Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Budhi Setyawan, Peneliti di Badan Kebijakan Fiskal.

Budhi Setyawan, Peneliti di Badan Kebijakan Fiskal.

Ekstensifikasi Barang Kena Cukai, seperti Menunggu Godot

Budhi Setyawan, Selasa, 11 Juni 2019 | 08:50 WIB

Menunggu Godot adalah sebuah drama karya Samuel Becket yang diterbitkan tahun 1949 dan meraih hadiah Nobel Sastra tahun 1969. Dua tokoh utamanya yang bernama Vladimir dan Estragon bertemu di bawah sebuah pohon dan mengaku sedang menunggu seseorang yang bernama Godot. Ketidaktahuan mereka tentang siapa dan seperti apa sosok yang bernama Godot tidak membuat mereka mengurungkan niatnya untuk tetap menunggu sosok yang bernama Godot itu. Kisah Menunggu Godot merupakan kisah yang mengiaskan adanya harapan yang tak kunjung berakhir.

Sejak ditetapkannya Undang- Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, hingga tahun 2018, yang artinya sudah melewati waktu 23 (dua puluh tiga) tahun, barang kena cukai tetap hanya tiga jenis barang, yaitu etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau, seperti tercantum di pasal 4 ayat (1). Pada ayat (2) yang menyatakan penambahan dan pengurangan jenis barang kena cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, belum dimanfaatkan. Sementara revisi undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 juga tidak menyentuh pada hal terkait ekstensifikasi barang kena cukai.

Karakteristik barang kena cukai dinyatakan pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 39 tahun 2007, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Alasan utama yang dapat dijadikan pegangan pemerintah adalah barang memiliki dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup, sementara alasan yang berkaitan dengan pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan ada irisan dengan pajak penjualan barang mewah (PPnBM).

Jika diurai lebih lanjut, dapat didapatkan barang-barang tertentu yang berpotensi menjadi barang kena cukai adalah karena alasan dampak negatif langsung pada masyarakat maupun dampak tidak langsung melalui penurunan kualitas lingkungan.

Seiring dengan gerak pembangunan serta upaya mengejar produktivitas dan diversifikasi barang-barang, maka tentu ada pemanfaatan bermacam bahan yang sebagian memberikan dampak buruk bagi kesehatan apabila sering dikonsumsi. Bahan-bahan yang sering digunakan dalam campuran pembuatan makanan dan minuman adalah zat-zat kimia yang ada di dalam zat pengawet, zat pewarna, zat penguat rasa, dan zat pengembang.

Untuk produk hewan dan tumbuhan bisa jadi perlu diwaspadai jika menggunakan zat atau obat untuk memacu pertumbuhan, pengubah warna tampilan, hormon tertentu, temuan rekayasa genetika atau bioteknologi, dan lain-lain.

Sementara barang-barang lain yang berdampak secara tidak langsung bisa jadi dari barang-barang yang dipakai di dalam proses pembangunan sarana dan prasarana fisik, transportasi, perdagangan, pertambangan, dan lain-lain.

Instrumen fiskal berupa cukai diimplementasikan bukan untuk menghambat proses berkehidupan manusia, tetapi untuk mengatur dengan cara pengendalian konsumsi agar tercapai keseimbangan, yakni optimal dalam penggunaan barang dan minimal dampaknya bagi keberlangsungan kehidupan manusia.

Sijbren Cnossen dalam bukunya Theory and Practice of Excise Taxation: Smoking, Drinking, Gambling, Polluting, and Driving (2005) mengaitkan cukai untuk beberapa barang dan jasa terkait seperti pada tembakau, alkohol, perjudian, lingkungan hidup, limbah padat kota, dan kemacetan pengguna jalan. Tembakau dan alkohol merupakan barang kena cukai konvensional yang hampir semua negara mengenakan cukai.

Untuk barang lain dan jasa tertentu memang masing-masing negara beragam dalam kebijakan cukainya. Jadi potensi barang-barang lain (dan juga jasa) yang punya dampak negatif bagi kehidupan untuk dijadikan objek cukai masih sangat terbuka lebar.

KPMG dalam tulisannya tentang Asean Tax Guide (2013), memberikan data beberapa negara di Asean banyak yang mengenakan cukai pada barang selain hanya tembakau dan alkohol. Kamboja menerapkan cukai pada jasa telepon internasional, tiket penerbangan internasional, dan jasa hiburan. Laos mengenakan cukai pada BBM, minuman berkarbonasi, dan kosmetik. Malaysia menerapkan cukai pada kendaraan bermotor. Filipina mengenakan cukai pada minyak bumi, produk mineral, kembang api, dan film.

Singapura menerapkan bea masuk atau cukai pada produk minyak bumi dan kendaraan bermotor. Vietnam mengenakan cukai pada kendaraan bermotor, minyak bumi, AC, ruang pertunjukan tari, panti pijat, kasino, klub golf, dan lotere.

Perbandingan dengan negaranegara Asean lebih realistis karena tingkat ekonomi masing-masing yang tidak terlalu jauh berbeda, kecuali Singapura dan Brunei Darussalam.

Untuk negara-negara maju di Eropa dan Amerika tentu lebih progresif lagi dalam varian barang dan jasa yang menjadi objek cukai. Hal ini menunjukkan bahwa cukai terhadap barang selain tembakau dan alkohol di kawasan Asean pun bukan suatu hal yang aneh atau ilusi semata, tetapi benar-benar secara riil diberlakukan. Sangat naif tentunya jika kemajuan negara-negara tersebut dalam kebijakan cukainya masih tidak menjadi pertimbangan dari pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia.

Dalam publikasinya terkait Human Development Index (HDI) tahun 2018, UNDP menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat 116, yang termasuk kategori Medium Human Development. Negara anggota Asean yang berada di atas Indonesia adalah Filipina (113), Thailand (83), Malaysia (57), dan Brunei Darussalam (39). Peringkat lima teratas adalah Jerman, Irlandia, Australia, Swiss, dan paling tinggi Norwegia.

Penilaian HDI dilakukan dengan pendekatan pada tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Umur panjang dan hidup sehat diukur dengan angka harapan hidup, pengetahuan dihitung dari angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah, dan standar hidup layak dihitung dari produk domestik bruto (PDB) per kapita atau kemampuan daya beli.

Sementara untuk Health Care Index (HCI) menurut NUMBEO untuk negara-negara di tahun 2019, Indonesia berada di peringkat 51. Negara-negara di Asean yang berada di atas Indonesia adalah Filipina (42), Malaysia (34), Singapura (27), dan Thailand (7). Untuk lima teratas adalah Denmark, Belgia, Jepang, Korea Selatan, dan teratas Taiwan. HCI atau Indeks Perawatan Kesehatan adalah perkiraan kualitas keseluruhan dari sistem perawatan kesehatan, profesional perawatan kesehatan, peralatan, staf, dokter, biaya, dan lain lain.

NUMBEO sendiri merupakan situs basis data terbesar di dunia dari kontribusi pengguna pada banyak kota dan negara di seluruh dunia. NUMBEO memberikan informasi terkini dan tepat waktu tentang kondisi kehidupan dunia termasuk biaya hidup, indikator perumahan, perawatan kesehatan, lalu lintas, kejahatan dan polusi.

Selanjutnya dalam peringkat Human Capital Index (HCI) yang dirilis oleh World Bank, pada tahun 2018 Indonesia berada di posisi 87 dari 157 negara. Beberapa Negara di Asean berada di atas Indonesia seperti Filipina di peringkat 82, Thailand 68, Malaysia 57, dan Vietnam 48. Lima peringkat teratas adalah Finlandia, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, dan teratas Singapura.

HCI merupakan parameter untuk menilai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap potensi kemampuan sumber daya manusia dari berbagai aspek. Secara garis besar, HCI menjadi barometer yang memperlihatkan kebijakan pemerintah dalam rangka memastikan aspek kesehatan dan pendidikan penduduknya berbanding lurus dengan potensi mereka sebagai angkatan kerja di masa depan.

Dari tiga macam pengukuran tersebut di atas, terlihat bahwa bagaimanapun juga aspek kesehatan merupakan nilai pertama yang mesti dipastikan berada pada kualitas terbaik. Kesehatan menjadi modal awal yang tak bisa ditawar lagi dan harus pada kondisi terbaik agar manusia bisa beraktivitas dengan efektif dan memberikan hasil dan manfaat yang optimal, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya.

Oleh karena itu, ekstensifikasi pengenaan cukai terhadap beberapa barang tertentu yang dianggap mempunyai dampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan layak segera dilakukan. Kesadaran berbagai pihak terhadap pentingnya cukai tidak bisa hanya ditunggu, tetapi harus diupayakan lewat berbagai cara.

Analogi dengan pajak, cukai yang merupakan beban tambahan pada harga barang dan menjadikan alokasi daya beli masyarakat jadi berkurang atau sempit. Tentu sulit diharapkan kesediaan masyarakat untuk menerima jenis pajak baru dalam waktu yang singkat.

Oleh karena itu, diperlukan gerakan penyadaran atau kampanye secara nasional melalui berbagai kementerian, lembaga swadaya masyarakat, universitas, lembaga penelitian, pemerintah daerah, dan lain-lain. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap cukai, seperti masyarakat (calon konsumen), industri atau pelaku usaha, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus mendapatkan informasi yang sama untuk mendapatkan pemahaman yang seragam.

Perlu disampaikan dari hal mendasar tentang apa itu cukai, filosofinya, penerapannya, benchmark di negara lain, dan seterusnya sampai pemanfaatannya lewat konsep earmarking untuk penanggulangan dampak negative penggunaannya. Dari respons berbagai pihak yang terkait dengan ekstensifikasi cukai, maka dapat dibuat peta jalan ekstensifikasi barang kena cukai. Peta jalan ini akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam menambah barang kena cukai dengan memperhatikan berbagai aspek, misalnya aspek dampak paling berbahaya, ketersediaan barang substitusi, tenaga kerja, kemudahan penerapan, dan terakhir terkait dengan hasil penerimaan cukainya.

Ini bukan pekerjaan yang mudah dan ringan, akan tetapi tetap harus menjadi acuan pokok pemerintah yang mestinya tetap dijalankan ke depan, bahkan bisa dilakukan perubahan dengan memasukkan barang baru yang akan dikenai cukai jika dipandang sangat mendesak dan telah diperoleh bukti dari dampak negatif barang tersebut.

Mau tidak mau harus dimulai dengan serius dan berani untuk menambah objek barang kena cukai yang baru, atau kita semua akan menjadi orang seperti tokoh dalam drama Menunggu Godot.

Budhi Setyawan, Peneliti di Badan Kebijakan Fiskal. (Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis, bukan mewakili institusi tempatnya bekerja).

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN