Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sri Yanti JS, Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas

Sri Yanti JS, Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas

Digitalisasi, Kunci Perikanan Tuna

Rabu, 16 September 2020 | 09:47 WIB
Sri Yanti JS *)

Dampak pandemi Covid-19 berimbas pada penurunan penerimaan negara sektor kelautan dan perikanan. Salah satu penyebab, belum optimalnya digitalisasi perikanan tuna.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong digitalisasi berupa Database Kapal Penangkap Tuna Indonesia atau Database of Indonesian Vessels Authorized to Fish for Tuna untuk meningkatkan kinerja perikanan tuna yang mencakup tuna, cakalang, dan tongkol (TCT).

Tujuannya agar akses produk perikanan Indonesia di pasar internasional lebih bagus, luas, juga membuat sistem perikanan tuna berkelanjutan dan tertata baik.

Database itu merupakan laman informasi basis data kapal perikanan penangkap TCT yang diizinkan atau terdaftar melakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia. Meliputi perairan kepulauan, perairan teritorial, dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), serta meliputi daftar kapal penangkap tuna yang_ terdaftar di Regional Fisheries Management Organisations (RFMOs).

Laman itu merupakan penyempurnaan dari RVIA atau Records of Vessel Authorized to Fish in Indonesia Archipelagic, Territorial and ZEE of Indonesia. Memuat dan menampilkan informasi kapal yang diberikan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan/atau Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) untuk melakukan penangkapan TCT di area yang diizinkan.

Secara terintegrasi mengembangkan sistem dengan informasi kapal daerah (=<30 GT) dan sistem informasi perizinan kapal ikan pusat berukuran di atas 30 GT.

Perikanan Tuna

Sebagai salah satu komoditas penting bernilai ekonomi tinggi dan penghasil devisa terbesar setelah udang, perikanan tuna di Indonesia terbuka lebar khususnya di wilayah laut dalam/Samudera Hindia dan Pasific, dan beberapa wilayah lainnya. Apalagi permintaan dunia terus menguat.

Itu sebab, digitalisasi perikanan tuna menjadi kebutuhan guna mendorong cepat pengelolaan berkelanjutan. Data Direktorat Peningkatan Daya Saing (PDS) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, volume ekspor tunacakalang semester I/2017-20c0 secara kuantitas meningkat 5,08% per tahun, dan meningkat 9,46% pada semester I/2019-2020.

Meski volume ekspor tuna-cakalang secara nilai pada semester I/2017-2020 meningkat 8,25% per tahun, namun semester I/2019-2020 mengalami kontraksi hingga -7,67%. Padahal, data Food and Agriculture Organization (FAO) melalui SOFIA tahun 2016 menyebutkan, Indonesia berhasil memasok lebih dari 16% total produksi dunia dengan rata-rata produksi TCT Indonesia mencapai lebih dari 1,2 juta ton/tahun.

Fungsi Database

Pemerintah pusat, pemda dan pemegang SIPI/BPKP dapat mempergunakan sistem informasi kapal penangkap tuna untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan maupun dalam mendukung usaha perikanan, khususnya penetapan alokasi TCT Pusat dan Daerah, serta perdagangan ikan TCT yang dilakukan.

Sementara itu, public nasional maupun internasional dapat mempergunakan laman informasi ini untuk mencari informasi terkait legalitas kapal penangkap TCT Indonesia agar ketertelusuran produk dari kapal tersebut dapat diakui secara sah/legal, khususnya ketika produk kapal tersebut dipasarkan di pasar internasional.

Database itu dibangun sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri KP No.107/KEPMEN-KP/2015 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan TCT dengan lima tujuan. Pertama, menerapkan asas ketelusuran (tracea bility) dalam kegiatan penangkapan TCT di sektor hulu.

Kedua, melaksanakan praktik pengelolaan TCT berdasarkan kaidah yang ditetapkan RFMO. Ketiga, transparansi dalam pengelolaan perikanan TCT di dalam wilayah perairan Indonesia. Keempat, memastikan kegiatan penangkapan TCT telah memenuhi asas ketelusuran (traceability), sehingga dapat diterima di pasar ekspor.

Dan kelima, mendukung pemberantasan kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing atau penangkapan ikan ilegal.

Alat Bantu Rumpon

Upaya lain meningkatkan produktivitas penangkapan tuna, dilakukan dengan menata penggunaan rumpon sebagai alat pengumpul ikan untuk penangkapan.

Rumpon laut dalam sangat efektif digunakan sebagai alat bantu pengumpul ikan tuna dan cakalang sehingga sangat bermanfaat bagi usaha penangkapan tuna khususnya dengan alat tangkap pukat cincin, pole and line, dan pancing ulur.

Meski demikian, penggunaan rumpon berkembang sangat pesat sehingga timbul permasalahan baik terkait dengan kelestarian sumberdaya tuna dan konflik sosial ekonomi di kalangan nelayan. Sejak Juli 2014 lalu, KKP telah menerbitkan kebijakan

Aturan Rumpon melalui KEP.30/ MEN/2004, tentang pemasangan dan pemanfaatan rumpon. Di antaranya, pertama jenis-jenis rumpon yang diizinkan pemasangan dan pemanfaatannya, baik oleh kapal penangkap ikan berupa, pukat cincin pelagis besar dan kecil dengan 1 kapal; pukat cincin grup pelagis besar; maupun pancing ulur dan pancing joran.

Kedua, surat izin dan masa berlaku pemasangan rumpon. Ketiga, beberapa hal penting yang harus diperhatikan untuk memiliki surat izin pemasangan rumpon (SIPR), seperti koordinat area tempat rumpon akan dipasang; estimasi waktu pemanfaatan; dan estimasi jumlah dan jenis ikan tangkapan setiap kali beroperasi. Termasuk langkah pengajuan dan perpanjangan SIPI/SIPR, serta laporan pemasangan dan pemanfaatan rumpon.

Digitalisasi Perikanan Tuna

Database rumpon juga perlu diting katkan, untuk lebih memudahkan pemerintah mengontrol produksi tuna. Termasuk pengendalian, jika jumlah rumpon sudah melebihi kapasitas atau daya dukung.

Tanpa pengendalian jumlah rumpon, banyak ikan tuna berukuran kecil tertangkap sebagai hasil tangkapan sampingan dan perubahan tingkah laku ikan karena adanya perangkap ekologi.

Hingga saat ini, pemasangan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan tuna belum mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Akibatnya, berpotensi menimbulkan konflik antarnelayan dan dapat mengganggu ruaya (migrasi) ikan tuna berukuran kecil. Karena itu, database online kapal dan rumpon akan mengintegrasikan semua data terkait tuna.

Bappenas berharap agar digitalisasi perikanan tuna bisa menjadi model bagi perikanan lainnya dalam memanfaatkan digitalisasi, sebagai trigger percepatan ekonomi nasional. Karenanya, Bappenas mendukung langkah KKP khususnya Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan untuk mengakselerasi penyediaan digitalisasi database kapal dan rumpon di wilayah pengelolaan perairan Indonesia.

*) Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN