Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Achmad Nur Hidayat

Achmad Nur Hidayat

Antisipasi Resesi, BUMN Harus Jadi Penyelamat Ekonomi

Rabu, 5 Agustus 2020 | 23:36 WIB
Achmad Nur Hidayat *)

Menghadapi ancaman resesi di depan mata, mampukah BUMN menjadi penggerak ekonomi? Pelibatan BUMN dalam berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di satu sisi adalah bentuk pengakuan kemampuan BUMN. Namun, bila BUMN gagal, dampak kerusakannya juga besar. Pengelolaan BUMN harus memperhatikan risiko reputasi dan risiko konflik kepentingan agar menjadi penyelamat ekonomi.

Dalam zoominari kebijakan publik yang di s e l engga r akan Narasi Institute beberapa hari lalu, para narasumber ekonom konsen dengan resesi yang akan terjadi dalam waktu dekat dan mencari jawaban bagaimana menghindari resesi.

Resesi secara resmi ditunjukkan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi riil menjadi negatif dua kuartal berturut-turut.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal Agustus 2020 akan merilis data pertumbuhan triwulan II-2020. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mempublikasikan bahwa triwulan II-2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia ada pada level negatif -4,3% (year on year/yoy).

Laju pertumbuhan negatif tersebut bila terjadi juga pada triwulan III-2020 maka resesi Indonesia benar-benar terjadi.

Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi triwulan pertama dirilis BPS hanya tumbuh 2,97% (yoy), di mana pertumbuhan tersebut sudah turun 2% lebih lambat dibanding pertumbuhan triwulan IV-2019 (4,97%). Penurunan tersebut sudah merupakan indikasi akan terjadi resesi ekonomi.

Oleh karena itu, rencana pembiayaan besar senilai Rp 903,46 triliun diumumkan Presiden Jokowi pada 29 Juni 2020 untuk mengantisipasi resesi itu. Kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 903,46 triliun merupakan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Namun, ternyata tidak juga dapat menghindari ekonomi tumbuh menjadi negatif pada triwulan kedua tahun ini.

Sudah ada 10 negara yang mengalami resesi ekonomi akibat Covid-19, di antaranya adalah Australia, Jepang, Prancis, Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, Jerman, Amerika, Spanyol, dan Italia. Resesi ekonomi ditunjukkan dari penurunan pertumbuhan ekonomi dua triwulan berturut-turut. Ekonomi Amerika Serikat (AS) anjlok ke level -32,9% pada kuartal II- 2020, sebelumnya -5% pada kuartal I-2020.

Ekonomi Jerman kontraksi sebesar -10,1% dari sebelumnya -2,2%. Sedangkan Singapura -41,2%, Australia -7%, Hong Kong -9%, Korsel -3,3% dari sebelumnya -2,9% pada kuartal II-2020.

Menghadapi ancaman resesi di depan mata, mampukah Bdan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi penggerak ekonomi?

Restrukturisasi Bussines Model BUMN

BUMN memiliki peran besar di berbagai sektor usaha. Karena mayoritas pendapatan bruto Indonesia adalah dari BUMN. BUMN ada di semua sektor kehidupan mulai dari transportasi, kesehatan, perbankan, mineral, jasa, dan sebagainya. Aset BUMN selalu naik tiap tahunnya.

Pada tahun 2004 aset BUMN sebesar Rp 1.191 triliun, kemudian naik menjadi Rp 2.000 triliun (2009), Rp 5.200 triliun (2014) dan terakhir meningkat menjadi Rp 8.092 triliun (2019). Peningkatan aset ini merupakan modal dasar BUMN untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.

Dampak peningkatan aset BUMN tersebut adalah kontribusi langsung yang diberikan kepada APBN berupa pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan dividen yang terus meningkat. Dividen BUMN pada kuartal I-2020 tercatat sangat baik yaitu Rp 86,94 triliun. Bandingkan sepanjang tahun 2019 dividen BUMN hanya Rp 50,63 triliun dengan 10 BUMN terbesar penyumbang dividen adalah Bank BRI, Telkom, Pertamina, Bank Mandiri, PLN, BNI, Pegadaian, Inalum, Pupuk Indonesia,dan Jasa Raharja.

Bila jeli, BUMN ini merupakan pemutus lingkaran setan pelambatan ekonomi di era pandemi Covid-19 karena BUMN bergerak di seluruh sektor kehidupan dan BUMN dijadikan alat program utama PEN oleh pemerintah. BUMN sehat dapat menjadi penyangga korporasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang mengalami kesulitan likuiditas. Namun catatan pentingnya adalah hanya BUMN sehat yang dapat menyelesaikan persoalan ekonomi rakyat tersebut.

Sayangnya, banyak BUMN juga terdampak Covid-19, salah satunya adalah Garuda Indonesia. Garuda Indonesia mencatat rugi Rp 10 triliun pada semester I-2020 akibat penurunan jumlah penumpang secara signifikan.

Masalah serius BUMN lainnya adalah tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Sebagai contoh adalah kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Bromton oleh petinggi BUMN, memoles laporan keuangan seperti kasus Jiwasraya, dan kasus korupsi PT Asabri. BUMN perlu melakukan restrukturisasi model bisnis dan model tata kelola secara drastis bila akan digunakan sebagai alat pemulihan ekonomi nasional.

Tanpa melakukan hal tersebut terlebih dahulu, dana PEN yang diperoleh dari pembiayaan dengan beban bunga besar itu akan sia-sia dan dapat menjadi bancakan oknum pejabat BUMN yang bermasalah.

Kepercayaan Publik sebagai Modal Pemulihan Ekonomi

Publik memercayai BUMN lebih baik sejak Erick Thohir selaku Menteri BUMN bertindak tegas terhadap penyimpangan yang dilakukan petinggi Garuda dalam kasus motor Harley dan sepeda Brompton.

Kepercayaan tersebut semakin meningkat sejak penunjukan Erick Thohir sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan PEN oleh Presiden Jokowi. Erick Thohir dikenal nonpartisan dan tidak mencari kekayaan lagi. Program PEN juga banyak melibatkan BUMN, di antaranya Penempatan Uang Negara melalui Program Bank Jangkar kepada Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) sesuai PMK 70.

Melalui aturan tersebut diharapkan Bank BUMN seperti Mandiri, BRI, BNI, dan BTN dapat berperan aktif dalam memulihkan ekonomi nasional.

Ada juga stimulus dalam bentuk penempatan dana pemerintah sebagai penyangga likuiditas bank pelaksana sesuai PMK 64. Program subsidi bunga sebagai salah satu program PEN dilakukan melalui BPR, perbankan, dan perusahaan pembiayaan.

Selain itu ada Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), dan Pegadaian. Stimulus dalam bentuk penjaminan kredit modal kerja BUMN sesuai PMK 71 dilakukan langsung ke BUMN melalui Jamkrindo dan Askrindo.

Alokasi modal kerja untuk sektor korporasi dan padat karya juga dilakukan oleh BUMN. Maksud seluruh program PEN diberikan kepada BUMN adalah agar BUMN menjadi penggerak ekonomi. Namun, hal tersebut bukan tanpa risiko. Di antaranya adalah ada risiko reputasi BUMN dan risiko konflik kepentingan.

Risiko Reputasi BUMN

Pelibatan BUMN dalam pelbagai program PEN di satu sisi adalah pengakuan kemampuan BUMN selama ini. Namun, bila BUMN gagal, dampak kerusakannya juga besar.

Sebagai contoh dalam praktik program PEN melalui bank jangkar. Pelibatan Himbara tersebut karena negara percaya bahwa bank BUMN dapat merampungkan urusan internalnya sekaligus pada waktu yang sama mengatasi persoalan-persoalan keuangan di sektor-sektor produktif (pertanian, perkebunan, jasa, perdagangan, dan perindustrian).

Bagaimana jadinya bila bank BUMN ternyata memiliki masalah yang kronis pada internalnya? Dana penempatan PEN sebesar Rp 30 triliun ternyata habis untuk mengatasi masalah internal mereka tersebut.

Begitu juga dengan program subsidi bunga. Pemerintah ingin agar perusahaan-perusahaan BUMN di bidang keuangan dapat menjadi katalis agar para debitor mikro dan kecil bisa bertahan. Namun bila program tersebut ternyata untuk menyelamatkan pengusaha besar yang sudah bermasalah sebelum Covid-19, bukan para UMKM, maka reputasi BUMN keuangan akan rusak dan maksud PEN untuk penyelamatan ekonomi nasional tidak akan tercapai.

Jelas, risiko reputasi dapat menjadi persoalan di kemudian hari. Bila ternyata persepsi publik salah bahwa program PEN diemban oleh BUMN bersih dan sehat tetapi ternyata BUMN tersebut sakit dan rusak, maka program PEN tidak akan menyelamatkan pemulihan ekonomi nasional, malah membuat ekonomi bangsa bertambah terpuruk.

PHK dan Menjeritnya Pengusaha non-BUMN

Pandemi Covid-19 telah membuat sejumlah pengusaha swasta terpaksa gulung tikar dan menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan sudah tembus 6 juta orang. Apa yang harus dilakukan program PEN untuk membantu mereka yang di-PHK?

Komite Covid-19 dan PEN mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi (27 Juli 2020) untuk memberikan kredit kepada pegawai yang menjadi korban PHK dan UMKM bersifat rumahan. Mereka akan diberikan bunga rendah agar dapat berusaha di tatanan keluarga. Penyalurannya akan melibatkan bank BUMN, tentunya. PHK tidak hanya terjadi pada perusahaan swasta tetapi ternyata terjadi juga pada BUMN.

Ada Sembilan BUMN setidaknya telah melakukan PHK dan merumahkan 3.225 karyawan sejak Februari hingga Juli 2020. Nah, ini menjadi tantangan juga apakah program PEN di bawah naungan BUMN memprioritaskan lebih dahulu bantuan untuk BUMN dan pegawainya yang ter-PHK atau pengusaha-pengusaha non-BUMN bersama-sama.

Jika demikian yang terjadi, bukan alih-alih memulihkan ekonomi, malah dapat mendorong resesi lebih cepat dan lebih dalam.

Perkuat BUMN melalu Transparansi Program PEN

Meningkatnya reputasi BUMN di publik terutama kepercayaan kepada BUMN untuk menjalankan program pemulihan ekonomi nasional, bukan berarti tidak ada risiko bagi BUMN. Risiko reputasi dan risiko konflik kepentingan menjadi dua risiko terbesar yang dihadapi pengelola BUMN. Oleh karena itu, untuk menghindari dua risiko tersebut diperlukan proses transparan yang disampaikan secara berkala kepada publik.

Siapa saja penerima subsidi bunga, pelaku usaha mana saja yang mendapatkan relaksasi kredit, kepada UMKM mana penempatan modal kerja diberikan, merupakan contoh transparasi yang diharapkan.

Transparansi pelaporan program juga sebaiknya dilakukan berkala dan dapat diakses oleh siapapun secara online. Meski banyak program PEN yang dilakukan oleh banyak BUMN, namun sebaiknya pelaporan transparansi dilakukan terpusat dan satu pintu sehingga memudahkan publik mengawasinya.

Akhirnya, bila BUMN yang sehat dan dapat terpercaya menjalankan program-program PEN dengan transparan, pemulihan ekonomi nasional dapat tercapai dalam waktu dekat. Semoga triwulan ketiga nanti pertumbuhan Indonesia tidak negatif.

*) Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN