Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Jasman (kiri) dan Rizal Mawardi (kanan), Dosen Perbanas Institute

Jasman (kiri) dan Rizal Mawardi (kanan), Dosen Perbanas Institute

Dampak Penerapan PSAK 71 bagi Perbankan

Jasman dan Rizal Mawardi, Kamis, 12 Desember 2019 | 19:07 WIB

Sejak tahun 2017 lalu ada rencana penerapan standar akuntansi baru oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni Standar Akuntansi Keuangan PSAK 71. Standar akuntansi yang baru ini mengadopsi International Financial Reporting Standards (IFRS) 9, instrumen kuangan yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Secara garis besar, DSAK memang telah mengeluarkan standar akuntansi keuangan terbaru ini sejak lama tetapi baru akan berlaku efektif tahun 2020.

Rizal Mawardi, Dosen Perbanas Institute
Jasman, Dosen Perbanas Institute

Tulisan ini khusus membahas dampak penerapan PSAK 71 terhadap Penyisihan Penghapusan Akvita Produktif (PPAP) yang berasal dari kredit yang diberikan perbankan. Salah satu faktor pemicu penundaan implementasi standar baru ini adalah karena penerapan PSAK 71 berdampak luas pada pelaporan kinerja perbankan. PSAK 71 akan mengubah perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). CKPN dibentuk terkait dengan aset keuangan yang dimiliki oleh bank. Salah satu aset keuangan tersebut adalah kredit yang diberikan (loan). Terhadap kredit yang diberikan, bank harus membentuk provisi kerugian kredit yang dikenal juga dengan istilah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) atau allowance for loan loss provision. PPAP merupakan salah satu akrual terbesar dalam laporan keuangan bank.

Dengan PSAK 71, bank wajib membuat Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya menggunakan PSAK 50, 55 dan 60 yang efektif diberlakukan sejak 1 Januari 2015. Hal ini karena PSAK 71 mewajibkan bank menggunakan pendekatan kerugian kredit ekspektasian (expected loss) dalam menentukan PPAP atau cadangan kerugian kredit yang dibentuk dari beban provisi kerugian kredit. Sedangkan PSAK lama, yaitu PSAK 50, 55, dan 60, menggunakan pendekatan incurred loss.

Pendekatan incurred loss mengakui pencadangan kerugian kredit atau penurunan nilai pada saat peristiwa yang mengakibatkan risiko gagal bayar terjadi. Sementara itu, pendekatan expected loss mewajibkan bank melakukan pengakuan segera terhadap dampak perubahan kerugian kredit ekspektasian setelah pengakuan awal aset keuangan berdasarkan forward looking, termasuk prediksi ekonomi makro. Pendekatan ini dianggap dapat meningkatkan jumlah kredit bermasalah (non performing loan) dan memperbesar beban kerugian kredit, yang kemudian berimplikasi pada penurunan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR).

Rizal Mawardi, Dosen Perbanas Institute
Rizal Mawardi, Dosen Perbanas Institute

Namun demikian, keunggulan dari pendekatan expected loss yang diberlakukan oleh PSAK 71 adalah menghindari bank dari pengalokasian provisi kerugian kredit yang bersifat prosiklikal (procyclicality). Prosiklikal terjadi ketika bank meningkatkan provisi kerugian kredit selama ekonomi turun dan menguranginya pada waktu ekonomi membaik. Pada saat ekonomi membaik, proporsi yang besar dari portofolio kredit dapat ditagih dengan lancar dan bank mengurangi provisi kerugian kredit. Sebaliknya, pada saat ekonomi memburuk yang diikuti dengan meningkatnya non-performing loan, bank terbebani dengan besarnya jumlah provisi kerugian kredit sehingga berdampak pada turunnya kinerja keuangan bank dan dapat juga menurunkan rasio kecukupan modal. Sebagai implikasinya, bank menurunkan penyaluran kredit yang diberikan.

Oleh karena itu, dengan pendekatan expected loss, prosiklikal tersebut dapat dikurangi atau dihindari. Karena pengukuran dan pengalokasian provisi kerugian kredit telah diantisipasi sebelumnya berdasarkan pada informasi forward looking, yaitu antara lain prediksi terhadap ekonomi makro tahun yang akan datang.

Di kawasan regional, PSAK 71 (IFRS 9) ini telah berlaku efektif diterapkan sejak 1 Januari 2018. Indonesia, termasuk Thailand, menunda penerapan IFRS 9 hingga efektif diberlakukan per 1 Januari 2020. Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas) telah melakukan persiapan untuk penerapan PSAK 71 ini dengan beberapa kali mengadakan pembahasan bersama anggota Perbanas dan IAI, termasuk juga dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak untuk membahas dampak perpajakannya.

Jasman dan Rizal Mawardi, Perbanas Institute

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN