Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Mangasa Augustinus Sipahutar

Mangasa Augustinus Sipahutar

Antisipasi Risiko di Balik Kebijakan Moneter BI

Mangasa Augustinus Sipahutar *), Jumat, 27 Maret 2020 | 21:27 WIB

Beberapa hari belakangan ini situasi perekonomian baik global maupun domestik mengalami kecenderungan yang memburuk. Ketika pada awal tahun 2020 perdagangan di Bursa Efek Indonesia, IHSG dibuka pada level 6.299, pada tanggal 24 Maret 2020 IHSG ditutup pada level 3.937.

Indeks bursa mengalami pelemahan yang sangat serius. emikian pula, ketika di awal tahun nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah masih berada di level Rp 13.895 per dolar Amerika dengan kecenderungan yang menguat pada saat itu.

Namun demikian, di hari-hari belakangan ini rupiah mengalami depresiasi yang sangat dalam ke level 16.000-an rupiah per dolar Amerika. Kita belum mampu memprediksi seperti apa kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada hari-hari yang akan datang.

Lebih lanjut, hanya berselang beberapa hari sejak penurunan Fed Fund Rate (FFR) oleh The Federal Reserve System (bank sentral Amerika Serikat) melalui pemangkasan darurat ke level 1–1,25%, kini FFR kembali diturunkan menjadi 0–0,25% dengan mengucurkan dana stimulus quantitative easing sebesar US$ 700 miliar.

Di samping itu, dari sisi fiskal, Amerika Serikat berencana mengucurkan stimulus hingga US$ 1 triliun, termasuk bantuan likuiditas sebesar US$ 1.000 untuk setiap warganya.

Di dalam negeri, Bank Indonesia (BI) yang pada bulan Februari 2020 telah menurunkan suku bunga acuannya, yaitu BI 7-day Reverse Repo Rate ke level 4,75%, dan pada 19 Maret 2020, BI kembali melakukan kebijakan ekspansi moneter dengan menurunkan suku bunga acuan menjadi 4,5%.

Informasi di atas hanyalah sebagian kecil dari begitu banyak informasi ekonomi global yang hari demi hari terus berubah setelah penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19) dinyatakan sebagai pandemi.

Dari perspektif ekonomi, semua kebijakan yang di ambil oleh berbagai negara pada hari-hari ini adalah langkah yang dianggap tepat. Setiap negara berusaha melindungi perekonomian negaranya akibat guncangan ekonomi yang sedang terjadi. Tentu saja, yang pertama mengalami guncangan adalah pada sisi aggregate supply, lalu guncangan ini harus dilawan dengan kebijakan memberikan stimulus untuk mempengaruhi aggregate demand. Baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter di berbagai negara secara bersama-sama untuk melindungi perekonomian negaranya supaya tidak mengalami kemerosotan yang lebih dalam.

Belum berakhir triwulan-1 tahun 2020, BI sebagai otoritas moneter sudah empat kali melakukan kebijakan ekspansi moneter dengan menurunkan suku bunga acuan sebanyak dua kali hingga menjadi 4,5%, menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah menjadi 5,5% dan GWM valuta asing menjadi 4%.

Semua kebijakan moneter ini ditujukan untuk menambah likuiditas atau jumlah uang di dalam perekonomian. Dalam perspektif credit view, perubahan suku bunga acuan yang dilakukan melalui operasi moneter akan mempengaruhi suku bunga komersial dengan arah yang sama.

Artinya, kebijakan ekspansi moneter BI yang dilakukan melalui operasi moneter di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) akan mengarah kepada penurunan suku bunga di perbankan sedemikian rupa sehingga suku bunga komersial yang ditetapkan perbankan kepada nasabah dan debiturnya juga mengalami penurunan searah dengan kebijakan moneter BI.

Pertanyaan mendasar saat ini adalah, mampukah kebijakan moneter meredam gejolak yang terjadi ini? Lalu, apa risiko yang mungkin akan muncul di kemudian hari dengan kebijakan moneter ini?

Setiap kebijakan moneter akan mempengaruhi perekonomian melalui dua cara, yaitu balance sheet channel dan bank lending channel.

Dengan balance sheet channel, kebijakan moneter akan mempengaruhi neraca dan laba rugi debitur atau sektor riil, dalam hal ini termasuk arus kas, aset likuid dan kekayaan neto.

Sedangkan bank lending channel akan mempengaruhi jumlah kredit yang dapat disalurkan oleh perbankan dan lembaga keuangan nonbank. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa melalui operasi moneter di PUAB, BI akan mengucurkan jumlah uang yang semakin banyak, lalu masuk ke sistem perbankan, kemudian disalurkan ke sektor riil.

Tentu saja, sebagai Negara dengan perekonomian terbuka, baik perbankan maupun sektor riil di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan perbankan dan sektor riil pada perekonomian global. Jika diasumsikan bahwa melalui bank lending channel, perbankan Indonesia memiliki kesiapan yang tinggi untuk menyalurkan likuiditas ke sektor riil, pertanyaan selanjutnya adalah apakah balance sheet channel mampu menyerapnya?

Sektor riil di Indonesia terutama pada skala korporasi tentu tidak dapat dipisahkan dari mata rantai pasokan global karena Indonesia adalah negara dengan perekonomian terbuka.

Oleh karena itu, kesiapan sektor riil domestic untuk menyerap likuiditas sebagai akibat ekspansi moneter juga dibatasi oleh situasi perekonomian global.

Berhubung pandemi corona ini mengguncang perekonomian global dari sisi aggregate supply, maka tidak dapat dimungkiri bahwa sektor riil di Indonesia juga mengalami guncangan. Ketersediaan likuiditas yang memadai melalui kebijakan ekspansi moneter tidak serta merta menambah likuiditas pada perekonomian secara nyata yang mampu untuk menggerakkan sektor riil melakukan ekspansi bisnis sebagaimana yang diharapkan pada kebijakan moneter yang dilakukan BI.

Perbankan tentu berhitung dalam mengalokasikan kredit ke debiturnya karena dengan adanya guncangan aggregate supply secara global, para debitur yang berada di sektor riil juga sudah mengalami guncangan yang mengakibatkan penurunan pada indikator-indikator kinerja keuangannya.

Oleh karena itu, ketersediaan likuiditas yang melimpah di perbankan akibat kebijakan moneter yang diambil BI tidak serta merta dapat dipergunakan perbankan untuk membiayai usaha debiturnya menurut kebijakan makropundensial.

Jika situasinya seperti itu, tepatkah kebijakan ekspansi moneter BI melalui penurunan suku bunga acuan dan pelonggaran GWM yang dilakukan pada triwulan pertama tahun 2020 ini?

Perbankan Indonesia tentu harus melakukan kaji ulang secara menyeluruh kepada seluruh kinerja debiturnya, mengacu pada balance sheet channel. Guncangan pada aggregate supply yang menggerus indikator kinerja keuangan debitur menjadi parameter bagi perbankan untuk melakukan restrukturisasi kredit dalam arti luas, yang tidak terbatas pada perubahan struktur kredit tetapi juga pada rekondisi dan reskedul.

Meskipun sektor riil membutuhkan likuiditas untuk dapat bertahan di situasi perekonomian saat ini, tetapi valuasi yang mendalam perlu dilakukan perbankan. Tidak semua debitur membutuhkan tambahan likuiditas karena tambahan likuiditas dapat saja menjadi risiko bagi korporasi di kemudian hari, tetapi dengan rekondisi dan reskedul, tentu saja beberapa korporasi menjadi lebih sehat dan lebih tahan terhadap guncangan.

Restrukturisasi dalam arti luas ini menjadi penting dilakukan agar debitur perbankan semakin kokoh secara fundamental dan dapat bertahan dalam menghadapi risiko ketidakpastian seperti saat ini.

Dari sisi bank lending channel, kebijakan ekspansi moneter yang dilakukan BI perlu diikuti dengan pemetaan kinerja perbankan Indonesia. Guncangan aggregate supply tentu saja mempengaruhi indikator-indikator kinerja keuangan perbankan.

Tidak semua bank memiliki indikator yang mampu menghadapi situasi memburuknya perekonomian global. Pemetaan perbankan menjadi dasar bagi BI dan OJK untuk menetapkan bank yang benar-benar siap menjalankan peran sebagai transmisi kebijakan moneter. Memaksakan kebijakan yang sama bagi seluruh bank dalam situasi ketidakpastian ini justru akan menjadi beban risiko sistemik pada perekonomian nasional di waktu yang akan datang.

Tentu saja kita tidak mengharapkan adanya bahaya laten baik dari sisi bank lending channel maupun balance sheet channel yang berdampak sistemik ketika pandemi Covid-19 ini berakhir.

Dengan demikian, mengacu kepada kebijakan ekspansi moneter yang diambil BI dan berbagai bank sentral di seluruh dunia, kebijakan tersebut memang sudah semestinya dilakukan. Kebijakan itu adalah cara untuk menangkal pemburukan perekonomian akibat pandemi Covid-19 yang ditujukan untuk menstimulasi aggregate demand. Namun demikian, kehati-hatian terhadap risiko kebijakan ekspansi moneter ini pada waktu yang akan datang perlu dilakukan.

BI dan OJK segera memetakan perbankan berdasarkan daya tahan akibat guncangan aggregate supply global, dan di saat yang bersamaan, perbankan juga diharapkan melakukan restrukturisasi dalam arti luas kepada seluruh debiturnya.

Dengan langkah tersebut, kebijakan ekonomi yang diambil baik oleh otoritas moneter maupun otoritas fiskal sebagai langkah menanggulangi dampak pemburukan ekonomi akibat pandemic Covid-19 tidak menyimpan risiko ekonomi yang justru lebih buruk ketika pandemi virus corona ini berlalu.

*) Ekonom, Dosen IBI Kesatuan Bogor dan IPB University

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN