Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Rahmia Hasniasari, Pengajar di Prasetiya Mulya
Business School, lulusan program akuntansi kelembagaan di London School of Economics and Political Science (LSE)

Rahmia Hasniasari, Pengajar di Prasetiya Mulya Business School, lulusan program akuntansi kelembagaan di London School of Economics and Political Science (LSE)

Covid-19 dan Urgensi Reinkarnasi Tata Kelola Sistem Keuangan

Selasa, 8 September 2020 | 11:03 WIB
Rahmia Hasniasari *)

Tahun ini mungkin tidak hanya akan dikenang sebagai masa pandemi tetapi juga tahun penataan kembali lembaga besar negara seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Beberapa pekan terakhir santer terdengar pembahasan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) serta rancangan Undang-undang yang mulai dibahas oleh badan legislasi DPR mengenai tata ulang tatanan kelembagaan dalam sistem keuangan nasional.

Beberapa poin yang didiskusikan mencakup pengalihan pengawasan industri perbankan dari OJK ke BI, perluasan tanggung jawab BI, dan pembentukan dewan moneter. Krisis selalu menjadi alasan yang kuat dalam usaha pemerintah menata ulang kelembagaannya. Krisis Asia pada 1998 yang melumpuhkan perekonomian Indonesia berimplikasi pada pendanaan lembaga internasional yang menuntut adanya financial institution re structuring.

Kejadian tersebut me reformasi BI menjadi lembaga yang independen pada 1999. Krisis global pada 2009 juga menelurkan ide perlunya lembaga yang mampu mengakomodasi globalisasi sistem keuangan, sehingga dibentuklah OJK agar BI dapat berfokus pada fungsi lainnya.

Kali ini, ancaman virus yang membahayakan, pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi, serta kebelumpastian vaksin lagi-lagi mendorong perubahan tata kelola sistem keuangan. Pemerintah dan bank sentral telah mencoba melakukan penyembuhan resesi lewat jalur fiscal dan moneter. Namun, efektivitas kebijakan yang ditempuh dianggap masih jauh dari kata efektif. Resesi 2020 berbeda dengan karakter krisis terdahulu, pandemi membuat masyarakat tidak akan mau menukar nyawa dengan pertumbuhan ekonomi.

Negara yang dianggap memiliki kebijakan yang efektif melawan Covid-19 seperti New Zealand, Jerman, Tiongkok, dan Singapura, memiliki kapasitas fiskal dan sistem perlindungan sosial yang memadai sehingga mampu mengambil opsi lockdown, sekaligus memberikan subsidi untuk konsumsi publik dan bantalan korporasi. Kekuatan itu yang belum dimiliki Indonesia dan menjelaskan mengapa kolaborasi antara kebijakan moneter dan fiskal saat ini belum berjalan dengan baik.

Dari sisi moneter, sampai dengan pertengahan Agustus, BI telah me ngalirkan quantitative easing tak kurang dari Rp 651,54 triliun melalui penurunan giro wajib minimum dan ekspansi moneter lainnya. Namun pelonggaran tersebut belum mampu berdampak signifikan pada perekonomian, karena likuiditas yang masih tertahan di perbankan.

Pertumbuhan kredit pada semester I-2020 tercatat 1,49% (year on year/yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 2,77% (yoy) atau pada Juni 2019 sebesar 9,92% (yoy). Kebijakan moneter memang butuh waktu.

Efektivitas kebijakan fiskal pun belum menggembirakan, realisasi anggaran penanggulangan Covid-19 hanya mencapai 21,8%.

Salah satu permasalahannya berasal dari kendala teknis, 32,5% dari total Rp 695,2 triliun pendanaan belum masuk ke daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Akhirnya, presiden dan legislatif mewacanakan untuk menata kembali tatanan keorganisasian di dalam sektor moneter dan keuangan melalui Perppu maupun RUU.

Langkah untuk mengatur kembali tata kelola dalam arsitektur lembaga keuangan nasional bisa jadi ide bagus.

Mengutip ekonom asal Inggris, Piroska Nagu-Mohasci, dalam artikelnya di Project Syndicate, pembuat kebijakan di negara berkembang perlu untuk mulai memerhatikan isu tata kelola --terutama terkait transparansi dan akuntabilitas. Namun, tentunya publik berharap negara tidak sedang berniat menyembuhkan demam dengan obat jantung.

Identifikasi terhadap titik krusial yang diperlukan dalam tata kelola perlu dilakukan.

Pertama, perilaku ekonomi masyarakat yang menahan konsumsi saat ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sektor yang paling terkontraksi akibat Covid-19 adalah transportasi dan pergudangan, perdagangan, dan jasa lainnya, masing-masing mencatatkan minus 30,84%, 7,57%, dan 6,35% pada kuartal II-2020. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi saat ini masyarakat memang tidak memiliki banyak kanal untuk membelanjakan uang yang dimiliki.

Sehingga pelonggaran likuiditas yang paling diperlukan adalah penguatan konsumsi bagi golongan yang menurun daya belinya, serta bantuan modal bagi perusahaan atau UMKM untuk menjalankan lagi bisnisnya yang sesungguhnya bukan berada di ranah moneter.

Kedua, lemahnya koordinasi antarlembaga sektor keuangan juga sering kali menjadi sumber dari kebijakan yang kurang efektif. Misalnya, ketika risiko perbankan muncul dalam kerentanan resesi ini, antarlembaga saling ‘melempar pandang’ ketika dimintai pendapat tentang siapa yang paling bertanggung jawab membuat daftar bank bermasalah. Pengembalian fungsi pengawasan perbankan ke BI bisa jadi efektif.

Selama ini BI telah melakukan langkah pelonggaran; namun transmisi yang terjadi belum sesuai harapan. Kembalinya fungsi pengawasan perbankan memungkinkan BI untuk memiliki keleluasaan memetakan pola yang menghambat kredit untuk tumbuh serta suku bunga riil yang tidak sejalan dengan BI-7 day Reverse Repo Rate.

Semangat kolaborasi antarlembaga merupakan kunci untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, dengan fokus pada pengawasan pasar modal dan teknologi finansial. OJK dapat menginisiasi strategi untuk menggandeng pelaku market place berbasis digital untuk memetakan pola konsumsi masyarakat sebagai proses penguatan basis data dalam proses penyampaian stimulus yang tengah digodog oleh pemerintah.

Pada intinya, pembenahan tata kelola yang dibutuhkan adalah ada pada tatanan mikro manajemen, seperti pada pembaruan perjanjian kerja sama terkait dengan keterbukaan data dan simplifikasi proses birokrasi.

Ketiga, sejauh ini format kelembagaan dalam koordinasi antara fiskal dan moneter sudah berjalan dengan adanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang ber anggotakan Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner LPS, dan Ketua Dewan Ko misioner OJK.

Keberadaan Dewan Moneter mungkin tidak akan banyak menggantikan fungsi ini, namun sumber daya yang tidak sedikit harus dialokasikan, baik dari segi pendanaan maupun waktu untuk menata ulang berbagai mekanisme kelembagaan. Sehingga, opsi ini tidak akan optimal untuk diambil dalam kondisi sekarang.

Hal lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah risiko sentiment objek kebijakan. Adanya kemungkinan bahwa aturan baru akan memungkinkan pemerintah mengikuti Rapat Dewan Gubernur BI dapat memberikan sinyal berkurangnya independensi bank sentral dalam proses pengambilan kebijakan.

Hal tersebut mengundang respons negatif dari pasar, dapat dilihat dari pengumuman Perppu/RUU mengenai isu ini direspons dengan depresiasi nilai tukar rupiah. Hal ini tidak hanya kritikal bagi ketidakpastian jangka pendek (nilai tukar dan sentiment investor), namun juga jangka panjang tentang bagaimana tata kelola dalam mengelola resesi.

Pemerintah dan otoritas keuangan lainnya dituntut berpikir cepat namun strategis. Membuat tatanan tata kelola baru yang signifikan (sebagaimana tertuang dalam diskusi Perppu/RUU) akan membutuhkan waktu setidaknya satu hingga dua tahun untuk memastikan berbagai prosedur dan infrastruktur pendukung.

Terlalu lama untuk menyelamatkan resesi ekonomi serta banyak nyawa terancam yang butuh dibantu sesegera mungkin. Kita tentu berharap bahwa bongkar-pasang tata kelola kelembagaan tidak menjadi sejarah yang berulang tiap krisis, rein karnasi tidak terjadi dalam hitungan dasawarsa.

*) Pengajar di Prasetiya Mulya Business School, lulusan program akuntansi kelembagaan di London School of Economics and Political Science (LSE)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN