Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sumbo Tinarbuko, Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta

Sumbo Tinarbuko, Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta

Ciptakan Rasa Berkeadilan Sosial

Sumbo Tinarbuko *), Sabtu, 25 Januari 2020 | 05:11 WIB

Beritasatu.com (8/1/2020) melansir pernyataan Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan orasi ilmiah setelah menerima gelar doktor honoris causa dari Universitas Soka Jepang untuk kajian bidang kemanusiaan. Dikatakan Megawati,

”Pancasila, khususnya sila kedua, bisa menjadi sebuah solusi atas fenomena post truth, di mana kebenaran ditutupi dan yang ada adalah rasionalitas semu.”

Bagi Megawati, fenomena post truth merupakan suatu kondisi hakikat kebenaran sengaja ditutupi hingga tidak relevan lagi. Dalam sosial politik, gejala ini ditandai dengan objektivitas dan rasionalitas semu. Emosi dan hasrat menjadi prioritas, meski bertolak belakang dengan fakta dan mengabaikan kebenaran.

Ketika hal ini dibiarkan saja, imbuh Megawati Soekarnoputri, dikhawatirkan manusia tidak mampu lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang baik dan mana yang jahat.

”Manusia seperti ini tidak akan ragu untuk melakukan tindak kekerasan atas nama kebenaran. Kebenaran yang bersandar pada keyakinan pribadi atau kelompoknya saja,’’ tegasnya.

Untuk mengatasi hal itu, Megawati mengajukan konsep pemikiran untuk kembali merangkul Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu sila Kemanusiaan yang Adil dan beradab. Mengapa harus sila kedua Pancasila? ”

Karena kemanusiaan yang adil dan beradab lahir dari rasionalitas yang menyatu dengan rasa empati, persaudaraan, dan pembebasan,” ujar Megawati sambil menambahkan, “Adil dan beradab akan membimbing kita sebagai manusia untuk melakukan fact checking, untuk selalu menuntut kebenaran yang dapat diverifikasi. Hal ini akan menghindarkan kita dari tindakan manipulatif.”

Nilai-Nilai Kemanusiaan

Pemikiran Megawati Soekarnoputri yang sangat humanis itu, layak didukung oleh siapa pun yang mendaku dirinya sebagai makhluk sosial. Artinya, ajakan Megawati untuk berkiblat sila kedua Pancasila di dalam mengisi hidup dan kehidupan ini menjadi sangat relevan. Mengapa demikian?

Karena sila kedua Pancasila memberikan apresiasi kepada rakyat dan pemerintah Indonesia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan.

Selain itu, sila kedua Pancasila tersebut menjamin rakyat dan pemerintah Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong sesuai tata kehidupan masyarakat Indonesia.

Sila kedua Pancasila menuntun kita untuk upaya saling hormat menghormati saat menjalankan kehidupan sosial di ruang publik. Sebuah upaya menjalankan interaksi sosial sesame umat manusia dengan mengedepankan unsur kemanusiaan yang adil dan beradab.

Makna konotasi sila kedua Pancasila: kemanusiaan yang adil dan beradab adil, dipahami sebagai upaya menyampaikan pesan sosial bahwa diksi adil tidak dimaknai secara egois berdasar pendapat dan kesenangan diri pribadi. Tetapi diksi adil harus dimaknai dan diselaraskan dengan tata nilai dan adat istiadat setiap wilayah berdasarkan kondisi lingkungan sosial dan budaya yang sudah ada.

Sayangnya, rasa keadilan sosial berkemanusiaan yang bermartabat dan beradab, seperti digariskan sila kedua Pancasila agaknya diinterpretasikan dalam perspektif yang berbeda oleh para pejabat publik, penegak hokum dan wakil rakyat.

Dalam konteks budaya visual, para pejabat publik, penegak hukum dan wakil rakyat ditengarai memberikan makna baru atas rasa keadilan yang tidak berkeadilan demi kepentingan pribadi dan kelompok kecilnya.

Mereka sengaja menciptakan kekerasan simbolik yang dihidupkan, dilestarikan dan dibuatkan berita acaranya agar memiliki kandungan hukum dengan asas legalitas formal. Ujung-ujungnya, rasa keadilan yang beradab seperti digariskan sila kedua dan kelima Pancasila tidak dijadikan prioritas utama.

Dampaknya, rakyat kecil yang jumlahnya ratusan juta jiwa ini mengalami kesulitan mendapatkan rasa keadilan yang hakiki. Mereka pun merasakan kelelahan sosial akibat rasa keadilan yang berkemanusiaan semakin menipis dalam genggaman kehidupan sehari-hari.

Tuna Semangat

Akibat turunannya, sebagian besar masyarakat mengalami tuna semangat manakala melihat suguhan opera sabun yang dipentaskan para pejabat publik, penegak hukum dan wakil rakyat. Sebuah pementasan sandiwara yang mengetengahkan cerita egoisme pribadi dan golongan dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat.

Hasilnya, skenario pertunjukan disusun dengan memainkan para penguasa negara yang dipercaya mengelola bangsa ini untuk memerankan konsep kekuasaan secara adigang, adigung, adiguna. Sebuah dogma yang mengharuskan mereka memiliki sifat menyombongkan diri akan kekuatan, kekuasaan dan kepandaian yang dimilikinya.

Dengan demikian, saat para pejabat publik, penegak hukum, dan wakil rakyat menjalankan tugas atas nama jabatannya, mereka harus mengedepankan sikap arogan. Sebuah sikap yang menganggap mereka paling baik dan selalu benar semacam itu, menjadi penting demi menjaga kewibawaannya sebagai pejabat publik, penegak hukum dan wakil rakyat.

Ketika sikap hidup adigang, adigung, adiguna para pejabat publik, penegak hukum dan wakil rakyat lebih ditonjolkan, maka tidak pernah ada jalan tengah untuk mengakhiri konflik egoisme prinsip yang tidak berprinsip. Akhirnya rakyat mengalami kebingungan sosial dan gegar budaya karena merasa tidak terjamin kesejahteraan hidupnya di negara Indonesia.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana bangsa dan negara ini akan dikelola dengan baik agar segera keluar dari keterpurukannya, jika pengelola Negara yang terdiri atas para pejabat publik, penegak hukum dan wakil rakyat tidak menunjukkan integritasnya secara positif dan proaktif sebagai pelayan masyarakat yang memiliki rasa berkeadilan sosial.

*) Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual ISI Yogyakarta

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA