Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Tito Sulistio, pengamat pariwisata. Foto: Istimewa

Tito Sulistio, pengamat pariwisata. Foto: Istimewa

BUMN, Mudiklah!

Dr Tito Sulistio SE MAF, Senin, 7 Oktober 2019 | 11:11 WIB

Ini soal keberpihakan dan wawasan ke depan. Bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat merata di seluruh Nusantara, dengan menggunakan bisnis dan aset Negara sebagai instrument pemerataan. Siapa lagi kalau bukan BUMN.

Sebagai sebuah “badan usaha” atau lembaga bisnis, ia harus bergerak mengikuti kaidah dan prinsip bisnis modern dan efisien. Sebagai “milik Negara” tentu ia harus tunduk dan patuh pada tujuan-tujuan bernegara. Salah satu tujuan bernegara dalam UUD 1945 adalah: Memajukan kesejahteraan umum. Artinya, memajukan pemerataan ekonomi di berbagai daerah, memajukan kesejahteraan umum, dan menjadikan wanita sebagai partner dan bukan pesaing.

Hingga kini, masih banyak yang belum paham, mengapa lebih dari 70 dari 115 kantor pusat BUMN berada di Jakarta? Belum pernah terdengar argumen dan penjelasan yang rasional mengapa BUMN harus selalu mempunyai kantor operasi di Jakarta. Apakah dengan berkantor pusat di Jakarta, BUMN tersebut berkembang menjadi Multi National Corporation (MNC) yang berkelas dunia?

Ternyata, tidak juga. Selain tidak efisien, terkadang sangat mewah, menjulang tinggi, namun tidak menambah value yang strategis bagi BUMN dan negara, selain menjadi “simbol kebanggaan” perseroan semata.

Coba kita renungkan! Akal sehat dan logika bisnis korporasi saya sering bertanya: Mengapa BUMN seperti Pupuk Kaltim misalnya yang material dasarnya di Kalimantan, pabriknya di Kalimantan, pasarnya terutama di Kalimantan, harus mempunyai kantor yang cukup mewah di Jakarta? RNI mempunyai pabrik gula di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dekat dengan perkebunannya, pasar yang tersebar di Jawa tapi juga beroperasi dengan gagah di Jakarta. Apakah artinya para direksi dan petinggi BUMN ingin selalu dekat dengan kekuasaan dan bukannya berinteraksi mengayomi pegawai dan mengawasi kerja operasional hari ke hari perseroan.

Aneh memang jika semua operasi teknis perseroan berlokasi di luar Jakarta, tetapi fisik para pengelolanya berada dan dibiayai dengan mahal untuk menikmati harumnya kekuasaan di Jakarta. BUMN seharusnya dapat menjadi lokomotif pembangunan daerah. BUMN memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap disinsentif usaha dan efektif sebagai alat untuk mentransformasi kebijakan pemerintah yang terkadang sulit diimplementasikan di lapangan.

BUMN juga seharusnya mampu menciptakan stimulan yang dapat membangun infrastruktur di daerah, termasuk sarana pendidikan dan sentra ekonomi lainnya. Dengan BUMN lebih terfokus, pindah dan berkonsentrasi di daerah diharapkan terjadi multiplier effect yang mampu meningkatkan size perekonomian daerah. Baik melalui accumulated creating capital maupun efek ikutan dari pelaku usaha swasta yang masuk setelah risiko mulai menurun.

Sebagai contoh sederhana: perusahaan rokok Gudang Garam misalnya, di mana satu perusahaan dapat menggerakkan satu perekonomian daerah (Kota Kediri) di Jawa Timur. Bayangkan jika BUMN melakukan hal yang sama seperti Gudang Garam—yang notabene perusahaan swasta, maka clustering industry di Indonesia dapat terbentuk.

Dengan adanya entitas bisnis yang besar di daerah diharapkan mendorong desentraliasasi sumber daya manusia yang unggul ke daerah. Sumber daya yang selama ini lari ke Jakarta dapat ditahan oleh daerah karena terdapat tantangan dan kesempatan kerja yang setara.

Jika Direksi RNI dan keluarganya diwajibkan berkantor dan bekerja di dekat pabrik Jawa Tengah, Pupuk Kaltim ke Kalimantan, Angkasa Pura I ke Bali, Bukit Asam ke Sumatera Selatan, Pertamina ke Riau, BNI ke Sumatera Utara dan seterusnya, maka dapat dibayangkan bagaimana semua pegawai inti yang berpendidikan serta mapan, pindah ke daerah membawa keluarga, membawa pindah kemakmuran yang mereka miliki. Maka clustering pupuk akan terbentuk di Kalimantan, clustering minyak di Riau, seperti clustering kerajinan yang telah terbentuk di Bali.

Semua pemasok utama pun pindah, sekolah sebagai penunjang otomatis berdiri atau menyempurnakan diri, sentra perekonomian akan bergerak dan yang menarik: akan terjadi interaksi antarkomponen bangsa yang tadinya tidak saling mengenal. Disintegrasi bangsa akan minimal dan kluster industri secara strategis akan terbentuk.

Kemajuan teknologi komunikasi dan peningkatan industri transportasi memfasilitasi perseroan untuk beroperasi dengan efisien. Levi’s telah memindahkan kantor pusatnya jauh ke pinggiran kota, Lippo Group secara taktis memindahkan kantor pusat serta dengan konsisten memaksa semua jajaran SDM-nya pindah ke Karawaci. Mereka berhasil, lingkungan daerahnya pun berkembang. Tidak ada alasan bagi BUMN untuk juga kembali memfungsikan dirinya sebagai ’agent of development’, dan mengurangi fungsi komersialnya yang mampu dilakukan pihak swasta.

Diperlukan keberanian bertindak dan memerintahkan BUMN yang selama ini merajalela di ibukota, bergaul, bersentuhan langsung dengan pusat kekuasaan dipindahkan secara fisik ke daerah. Menjadi ujung tombak pemberdayaan ekonomi daerah yang memang tidak mempunyai dan membutuhkan entitas bisnis besar untuk menggali keunggulan komparatifnya. Perpindahan yang bisa diartikan berupa ’hijrah’. Perpindahan yang jangan diartikan sebagai kemunduran bahkan pengorbanan, tetapi perpindahan yang dirasakan sebagai perjalanan pulang kampung untuk membangun tempat asal.

Dengan berani “Go Daerah” alias “Pulang Kampung”, berarti pemerintah dan BUMN ikut membuka kesempatan yang lebih luas kepada pihak swasta dan korporasi lokal untuk semakin semakin berkiprah. Ekonomi Indonesia akan terhindar dari bahaya “crowding out”—di mana swasta merasa tak ada ruang untuk berusaha dan mengalami demotivasi untuk berinvestasi, sehingga mereka pun menghimpun dana mereka untuk investasi di mana pun di muka bumi ini yang dinilainya lebih efisien.

Seperti kata pepatah, “uang tidak mengenal nasionalisme”. Bukan tidak mungkin, jika mereka melihat BUMN semakin efisien dengan pindah kantor pusatnya ke daerah, maka swasta pun berbondong-bondong ikut berinvestasi di BUMN. Harga saham BUMN pun akan meningkat, karena terus dilirik investor. Investor tidak pernah tertarik dengan “simbol kebanggaan” berupa gedung operasional atau kantor pusat yang megah dan mewah. Mereka hanya tertarik dengan efisiensi. Semakin efisien sebuah perusahaan, semakin profitabl dan menambah return bagi investor.

Pemerintah telah banyak membangun infrastruktur di daerah. Mempunyai komitmen “membangun dari pinggiran”. Saatnya ditindaklanjuti dengan mendorong BUMN untuk kembali ke daerah secara strategis. Diperlukan keberanian pemerintah atau Presiden yang “tanpa beban” untuk memerintahkan Menteri BUMN mendorong “BUMN Mudik”.

Kebijakan “BUMN Mudik” menjadi mendesak. Jika tidak, siapa yang akan mempercepat pemanfaatan infrastruktur di daerah? Pemerintah telah berani merencanakan “pindah ibu kota negara”, saatnya Presiden memerintahkan “BUMN Mudik”, pindahkan kantor operasional mereka ke seluruh penjuru daerah, menjadi agen pembangunan di setiap daerah. Berani, pasti!

Dr Tito Sulistio, SE MAF, Ketua Alumni Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA