatas. Sebab, jika tidak, perekonomian global khususnya negara emerging markets akan mengalami tiga tekanan utama, yaitu tekanan nilai tukar, tekanan neraca transaksi berjalan, dan tekanan pertumbuhan ekonomi.

Tri Winarno, Pengamat kebijakan ekonomi, penulis buku: Indonesia Menyikapai Dinamika Ekonomi Global

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN