Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Tri Winarno

Tri Winarno

Dedolarisasi dan Yuanisasi

Tri Winarno, Rabu, 25 September 2019 | 11:20 WIB

Saat ini, akses ke jaringan global adalah sumber kekuatan yang sangat penting. Akan tetapi, ketergantungan yang besar terhadap jaringan global juga berakibat pada kerentanan. Sumber kekuatan tersebut mengalir dari pusat kekuasaan, yang merupakan terminal utama yang menghubungkan berbagai jaringan di sekitarnya.

Ancaman berupa penolakan akses ke dalam jaringan tersebut merupakan sanksi berat bagi setiap negara yang tidak disukai oleh pusat kekuasaan. Tetapi kalau kekuatan yang diamanatkan kepada pusat kekuasaan disalahgunakan –di mana kebergantungan yang tidak seimbang dijadikan sebagai senjata untuk mencapai tujuan-- maka peserta yang tadinya masuk dalam jaringan tersebut akan menciptakan jaringan alternatif sendiri yang akhirnya akan menggerogoti jaringan yang sudah ada.

Itulah risiko yang sedang dihadapi Amerika Serikat (AS) sebagai pusat kekuasaan dalam jaringan global. Saat ini, AS memegang mata uang yang dijadikan cadangan devisa utama oleh berbagai Negara dan mengendalikan sistem jaringan keuangan global. Namun, AS menggunakan posisinya tersebut untuk menekan negara-negara yang dianggap tidak sesuai dengan politik luar negeri AS. Karena itu dapat dipastikan, akibat dari kesewenangwenangan tersebut, AS akan semakin kehilangan kontrolnya terhadap jaringan keuangan global, terutama dalam jangka panjang.

Contoh terkini adalah krisis yang menerpa Iran, yang dimulai sejak Mei 2018, ketika AS secara sepihak membatalkan perjanjian nuklir tahun 2015, yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Kondisi Iran semakin memburuk karena AS mengancam akan mengenakan sanksi pada negara-negara yang telah menandatangani perjanjian tersebut, yaitu Inggris, Perancis, Rusia, Tiongkok, Jerman, dan Uni Eropa, jika tetap melakukan transaksi bisnis dengan Iran.

Secara teori, seharusnya negara- negara yang menandatangani JCPOA dapat melanjutkan hubungan bisnis dengan Iran. Namun, AS telah menjatuhkan sanksi sekunder kepada siapa saja yang melakukan bisnis dengan Iran, yakni dengan menggunakan perangkat Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), yang berpusat di Belgia.

Dalam tekanan AS, SWIFT telah mengeluarkan bank-bank Iran dari sistem pembayaran global yang menjadi wewenangnya. Alhasil, kebijakan itu secara efektif membuat Iran terkucilkan dari sistem keuangan global. Sehingga Iran tidak dapat melakukan transaksi bisnis, bahkan dengan negaranegara yang tidak kena sanksi dari AS.

Seperti banyak perusahaan dari Eropa, SWIFT merupakan institusi legal dan memiliki pusat data di AS. Kalau SWIFT berani menolak aturan AS, maka dia akan menghadapi sanksi yang signifikan, yakni kehilangan visa bagi pegawainya atau bahkan ditolak aksesnya ke dolar AS.

Perancis, Jerman dan Inggris telah mengumumkan rencana menciptakan institusi baru untuk mengatasi masalah pembayaran transaksi bisnis dengan Iran, yang dikenal sebagai INSTEX. Dengan sistem ini maka masih terjadi aliran barang antara Uni Eropa dan Iran, kemudian pembayarannya dibukukan secara netto di perbankan Eropa. Pada dasarnya sistem ini digunakan terbatas untuk kepentingan kemanusiaan, yang mulanya dalam skema ini AS menjadi bagian di dalamnya. Tetapi terkait dengan Iran, AS juga telah membekukan kepesertaannya dalam INSTEX.

Terlepas dari keberhasilannya menekuk Iran, pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah memperkuat insentif negara-negara lain untuk terlepas dari sistem keuangan yang berbasis di AS.

Misalnya, di dalam menyikapi terhadap sanksi terkait dengan intervensinya di Ukraina tahun 2014, Rusia telah mengurangi kerentanan eksternalnya. Rusia sekarang adalah satu-satunya dari emerging market yang mengalami surplus fiskal dan surplus neraca transaksi berjalan, utang pemerintahnya rendah, dan cadangan devisa yang ample. Rusia tidak lagi khawatir kehilangan akses terhadap pasar dana global.

Rusia juga telah meningkatkan aliansi geopolitis dan ekonomi dengan Tiongkok. Kedua Negara barusan mengumumkan sistem pembayaran antarnegara yang baru untuk penyelesaian transaksi bisnis dengan menggunakan yuan dan rubel, yang awal transaksinya direncanakan tahun ini. Iran dan Turki juga berminat untuk bergabung dengan Tiongkok dan Rusia.

Sementara itu, India dan Jepang telah mempunyai sistem pembayaran domestik yang independen. Rusia telah meluncurkan alat pembayaran yang bertujuan menghindari ketergantungannya terhadap jaringan pembayaran kartu kredit yang berpusat di AS. Sedan gkan di Tiongkok, aplikasi pembayaran digital yang berbasis handphone seperti Alibaba’s Alipay dan Tencent’s WeChat Pay telah berfungsi sebagai alat pembayaran yang menyerupai kartu kredit hanya dengan menggunakan telepon genggam.

Tidak mau ketinggalan, Facebook telah mengumumkan lahirnya mata uang crypto (cryptocurrency) baru bernama Libra, yang akan beredar luas terutama di luar AS dibanding di negeri Paman Sam itu.

Langkah dari pesaing-pesaing AS tersebut telah diprediksikan berbagai pihak. Bahkan Uni Eropa juga sedang mencari alternatif. Sejumlah negara di Eropa mempertahankan hubungannya dengan Rusia, dan sebagiannya telah menandatangi kesepakatan berpartisipasi dalam “one Belt and one Road Initiative” dengan Tiongkok. Karena itu, terhubung dengan sistem pembayaran dengan Rusia-Tiongkok dapat menjadi alternatif untuk terhindar dari potensi sanksi dari AS terhadap proyek-proyek yang penting bagi kepentingan Eropa, seperti proyek pipa gas Nord Stream 2 antara Rusia dan Jerman.

Di samping itu, Uni Eropa telah semakin tegas menyatakan bahwa  kedaulatan ekonominya adalah penting bagi eksistensinya, dan telah mengundang negara-negara lain dalam JCPOA untuk bergabung dengan INSTEX. Stance kebijakan petinggi Uni Eropa telah jelas, yaitu memperluas basis pemakaian euro sebagai alat pembayaran internasional.

Baru-baru ini Komisi Uni Eropa membeberkan rencana yang tertuang dalam proposal dengan tujuan memperluas pemakaian euro bagi non residen Uni Eropa yang di antaranya meliputi perdagangan energi, makanan dan sektor dirgantara.

Niat Eropa untuk mengurangi ketergantungannya pada sistem keuangan AS akan menjadi penyebab integrasi fiskal dan moneter Uni Eropa yang selama ini masih jalan di tempat, akan dapat direalisasikan pada awal 2020, ketika pemimpin Uni Eropa yang baru telah disumpah dan Brexit telah tuntas.

Sebagaimana dinyatakan oleh Barry Eichengreen, profesor dari University of California, Berkeley, ”a rebalancing of power within the global financial system can come either from historical cataclysms, such as world wars, or from institutional changes”.

Misalnya, terbentuknya bank sentral AS, The Federal Reserve sebagai jangkar sistem keuangan global adalah akibat adanya pergeseran pusat keuangan global dari Inggris ke Amerika Serikat karena redupnya kekuatan ekonomi Inggris pada waktu itu, dan semakin moncernya ekonomi AS. Perubahan konstelasi kekuatan dalam sitem keuangan global kali ini berasal dari perubahan institusional karena terjadi perubahan dan pergeseran kekuatan ekonomi dari AS ke Tiongkok.

Bayangkan beberapa decade yang lampau perekonomian Tiongkok kurang dari 5% dari seluruh perekonomian global, tetapi sekarang mendekati 12%. Jika dihitung menggunakan metode paritas daya beli, produk domestik bruto (PDB) Tiongkok sudah berada di puncak piramida perekonomian global. Dalam nominal dolar AS, diperkirakan PDB Tiongkok tahun 2030 akan berada pada puncak piramida tersebut.

Kali ini pemain utama sistem keuangan global telah menyalahgunakan amanatnya dengan cara memaksa negara lain termasuk sekutunya sendiri untuk mengembangkan jaringan sistem keuangan global alternatif. Padahal dalam dunia yang terintegrasi, kekuatan tekanan ekonomi terhadap Negara lain tergantung dari kekuatan jaringan tersebut. Jaringan keuangan global merupakan sumber daya yang tak ternilai bagi pemain utamanya, seperti AS.

Tatkala jaringan keuangan global yang dikemudikan AS tersebut menyusut, maka berarti AS beser ta mata uangnya, yaitu dolar akan semakin loyo, dan berarti dunia sekarang sedang menyaksikan proses ‘peloyoan dolar’, atau istilah kerennya sedang terjadi proses “dedolarisasi global”.

Oleh karena sistem jaringan keuangan global bukan sumber daya alam, maka eksistensinya harus dibangun dan dirawat secara ber tanggung jawab. Seharusnya pemerintahan Donald Trump tidak memberlakukan sistem jaringan keuangan global seperti sesuatu yang begitu saja turun dari langit dan gratis atau taken for granted.

Dengan memperhatikan perkembangan sistem jaringan keuangan global, kalau tidak ada perubahan arah kebijakan AS terhadap pranata jaringan keuangan global, maka sekali lagi kita segera menyaksikan proses sandyakalaning dolar atau dedolarisasi, dan tentu akan beralih ke yuanisasi.

Proses pergeseran dari dolar ke yuan akan lebih cepat kalau Tiongkok mampu bertahan dalam perang dagang melawan AS, dan inisiatif OBOR berhasil diimplementasikan. Yang paling penting, Tiongkok harus mempercepat liberalisasi aliran modal internasionalnya. Dengan demikian, pasar keuangan Tiongkok akan semakin ramai dan kuat, sehingga saat itulah yuan akan benar-benar menjadi pengganti dolar. Ingat, sekarang sedang terjadi proses “petroyuanisasi” yang akan mempercepat proses yuanisasi global. Wallahualam.

Tri Winarno, Pengamat kebijakan ekonomi

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA