Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Mekar Satria Utama, Kepala Kanwil Dirjen Pajak, Sedang menempuh studi doktoral di
Universitas Brawijaya

Mekar Satria Utama, Kepala Kanwil Dirjen Pajak, Sedang menempuh studi doktoral di Universitas Brawijaya

Bangkit Bersama Pajak

Sabtu, 5 September 2020 | 23:56 WIB
Mekar Satria Utama *)

Ibarat sepak bola, pemerintah saat ini menerapkan strategi total football. Semua pemain (pemangku kepentingan) dari pemerintah pusat-daerah, lembaga kementerian hingga BUMN bergerak bersama-sama melawan virus corona dan memulihkan ekonomi.

Kolaborasi dan sinergi dari semua pemangku kepentingan (stakeholders) menjadi kunci agar Indonesia bisa keluar dari jurang resesi. Ini mengingat tantangan terbesar akibat pandemi Covid-19 adalah menyiapkan program pemulihan ekonomi dengan cepat.

Sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo, kecepatan dan ketepatan program sangat penting agar ekonomi kita tidak terkoreksi lebih dalam lagi.

Wajar saja, pada kuartal II-2020 ekonomi kita tumbuh minus 5,32% meski masih lebih baik dibanding banyak negara lainnya. Karena itu, kebijakan fiscal memiliki peran sangat krusial dalam memitigasi dampak Covid-19 terhadap ekonomi secara keseluruhan.

Pemerintah sudah semestinya lebih dominan untuk mendorong pemulihan ekonomi yang cepat. Merespons pesan tersebut, Kementerian Keuangan menggelontorkan berbagai paket kebijakan stimulus.

Pada 21 Maret 2020 Kemenkeu bergerak cepat mengeluarkan PMK No 23 yang berisi kebijakan insentif pajak bagi wajib pajak terdampak Covid-19.
Melalui PMK No 110 pada 14 Agustus 2020, insentif fiskal itu diperluas sektornya dan jangkauan wajib pajak yang terdampak Covid-19. Masa berlaku insentif diperpanjang dari September menjadi Desember 2020.

Proses pemanfaatan insentif ini juga dilakukan dengan lebih sederhana. PMK ini meliputi insentif pajak penghasilan bagi karyawan (PPh Pasal 21), fasilitas PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%, PPh Final Jasa Konstruksi ditanggung pemerintah bagi wajib pajak dalam program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI) dan pengembalian pendahuluan PPN sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak Rp 5 miliar.

Diakui bahwa insentif pajak itu diprioritaskan lebih dulu bagi pelaku bisnis. Pasalnya, kebijakan untuk menyelamatkan pelaku bisnis di tengah pandemi Covid-19 melalui skema insentif dan subsidi ke sektor bisnis terbukti efektif menopang pendapatan masyarakat dan menekan gelombang PHK alias pengangguran (OECD, 2020).

Selain insentif pajak, pemerintah juga menggelontorkan sejumlah stimulus suntikan dana ke sektor keuangan maupun sektor riil, termasuk UMKM. Bahkan, subsidi juga menyentuh langsung ke individu pekerja formal berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan. Tak tertutup kemungkinan subsidi ini diperluas lagi ke pekerja informal.

Tentu saja, paket stimulus itu diharapkan akan memicu konsumsi masyarakat dan mendorong sektor riil tetap berproduksi. Meski belum signifikan, harapan ini bukan isapan jempol. Ini tercermin dari indikator penyaluran kredit perbankan mulai membaik dengan pertumbuhan sekitar 1,53% per Juli 2020.

Reformasi Pajak

Jelas sekali kebijakan insentif pajak dan stimulus likuiditas ini dilakukan secara masif, lebih luas dan lebih besar. Disadari bahwa langkah tersebut membawa konsekuensi turunnya penerimaan pajak.

Per Juli 2020, penerimaan negara dari pajak baru mencapai Rp 711 triliun atau terkontraksi 14,7% secara tahunan.

Fakta ini menunjukkan biaya atas tindakan kebijakan memulihkan ekonomi akibat Covid-19 akan tinggi dalam jangka pendek. Namun kiranya biaya untuk tidak melakukan kebijakan itu bisa saja akan jauh lebih besar dalam jangka panjang.

Karena itu, tindakan kebijakan tersebut harus dibarengi oleh langkah reformasi perpajakan. Dalam rapat paripurna DPR (25 Agustus), Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pemerintah akan tetap menjalankan reformasi perpajakan hingga tahun depan. Ketika pandemi Covid-19 menghadirkan tantangan besar di sektor fiskal, namun di sisi lain justru menjadi cambuk dan peluang untuk mengakselerasi reformasi perpajakan secara lebih komprehensif.

Langkah reformasi pajak diyakini sebagai cara terbaik untuk memacu penerimaan Negara yang akan menopang pertumbuhan ekonomi yang solid di era pascapandemi.

Langkah reformasi pajak juga dimaksudkan sebagai adaptasi kebijakan terhadap perubahan lanskap ekonomi global akibat pandemi Covid-19 (Gupta dan Liu, 2020). Misalnya, negara-negara yang sangat bergantung pada pariwisata ataupun natural resources bases akan mengalami kontraksi ekonomi yang besar dalam jangka pendek.

Di sisi lain, pandemi Covid-19 telah mendorong akselerasi era digitalisasi ekonomi. Ini menjadi tantangan besar bagi digitalisasi perpajakan, sekaligus memberikan peluang pengenaan pajak di sektor ekonomi digital. Ke depan, penerimaan pajak sektor ini, termasuk sektor informal memiliki potensi yang besar.

Satu dekade yang lalu, Menkeu Sri Mulyani sudah memulai reformasi pajak yang lebih difokuskan pada aspek institusi perpajakan. Namun, Covid-19 menuntut reformasi pajak saat ini lebih fokus pada terciptanya sistem pajak yang lebih efisien.

Semakin efisien sistem pajak maka akan semakin memastikan penerimaan pajak lebih kuat pascapandemi Covid-19. Untuk mewujudkan sistem pajak demikian, selain melakukan ekstensifikasi pajak, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menghapus insentif pajak sementara pascapandemi Covid-19.

Pemerintah juga perlu mengadopsi kebijakan pajak yang transparan untuk memfasilitasi pertumbuhan sektor swasta.

Singkatnya, pandemi Covid-19 memberikan momentum reformasi pajak untuk lebih meningkatkan basis penerimaan pajak yang lebih kuat. Sehingga, kita songsong kebangkitan ekonomi yang cepat dan kuat pascapandemi Covid-19.

*) Penulis adalah Kepala Kanwil Dirjen Pajak, sedang menempuh studi doktoral di Universitas Brawijaya

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN