Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bahtiar Fitkhasya Muslim, Kepala Subbidang Kebijakan Asuransi, Dana Pensiun, dan Penjaminan Syariah, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal

Bahtiar Fitkhasya Muslim, Kepala Subbidang Kebijakan Asuransi, Dana Pensiun, dan Penjaminan Syariah, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal

Evaluasi 3 Tahun Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia

Bahtiar Fitkhasya Muslim, Kamis, 13 Juni 2019 | 18:21 WIB

Pada Desember 2015 Bappenas menerbitkan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI) sebagai sebuah dokumen yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan kemampuan sistem keuangan syariah, mengatasi kesenjangan yang ada, memperbaiki kinerja kelembagaan, menciptakan peluang baru di pasar domestik dan internasional, serta memosisikan Indonesia sebagai pemain utama dalam keuangan syariah di dunia.

Hingga hari ini, setelah berjalan lebih dari tiga tahun sejak pertama kali diluncurkan, ada beberapa rekomendasi yang sudah dilaksanakan dan masih banyak lagi yang sedang dalam proses maupun belum terlaksana.

Salah satu rekomendasi paling penting dan sudah berhasil diselesaikan adalah pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang akan bertindak sebagai badan “unggulan” nasional untuk mencapai visi keuangan syariah dan akan mengawasi pelaksanaan Masterplan AKSI. KNKS dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah dan dipimpin langsung oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI. Perangkat kerja dan organisasi KNKS juga sudah siap bekerja setelah Menteri PPN/Kepala Bappenas sekaligus Sekretaris Dewan Pengarah KNKS, Bambang Brodjonegoro, melantik jajaran direksi KNKS pada Maret 2019 lalu.

Merujuk pada Masterplan AKSI, tugas yang diemban oleh KNSK sangat besar. KNKS adalah kunci untuk menciptakan visi nasional, koordinasi dan kepemimpinan yang sangat diperlukan bagi industri keuangan syariah. Selama ini, masing-masing pemangku kepentingan bekerja sendiri-sendiri dan belum berkoordinasi secara optimal. Meskipun para pemangku kepentingan tersebut telah berusaha keras untuk mengembangkan industri keuangan syariah, kenyataannya industri ini belum berkembang pesat karena usaha-usaha tersebut tidak berjalan ke arah yang sama.

Visi nasional dan koordinasi ini mutlak ada karena memang masing-masing pemangku kepentingan terbatas lingkup kerjanya sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimilikinya. Dalam sebulan pertama kerjanya, KNKS telah melakukan kunjungan ke berbagai pemangku kepentingan keuangan syariah termasuk ke Kementerian Keuangan. KNKS juga telah menyelenggarakan kegiatan Festival Ekonomi Syariah di Bandung pada bulan April lalu serta ikut terlibat dalam seminar keuangan syariah internasional (4th Annual Islamic International Conference) yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan pada bulan Juli 2019 mendatang.

Rekomendasi lain yang penting dan telah berhasil diselesaikan adalah mengumumkan kebijakan pemerintah untuk mendukung keuangan syariah dengan menyediakan iklim usaha yang setara bagi lembaga keuangan syariah. Kebijakan yang telah dikeluarkan dan diumumkan terkait hal ini berupa fasilitasi kepada Pegawai Negeri Sipil yang ingin penyaluran gajinya dilakukan melalui rekening bank syariah. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Bank Umum Secara Terpusat. Dengan adanya PMK tersebut maka setiap PNS/TNI/ Polri berhak mengajukan kepada institusi tempatnya bekerja, untuk memindahkan penyaluran gajinya dari sebelumnya melalui rekening bank konvensional dipindahkan melalui rekening bank syariah.

Kebijakan fasilitasi penyaluran gaji PNS/ TNI/Polri bisa memberikan perlakuan atau kesempatan yang sama kepada bank konvensional dan bank syariah dalam mengakses dana pemerintah yang jumlahnya cukup besar. Dalam APBN 2019 tercatat bahwa anggaran untuk gaji dan tunjangan PNS/TNI/Polri adalah sebesar Rp 98 triliun. Selain efek langsung berupa terbukanya akses bank syariah untuk penyaluran gaji PNS/TNI/Polri yang jumlahnya cukup besar tersebut, kebijakan ini juga bisa mendukung inklusi keuangan syariah. Tidak tertutup kemungkinan bahwa PNS/ TNI/Polri yang rekening gajinya sudah dipindahkan ke bank syariah selanjutnya pada saat membutuhkan pembiayaan juga akan mengajukannya kepada bank syariah yang menjadi payroll gajinya.

Begitu juga ketika membutuhkan layanan keuangan lain seperti asuransi dan lain sebagainya. Alasan-alasan itulah yang menjadikan rekomendasi ini sangat penting dan kita patut bersyukur bahwa rekomendasi ini sudah terlaksana sejak tahun 2016.

Rekomendasi penting berikutnya yang berhasil diselesaikan adalah penempatan dana haji di bank syariah. Kewajiban penempatan dana haji di bank syariah sebetulnya sudah di atur dalam Undang- Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). Berdasarkan kedua peraturan tersebut, bank yang bisa menjadi BPS BPIH hanya bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki layanan syariah. Namun, meskipun sudah jelas diatur, pemindahan dana haji yang masih dikelola bank konvensional ke bank syariah baru sepenuhnya terjadi di tahun 2018 lalu. Mulai tahun 2018 sudah tidak ada lagi dana haji yang ditempatkan di bank konvensional.

Berdasarkan laporan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), dana haji yang dikelola sepanjang tahun 2018 adalah sebesar Rp 113 triliun, di mana 50% ditempatkan di deposito bank syariah dan 50% sisanya di investasikan di surat berharga. Tahun ini akan ada sedikit perubahan yaitu 50% dalam bentuk deposito bank syariah, 30% investasi surat berharga, dan 20% investasi langsung yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji. Pelaksanaan kewajiban penempatan dana haji di bank syariah tersebut telah meningkatkan likuiditas bank syariah, saat ini sekitar 17% DPK di industri perbankan syariah berasal dari dana haji.

Meningkatnya likuiditas bank syariah tersebut akan meningkatkan kemampuan pembiayaan bank syariah serta menurunkan margin pembiayaan yang dikenakan kepada nasabah. Sama seperti kebijakan penyaluran sebagian gaji PNS/TNI/Polri di bank syariah, kebijakan penempatan dana haji di bank syariah juga akan mendorong inklusi keuangan syariah karena semakin banyak masyarakat yang berinteraksi dengan bank syariah (dalam hal ini calon peserta haji).

Masih Banyak Pekerjaan Rumah

Meskipun beberapa rekomendasi penting dari Masterplan AKSI sudah berhasil dilaksanakan, tetapi masih banyak rekomendasi lain yang penting dan perlu untuk diselesaikan demi mewujudkan tujuan sebagaimana disebutkan dalam Masterplan AKSI: meningkatkan infrastruktur dan kemampuan sistem keuangan syariah, mengatasi kesenjangan yang ada, memperbaiki kinerja kelembagaan, menciptakan peluang baru di pasar domestik dan internasional, dan memosisikan Indonesia sebagai pemain utama dalam keuangan syariah di dunia.

Beberapa dari rekomendasi penting yang masih menjadi pekerjaan rumah antara lain melakukan konsolidasi sektor perbankan syariah dengan melakukan merger untuk menciptakan pemain yang lebih besar dan kuat secara finansial, memberikan peluang terbentuknya berbagai dana APEX baru untuk lembaga keuangan mikro, dan mengubah struktur BAZNAS dan BWI dengan memberikan peran lebih untuk mengelola sektor zakat dan wakaf.

Penyelesaian rekomendasi-rekomendasi tersebut akan dikoordinasikan melalui KNKS tetapi pelaksanaannya ada di masin-masing lembaga yang menjadi penanggung jawabnya, termasuk di dalamnya adalah Kementerian Keuangan.

Bahtiar Fitkhasya Muslim, Kepala Subbidang Kebijakan Asuransi, Dana Pensiun, dan Penjaminan Syariah, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal (*tulisan merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili institusi dimana penulis bekerja. *disclaimer

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN