Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Posman Sibuea

Posman Sibuea

Dilema Industri Minyak Sawit Kala Pandemi Covid-19

Selasa, 18 Agustus 2020 | 08:31 WIB
Posman Sibuea *)

Pasar ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) Indonesia menghadapi sejumlah tantangan di tengah pandemi Covid-19. Minyak sawit yang sejatinya mengandalkan pasar ekspor –sekitar 70% CPO Indonesia terserap oleh konsumen di luar negeri– diadang masalah mulai dari sengketa perdagangan dengan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan kenaikan tarif pungutan ekspor CPO.

Kedua hambatan tersebut ditambah dampak buruk pandemi Covid-19 yang belum bisa diprediksi kapan berakhir menjadi fokus perhatian pelaku industri perkebunan kelapa sawit.

Sejumlah negara yang menjadi tujuan ekspor masih membatasi kegiatan ekonomi. Pembatasan sosial berskala besar dan penguncian wilayah (lockdown) yang diberlakukan sejumlah Negara membuat ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia terkoreksi.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengungkapkan pada semester I-2020, eks por minyak sawit Indonesia ter catat turun 11,4% (dua juta ton) menjadi 15,5 juta ton jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kontraksi 11% itu terjadi mengingat secara bulanan tidak pernah lebih tinggi dari pencapaian bulanan di tahun lalu.

Data Gapki mencatat, nilai ekspor sawit pada tahun ini hingga Juni 2020 atau semester I-2020 mencapai US$ 10,06 miliar. Tahun lalu, ekspor CPO dan turunannya mencapai 36,17 juta ton, naik 4,2% dari capaian pada periode sama tahun sebelumnya 34,70 juta ton.

Kampanye Antisawit

Minyak kelapa sawit asal Indonesia terus digoyang kampanye antisawit. Di tengah pandemi Covid-19, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melakukan kampanye negatif terhadap minyak sawit yang merugikan industri sa wit Indonesia. Pada awal Mei lalu, WHO mengeluarkan artikel bertajuk Nutrition Advice for Adults During Covid-19.

Isinya provokatif karena mengajak masyarakat khususnya orang dewasa menghindari makanan lemak jenuh, termasuk produk makanan yang mengandung minyak sawit. Kampanye negatif model WHO ini tidak pada tempatnya.

Secara spesifik, minyak sawit merah alami (Virgin Red Palm Oil/ VRPO) selain memiliki vitamin anti o ksidan seperti vitamin A dan E, juga mempunyai kandungan asam palmitat yang merupakan lemak jenuh dan salah satu komponen dominannya. Asam palmitat ini aman dikonsumsi dan mempunyai fungsi untuk melindungi paru-paru untuk tetap sehat.

Komponen utama fosfolipida yang melapisi dinding bagian dalam rongga alveolus, kantung udara ke cil yang menjadi alat kerja pernapasan di paru-paru ialah asam palmitat. Fosfolipida ini berfungsi sebagai emulsifier yang dapat membantu memudahkan pertukaran oksigen dan karbondioksida dari rongga alveolus ke pembuluh darah atau sebaliknya (Raharjo, S. 2020).

Jika dilihat ke belakang, sebelum pandemi Covid-19, minyak sawit telah menga lami hambatan masuk ke Eropa seiring diberlakukannya aturan ILUC (in direct land use change). Konsep perubahan tata guna lahan secara tak langsung, menuduh perkebunan kelapa sawit meningkatkan emisi gas rumah kaca, sebab menjadi sumber deforestasi sampai 5 juta hektare (ha) pada periode 2008-2016.

Meski aturan ILUC masih di bahas oleh Uni Eropa pada 2021, laju eks por CPO sudah melambat setahun belakangan, yang menyebabkan jatuhnya harga minyak sawit asal Indonesia.

Konsep_ ILUC telah merugikan petani sawit lokal. Masyarakat Uni Eropa (UE) seakan tutup mata atas perluasan tanaman penghasil minyak nabati di Eropa dan di negara-negara lain. Areal pertanaman kedelai dan biji _ rapa (rape seed)_ dan biji bunga matahari juga meningkat secara signifikan.

Pada 2018, luas tanaman kedelai mencapai sembilan kali lebih besar ketimbang luas lahan kelapa sawit. Pemerintah patut membangun strategi jitu atas dilema minyak sawit saat pandemi ini.

Di satu sisi perkebunan kelapa sawit di Indonesia melibatkan sekitar 17 juta orang. Data 2019 menunjukkan produksi CPO Indonesia mencapai 42,80 juta ton dari luas perkebunan kelapa sawit sekitar 15 juta ha dan sekitar 6 juta ha di antara nya di kelola rakyat.

Di sisi lain, dengan produksi yang amat besar itu, Indonesia belum bisa me nentukan harga CPO global se kaligus menjaga harga tandan buah segar (TBS) sawit tetap stabil pa da harga yang menguntungkan petani lokal.

Meski kerap meng gelar Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) dengan tema yang disesuaikan dengan peningkatan daya saing kelapa sawit, masyarakat perkelapasawitan Indonesia masih menghadapi sejumlah dilema. Pemerintah harus meyakinkan masyarakat UE untuk bisa menerima minyak kelapa sawit secara baik. Dengan data penelitian yang sudah ada ditunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit tidak relevan lagi dikaitkan dengan isu pemanasan global dan perambahan hutan secara ilegal.

Pembukaan lahan baru perkebunan kelapa sawit yang selama ini dianggap masih melakukan tindakan-tindakan yang tidak bersahabat dengan ling kungan seperti pembakaran lahan, harus diakhiri. Pelaku industri minyak sawitnasional taatlah pada butir-butir yang tertuang dalam Roundtable on Sustainable Palm Oil_(RSPO), yang tujuannya mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk produksi minyak sawit ber kelanjutan.

Arah Pengembangan

Lantas pertanyaannya, bagaimana arah pengembangan industri kelapa sawit nasional ke depan? Sebagai negara produsen CPO terbesar di dunia, petani lokal seharusnya bisa merasakan nikmatnya nilai tambah produk minyak kelapa sawit.

Sayangnya, pemerintah kehilangan keuntungan dari nilai tambah CPO, sebab produktivitas CPO Indonesia masih di bawah Malaysia selaku produsen terbesar kedua. Tercatat produktivitas CPO Indonesia rata-rata masih di bawah Malaysia. Keunggulan Malaysia di bidang teknologi kelapa sawit sudah diakui dunia.

Selain produktivitas lahan yang terus meningkat, negara jiran ini juga telah lama bermain di industri hilir yang memberi nilai tambah yang amat besar.

Sementara itu, Indonesia masih sibuk dengan kebiasaan lama mengekspor sebagian besar CPO. Keuntungan dari ekspor CPO membuat kita lupa mengembangkan industri hilirnya. Dengan harga CPO yang masih sekitar RM 2.000 per ton tidak menghentikan pelaku industri kelapa sawit untuk terus berburu rente dengan meningkatkan jumlah ekspornya ke berbagai negara terutama Tiongkok, India dan Uni Eropa.

Ke depan, negeri ini tak bisa lagi hanya mengandalkan ekspor CPO mengingat nilai tambah yang melekat di dalamnya relatif kecil. Untuk itu paling tidak tiga hal berikut diusulkan untuk dilakukan.

Pertama, pengembangan industri hilir. Harga CPO yang sewaktuwaktu dapat menurun karena dipicu pasokan yang meningkat dari sejumlah negara lain yang mengembangkan perkebunan kelapa sawit harus diantisipasi dengan bermain di sektor hilir.

Peningkatan jumlah ekspor CPO di satu sisi sangat membanggakan di tengah makin ketatnya persaingan ekspor produk pertanian dunia. Namun, dari perspektif nilai tambah, prestasi ini sesungguhnya hanya kebanggaan semu. Sebab, CPO adalah bahan baku di industri hilir untuk berbagai produk turunan di bidang pangan dan nonpangan yang mampu memberi keuntungan besar guna mendongkrak devisa negara.

Seiring dengan produksi CPO Indonesia yang meningkat setiap tahun seharusnya negeri ini sudah memiliki sejumlah industri hilir minyak sawit yang berdaya saing tinggi. CPO diolah menjadi berbagai produk turunan yang tidak hanya memberi nilai tambah yang amat besar karena harganya yang relatif mahal dan stabil, tetapi juga membuka lapangan kerja baru di tengah kian tingginya angka pe ngangguran akibat dampak Covid-19.

Gliserin dan fatty alcohols dapat menjadi contoh oleokimia dasar yang harganya cenderung meningkat setiap tahun karena permintaan yang terus menaik. Penggunaan oleokimia ini amat luas karena digunakan sebagai bahan dalam industri sabun dan deterjen, kosmetika, bahan farmasi, plastik, karet dan berbagai industri kimia lainnya.

Di bidang pangan, CPO dio lah menjadi beragam produk turunan. Mulai minyak goreng, mar garin, es krim, cocoa butter substitute (CBS), whipping cream, emulsifier, hingga produk healty oil (nutrasetikal berbasis minyak sawit). Kedua, pengembangan pusat studi teknoagroindustri kelapa sawit. Pascapandemi Covid-19, pemerintah harus mendorong Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta untuk membuka pusat-pusat studi tekno agroindustri kelapa sawit untuk mengawal industri hilir. Pemerintah provinsi yang daerahnya menjadi sentra perkebunan kelapa sawit seperti Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah harus hadir untuk memfasilitasi pembangunan Perguruan Tinggi berbasis teknoagroindustri kelapa sawit.

Ketiga, pengembangan sistem informasi. Menghadapi revolusi Industri 4.0, pelaku industri di bidang perkelapasawitan harus mampu mengadaptasikan sistem informasi dalam big data.

Dengan lahan perkebunan yang sangat luas dan tersebar di seluruh Tanah Air, maka teknoagroindustri kelapa sawit harus dikuasai dari hulu ke hilir lewat penguatan revolusi industri 4.0.

Teknologi pengolahan lahan berkelanjutan, teknologi pembibitan, pengendalian hama, penyakit, dan pengolahan pascapanen untuk mendiversifikasi produk turunan menjadi bidang yang menantang.

Dengan penguasaan data yang mendukung percepatan pengembangan industri hilir yang efek dominonya memberi keuntungan kepada petani lokal bisa terwujud dengan baik.

*) Guru Besar Tetap di Unika Santo Thomas Medan. Penulis Buku Minyak Kelapa Sawit

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN