Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Abdullah Yazid, Tenaga Ahli Anggota Komisi IX DPR RI

Abdullah Yazid, Tenaga Ahli Anggota Komisi IX DPR RI

Benang Kusut BPJS Kesehatan

Abdullah Yazid, Selasa, 19 November 2019 | 14:01 WIB

Komisi IX secara maraton menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemenkes, BPJS Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) selama empat hari berturut-turut, mulai Selasa-Jumat (5-8/11/2019) dinihari. Problem intinya soal kenaikan 100% iuran dan defisit BPJS Kesehatan.

Komisi IX memandang kenaikan iuran untuk peserta Kelas I dan II dapat dirasionalisasi. Meski, itupun masih menyisakan banyak pertanyaan mengenai manajemen pengelolaan dan pengambilan kebijakan yang tidak memberikan terobosan baru. Pukul rata menaikkan iuran yang juga menyasar Kelas III dengan tegas tidak dapat diterima. Sebab, dampaknya amat dirasakan kelompok masyarakat bawah, terutama peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja.

Dalam Rapat Gabungan Komisi IX dengan beberapa kementerian pada 2 September 2019, disepakati bahwa premi BPJS Kesehatan Mandiri Kelas III tidak dinaikkan. Rapat juga menyepakati perbaikan sistem kepesertaan dan manajemen iuran, termasuk kolektabilitas iuran dan percepatan data cleansing. Namun, Perpres 75/2019 per 24 Oktober 2019 menyatakan kenaikan 100% semua kelas. Inilah awal mula kemarahan DPR.

Sebelumnya, hasil audit BPKP tentang kepesertaan menemukan ada lebih dari 54 ribu badan usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan, atau melaporkan gaji pekerjanya lebih rendah agar membayar iuran peserta lebih murah. Hingga saat ini belum ada tindak lanjut kongkret. Selain itu, jika ditotal, ada sekitar 19 juta penduduk terkategori PBPU dan bukan pekerja yang akan terdampak kebijakan kenaikan premi.

Kebutuhan Primer

Kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan merupakan kebutuhan primer. Ketiadaan akses kesehatan yang mudah dan murah sangat berdampak serius, menyusahkan, bahkan mengakibatkan nyawa melayang. Sudah cukup banyak contoh kasus pasien BPJS Kelas III, juga Kelas II dan I yang diabaikan klinik dan rumah sakit akibat problem akut kekacauan di tubuh BPJS Kesehatan: lama atau tidak terbayarnya klaim rumah sakit, defisit anggaran, utang menggunung kepada perusahaan farmasi, maladministrasi, dan data cleansing.

Kebutuhan sehat masyarakat tidak dapat ditunda. Orang datang ke fasilitas kesehatan karena butuh bantuan cepat dan mendesak. Kehadiran negara adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dan tidak boleh dibisniskan. Sebagai jaring pengaman sosial, keberadaan BPJS Kesehatan sangat urgen dan faktanya sangat membantu masyarakat tidak mampu.

Konsep gotong royong dalam premi BPJS sebenarnya cukup bagus. Masyarakat diajak bersama-sama saling melindungi dan menolong mereka yang sedang sakit. Masalah muncul ketika kewajiban membayar premi diakumulasikan satu keluarga. Jika kepala keluarga (suami), misalnya, menerima faskes Kelas II beranggotakan lima orang yang tercantum dalam kartu keluarga, maka otomatis yang lain juga menerima kelas yang sama, berikut hak dan kewajibannya. Tentu, kenaikan iuran punya pengaruh pada belanja pengeluaran, terutama pada masyarakat miskin dan rentan.

Data Cleansing

Menurut BPJS Kesehatan, proses data cleansing sudah dituntaskan. Problem lebih banyak berkutat sekitar nama ganda, peserta yang sudah meninggal, dan NIK yang belum atau tidak terdaftar. Masalahnya, publik dan mitra kerja pemerintah belum mendapatkan penjelasan memadai tentang berapa banyak klaim yang ditolak BPJS? Sebagian besar karena apa? Sebab, penolakan klaim juga bisa atas dasar kesalahan pemahaman atau malmanajemen.

Apalagi, sejauh ini tidak pernah didapatkan informasi memadai mengenai bagaimana cara rumah sakit dapat bertahan dengan keterlambatan pembayaran klaim. Bisa jadi rumah sakit bertahan dengan sisa profitnya. Bagi rumah sakit kelas kakap, mungkin juga tidak terlalu bermasalah karena profit yang didapakan selama ini bahkan mampu menambah peningkatan PAD. Meski demikian, antara RSUD dan rumah sakit swasta pasti berbeda. Padahal operasional pembayaran menentukan keberlangsungan mutu sebuah fasilitas kesehatan.

Problem-problem tersebut berpengaruh pada munculnya defisit BPJS. Sejauh ini, total utang jatuh tempo BPJS Kesehatan pada lembaga pelayanan kesehatan mencapai 21 triliun. Beberapa rumah sakit memang mengambil skema kerja sama dengan lembaga keuangan. Namun, tidak semua rumah sakit karena ada faktor BI Checking yang tidak dapat diatasi semua rumah sakit. Itulah mengapa kenaikan iuran dipandang paling rasional, setidaknya menurut kacamata Kemenkeu.

Mutu Pelayanan

Silang sengkarut masalah BPJS dikhawatirkan berpengaruh pada penurunan mutu, utamanya atas keterlambatan pembayaran klaim. Rumah sakit akan tidak terlalu bersemangat dan profesional menghadapi masyarakat penerima manfaat BPJS, dibanding pasien yang membayar cash.

Di tingkat puskesmas, penguasaan penuh kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI) oleh puskesmas, terutama puskesmas yang tidak terkategori badan layanan umum daerah (BLUD), memungkinkan dana juga mengambang karena tidak bisa digunakan. Sebab, hanya puskesmas BLUD yang dapat mengelola langsung dana BPJS Kesehatan karena memiliki akuntan dengan sejumlah syarat-syarat yang ketat.

Jika demikian, maka masyarakat tidak akan bisa banyak berharap mutu pelayanan yang prima pada puskesmas non-BLUD. Ini terutama di daerah-daerah pelosok yang memiliki keterbatasan.

Komitmen Bersama

Menyelesaikan persoalan BPJS Kesehatan sebenarnya hanya membutuhkan komitmen bersama, terutama oleh pemangku kepentingan penyelenggara kebijakan, baik regulator (Presiden, Kemenkeu, Kemenko PMK, Kemenkes, Kemensos), operator dan eksekutor (BPJS Kesehatan), legislator (DPR RI), dan tentu saja publik sebagai penerima manfaat.

Komitmen itu harus benar-benar memperhatikan betul pengendalian biaya oleh regulator agar tidak memberatkan masyarakat miskin dan rentan. Jika meyakini BPJS Kesehatan masih dibutuhkan, maka perbaikan kontinu harus terus diupayakan. Tidak mudah, namun bukan berarti tidak mungkin.

Abdullah Yazid, Tenaga Ahli Anggota Komisi IX DPR RI

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA