Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Defisit APBN dan Belanja Berkualitas

Rabu, 11 April 2018 | 08:44 WIB
Oleh Joko Tri Haryanto

Berdasarkan dokumen APBN 2018, tema kebijakan fiscal yang dipilih oleh pemerintah di periode terakhir RPJM saat ini adalah “Memantapkan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan”. Sesuai tema tersebut, pemerintah kemudian akan memfokuskan beberapa kebijakan terkait dengan pengelolaan APBN sebagai dasar utama mekanisme penganggaran publik di Indonesia.  

 

Seberapa fokus kebijakan tersebut di antaranya dari sisi pendapatan negara di mana pemerintah berusaha melakukan optimalisasi pendapatan melalui penetapan target penerimaan perpajakan yang realistis berdasarkan basis data terkini. Artinya, penetapan target penerimaan perpajakan akan didasarkan atas realisasi penerimaan perpajakan tahun sebelumnya.

 

Reformasi penetapan target perpajakan yang mendasarkan kepada basis data terkini tersebut diselaraskan dengan upaya pemerintah untuk menjadikan pajak sebagai alat utama pemerintah di dalam menjalankan mekanisme distribusi pendapatan antargolongan masyarakat dan antarwilayah sekaligus stimulus dalam memacu dunia usaha agar lebih kompetitif.

 

Sementara itu, dari aspek belanja negara, pemerintah telah menyepakati untuk terus melanjutkan penguatan kualitas belanja negara (quality spending) dan tetap konsisten melakukan efisiensi belanja non-prioritas tanpa mengurangi pencapaian sasaran output yang telah direncanakan. Dalam periode sebelumnya, komitmen ini sudah dimulai sejak penghapusan subsidi premium dalam APBN, penyesuaian target penerima subsidi listrik serta penyalarasan skema Program Keluarga Harapan (PKH) dengan program Beras Sejahtera (Rastra) melalui penggunaan teknologi dan informasi.

 

Belanja negara juga akan terus diarahkan terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan konektivitas antardaerah sekaligus program perlindungan sosial untuk pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan di seluruh pelosok Tanah Air. Perlu disadari bahwa permasalahan ketimpangan antarwilayah mau tak mau masih menjadi kendala yang menghantui Republik ini.

 

Jawa dan Sumatera tercatat masih menjadi penyumbang produk domestik bruto (PDB) nasional terbesar di Indonesia, sementara di saat bersamaan Jawa dan Sumatera juga menghadapi permasalahan pengangguran dan tingkat kemiskinan yang relative membesar.

 

Terkait efisiensi pembiayaan anggaran, pemerintah juga menyatakan komitmennya untuk terus mengupayakan pembiayaan defisit APBN dengan tetap memperhatikan rasio utang yang terkendali, pengembangan creative financing, serta alokasi untuk Sovereign Wealth Fund (dana abadi) untuk pendidikan sebagai simpanan jangka panjang untuk generasi yang akan datang.

 

Pendalaman skema pembiayaan APBN juga akan terus diupayakan demi menciptakan kesinambungan pembiayaan APBN lintas generasi.

 

Defisit Berkualitas

Di dalam APBN 2018, pemerintah telah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp 1.894,7 triliun, lebih besar dibandingkan target pendapatan negara di tahun 2017 sebesar Rp 1.736,1 triliun. Dari besaran tersebut, penerimaan perpajakan menyumbang sekitar Rp 1.618,1 triliun, sementara PNBP sebesar Rp 275,4 triliun dan penerimaan hibah mencapai Rp 1,2 triliun.

 

Melihat perbandingan tahun 2017, keseluruhan komponen pendapatan negara kecuali hibah, mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kondisi ini memang didukung oleh perkiraan membaiknya permintaan domestik dengan konsumsi rumah tangga tumbuh 4,9% sementara investasi hingga kuartal ketiga tumbuh membaik 5,8%.

 

Kenaikan target pendapatan tersebut kemudian disalurkan demi mendukung komitmen pemerintah untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang mulai bergerak di beberapa sektor, melalui kenaikan belanja negara. Di APBN 2018, pemerintah akan menggelontorkan belanja Negara sebesar Rp 2.220,7 triliun atau naik dibandingkan periode yang sama di tahun 2017 sebesar Rp 2.098,9 triliun.

 

Di dalam komponen belanja negara, ditetapkan target belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.454,5 triliun, lebih tinggi dibandingkan alokasi tahun 2017 sebesar Rp 1.343,1 triliun.

 

Sementara itu, belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa mencapai Rp 766,2 triliun, relatif naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 755,9 triliun. Masih melanjutkan tren sebelumnya di mana alokasi belanja transfer ke daerah dan dana desa sudah melebih alokasi belanja K/L yang hanya Rp 847,4 triliun dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 769,2 triliun dan belanja non-K/L mencapai Rp 607,1 triliun.

 

Dengan struktur pendapatan negara dan belanja negara tersebut, maka defisit anggaran yang muncul diperkirakan mencapai Rp 325,9 triliun atau sekitar 2,19% PDB. Defisit anggaran di tahun 2017 sendiri mencapai Rp 362,9 triliun atau 2,67% PDB. Defisit keseimbangan primer di 2018 juga diperkirakan mengalami penurunan menjadi Rp 87,3 triliun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 144,3 triliun.

 

Dengan tetap menjaga semangat mempertahankan momentum pertumbuhan di satu sisi, sementara di sisi lainnya ekspansi belanja tetap memperhatikan regulasi terkait defisit dan sumber-sumber pembiayaannya, jelas menggambarkan keseriusan pemerintah dalam mengupayakan APBN menjadi semakin inklusif dan kredibel.

 

Menurunnya defisit keseimbangan primer juga patut diapreasiasi mengingat beberapa pihak belakangan ini mempermasalahkan persoalan defisit keseimbangan primer ini. Sebagai informasi, by definition yang dimaksud dengan keseimbangan primer adalah sebuah angka yang menggambarkan realisasi pendapatan dikurangi realisasi belanja negara dikurangi pembayaran kewajiban utang.

 

Beberapa pengamat kemudian meyakini bahwa defisit keseimbangan primer inilah sebetulnya menjadi terbaik dalam mengukur aspek keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability), karena sudah mengeluarkan aspek kewajiban pembayaran utang. Pengamat juga meyakini bahwa negara yang memiliki keseimbangan primer stabil atau bahkan surplus, dianggap memiliki fiscal space yang kuat dalam membayar kewajiban beban utang ke depannya.

 

Sebaliknya semakin besar defisit keseimbangan primer, akan memperlebar potensi penarikan utang secara signifikan. Karenanya, mereka berpendapat bahwa keseimbangan primer ini diupayakan untuk surplus meskipun sebagian ahli lainnya juga berpendapat bahwa defisit keseimbangan primer bukanlah hal yang tabu asalkan penambahan defisit tersebut betul-betul dialokasikan untuk pembangunan yang memberikan dampak ganda besar dan berdampak investasi di masa mendatang.

 

Tren kenaikan defisit keseimbangan primer pada periode pemerintahan sebelumnya lebih banyak didominasi oleh beban subsidi BBM yang terus mengikat APBN. Karenanya beberapa langkah efisiensi dan efektivitas belanja negara yang sudah dimulai, dapat menjadi barometer utama dalam mendukung perbaikan kualitas dari defisit anggaran sekaligus defisit keseimbangan primer yang muncul.

 

Perbaikan lainnya juga dilakukan oleh pemerintah melalui percepatan realisasi belanja negara. Sudah menjadi permasalahan klasik bahwa setiap tahunnya, penyerapan belanja negara masih terkendala oleh beberapa faktor teknis dan non-teknis internal pemerintah. Akibatnya muncul pola penyerapan belanja negara yang hampir selalu besar di periode akhir tahun anggaran.

 

Adanya pola yang berkelanjutan dari realisasi APBN di akhir tahun anggaran tersebut mau tak mau kemudian memaksa pemerintah untuk mempercepat proses penerbitan Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) sebagai dokumen utama realisasi anggaran. Dan realisasi percepatan penerbitan DIPA sejak dua tahun terakhir ternyata membawa efek positif bagi perilaku penganggaran di tubuh pemerintah.

 

Sebagai contoh realisasi belanja negara dalam APBN 2018, hingga periode 31 Januari 2018 sudah mencapai Rp 138,4 triliun atau sekitar 6,2% dari target APBN 2018 yang mencapai Rp 2.220,7 triliun. Pencapaian realisasi tersebut tumbuh hingga 3,9% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2017 yang mencapai Rp 133,3 triliun dari alokasi dalam APBN 2017 sebesar Rp 2.080,5 triliun.

 

Realisasi belanja modal pun relatif membaik jika dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Tercatat hingga medio 31 Januari 2018, realisasi belanja modal dalam APBN sudah mencapai Rp 1 triliun atau 0,5% dari target Rp 203,9 triliun dalam APBN 2018. Sementara di periode 2017, realisasinya baru mencapai Rp 600 miliar dari target Rp 194,3 triliun dalam APBN 2017.

 

Hal yang sama juga terjadi untuk realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diharapkan dapat menjadi stimulus pembangunan di daerah dan desa. Per 31 Januari 2018, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dari pemerintah ke kas kabupaten sudah mencapai Rp 74,5 triliun atau 9,7% dari total Rp 766,2 triliun dalam APBN 2018.

 

Beberapa komponen belanja pemerintah lainnya seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, pembayaran kewajiban utang serta bantuan sosial juga terus diperbaiki percepatan realisasinya. Belanja pegawai pemerintah sudah mencapai realisasi 8,8%, belanja barang dan jasa mencapai realisasi 0,6%, pembayaran kewajiban utang mencapai 9,7%, sementara belanja bantuan sosial mencapai 6,6% semuanya dari total belanja pemerintah pusat dalam APBN 2018.

 

Berbagai hal positif yang sudah dijalankan oleh pemerintah selayaknya wajib untuk terus didorong dengan kebijakan-kebijakan lainnya yang senantiasa mengutamakan aspek terciptanya efisiensi dan efektivitas penganggaran publik. Penghematan belanja yang didengung- dengungkan berulang kali, layak untuk diteruskan bahkan ditingkatkan dalam skala yang lebih luas.

 

Begitupula penurunan belanjabelanja non produktif lainnya. Jika sudah terealisasi, penulis yakin keseluruhan kebijakan tersebut akan bermuara kepada terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera di tahun 2030.

 

Joko Tri Haryanto, Pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI (Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN