Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi

Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi

Dukungan Kebijakan Diversifikasi Energi untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Defiyan Cori *), Rabu, 8 Januari 2020 | 11:19 WIB

Pertamina sampai saat ini dapatlah dinyatakan sebagai salah satu ”the leading energy national company”, memegang amanat konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945 dan BUMN yang merupakan kebanggaan rakyat, bangsa dan Negara Indonesia, sejak pasca-Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang selalu berperan aktif dan menjadi penopang perekonomian nasional.

Di tengah isu dan permasalahan krusial dalam bidang energi yang menjadi perhatian publik, terutama berkaitan dengan permasalahan defisit minyak dan gas bumi (migas) serta energy baru dan terbarukan, Pertamina juga responsif dalam menjawab tantangan tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) KESDM Djoko Siswanto saat menjadi pembicara pada diskusi panel ”Pertamina Energy Forum (PEF) 2019” dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pertamina ke-62 pada November 2019, juga kembali menyinggung soal masih terjadinya defisit migas (crude oil) sebesar 17%.

Permasalahan Investasi

Pertamina. Foto: IST
Pertamina. Foto: IST

Isu dan permasalahan energi, terutama dikaitkan dengan potensi sumber daya alam (SDA) Indonesia untuk diolah menjadi sumber energi baru dan terbarukan/EBT (new-renewable energy) tidaklah terlalu limitatif, justru Indonesia memiliki kandungan potensi energy alternatif yang sangat variatif.

Dan, mestinya penguasaan negara atas sektor energi, begitu juga diversifikasinya melalu EBT ini melalui badan usaha milik negara (BUMN) adalah sebuah keharusan konstitusional serta menjadi perhatian serius pemerintah terkait soal pemihakan politiknya (political will).

Lalu, apa dukungan dan upaya pemerintah dalam mengatasi beban defisit migas yang sudah mulai teratasi sedikit demi sedikit oleh Pertamina melalui kepemimpinan Nicke Widyawati? Apakah beban yang diberikan pemerintah ini akan mampu dijawab dan diatasi dengan baik oleh Pertamina? Khususnya sasaran bagi penyediaan produksi energi alternatif campuran fosil dan nabati dari kelapa sawit menjadi Biosolar-30 (B-30) hingga B-50 pada tiga tahun mendatang (tahun 2022) seperti yang diinginkan Presiden.

Sampel minyak sawit untuk B20, B30, hingga B100. Foto ilustrasi: Investor Daily/Gora Kunjana
Sampel minyak sawit untuk B20, B30, hingga B100. Foto ilustrasi: Investor Daily/Gora Kunjana

Untuk mengukur dukungan prioritas investasi bagi kebijakan EBT agar mengakselerasi target yang disampaikan oleh pemerintah, maka seyogianya dapat dicermati dari laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2018, yang justru menunjukkan telah terjadi penurunan atau rendahnya realisasi dana investasi asing yang masuk ke Indonesia.

Masalah investasi yang menurun ini juga menjadi permasalahan di sektor energi Indonesia karena ada hubungannya dengan masalah fokus dan konsistensi kebijakan energi, khususnya energi baru dan terbarukan.

Mengacu pada data BKPM, selama kuartal I-2018 realisasi investasi adalah sebesar Rp 185,3 triliun, dan sejumlah Rp 76,4 triliun di antarannya berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN). Jumlah realisasi total investasi PMDN ini meningkat sebesar 11% disbanding kuartal yang sama tahun 2017 yang sejumlah Rp 68,8 triliun. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan total realisasi investasi, porsi investasi dalam negeri dalam kurun waktu kuartal I-2018 masih lebih kecil dibanding realisasi investasi asing, yaitu hanya sebesar 41,2%, sedangkan 58,8% masih didominasi oleh investasi asing.

Walaupun masih didominasi oleh investasi asing, penurunan penanaman modal asing (PMA) seharusnya mendorong pemerintah membuat kebijakan yang lebih pro PMDN dan affirmative (pemihakan) kepada kelompok usaha koperasi dan usaha kecil-menangah (UKM). Kebijakan ini akan mampu memberi peluang sinergisitas pengusaha dalam negeri untuk meningkatkan pertumbuhan investasi dalam negeri secara massif dan dapat mengatasi penurunan investasi tahunan saat ini, dibandingkan yang berhasil dicapai pada tahun 2017 yang sebesar 13%.

Dari jumlah tersebut, porsi PMA menurun dari sejumlah Rp 111,7 triliun pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 89,1 triliun pada tahun 2018 atau turun sebesar 20,2%.

Sementara itu, realisasi total investasi pada kuartal III-2018 berdasar data BKPM juga mengalami penurunan sebesar 1,6%, yaitu hanya Rp 173,8 triliun jika dibandingkan dengan total investasi pada kuartal yang sama pada tahun 2017 yang sebesar Rp 176,6 triliun.

Penurunan realisasi investasi asing ini disinyalir terjadi oleh rendahnya realisasi investasi di sektor energi yang merupakan usaha dengan tingkat risiko tertinggi (high risk), modal yang besar (high capital) dan teknologi yang mahal (high technology). Padahal, sejak pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden M Jusuf Kalla (2014-2019), hampir tanpa henti disampaikan dalam setiap kesempatan tatap muka dengan kalangan industriawan, bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya raya akan potensi energy baru dan terbarukan dalam rangka transformasi energi fosil, sebagai akibat menurunnya potensi energy fosil (minyak bumi) di Indonesia.

Pada kunjungan ke pabrik PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Provinsi Jawa Timur tanggal 21 Desember 2019, Presiden juga menyinggung soal impor petrokimia yang nilainya mencapai Rp 332 triliun per tahun. Kondisi ini disebabkan karena jumlah kilang minyak sangat minim dan selama 34 tahun terakhir Indonesia tak pernah lagi membangun kilang minyak.

Sementara itu dari sisi impor, dalam kurun waktu sebelas bulan terakhir, impor migas telah mengalami penurunan sebesar 29%, yaitu menjadi US$ 19,75 miliar. Penurunan impor migas lebih diakibatkan oleh anjloknya impor minyak mentah dan hasil minyak.

Impor minyak mentah anjlok sebesar 42,4% (yoy) menjadi US$ 5 miliar di sepanjang Januari-November 2019. Pada periode yang sama tahun 2018 lalu, impor minyak mentah adalah sebesar US$ 8,69 miliar. Ini salah satunya dikarenakan kebijakan Kementerian ESDM yang mewajibkan Pertamina untuk membeli minyak mentah dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di dalam negeri.

Pemetaan dan Konsistensi Kebijakan

Secara faktual, mengacu lagi pada data BKPM mutakhir pada bulan November 2019, memang tidak ada perubahan terhadap pola dan konsentrasi masuknya investasi asing ke Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah yang menjadi penyebabnya, sumberdaya energi yang ada di alam Indonesia kah atau konsistensi kebijakan pemerintah?

Dalam konteks pembiayaan (investasi) sektor EBT dan potensi sumber daya alam Indonesia yang sangat besar beragam, maka pemetaan potensi menjadi keniscayaan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai kebijakan strategis energy nasional. Pemetaan potensi diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan investasi sektor energi yang tepat untuk suatu wilayah di beberapa daerah di Indonesia dan memenuhi skala ekonomis (economic scale).

Pemetaan potensi pembiayaan asing maupun dalam negeri dan unsur ketepatan daerah yang memiliki potensi sumber daya energy baru-terbarukan akan memungkinkan terjadinya optimalisasi kerja sama di bidang energi dalam menggerakkan roda perekonomian nasional melalui pertumbuhan ekonomi sektoral di berbagai daerah.

Sebagaimana pemetaan yang telah dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2017, maka potensi EBT Indonesia yang berasal dari sumber batu bara (coal), panas bumi (geothermal) dan tanaman (sawit, jarak, dll) tersebar merata di seluruh daerah Indonesia. 

Potensi atau kekayaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan energi haruslah dioptimalkan dan dukungan atas prioritas kebijakan dan pembiayaan investasi di sektor energi tersebut harus diutamakan. Oleh karena itu, merupakan sesuatu hal mendesak yang harus diformulasikan secara matang dan tepat oleh pemangku kepentingan (stakeholders) energi. Kesalahan dalam menetapkan prioritas pengelolaan dan pengolahan potensi sumber energi akan membawa konsekuensi pada kondisi perekonomian dan keuangan negara, apalagi kalau investasi energi tersebut bersumber dari PMA dan atau utang luar negeri.

Tentu saja pemerintah harus melihat pengalaman negara lain, seperti negara Brasil dalam produk biofuel. Apalagi, potensi energi Indonesia dari sumber biofuel sangat besar dan tak jauh berbeda dengan Brasil.

Selain itu, biofuel dapat disesuaikan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia dalam jumlah yang besar di suatu wilayah. Tanaman sawit yang selama ini hanya dimanfaatkan untuk produk minyak goreng adalah salah satu potensi tanaman yang bisa didayagunakan untuk menutupi impor bahan bakar minyak Indonesia yang selama ini masih cukup besar dan menguras devisa negara.

Isu B-20 (jika perlu sampai B-50) yang sedang diupayakan oleh pemerintah (masih mendapat penolakan berbagai pihak) menjadi sangat penting dirumuskan menjadi sebuah alternatif sumber energi pengganti energi fosil yang selama ini digunakan masyarakat konsumen. Termasuk bauran kebijakan subsidi Bahan Bakar Nabati (BBN) ini kepada masyarakat tertentu dan insentif terhadap produsennya (pajak dan biaya-biaya lainnya) serta khususnya pada BUMN Pertamina.

Demikian pula halnya dengan potensi batu bara dan panas bumi Indonesia yang sangat besar untuk diolah menjadi sumber energi menjadi hal yang tak bisa dinafikan (tatkala nuklir masih memunculkan trauma risiko). Bahkan potensi panas bumi Indonesia berdasar data yang disampaikan oleh Direktur Geothermal Kementerian ESDM mencapai kurang lebih 23,4 juta Giga Watt, dan dari aspek kebijakan (regulasi) sudah lebih siap dibandingkan dengan yang lain.

Walaupun demikian, harus pula dicatat bahwa faktor ketidakberhasilan (unsuccessful factor) potensi energi panas bumi di beberapa daerah wilayah Sumatera juga harus menjadi perhatian pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM.

Segala potensi energi Indonesia ada di bumi Indonesia dan pengalaman terbaik negara lain adalah sebuah penawaran menarik yang harus ditindaklanjuti secara terencana dan terukur serta terarah oleh pemangku kepentingan (stakeholders) energi di Indonesia. Kematangan dalam menganalisis potensi dan peluang usaha energy untuk menggerakkan roda perekonomian nasional harus dianalisis dalam berbagai aspek kebijakan lain yang beririsan.

Produk CPO
Produk CPO

Sebagai contoh, bagaimana caranya pemanfaatan sawit yang dilakukan secara masif tidak malah merusak kesuburan tanah dengan kandungan unsur asam (hara/ Ph) yang tinggi. Sebab, jika ini tak diperhatikan, maka isu lingkungan menjadi tantangan dan akan menghambat terlaksananya kebijakan biofuel sebagai energi alternatif. Pengambilalihan kilang PT TPPI yang dibangun dengan modal Rp 4,4 triliun ini (sempat mati suri bertahun-tahun akibat utang yang bertumpuk) oleh Pertamina melalui campur tangan pemerintah dengan merestrukturisasi utang TPPI yang diakibatkan oleh aksi korporasi pemegang sahamnya saat itu, dan Tirtamas Group yang dimiliki oleh Honggo Wendratno, yang kini menjadi buron, tak sampai dipermasalahkan secara hukum.

Sebab, TPPI telah membuat repot banyak institusi pemerintah, salah satunya adalah PT Pertamina (Persero) yang diketahui memiliki piutang senilai US$ 500 juta di TPPI, dan dua kali TPPI dinyatakan gagal bayar utang (default) ke Pertamina. Restrukturisasi yang dilakukan oleh Pertamina sebagai aksi korporasi harus dipastikan aman atas kedudukan hukum para direksi Pertamina.

Selain itu, mesti benar-benar didukung penuh oleh pemangku kepentingan (stakeholders) energi nasional dalam mendukung upaya mengatasi impor migas, investasi ladang-ladang minyak di luar negeri yang telah dimiliki Pertamina, diversifikasi sumber energi atau EBT, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang masih stagnan pada angka 5%. Pertamina jelas siap dan berpengalaman dalam revolusi energi ini, tinggal masalah konsistensi kebijakan energi pemerintahan Presiden Joko Widodo Last but not least, tentu saja eksternalitas (wilayah jalur ring of fire dan trade off-nya) kebijakan energi alternative ini harus disiapkan juga dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah, baik untuk produsen energi dan terlebih lagi adalah untuk masyarakat konsumen.

Sebab, hal ini menyangkut kebiasaan atau kultur di zona nyaman dalam memproduksi dan mengonsumsi bahan bakar minyak dari fosil sebagai sumber energy selama ini. Pergeseran kebiasaan ini tidak saja mengandung konsekuensi pribadi dan sosial, akan tetapi juga berdampak pada aspek ekonomi, yaitu para produsen minyak bumi sumber fosil dan konsumennya, beserta peralatan dan perlengkapan yang selama ini bergantung pada sumber energi fosil tersebut.

Semoga prioritas kebijakan energy alternatif/baru dan terbarukan ini dapat dirumuskan dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan di sektor energi. Sehingga formulasi kebijakan yang diambil dapat lebih optimal dan didukung semua pihak, termasuk dalam menetapkan alokasi produksi serta subsidi BBM dan BBN secara tepat sasaran.

*) Ekonom Konstitusi

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN