Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Khudori, Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-sekarang), pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), penulis ”Ironi Negeri Beras” (Yogyakarta: Insist Press, 2008), dan peminat masalah sosialekonomi pertanian dan globalisasi.

Khudori, Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-sekarang), pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), penulis ”Ironi Negeri Beras” (Yogyakarta: Insist Press, 2008), dan peminat masalah sosialekonomi pertanian dan globalisasi.

Cukai, Rokok, dan Kemiskinan

Khudori, Rabu, 19 Juni 2019 | 23:43 WIB

Sumber-sumber penerimaan di APBN melambat pada triwulan I-2019. Salah satu yang tumbuh adalah penerimaan bea dan cukai. Pada triwulan I-2019, penerimaan bea dan cukai mencapai Rp 30,97 triliun atau tumbuh 73% (year on year). Dari jumlah itu, penerimaan cukai mencapai Rp 21,35 triliun (68,9%), yang sebagian besar disumbang dari cukai rokok.

Dari tahun ke tahun, sumbangan cukai rokok terus mengepul dan semakin besar. Cukai rokok jadi sumber penting penerimaan di APBN.

Selain kenaikan cukai, penerimaan cukai rokok disumbang oleh jumlah konsumen loyal. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 di 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota prevalensi perokok di atas usia 10 tahun menurun jadi 28,8% dari 29,3% pada tahun 2013. Namun, prevalensi 28,8% itu setara 77 juta kepala, jumlah yang sangat besar.

Yang memprihatinkan, jumlah perokok usia muda (10-18 tahun) justru meningkat: dari 7,2% (2013) menjadi 9,1% (2018). Sayangnya, Riskesdas 2018 tidak menyajikan data berapa konsumsi rokok penduduk per hari sehingga bisa diilustrasikan ironi yang terjadi.

Akan tetapi, kita bisa menggunakan hasil Riskesdas 2013 sebagai gambaran. Riskesdas 2013 menemukan: konsumsi rokok penduduk kelas menengah bawah dan terbawah ratarata mencapai 12 batang per hari atau sekitar 360 batang sebulan. Apabila harga sebatang rokok saat ini Rp 750, berarti uang yang dibelanjakan penduduk kelas menengah bawah dan terbawah untuk membeli rokok mencapai Rp 270 ribu sebulan. Ini jumlah yang amat besar.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS dalam beberapa tahun terakhir menangkap betapa tingginya pola pengeluaran rokok, baik filter maupun kretek, warga miskin. Pendapatan warga miskin tidak hanya tersedot untuk pengeluaran pangan seperti membeli beras, tetapi juga dibakar dalam bentuk asap rokok.

Kontribusi pengeluaran untuk konsumsi rokok cukup besar dalam perhitungan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah batas rupiah minimum yang harus dikeluarkan setiap orang dalam sebulan agar tidak terkategori miskin. Penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan lebih kecil dari garis kemiskinan akan masuk kategori miskin. Misalnya, September 2018, menurut BPS kontribusi rokok terhadap garis kemiskinan menduduki posisi kedua, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Rokok kalah dari beras. Empat komoditas yang memiliki sumbangan besar terhadap garis kemiskinan di perdesaan adalah beras (25,51%), rokok (10,06%), telur ayam ras (3,36%), dan gula pasir (2,84%).

Sedangkan di perkotaan: beras (19,541), rokok (10,39%), telur ayam ras (3,39%), dan daging ayam ras (3,80%). Pada September 2018, garis kemiskinan di perkotaan sebesar Rp 425.770, sedangkan di perdesaan Rp 392.154. Artinya, penduduk miskin di perkotaan membelanjakan Rp 44.237 untuk membeli rokok dalam sebulan, sedangkan di perdesaan Rp 39.450. Jumlah ini cukup besar untuk dialihkan buat biaya pendidikan, kesehatan atau pemenuhan kebutuhan gizi ketimbang dibakar menjadi asap.

Peningkatan prevalensi konsumsi rokok memberikan implikasi terhadap kondisi kesehatan dan ekonomi, baik makro maupun mikro. Pada skala mikro, pengeluaran rokok dan tembakau mengalahkan pengeluaran untuk kebutuhan dasar lain seperti daging, ikan, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan. Kurangnya alokasi pengeluaran untuk kebutuhan gizi jadi salah satu penyebab tingginya malnutrisi. Tiap tahun malnutrisi menyumbang sekitar 40% dari 11 juta kematian balita di negara-negara berkembang (WHO, 2017).

Potret kesehatan masyarakat terang benderang tergambar dari hasil Riskesdas 2018: stunting turun dari 37,2% (2013) menjadi 30,8% (2018). Status gizi buruk dan gizi kurang juga menurun, dari 19,6% (2013) menjadi 17,7% (2018).

Di sisi lain, perbaikan pendapatan memungkinkan warga mengonsumsi kalori dan lemak melebihi kebutuhan tubuh. Tak hanya kegemukan, bahkan mereka mengalami obesitas. Proporsi obesitas pada orang dewasa naik dari 14,8% (2013) menjadi 21,8% (2018).

Jadi, Indonesia mengidap masalah gizi ganda: kekurangan gizi di satu sisi, di sisi lain ada kelebihan gizi. Bagi warga miskin, merokok merupakan pemborosan. Selama ini guna memenuhi kebutuhan pangan mereka biasanya merealokasi keranjang pengeluaran.

Pertama, dana pendidikan dan kesehatan dipangkas, lalu dialihkan ke pangan. Ini terjadi karena 60-80% pengeluaran keluarga miskin tersedot untuk pangan. Atau, kedua, jumlah dan frekuensi makan dikurangi. Jenis pangan inferior (murah dengan kandungan energi-protein rendah) menjadi pilihan. Dampaknya, konsumsi energi dan protein menurun.

Bagi orang dewasa ini berpengaruh pada produktivitas kerja dan kesehatan. Buat ibu hamil/menyusui dan anak balita ini berdampak buruk pada perkembangan kecerdasan anak.

Dampaknya luas. Pemerintah masih harus bekerja lebih keras lagi untuk menyadarkan warga miskin dan anak-anak akan dampak buruk rokok bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan. Pelbagai peraturan pembatasan rokok perlu dibarengi langkah-langkah simultan. Counter kampanye dampak buruk merokok, terutama pada remaja, bisa dilakukan masif lewat kurikulum di sekolah dan iklan di media. Pendidikan dan pemahaman perlunya alokasi pengeluaran untuk kebutuhan dasar dan prioritas penting perlu diintensifkan di segala lini.

Pada saat yang sama, penegakan aturan yang sudah ada, seperti kawasan bebas rokok, tak bisa ditawar-tawar.

Terakhir, cukai rokok yang selangit hingga tak terjangkau daya beli perlu dicoba. Dengan langkah ini ada harapan rokok yang dibakar menciut.

Khudori, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan (2010-sekarang), penulis buku ”Ironi Negeri Beras” (Yogyakarta: Insist Press, 2008), dan peminat masalah sosialekonomi pertanian dan globalisasi

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN