Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Achmad Nur Hidayat dan Fadhil Hasan

Achmad Nur Hidayat dan Fadhil Hasan

Ekonomi Politik Social Distancing Indonesia

Achmad Nur Hidayat*) dan Fadhil Hasan**), Kamis, 26 Maret 2020 | 13:02 WIB

Apakah kebijakan social distancing sudah tepat saat ini dalam kaca mata kebijakan publik? Bagaimana politik ekonomi social distancing? Apa dampak kebijakan social distancing saat ini? Kebijakan social distancing telah diterbitkan namun tidak ditaati, karena itu perlu tambahan kebijakan. Kebijakan seperti apa?

Indonesia menerapkan social distancing dan rapid test untuk wilayah yang paling banyak terpapar novel coronavirus 2019 (2019-nCoV) yang merupakan penyebab penyakit Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Demikian kebijakan pemerintah yang dinyatakan Presiden Jokowi dan disampaikan kembali oleh kepala BNPB, Doni Monardo melalui video, Sabtu 21 Maret 2020. Apakah kebijakan social distancing sudah tepat dalam kaca mata kebijakan publik?

Bagaimana politik ekonomi social distancing? Apa dampak kebijakan social distancing saat ini?

Dalam bingkai kebijakan publik, setiap kebijakan pemerintah selalu ada the winners dan ada the losers. Kebijakan yang baik adalah marginal of benefit dari the winners dapat mengkompensasi marginal of cost dari the losers. Dengan kata lain, manfaat agregat kebijakan harus lebih besar daripada biaya agregat kebijakan.

Situasi tersebut disebut sebagai pareto efficiency. Kebijakan yang baik harus berada pada kondisi pareto efficiency. Berbagai negara di dunia berbeda- beda dalam menerapkan social distancing.

Di Jerman, social distancing diartikan tidak ada perkumpulan lebih dari dua orang; seluruh warga dilarang melakukan kontak fisik; semua restoran, kafe dan penyedia jasa lainnya harus diberi jarak 2,5 meter antarpelanggan; jika tidak memungkinkan, pemilik harus menutup sementara.

Di tempat umum orang harus menjaga jarak 1,5 meter; warga diperbolehkan untuk bekerja, perusahaan harus memastikan pegawainya bekerja secara higienis.

Otoritas Jerman menekankan social distancing bukan imbauan tapi aturan yang disertai denda berat bagi pelanggarnya dan polisi dikerahkan untuk melakukan penegakan aturan tersebut.

Di kota New York, kota dengan keberagaman/strata pendidikan, ras dan pendapatan ter tinggi, social distancing diterapkan dengan mengirim tentara nasional berikut dengan tank dan perlengkapan perangnya. Warga dilarang bekerja, restoran dan kafe tutup (Washingston State), taman dan pantai-pantai ditutup (Florida), tidak ada pengiriman paket via kurir dan stimulus ekonomi diberikan kepada semua orang karena mereka berhenti bekerja (NYC).

Di Indonesia, social distancing diterapkan melalui work/study from home, di mana anak sekolah dan mahasiswa belajar di rumah secara online, sedangkan pekerja bekerja dari rumah, artis berkarya dari rumah memanfaatkan sosmed, transportasi publik dikurangi (Jakarta). Semua diimbau untuk tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain (Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tmur).

Tidak ada sanksi terhadap pelanggarnya dan tidak ada kompensasi bagi mereka yang berhenti aktivitas ekonominya, setidaknya sampai saat ini.

Social distancing di Indonesia hanya diikuti oleh kelompok menengah- atas, sementara kelompok menengah-bawah tidak mematuhinya sama sekali. Kelompok pengemudi ojek online (ojol) tetap keluar rumah karena penghasilan mereka adalah harian, buruh bangunan rumahan tetap bekerja, abang kaki lima, bakso dorongan dan kelontongan tetap di jalanan, tukang parkir dan ‚pak ogah‘ tetap ada di jalan, pekerja domestic meramaikan pasar tradisional, sementara majikannya mengurung diri di rumah.

Bila majikan ingin pesan makan, mereka memesan online dan meminta ojol mengantar makanannya. Perilaku seperti ini akan mengorbankan kelompok bawah lebih banyak. Mereka dengan sangat mudah terpapar Covid-19 karena tidak ada perlindungan fisik sama sekali.

BPS
BPS

Secara data BPS, kelompok menengah-bawah di Indonesia memiliki life expectancy (harapan hidup) yang lebih rendah daripada rata-rata harapan hidup manusia Indonesia.

Bila kita menyaksikan videovideo kiriman netizen, dipertontonkan bagaimana pengemudi motor (mayoritas ojol) tiba-tiba jatuh di jalanan dan meninggal. Ini adalah gambaran bahwa kebijakan social distancing saat ini salah dan tidak efektif karena hanya memberi manfaat kepada satu kelompok saja dan merugikan kelompok lain.

Melihat pola seperti ini, dalam perspektif kebijakan publik, kebijakan social distancing yang ala kadarnya tersebut sebagai kebijakan tidak pareto efficiency dan dapat dinilai sebagai bukan best policy untuk kelompok miskin. Maksud kebijakan social distancing salah satunya adalah penyelamatan ekonomi agar ekonomi tidak mati. Dalam jangka pendek, dapat dibenarkan namun dalam jangka menengah panjang justru biaya ekonomi yang ditimbulkan akan lebih besar karena risiko penyebaran Covid-19 semakin tidak terkontrol dan biaya penanggulangannya akan jauh lebih besar.

Jelas sekali, kebijakan social distancing ala kadarnya seperti ini hanya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kelompok kaya dengan mengorbankan kelompok miskin. Outcome ini bukan kesalahan para majikan atau kelompok kaya, melainkan karena kesalahan negara dalam desain social distancing.

Otoritas tidak mendesain social distancing secara komprehensif sehingga membiarkan kelompok bawah ini terpapar Covid-19 lebih serius.

Gambar 1: Jumlah kelompok rentan dan miskin Indonesia adalah 70% dari populasi. Negara harusnya memprioritaskan kelompok ini terhadap serangan wabah Covid-19. Kebijakan social distancing ala kadarnya saat ini mengabaikan kelompok ini.
Gambar 1: Jumlah kelompok rentan dan miskin Indonesia adalah 70% dari populasi. Negara harusnya memprioritaskan kelompok ini terhadap serangan wabah Covid-19. Kebijakan social distancing ala kadarnya saat ini mengabaikan kelompok ini.

Gambar 1: Jumlah kelompok rentan dan miskin Indonesia adalah 70% dari populasi. Negara harusnya memprioritaskan kelompok ini terhadap serangan wabah Covid-19. Kebijakan social distancing ala kadarnya saat ini mengabaikan kelompok ini.

Perlu Revisi Kebijakan

Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Sumber: BSTV
Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Sumber: BSTV

Kebijakan social distancing Indonesia perlu direvisi. Kebijakan first best policy atas penanganan coronavirus adalah lockdown terbatas wilayah zona parah (merah). Pemerintah ambil alih kewajiban terkait dengan logistik, bahan makanan, disertai full law enforcement.

Ambil alih kebutuhan dasar oleh pemerintah tersebut untuk melindungi kelas menengah-bawah. Bila opsi first best policy tidak dilakukan, kami mengusulkan second best policy, yaitu kebijakan social distancing harus ditambah dengan pemberian kompensasi kepada semua orang, penegakan hukum (law enforcement) yang ketat, dan perlindungan menyeluruh kepada mereka yang terdepan dalam penghentian wabah Covid-19, seperti sektor kesehatan, sektor logistic ritel dan sektor transportasi.

Kebijakan social distancing komprehensif meliputi: pertama, Negara dapat memberikan kompensasi minimal sebesar Rp 150 ribu per hari kepada semua kepala keluarga (KK) untuk tetap tinggal di rumah, sebagai imbas pandemik Covid-19.

Pemberian safety nett tersebut dapat diakses semua kepala keluarga apapun jenis pekerjaannya. Jumlah uang tersebut akan digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, membeli alat kebersihan dan biaya listrik, gas dan utulitas dasar lainnya. Ini untuk memastikan tidak ada yang keluar rumah dengan alasan mencari nafkah.

Kedua, penegakan hukum berlaku tegas dan komprehensif untuk semua orang yang harus di dalam rumah. Pengenaan denda dan ancaman pencabutan kompensasi yang diterima harian akan sangat efektif daripada ancaman penjara dari petugas keamanan.

Ketiga, perlindungan total kepada pendukung kebijakan social distancing di garis terdepan. Bila Negara memutuskan tetap mengizinkan ada transportasi ojol untuk mengirimkan makanan, maka pengemudi ojol harus dilindungi dengan test kits masif dan perlengkapan masker, helm dan jaket yang baik. Mereka yang terdepan yang harus segera diberlakukan rapid test, bukan anggota DPR dan pejabat yang kontroversial.

Perlindungan kepada tenaga medis harus diperhatikan. Bila negara tidak mau semua orang datang ke rumah sakit, maka Negara bisa memberlakukan kebijakan perawatan pasien positif Covid-19 di rumah masing-masing dengan mengirim dokter keliling. Dokter keliling akan efektif manakala setiap puskesmas menjadi center of command, menjadi yang terdepan. Penempatan relawan medis dari publik dan keluarga terdekat akan membantu kerja puskesmas tidak overload. Puskesmas dapat fokus kepada pendataan dan pemantauan terintegrasi dari pasien rumah tersebut.

Perlengkapan komunikasi dan jaringan internet tidak boleh down. Penggunaan youtube, netflix dan video streaming yang memerlukan high definition video (HD) perlu dibatasi agar bandwith internet untuk pembelajaran online dan informasi puskesmas ke pasien di rumah tidak terganggu sama sekali.

Hanya pasien dari kalangan orang tua dan individu rentan terhadap Covid-19 yang diizinkan masuk ke ruang isolasi di rumah sakit. Negara harus menyadari bahwa kapasitas rumah sakit sangat terbatas, jumlah ventilator terbatas, dan ruang inap isolasi sangat sedikit.

Jadi prioritas diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Akhirnya, seluruh kebijakan tersebut perlu didukung dengan pembiayaan yang besar dari negara. Negara tidak perlu ragu karena kebijakan negara harus counter cyclical terhadap penurunan ekonomi. Bila ekonomi rakyat turun, pemerintah jangan menunda apalagi berhemat, nanti ekonomi akan jatuh lebih dalam lagi. Otoritas keuangan perlu membantu negara memikirkan bagaimana pembiayaan kebijakan stimulus ekonomi tambahan tersebut dilakukan.

Opsi terdekat adalah memperbesar defisit melalui penerbitan SBN baru (corona bills) dan relaksasi aturan defisit maksimal 3%, bila diperlukan keluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk keterlibatan dari institusi keuangan dan bank sentral untuk membeli SBN di pasar primer untuk melengkapi kebutuhan dana.

Semua pihak harus bersatu. Jangan ada lagi kebijakan sektoral dan kewilayahan yang tidak komprehensif dalam mengatasi Covid-19 sehingga mengakibatkan kebijakan hanya menguntungkan kelompok atas dan merugikan kelompok bawah seperti saat ini. Apabila negara tidak melakukan lockdown, maka cukup kebijakan komprehensif ini dilakukan dan harus dilakukan segera untuk keselamatan semua, khususnya mereka yang miskin dan terpapar Covid-19 yang paling besar. Negara harus menyadari bahwa kebijakan social distancing ini tidak tepat kepada yang miskin (bias against the poor) yang justru seharusnya dilindungi oleh negara untuk penyelamatan ekonomi termasuk juga kaum atas (for the sake of the economy as a whole and the have)

 

*) Pengamat Kebijakan Publik.

*) Ekonom Senior Indef

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN