Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Achmad Deni Daruri

Achmad Deni Daruri

Covid-19 dan Resesi Ekonomi

Kamis, 25 Februari 2021 | 23:41 WIB
Achmad Deni Daruri *)

Resesi dan perusahaan zombie adalah dua sisi yang berbeda dari mata uang yang sama. Zombie bukan hanya muncul di dalam film horor tetapi juga eksis di dalam sistem perbankan yang salah urus akibat resesi ekonomi.

Resesi ekonomi akibat Covid-19adalah hal yang sangat wajar karena perlambatan ekonomi. Semakin lama Covid-19 tidak da pat diberantas maka dampak negatif bagi perekonomian juga akan semakin tinggi. Namun de mikian, manusia dengan berjalannya waktu akan belajar dari pengalaman untuk mengurangi dampak negatif dari Covid-19.

Terbentuknya Dewan Pengawas Sovereign Wealth Fund harus mam pu menghindari investasi kepada perusahaan-perusahaan zombie ini. Untuk itu, para pengawas tersebut tidak boleh memiliki kon flik kepentingan dengan bisnis mereka selama ini. Mereka harus melepaskan semua jabatan tersebut untuk fokus kepada pengelolaan Sovereign Wealth Fund.

 Selain itu, para pengawas tersebut tidak boleh memiliki hubungan darah dengan para Menteri Kabinet yang ada saat ini dan/atau menjadieksekutif di perusahaan keluarga menteri tersebut.

Resesi perekonomian memang membawa dampak yang semakin berat bagi tugas pengawasan sektor keuangan, ketika S vereign Wealth Fund tidak dikelola secara profesional. Apalagi bank sentral Tiongkok terus menyedot likuiditas dari pasar hingga US$ 12 miliar di bulan Januari 2021.

Im plikasinya, harga saham di Tiongkok dan negara-negara satelit Negeri Tirai Bambu itu segera mengalami koreksi tajam. Bukan hanya itu, biaya modal di Tiongkok juga meningkat. Hal ini juga dirasakan di Indonesia, di mana harga saham terkoreksi tajam pada minggu terakhir bulan Januari 2021. Diperkirakan Bank Sentral Tiongkok masih akan terus menyedot likuiditas.

Resesi memperbesar risiko kebangkrutan dari perusahaan-perusahaan, yang berimplikasi kepada kredit macet. Penyebab utama kredit macet adalah suku bunga tinggi, pertumbuhan produk domestic bruto rendah, penilaian kredit yang buruk, inflasi, pengangguran dan penyaluran kredit yang tidak tepat untuk sektor pertanian. Pada gilirannya kredit macet juga berdampak negatif terhadap perekonomian dan lembaga keuangan.

Covid-19 memang tidak menyebabkan naiknya tingkat suku bunga. Namun, pertumbuhan produk domestik bruto rendah, penilaian kredit yang buruk, pengangguran dan penyaluran kredit yang tidak tepat untuk sektor pertanian adalah sumber krisis yang disebabkan oleh Covid-19. Peningkatan besar dalam volume kredit macet sebagai akibat dari krisis keuangan baru-baru ini dapat diprediksi, te tapi berlanjutnya kredit macet ini memprihatinkan.

Dengan menggunakan sampel 100 negara, sebuah penelitian membandingkan hasil ekonomi di tiga skenario berbeda setelah peningkatan kredit macet.

Mengurangi pinjaman memiliki efek angka menengah yang sangat positif, yang mana negara-negara yang mengalami masuknya kredit segar tumbuh paling cepat. Sebaliknya, membiarkan kredit macet tingkat tinggi tetap ada, dapat menghabiskan lebih dari dua poin persentase pertumbuhan ekonomi setiap tahun. Namun demikian, tidak semua resesi ekonomi memiliki dampak yang sama terhadap perkembang an kredit macet.

Meningkatnya kredit bermasalah (NPL) adalah ciri utama dari krisis keuangan. Ti dak terkecuali resesi global baru-baru ini. D Uni Eropa, volume NPL relative terhadap PDB me ningkat lebih dari dua kali lipat antara ta hun 2009 dan 2014. Pasar negara berkembang juga bergulat dengan kesulitan yang sama.

Di 26 negara, rasio kredit bermasalah terhadap total pinjaman (rasio NPL) secara ke seluruhan melebihi 10% pada ta hun 2015, menurut data Bank Dunia.

Meningkatnya utang yang buruk selama masa kesulitan ke uangan memang bermasalah, tapi bisa diprediksi. Yang membedakan situasi saat ini adalah masih kuatnya NPL (lihat pembahasan di IMF 2016).

Setelah krisis Asia tahun 1997-98, rata-rata rasio NPL menurun drastis sepanjang tahun 2000-an, namun setelah krisis 2008-09 rata-rata rasio NPL terus meningkat. Krisis Asia tahun 1997-98 membuktikan bahwa telah terjadi revolusi dalam sistem pengawasan perbankan ke arah sistem pengawasan yang lebih positif.

Namun sistem positif tersebut hanya bertahan selama sepuluh tahun. Sangat mungkin hal ini akibat pergantian gubernur bank sentral yang semakin mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengawasan perbankan. Itu secara rata-rata dunia.

Untuk itulah kondisi zombie lending sangat mungkin terjadi. Kekhawatirannya adalah bahwa NPL yang masih tinggi dapatmengunci sifat pemulihan yangsemakin lamban. Bagi peminjam, penundaan pembayaran kembali utang membuat perolehan kredit lebih sulit, yang sering menyebabkan putaran kedua gagal bayar dan kebangkrutan perusahaan.

Pemberi pinjaman juga terpengaruh. Bank yang memiliki stok NPL yang tinggi kemungkinan besar akan fokus pada konsolidasi internal dan meningkatkan kualitas aset daripada memberikan kreditbaru (Leon dan Tracey 2011). Rasio NPL yang tinggi membutuhkan provisi pinjaman yang lebih besar, yang mengurangi sumber daya modal yang tersedia untuk pinjaman, dan mengurangi profitabilitas bank.

Terdapat bukti bahwa andil NPL yang tinggi merupakan predictor signifikan dari kegagalan bank, dan mendistorsi struktur biaya dan efisiensi bank (Lu dan Whidbee 2013, Maggi dan Guida 2009, Cucinelli 2015). Contoh distorsi tersebut adalah kasus 'pinjaman zombi' oleh bank-bank Jepang untuk menyelamatkan perusahaan yang dilanda utang buruk, yang menyebabkan salah alokasi modal dan perlambatan pertumbuhan ekonomi selama awal 1990-an (Caballero et al. 2008).

Kesalahan Jepang semoga tidak dilakukan oleh pengawas per - bankan di Indonesia di era Covid-19 saat ini. Atraksi regulasi yang diciptakan oleh pengawas perbankan di Indonesia berpotensi mengulangi kesalahan di Jepang yang dampaknya akan berlangsung jangka panjang.

Inilah risiko dari langkah sok aksi yang merasa lebih pintar dari mekanisme pasar. Penyakit kredit macet yang bersifat temporer menjadi risiko kredit macet yang bersifat struktural. Risiko utamanya adalah alokasi kredit yang semakin tidak produktif dan dalam jangka panjang akan membuat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari yang seharusnya.

*) President Director Center for Banking Crisis

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN