Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Achmad Nur Hidayat

Achmad Nur Hidayat

Demokrasi dan Vaksinasi Covid-19

Rabu, 13 Januari 2021 | 23:33 WIB
Achmad Nur Hidayat *)

Dunia bergembira karena awal tahun 2021 sejumlah vaksin Covid-19 sudah beredar luas, namun sayangnya imunitas global masih jauh dari terwujud. Kasus Covid-19 makin bertambah dan belum menunjukkan tanda mereda seiring ditemukannya varian baru Covid-19. Penambahan kasus baru dunia harian 5 Januari 2021 sebanyak 542.399, meningkat dibandingkan 1 Des 2020 sebanyak 453.170 kasus baru.

Bagaimana ekonomi politik dari vaksin Covid- 19, terutama empat vaksin yang kini sudah tersebar di dunia, yaitu Pfizer-Biontech, Oxford-Astrazeneca, Sputnik V, dan Sinopharm-Sinovac? Apakah masyarakat dunia menerima keempatnya dengan antusias atau skeptis?

Kampanye vaksinasi massal sedang diluncurkan di seluruh dunia karena pemerintahan di dunia mencari cara untuk menahan penyebaran Covid-19. Pfizer-Biontech (AS), Oxford- Astrazeneca (UK), Sputnik V (Rusia), dan Sinopharm-Sinovac (Tiongkok) adalah salah satu vaksin resmi yang didistribusikan di beberapa negara.

Namun Rusia, India, dan Tiongkok telah dikritik karena terbu ruburu proses persetujuan vaksin mereka, dan beberapa orang tetap skeptis untuk divak sinasi.

Secara kesehatan, perusahaan yang memiliki vaksin tersebut berupaya serius mendapatkan pa sar vaksin di negara-negara padat penduduk, namun upaya tersebut tidak dibarengi dengan alasan saintis dan ilmiah yang memadai.

Seiring dengan negara-negara yang lebih kaya memperluas upa ya imunisasi mereka, banyak negara berkembang yang ber juang dengan pandemi yang masih menunggu antrean vaksin dari negara kaya.

Distribusi Vaksin Jauh Lebih Sulit

Melakukan penyebaran vaksin Covid-19 ke miliaran orang di daerah terpencil dunia adalah hal yang sulit. Apalagi bila penyimpanan vaksin tersebut perlu ruang dingin -2 Celcius yang tidak tersedia di daerah terpencil. Upaya distribusi tersebut perlu melalui banyak sungai, banyak hutan, pegunungan, dan hanya ada sedikit jalan beraspal.

Oleh karena itu, distribusi vaksin di Negara berkembang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Dengan tingkat penyebaran Co vid-19 yang semakin tinggi, di prediksi banyak negara berkembang tidak mampu mengamankan kebutuhan vaksinnya sendiri.

Sehingga negara tersebut membutuhkan bantuan global, yang bila diabaikan, negara tersebut akan menjadi negara darurat kesehatan. Negara-negara kaya perlu menjadi yang terdepan untuk memberikan bantuan tersebut, namun sayangnya gejolak politik di negara- negara kaya seperti Amerika Serikat (AS) sulit diharapkan.

Konflik pemilu Donald Trump versus Joe Biden menjadi alasan kenapa AS tidak dapat banyak diharapkan memberikan bantuan dunia, setidaknya sampai 20 Januari 2021 saat inagurasi Presiden AS yang baru. Ini adalah alert warning global.

Dunia kita membutuhkan kolaborasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Vaksinasi negara-negara kaya sedang berlangsung dengan baik di antaranya adalah Vaksin Sputnik V.

Vaksin Sputnik V

Vaksin Sputnik V Rusia sedang berjalan di seluruh dunia. Rusia adalah negara pertama yang memberikan persetujuan untuk vaksin manusia. Januari 2021 ini sudah dekat dengan memberikan lampu hijau kepada hewan piaraan yang rentan tertular virus dari manusia. Namun penanganan negara atas upaya ini telah banyak dikritik.

Vaksin coronavirus-nya, Sputnik V, menerima persetujuan peraturan pada bulan Agustus, yang hanya diuji pada beberapa lusin orang. Pada bulan Desember 2020, Rusia meluncurkan kampanye vaksinasi massal sebelum uji coba penuh selesai.

Para pejabat Rusia menyakini bahwa rakyat setuju vaksin yang cepat. Mereka mengatakan, semakin banyak orang mendapatkan vaksinasi, semakin baik untuk kesehatan neagra. Tapi itu bukan pandangan popular di kalangan orang Rusia. Jajak pendapat terbaru telah menemukan bahwa lebih dari separuh negara (56%) tidak berencana untuk mendapatkan vaksin, setidaknya tidak sampai ada informasi lebih lanjut.

Kini Sputnik V digunakan juga di Argentina sebagai negara ketiga yang menyetujui penggunaannya, setelah Rusia dan Belarus. Pemerintah bersangkutan ingin mendapatkan semacam control atas pandemi, dan ternyata Sputnik V jauh lebih murah daripada vaksin yang dibuat oleh Barat.

Vaksin Pfizer

Distribusi vaksin Pfi zer-Biontech telah menghasilkan antrean panjang di seluruh dunia. Inggris adalah negara pertama yang menyetujui vaksin Pfi zer- Biontech untuk penggunaan darurat. Kanada, AS, dan Uni Eropa dengan cepat mengikutinya.

Di seluruh dunia, distribusi vaksin Pfizer menghasilkan antrean panjang, seolah publik dunia optimistis penuh terhadap vaksin tersebut. Namun, masih juga banyak publik skeptis. Mereka tidak bersedia menyuntikkan diri dengan sesuatu yang ia tidak tahu di mana itu dibuat, apa yang ada di dalamnya, siapa yang menyentuh?

Yang tidak menyentuhnya, kata survei, di berbagai negara seperti Inggris, Kanada dan Israel. AS dinilai lebih lambat dalam mendistribusikan vaksin Vaksin Covid-19 dibandingkan Negara lain. Negara lain lebih dahulu bekerja dengan vaksin mereka sendiri.

Di AS, ketidakpercayaan terhadap vaksin secara bertahap menurun. Administrasi Makanan dan Obat memberikan otorisasi penggunaan darurat untuk pengobatan Pfizer dan Moderna, memperluas jangkauan upaya imunisasi negara tersebut. Tapi negara dengan infeksi paling banyak di dunia ini dinilai terlalu lambat dari yang diharapkan.

Sebanyak 20 juta orang Amerika seharusnya mendapatkan suntikan pada akhir tahun 2020. Na mun hanya sekitar 3 juta yang melakukannya.

Vaksin Astrazeneca

Vaksin Oxford-Astrazeneca telah disetujui di Inggris sebelum tahun baru 2021. Tidak seperti Pfizer, tidak perlu disimpan dalam suhu dingin, sehingga lebih mudah untuk diangkut dan disimpan. India telah memberikan lampu hijau untuk pengggunaan Astrazeneca. India juga diberi otoritas untuk memproduksi versi lo kalnya sendiri, yang disebut Covishield. Menteri Kesehatan India menggratiskan vaksinasi Covid ke seluruh negeri, demikian pernyataan Harsh Vardhan, Menkes India sebagaimana dikutip India Times.

India juga menyetujui vaksin yang didukung pemerintah sendiri, yang disebut Covaxin. Tetapi banyak ahli kesehatan khawatir tentang data efikasi Covaxin yang hilang, namun otoritas tetap berjalan memproduksinya.

Vaksin Sinovac

Tiongkok telah dikritik serupa tentang program vaksinasinya. Sejak musim panas September 2020, Tiongkok telah mengelola vaksin yang belum terbukti dari populasi di luar negeri Tirai Bambu ini. Vaksin dari Tiongkok yang diuji di antaranya adalah CoronaVac, dibuat oleh perusahaan Sinovac.

Sinovac sedang diujicobakan pada beberapa kelompok berisiko tinggi di Tiongkok, Brasil, Chili, Turki, dan Indonesia. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah memberikan fatwa halal pada vaksin Sinovac, sedangkan BPOM sudah memberikan izin penggunaan darurat pada vaksin Sinovac, untuk digunakan dalam program vaksinasi nasional mulai 13 Januari 2021.

Meskipun kurangnya transparansi seputar data percobaan, negara Timur Tengah lainnya seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain telah menjadi dua Negara pertama yang menyetujui vaksin Sinopharm.

Kebijakan Publik dalam Vaksinasi

Tidak mungkin mengabaikan peran politik dalam program vaksinasi. Banyak cerita tentang vaksinasi, khususnya seputar siapa yang prio ritas mendapatkannya, ternyata menjadi salah satu perdebatan kebijakan publik di dunia.

Di Hungaria, dilema dan debat sangat terlihat. Meskipun Negara ini merupakan bagian dari Uni Eropa, dan vaksin Pfizer sudah diluncurkan, pemerintah masih mempertimbangkan lebih banyak dosis vaksin dari Tiongkok dan Rusia. Para oposisi pemerintah mengatakan bahwa para pemimpin negeri sedang melakukan permainan yang berbahaya.

Begitu juga dengan Indonesia, meski vaksin dari Tiongkok lebih dahulu diujicobakan, namun pemerintah juga telah memesan vaksin Pfizer dan Moderna dari AS dan vaksin dari Inggris. Negara-negara yang menjaga keseimbangan geopolitik me miliki tren yang sama, yaitu memesan semua vaksin, baik dari Barat maupun Tiongkok.

Meskipun dengan efek yang berbeda-beda, publik tidak mengetahui persis vaksin mana yang disuntikkan di tubuhnya. Inilah dilemanya. Satu sisi penyuntikan vaksin adalah hak asasi manusia. Setiap penduduk berhak memilih jenis vaksin yang akan disuntikkan kepada tubuh mereka.

Di sisi lain, negara memiliki kekuatan memaksa warganya divaksin jenis apapun. Negara yang demokratis seharusnya memberikan ruang ke pada warga untuk memilih vaksinnya sendiri, termasuk juga untuk tidak divaksin dengan alasan tertentu. Namun, akhirakhir ini kita menyaksikan banyak negara di dunia menjadi Negara semi otoriter dalam program vaksinasinya.

Pengambil kebijakan di Indonesia juga seyogianya menerapkan kebijakan vaksinasi yang menerapkan prinsip-prinsip demokratis, seperti membiarkan war ganya untuk memilih jenis vaksin yang diinginkannya sendiri tanpa harus dipaksa menggunakan vaksin tertentu (entah dari Tiongkok, AS, Inggris, Rusia, atau lokal) yang mereka belum yakin efektivitasnya dalam tubuh mereka.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan vaksin gratis kepada seluruh warganya, sebagai sinyal kepedulian Negara terhadap kesehatan publik warganya. Namun, pada saat yang sama pengambil kebijakan juga memberi ruang kebebasan kepada warga untuk memilih jenis vaksin yang akan disuntikkan ke tubuh mereka.

Ada baiknya pemerintah mewajibkan transparansi bagi seluruh produsen vaksin di Indonesia untuk mengungkapkan data uji klinisnya kepada publik, sehingga publik miliki opsi yang lengkap dan memutuskan vaksinasi mana yang terbaik buat mereka sendiri. Biarkan masyarakat memilih divaksin berdasarkan data, bukan berdasarkan paksaan negara.

*) Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN