Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Aloys Budi Purnomo Pr.

Aloys Budi Purnomo Pr.

Cabut dan Hentikan RUU HI Pancasila!

Jumat, 10 Juli 2020 | 21:02 WIB
Aloys Budi Purnomo *)

Di tengah upaya kita bersama menghadapi dan melawan pandemi Covid-19, para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) justru menggulirkan paradoks yang ironis. Betapa tidak?

Arus global, regional, nasional, dan lokal semua orang sedang fokus mengatasi virus yang misterius dan telah merenggut banyak jiwa, para wakil rakyat kita melepaskan “peluru” Rencana Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), seakan sedang menghadapi lawan yang lebih rawan dibandingkan virus corona! Padahal mestinya, para wakil rakyat yang terhormat bisa bersikap cermat dan tanggap darurat kemanusiaan yang sampai saat ini pun masih sangat berat, nyaris membuat kita semua sekarat!

Tidakkah para wakil rakyat yang terhormat peka bahwa kita semua sedang prihatin tentang perkembangan global pandemi yang secara nasional juga menjadi tantangan kita bersama? Tidakkah para pengusul RUU HIP itu terlecut rasa kemanusiaan yang adil dan beradab membaca, mendengar, dan menyaksikan begitu banyak masyarakat warga, para relawan, para dokter, perawat, para tokoh agama – apa pun agama dan kepercayaannya – yang sedang dan terus mempertaruhkan hidup mereka untuk merawat orang sakit dan mencegah mereka yang sehat agar tidak terinfeksi; bahkan di antara para dokter dan perawat telah mati sebagai “martir” demi menyelamatkan sesamanya?

“Sentire cum Patria”

Dalam ungkapan bahasa Latin dari tradisi Gereja Katolik terdapat ungkapan sentire cum Ecclesia (sehati seperasaan dengan Gereja). Mutatis mutandis, dengan kurang lebih cara yang serupa, kita bisa menggunakan istilah sentire cum patria, yakni sehati dan seperasaan dengan bangsa kita.

Bangsa kita, dalam komando Pemerintah bersama Presiden Joko “Jokowi” Widodo, kita semua sedang dan terus mengambil langkah-langkah dengan prioritas yang jelas untuk membela rakyat dari serangan pandemi Covid-19. Lah kok, para anggota DPR kita mengambil langkah sendiri sibuk ngurus RUU HIP! Sungguh tidak masuk akal sehat, minimal akal sehat saya sebagai yang masih waras dan selama ini terus bergiat merayakan Pancasila sebagai kisah kehidupan bukan sebagai haluan ideologi!

Bersama Pemerintah, mestinya, para anggota DPR RI bersehati seperasaan mencari cara terbaik untuk memerangi pandemi ini. Bukannya sibuk dengan urusannya sendiri. Keadaan pandemi ini serba darurat, dan kita harus bergandengan tangan bersama-sama menjadikannya sebagai fokus kita, kendati langkah-langkah untuk melawan pandemi ini bisa memberatkan mereka yang merasa wajib untuk mematuhinya bila diukur dengan egoisme pribadi.

Maka, semua harus bergandengan tangan untuk kebaikan bersama. Faktanya, secara keseluruhan, mayoritas masyarakat kita justru belajar menghayati sentire cum patria dengan sikap positif demi keselamatan kita bersama. Karenanya, menjadi aneh bila para wakil rakyat yang terhormat juga berjalan sendiri lepas dari relevansi, signifikansi, dan urgensi keprihatinan aktual di depan mata, lalu sibuk membahas RUU HIP.

Sementara pemerintah bersama masyarakat sibuk mengatasi krisis akibat pandemi, mestinya, DPR RI juga menunjukkan prioritas pengambilan keputusan yang sama dengan mengutamakan kemanusiaan nyata. Ini penting karena kita semua menyadari bahwa membela kemanusiaan dalam situasi saat ini tidak bisa dikesampingkan. Adalah paradoks, ironis, dan tragis jika yang diprioritaskan bukan kemanusiaan nyata, yang telah menyebabkan kematian banyak orang di hari-hari ini, termasuk saat kita memasuki era baru yang pasti akan berbeda dengan sebelum pandemi terjadi.

Sebagai rakyat, kita berhak mengingatkan para anggota legislatif untuk lebih bersikap arif. Cabut dan hentikan proses pembahasan RUU HIP! Itu tidak relevan dan tidak signifikan!

Pancasila Sudah Final

Mengapa pembahasan dan RUU HIP harus dicabut dan dihentikan? Pancasila itu sudah final sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)! Para wakil rakyat jangan menjadi kura-kura dalam perahu yang pura-pura tidak tahu sehingga sikap dan pola pikir mereka sebagai wakil rakyat yang seharusnya memikirkan kepentingan rakyat justru kian jauh panggang dari api, mengejar target mereka sendiri yang tidak menjadi kebutuhan rakyat. 

Sebagai dasar NKRI, Pancasila sudah final! Dari sejak semula dilahirkannya oleh Bung Karno, Pancasila itu dimaksudkan sebagai dasar NKRI, bukan sebagai haluan ideologi. Ibarat sebuah rumah tanpa fondasi yang kuat, pastilah sekejap hancur di saat badai melanda dan musnahlah! Itu lebih utama untuk dihayati secara maksimal dari pada menjadikan Pancasila sebagai haluan ideologi.

Pancasila sudah menjadi kekuatan hidup berbangsa bukan karena menjadi ideologi apalagi haluan ideologi melainkan karena filosofinya yang sangat kaya dan mendalam tentang kehidupan sejati Nusantara yang menjadi NKRI. Pancasila itu kisah kehidupan kita bersama yang final dalam sejarah kebangsaan kita. 

Dalam perspektif Pancasila sebagai kisah, semua yang hendak menghancurkan Pancasila atau melawannya atau menyalahgunakannya sebagai alat penggebuk lawan politik antikritik, sejarah sudah membuktikan, mereka semua tumbang! Mengapa? Karena mereka tak hanya berhadapan dengan Pancasila sebagai kisah masa lalu melainkan kisah masa depan bangsa ini.

Cabut, hentikan, dan batalkan! 

RUU HIP harus dicabut, dihentikan, dan dibatalkan! Jangan hanya ditunda. Atau, tegas harus dikatakan jangan menunda untuk mencabut dan membatalkannya! RUU HIP sama sekali tidak relevan apalagi signifikan bagi kemanusiaan yang adil dan beradab, bagi persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Usulan ini juga berlaku untuk Pemerintah, khususnya Presiden Jokowi. Dalam hal ini, Presiden Jokowi dan Pemerintah jangan mau tunduk pada DPR. Apalagi, keberadaan RUU HIP murni berasal dari DPR. Pemerintah melayani kepentingan rakyat bukan mengikuti wakil rakyat. Lagi pula, sikap DPR dalam kasus RUU HIP juga tidak merepresentasi kebutuhan rakyat yang saat ini nyaris sekarat akibat pandemi dan dampaknya yang berat. 

Mari kita ingat lagi pidato Bung Karno di hari kelahiran Pancasila. Bung Karno sudah bilang, “… kita mendirikan Negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia! – semua buat semua!” (H. Roeslan Abdulgani, 1960).

Bung Karno juga berkata, Pancasila itu dasar dan azas untuk berkarya bukan hanya bekerja demi keuntungan sesaat melainkan karya amal bersama-sama untuk generasi turun-temurun, kekal dan abadi.

Tanpa ada (R)UU HIP pun, kalau kita semua menghidupi nilai-nilai Pancasila secara konsekuen, maka, Pancasila akan tetap menopang kehidupan kita bersama. Justru tantangan kita bersama adalah, mari kita jadikan Pancasila sesuai keberadaannya sebagai dasar NKRI. Itu sudah cukup kuat menopang NKRI sebagai rumah bersama yang dirahmati Tuhan Yang Maha Esa untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, menjaga persatuan Indonesia, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Maka, kepada para wakil rakyat yang terhormat, tugas Anda sekarang adalah bermufakat walau tak harus bulat, yakni mencabut, menghentikan, dan membatalkan RUU HIP! Kalau ini segera terjadi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Anda semua sungguh hebat sebagai wakil rakyat! Bila tidak, jangan sakit hati kalau Anda justru digugat dan di hujat!

*) Pastor Kepala Campus Ministry Unika Soegijapranata Semarang.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN