Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Nirwono Joga, Koordinator Kemitraan Kota Hijau

Nirwono Joga, Koordinator Kemitraan Kota Hijau

Asa Regenerasi Perkotaan Jabodetabek

Nirwono Joga, Kamis, 24 Oktober 2019 | 00:00 WIB

Jabodetabek merupakan kawasan metropolitan yang mencakup 3 provinsi, 8 kota/kabupaten, dan 185 kecamatan. Wilayah Provinsi DKI Jakarta berfungsi sebagai kawasan inti dan wilayah kota/kabupaten Bodetabek menjadi kawasan pendukung. Wilayah Metropolitan Jabodetabek harus memiliki data statistik yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan menyeluruh.

Persoalan urbanisasi di wilayah perkotaan yang berkembang menjadi metropolitan seperti Jabodetabek menjadi lebih kompleks karena lintas wilayah administrasi, terlebih semangat otonomi daerah yang kuat. Oleh karena itu, penanganan urbanisasi dalam memenuhi layanan perkotaan wilayah metropolitan harus didukung pengelolaan yang terintegrasi dan efektif berdasarkan kepada kebutuhan fungsional optimal suatu kewilayahan yang luas dan saling terkait.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs 2030) telah menetapkan Tujuan 11, yakni mewujudkan kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Dalam Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) fokus pembangunan kota meliputi perumahan dan infrastruktur layanan dasar yang layak, aman, dan terjangkau; peningkatan kualitas kawasan kumuh; sistem transportasi yang layak dan terjangkau; serta urbanisasi yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan. Kemudian, keterkaitan kota-desa; mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; serta pengurangan risiko bencana (Bappenas, 2019).

Lima misi KPN yakni mendorong sistem perkotaan nasional yang terpadu, seimbang, menyejahterakan, dan berkeadilan; mewujudkan kota layak huni, inklusif, dan berbudaya; serta kota yang maju dan menyejahterakan. Selain itu, mewujudkan kota hijau dan tangguh; serta mendorong tata kelola perkotaan yang kolaboratif, transparan, dan akuntabel.

Kelima misi itu harus dijabarkan dalam rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, rencana tata bangunan dan lingkungan, hingga panduan rancang kota. Rencana tata kota harus jadi prasyarat utama dan alat pengendalian pembangunan perkotaan, serta acuan penyusunan rencana investasi perkotaan.

Selanjutnya kelima misi tersebut masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta program kegiatan rencana kerja perangkat daerah. Skema pembiayaan potensial dan rencana investasi dapat berupa kerja sama pemerintah dan badan usaha, obligasi daerah, investasi badan usaha milik negara/daerah dan badan usaha, pemanfaatan zakat-infak-wakaf, atau pinjaman bank.

Pembangunan perkotaan di wilayah metropolitan Jabodetabek harus mengarah kepada regenerasi kawasan pusat kota berbasis pergerakan manusia (transit oriented communities/TOC) dan terintegrasi dengan transportasi massal. Maka, Perpres No 54/2008 tentang Penataan Ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur, serta Perpres No 55/2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi harus diselaraskan. Hal itu agar pengembangan wilayah metropolitan Jabodetabek sejalan dengan pembangunan transportasi massal dan rencana tata ruang kota.

Pengembangan kawasan TOC mesti mempertimbangkan tujuan (destination), jarak (distance), rancangan (design), kepadatan (density), keberagaman (diversity), serta mengelola kebutuhan (demand management). Dengan demikian, kawasan seyogianya dilengkapi hunian vertikal (apartemen, flat, rumah susun), sekolah (dan pelatihan keterampilan), pasar rakyat (dan pasar daring), perkantoran (kantor virtual, ruang kerja bersama, ekonomi kreatif), dan RTH (taman, kebun pangan, lapangan olah raga, hutan kota, taman makam).

Kawasan terpadu ini juga dilengkapi jaringan pipa air bersih, instalasi pengolahan air limbah komunal, pemanfaatan energi terbarukan, dan tempat pengolahan sampah ramah lingkungan. Selain itu, mengakomodasi warga berjalan kaki di trotoar yang lebar dan bebas pedagang kaki lima atau bersepeda (infrastruktur sepeda: rambu, marka, jalur, parkir, bengkel, ruang ganti, sepeda sewa) ke sekolah, pasar, kantor, tempat ibadah, taman, halte bus, stasiun kereta terdekat.

Kawasan TOC menyediakan angkutan internal ramah lingkungan, serta gedung parkir komunal untuk penghuni dan tamu/penumpang transportasi massal. Pembatasan kendaraan bermotor dalam kawasan bertujuan menekan emisi karbon, polusi udara, serta kecelakaan lalu-lintas.

Standar layanan moda pengumpan mesti terintegrasi dengan transportasi massal melalui satu simpul: perpindahan moda dalam satu perjalanan maksimal tiga kali, waktu perjalanan dari asal ke tujuan maksimal 2,5 jam, akses jalan kaki menuju angkutan umum maksimal 500 meter, serta trotoar dan kantong parkir di terminal/stasiun. Didukung pula penerapan jalan berbayar elektronik, perluasan kebijakan ganjil-genap, parkir elektronik progresif, serta kantong parkir.

Hal penting lainnya, pngembangan wilayah metropolitan Jabodetabek harus didukung kelembagaan yang kuat, efektif, dan mampu mengintegrasikan antara perencanaan, pembiayaan, dan pembangunan perkotaan lintas administrasi. Kerja sama antarpemerintah daerah dalam wilayah metropolitan sangat dibutuhkan dengan semangat koordinasi, kolaborasi, dan bersinergi.

Salah satunya kerja sama Bappenas bersama pemerintah daerah se-Jabodetabek adalah dalam proyek regenerasi perkotaan wilayah metropolitan Jabodetabek sebesar Rp 571 triliun untuk 10 tahun ke depan (2030). Ada lima bidang pembangunan, yaitu transportasi, air bersih, air limbah, perumahan, dan pengendalian banjir.

Pembangunan di bidang transportasi meliputi jaringan moda raya terpadu dari 16 km menjadi 223 km senilai Rp 214 triliun; kereta ringan/laju raya terpadu dari 5,8 km menjadi 116 km senilai Rp 60 triliun; bus Transjakarta dan daerah sekitarnya dari 431 km menjadi 2.149 km senilai Rp 10 triliun; jalur kereta dalam kota sebidang yang akan dinaikkan sepanjang 27 km senilai Rp 27 triliun, serta revitalisasi angkutan kota hingga 20 ribu unit senilai Rp 4 triliun.

Kemudian pembangunan penyediaan air bersih, dari cakupan saat ini sebesar 60% dari total penduduk DKI Jakarta menjadi 100% terlayani, senilai Rp 27 triliun. Peningkatan pengolahan air limbah senilai Rp 69 triliun, dari cakupan layanan 14% penduduk menjadi 81% penduduk. Terakhir, pembangunan 600 ribu unit rumah baru senilai Rp 90 triliun serta pengendalian banjir dan penambahan pasokan air senilai Rp 70 triliun.

Pembangunan infrastruktur yang masif dan mahal itu harus mampu meregenerasi Jabodetabek bebas banjir dan lepas macet, menjadi kota yang berkelanjutan. Semoga.

 

Nirwono Joga

Koordinator Pusat Studi Perkotaan

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA