Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Arah Konsolidasi Bank Pengawasan Konglomerasi Keuangan

Achmad Deni Daruri, Senin, 23 September 2019 | 11:25 WIB

Munculnya interpretasi bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengubah aturan Kepemilikan Tunggal Perbankan di Indonesia adalah tidak benar. Tidak ada yang berubah dalam interpretasi dan penerapan dari POJK Nomor 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Di mana intinya, pemegang saham pengendali hanya boleh mempunyai satu bank, sementara itu dikecualikan bagi yang memiliki satu bank konvensional dan satu bank syariah. Tidak ada aturan baru OJK yang menganulir POJK tersebut.

Yang juga lebih penting lagi adalah arah tersebut juga tidak bertentangan dengan pernyataan OJK tentang merger dan akuisisi.

Konsolidasi ke depan, seperti diungkapkan oleh Heru Kristiyana, anggota Dewan Komisioner OJK, pada pertengahan Agustus 2019, kepada media, bank-bank diminta untuk membeli bank guna dijadikan anak perusahaan. Hal ini menurutnya akan lebih memberi nilai tambah bagi bank yang membeli bank-bank kecil. Hal itu bukan saja sejalan dengan Kepemilikan Tunggal tetapi juga dalam rangka konsolidasi perbankan. Jika bank kecil yang dibeli lebih menguntungkan menjadi anak perusahaan, tentu akan lebih baik ketimbang harus dimerger. Bank tersebut tentu sudah melakukan kajian skala ekonomis dan scope ekonomis. Merger adalah suatu proses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan saja, di mana perusahaan tersebut mengambil dengan cara menyatukan saham berupa aset dan non aset perusahaan yang dimerger. Tanpa disuruh pun bank akan melakukan merger jika merger menghasilkan skala ekonomi dan scope ekonomi.

Bank hanyalah salah satu instrument ekonomi, jika skala dan scope economies tidak muncul dengan merger maka pengambilalihan bank kecil menjadi anak perusahaan bukanlah kesalahan dalam keputusan bisnis dan juga pengawasan perbankan. Anak perusahaan bank baru dapat diarahkan untuk memiliki spesialisasi tersendiri yang berbeda dengan induknya. Bank induk yang memiliki kompetensi untuk bidang A tidak perlu mengubah arah kompetensinya menjadi bidang B. Namun, bank baru yang direkrutnya dapat diarahkan kepada kompetensi bidang B. Istilahnya ini menjadi strategi diversifikasi bisnis, di mana do not put your eggs in one basket.

Hal ini sejalan dengan teori keunggulan komperatif. Keunggulan komparatif akan tercapai jika produsen mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada produsen lainnya. Ketika skala ekonomis dan scope economies tidak tercipta dengan merger, maka langkah menjadikan bank lain menjadi anak perusahaan bank akan membuka kemungkinan terciptanya multiple keunggulan komparatif. POJK Nomor 39/POJK.03/2017 diciptakan dengan mempertimbangkan hal tersebut. Sangat disayangkan jika merger dipaksakan, sementara skala ekonomi maupun scope economies tidak terjadi.

Terlalu dini jika menghakimi bahwa OJK sudah salah arah dalam hal konsolidasi bank dan pengawasan konglomerasi keuangan. Bukti lain dari konsistennya OJK adalah jumlah bank terus menyusut. Jumlah kantor bank juga terus berkurang.

Pada 2015 jumlah bank masih 118 bank, kini menyusut menjadi 113 bank. Kantor bank dari 32.949 kantor cabang bank, kini kempis jadi 1.372 kantor dalam kurun waktu tiga setengah tahun. Jumlah karyawan bank juga mengalami penurunan. Kondisi ini seiring dengan proses konsolidasi perbankan yang diinginkan oleh OJK. Jadi tidak ada yang salah dengan arah konsolidasi perbankan saat ini.

Dalam hal pengawasan, justru dengan adanya OJK, apakah bank tersebut juga memiliki lembaga keuangan non bank lainnya, akan semakin baik. Dengan demikian pengawasan sektor keuangan akan menjadi lebih mudah.

Selain itu, konsentrasi terbesar sektor keuangan Indonesia adalah pada lembaga keuangan yang dimiliki oleh pemerintah dan bukan pada konsentrasi sektor keuangan yang berkisar 78-80% ada di sekitar 70 grup konglomerat sektor keuangan. Perhitungan yang mengatakan bahwa konsentrasi sektor keuangan berkisar 78-80% ada di sekitar 70 grup konglomerat sektor keuangan tidak memiliki validitas akademis.

Pemerintahlah sumber konsentrasi sektor keuangan di Indonesia. Sumber sistemik kalaupun terjadi adalah pada lembaga keuangan milik pemerintah. Namun jangan khawatir, dengan adanya OJK, ancaman risiko sistemik tersebut dapat diatasi. Karena OJK sudah menjalankan saran Bank Dunia untuk mengawasi ancaman konglomerasi tersebut secara serius, yang pada dasarnya merupakan konglomerasi dari lembaga keuangan milik pemerintah.

Bank Dunia agak sungkan menunjuk bank-bank milik pemerintah tersebut yang kinerjanya kalah dengan bank-bank milik pemerintah Singapura dan dengan hanya menggunakan istilah konglomerasi keuangan dalam laporannya.

Untuk itulah, OJK terus memantau holding bank milik pemerintah yang merupakan konsentrasi keuangan yang paling besar di Republik ini, termasuk membina hubungan yang baik dengan kementerian BUMN dan tentunya juga dengan Bank Dunia.

Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA