Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Bunga Acuan, Kredit Perbankan, dan Pemulihan Ekonomi

Jumat, 19 Februari 2021 | 22:53 WIB
Haryo Kuncoro *)

Sorotan tajam yang tertuju pada efektivitas suku bunga acuan, BI 7-day Reverse Repo Rate (BI-7DRR), agaknya tidak menyurutkan hasrat Bank Indonesia (BI) untuk kembali memangkasnya. Rapat Dewan Gubernur BI periode Februari 2021 kembali memutuskan BI-7DRR dipotong 25 basis poin (bps) hingga bertengger di posisi 3,5%.

Keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI 17- 18 Februari 2021 tersebut dikelilingi oleh be berapa indikator ekonomi makro yang sebe lumnya telah dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Pada awal Februari, BPS menerbitkan data produk domestik bruto, pengangguran, kemiskinan, dan indeks Gini Indonesia yang belum terlalu kondusif.

Alhasil, pemangkasan BI-7DRR menjadi isyarat BI punya sense of crisis. Selain itu, pemangkasan BI-7DRR juga menjadi bukti janji kebijakan BI pada awal tahun lalu yang akan bersikap akomodatif sepanjang 2021 dalam mengawal perekonomian nasional yang tengah berjuang meredam dampak pandemi Covid-19.

Efektivitas instrumen suku bunga acuan kembali mengemuka menyusul akumulasi pemangkasan BI-7DRR 200 bps sejak 2019 tidak mampu menahan kontraksi 2,4% penyaluran kredit perbankan pada tahun lalu. Padahal posisi BI-7DRR per November 2020 di level 3,75% merupakan suku bunga acuan terendah sepanjang sejarah.

Kini, suku bunga sudah lebih ren dah lagi. Era suku bunga rendah diharapkan mampu mendorong permintaan kredit perban kan sehingga kegiatan ekonomi segera bisa pulih dari paparan dam pak pagebluk Covid-19 yang belum jelas kapan berakhir. Persoalan dahulu mana ayam dengan telur pun muncul.

Di satu sisi, perbankan mengklaim sudah memotong suku bunga kredit. Hingga Desember 2020 tingkat rata-rata suku bunga kredit (SBK) Kredit Modal Kerja turun 88 bps menjadi 8,88%, SBK Kredit Investasi turun 102 bps menjadi 9,21%, dan SBK Kredit Konsumsi turun 65 bps menjadi 10,97%.

Kemudian, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) seluruh segmen kredit telah berada pada level single digit, yakni SBDK ritel 8,88%, SBDK korporasi 8,75%, SBDK kepemilikan rumah (KPR) 8,36%,SBDK non KPR 8,69%, dan SBDK Mikro 7,33%.

Di sisi lain, debitur memandang suku bunga kredit bank masih mahal. Lalu apa yang terjadi? Dalam perspektif teori ekonomi, penurunan suku bunga acuan tentu menjadi rujukan dalam penentuan suku bunga pinjaman. Namun dalam tataran praktis, efektivitas penurunan BI-7DRR dalam menekan suku bunga kredit sangat tergantung pada derajad pass-through suku bunga._

Jika derajad pass-through yang sempurna, pemangkasan BI-7DRR akan diimbangi dengan penurunan suku bunga perbankan dengan be saran yang proporsional. Data di atas sudah dengan sendirinya menunjukkan derajad pass-through tidak sempurna. Artinya, terjadi kete garan (rigidity) suku bunga kredit. Rigiditas suku bunga sekaligus mencerminkan kekakuan sikap antisipasi perbankan.

Sikap yang adaptif mengungkung perbankan hanya melihat pengalaman masa lalu (backward looking) dalam pengambilan keputusan penetapan suku bunga pinjaman sedemikian rupa sehingga terjadi persistensi._Persistensi suku bunga berimbaspada kecepatan penyesuaiannya.

Jika derajad pass-through tidak sempurna (incomplete), tenggat waktu antara perubahan BI-7DRR dengan penyesuaian suku bunga kredit perbankan menjadi lebih lama sehingga dampaknya pun tidak segera dapat dirasakan._ Aspek kecepatan penyesuaian ini selanjutnya memberi karakteristik pada simetrisitas perilaku perbankan. Perilaku perbankan dalam mematok

suku bunga kredit sebagai respons atas kenaikan suku bunga acuan sering kali berbeda ketika berhadapan dengan kasus penurunan suku bunga acuan._

Fakta sejauh ini menunjukkan derajad pass-through tipikal lambat saat terjadi penurunan BI-7DRR. Perbankan sebagai lembaga bisnis yang berorientasi pada profit cenderung memilih ‘bermain aman’ untuk tidak buru-buru memangkas suku bunga kredit dalam meng hadapi turunnya BI-7DRR._

Akan tetapi, saat BI-7DRR naik, perbankan ‘bermain ofensif’ dengan seketika melejitkan suku bunga kreditnya (derajad passthrough menjadi sempurna). Ketika krisis ekonomi 1997/98 saat tingkat bunga perbankan mencapai 60% adalah bukti nyata terhadap perilaku asimetri tersebut.

Kejadian perilaku asimetri berulang. Pada 2016, ketika itu BI mengganti BI Rate (term 1 tahun) dari level 7,5% menjadi BI-7DRR (dengan term 7 hari) pada posisi 4,75%. Alhasil, suku bunga kredit tidak juga turun signifikan. Target pemerintah agar suku bunga kredit susut menjadi single digit pada awal 2017 gagal tercapai.

Perilaku pass-through sempurna dan simetris menggaransi mekanisme transmisi kebijakan moneter bekerja pada sektor riil. Jika passthrough sempurna belum tercapai, dikotomi antara sektor moneter dan sektor riil niscaya terjadi. Sektor moneter bergerak sendiri, sektor riil juga asyik bermain sendiri. Bahwa kemudian BI disebut akan ‘turun gunung’ untuk mendorong penurunan suku bunga kredit patut diapresiasi meski daya jangkaunya bisa dipertanyakan.

Perbankan yang sejauh ini lamban menurunkan suku bunga kreditnya akan dipaksa untuk buka-bukaan tentang pembentukan suku bunganya. Harus diakui, pembentukan suku bunga perbankan tidak semata- mata hanya mendasarkan diri pada BI-7DRR. Keputusan perbankan dalam memasang suku bunga pinjaman dipengaruhi oleh berbagai macam determinan lain, seperti biaya transaksi, risiko in flasi, depresiasi, dan terutama karakteristik debiturnya.

Risiko inflasi dikalkulasi untuk mempertahankan suku bunga riil yang dinikmati oleh perbankan. Risiko depresiasi dipertimbangkan sebagai kesempatan yang hilang (opportunity cost) seandainya dana yang disalurkan kepada debitur domestik dipinjamkan kepada pihak lain dalam mata uang asing. Risiko yang menyangkut profil debitur dikenal umum dengan prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy). Semua risiko di atas dibebankan kepada debitur sebagai premi yang membentuk tingginya suku bunga guna menghindari kredit macet.

Dengan alur logika di atas, perbankan sejatinya masih bisa menurunkan suku bunga pinjaman seandainya terjadi peningkatan efisiensi terutama biaya transaksi. Perbankan tetap bisa menikmati spread (selisih suku bunga pinjaman dengan simpanan) tanpa selalu harus didorong terlebih dahulu oleh pemotongan BI-7DRR.

Meningkatkan efisiensi perbankan bukan perkara mudah. Kendala pokoknya adalah industri perbankan masih berstruktur oligopolis. Ini berarti upaya penurunan suku bunga kredit harus dipelopori oleh beberapa bank besar (market leader) sebagai rujukan bagi bank-bank lain yang berskala kecil dan menengah.

Kalaupun perbankan sudah trans paran dan bersedia menurunkan suku bunga kreditnya, persoalan tidak selesai sampai di sini.  Masalahnya, para pengusaha saat ini masih banyak yang belum bangkit dan ragu untuk ekspansi.

Demikian pula, konsumen masih wait and see untuk mengajukan pembiayaan. Alhasil, pengusaha tinggal meng gantungkan asa ekspansi bisnis pada kesuksesan program vaksinasi dan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Pendekatan law enforcement yang lebih tegas tampaknya sangat diperlukan untuk menciptakan trust sebagai prasyarat pemulihan.

Program vaksinasi massal, alihalih bertahap, tampaknya menjadi akselerator untuk menengahi debat antara ekonomi dan kesehatan. BI lewat burden sharing dan industri perbankan yang tengah kelebihan likuiditas bisa mengambil peran dalam pembiayaan guna menjamin ketersediaan vaksin.

Lemahnya permintaan kredit konsumen juga harus dipancing dengan berbagai stimulus kepada rumah tangga, terutama kelas menengah. Stimulus bisa mengungkit daya beli dan konsumsi sehingga menggairahkan kembali pengusaha untuk berproduksi yang ditempuh lewat pembiayaan kredit bank.

Pelonggaran pajak penjualan ba rang mewah (PPnBM) untuk kendaraan roda empat kelas 1500 cc bisa menjadi batu loncatan. Pemilihan relaksasi kepada kendaraan 1500 cc diberikan lantaran memiliki mata rantai subindustri pendukung yang besar. Hal serupa juga diterapkan pada kredit pemilikan rumah. Stance kebijakan BI yang akomodatif harus bisa memanfaatkan momentum ini sesuai koridor ke wenangannya.

Ketentuan LTV (loan to value), misalnya, tidak ta bu untuk direvisi. Lagi-lagi, apakah sektor perbankan bisa cepat antisipatif menyesuaikannya atau masih saja terjebak dalam terminology pass-through tadi?

Pada akhirnya, upaya menumbuhkan kredit perbankan demi pemulihan ekonomi nasional tidak bisa dilakukan secara parsial. Kebijakan yang dirilis otoritas moneter, otoritas finansial, dan otoritas fiskal toh hanya sebatas pada preconditioning.

Eksekutornya tetap saja perbankan sebagai lembaga intermediasi. Jika kolaborasi antara semua pemangku kepentingan, termasuk seluruh warga masyarakat, terjalin kuat, ekonomi akan cepat keluar dari zona negatif.

Persoalan kesehatan dan ekonomi tuntas bebarengan dan bahkan bukan mungkin pula, target pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 5% bakalan tercapai. Semoga.

*) Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Alumnus PPs UGM Yogyakarta

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN