Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Khudori, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), anggota Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan (2010-sekarang), penulis buku Ironi Negeri Beras (Yogyakarta:
Insist Press, 2008)

Khudori, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), anggota Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan (2010-sekarang), penulis buku Ironi Negeri Beras (Yogyakarta: Insist Press, 2008)

Fatsun Bisnis Pabrik Gula

Minggu, 19 Juli 2020 | 09:17 WIB
Khudori *)

Tidak banyak yang menyadari apabila ada sektor ekonomi Indonesia saat dijajah yang demikian canggih dan penuh gairah inovasi. Tak lain dan tak bukan adalah industri pergulaan. Dari empat abad bentangan sejarah terukir jelas betapa advanced industri pergulaan saat itu.

Pajak-jejaknya mudah ditemukan: pabrik gula (PG) BUMN di Jawa yang dikelola PT Perkebunan Nusantara IX-XI dan PT Rajawali Nusantara Indonesia serta pusat riset gula yang dulu termashur, Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia di Pasuruan, Jawa Timur. PG-PG ini dibangun di era kolonialisme Belanda abad ke-18.

Pada masa itu dengan meningkatkan kualitas produk dan produktivitas perusahaan, konsolidasi perusahaan, mendirikan lembaga riset, dan peningkatan produktivitas kebun, industri pergulaan di Jawa berubah secara radikal: dari tidak efisien menjadi terefisien di dunia hingga mengalahkan industri gula Eropa.

Secara ekonomi, industri gula memberikan kemakmuran luar biasa kepada Belanda. Periode 1860-1865, 56,8% pendapatan nasional Belanda ditopang dari industri gula. Pada 1930, Hindia Belanda menjadi eksportir gula terbesar kedua di dunia. Industri gula telah menjadi “gabus tempat mengapung Holland”.

Lebih satu abad berlalu, kini Indonesia menjadi importir gula yang amat besar. Penurunan kinerja ini tentu bukan tiba-tiba, tapi merupakan hasil pergulatan ekonomi-politik selama puluhan tahun. Sampai saat ini kebijakan pergulaan masih inkonsisten dan tambal sulam.

Hasilnya, struktur industri pergulaan berpuluh tahun tidak berubah: PG BUMN yang sebagian besar tidak efisien dan PG swasta yang kompetitif.

Kehadiran PG rafinasi sejak tahun 2000-an yang sepenuhnya berbahan baku impor (footloose industry), struktur pasar produksi dan impor yang oligopoli menambah kacau pergulaan nasional.

Kemerosotan kinerja PG BUMN ini terjadi karena miskin inovasi, teknologi PG obsolete, berumur tua, dan berkapasitas giling kecil (di bawah 3.000 ton tebu per hari).

Saat ini jumlah PG 66 buah, 53 buah di antaranya PG BUMN. Dari 53 buah PG BUMN itu 68% pabrik tua, yakni berumur di atas 90 tahun dan 80% terdapat di Pulau Jawa.

Akibat mesin tua, kinerja PG BUMN tak maksimal. Mesin bocor, nira tebu banyak yang tidak terproses menjadi gula. Secara teoritis rendemen bisa mencapai 14-15% apabila prinsip efisiensi dilakukan dengan baik. Tetapi karena PG BUMN sudah tua, rendemen yang diraih hanya 6-7%, jauh di bawah pencapaian rendemen di era 1930- an: 11-13%.

Hanya 10% PG BUMN yang punya lahan sendiri. Sisanya mengandalkan bahan baku tebu dari petani. Manajemen usahatani terpisah dari manajemen penggilingan. Keputusan menanam, seperti waktu tanam, varietas, pemupukan, dan pemeliharaan sepenuhnya ada di tangan petani yang jumlahnya banyak, ketrampilan dan kemampuan modalnya beragam. PG BUMN kesulitan mengatur jadwal tebang, angkut dan giling.

Kerumitan tersebut membuat PG BUMN sulit meningkatan efisiensi, produktivitas tebu dan rendemen gula. Kualitas gula yang dihasilkan juga rendah, dengan ICUMSA 80-300.

Sebaliknya, PG swasta menguasai lahan, baik dari HGU maupun sewa. Mereka bisa mengintegrasikan manajemen usahatani dengan pengolahan. Jadwal tanam, tebang, angkut dan giling bisa diatur sempurna, dan rendemen bisa ditaksir lebih tepat. Karena dibangun era 1980-an, teknologi PG swasta jauh lebih baik dan kapasitasnya jauh lebih besar.

Ini berpengaruh pada efisiensi, yang bisa dilihat dari produktivitas gula, rendemen, dan ongkos produksi yang lebih baik dari PG BUMN. Ongkos produksi PG swasta rerata Rp 6.000/kg gula, sementara di PG BUMN yang tidak efisien bisa dua kali lipatnya. Aneka masalah ini membuat PG BUMN tidak kompetitif. Ini salah satu alasan PT PN dan PT RNI menutup PG-nya.

Di negara-negara produsen dan eksportir gula utama, seperti Brazil, Australia dan Thailand, biaya pokok produksi gula hanya sekitar 50-80% dari rerata biaya gula Indonesia. Budidaya tebu dilakukan secara mekanis dan prosesnya semi otomatis di pabrik.

Alokasi biaya tenaga kerja relatif kecil. Kapasitas giling PG besar: rata-rata 10.000-15.000 ton tebu per hari. PG amat efisien (Toharisman, 2014).

PG tidak hanya menghasilkan gula seperti di Indonesia, tapi juga produk turunan lain bernilai ekonomi amat tinggi, seperti etanol, listrik dan kertas. Tebu sebenarnya merupakan “tanaman emas”: bisa disulap menjadi puluhan produk turunan yang bernilai tinggi.

Di India kontribusi gula terhadap keuntungan perusahaan kurang 40%, sisanya disumbang dari cogen (listrik) dan etanol. Gula-cogen-etanol menjadi produk utama PG-PG di India, Australia dan Thailand.

Kebijakan gula dan produk turunannya sangat kondusif dalam mendorong pengembangan usaha. Diversifikasi produk ini juga bisa menjadi strategi keluar dari pasar gula dunia yang distortif dan harganya tidak stabil.

Di luar itu, PG, terutama BUMN, tidak memiliki fatsun usaha (Soepardi, 2000). Ini salah satu penyebab kemerosotan kinerja industri gula. PG hanya operasi (giling) 4-5 bulan atau 120-150-an hari saat ada bahan baku. Sampai musim giling berikutnya, PG tidur.

Selama itu PG dirawat dan sesekali diservis oleh segelintir staf dan karyawan. Padahal, PG bukan cuma dilayani tenaga perawat-operasi pabrik, tetapi juga staf dan karyawan yang jumlahnya lebih banyak. Mereka menangani pekerjaan non-teknis.

Dengan upah natura 34% dari gula hasil olahan tebu, PG bisa menggaji direksi, staf dan karyawan selama setahun dan memberi kenyamanan hidup: mobil, rumah, dan bonus.

Di sisi lain, risiko petani tebu tak tertanggungkan. Tebu memerlukan waktu 10-14 bulan untuk dipanen. Pada awal tumbuh selama tiga bulan petani bisa melakukan tumpangsari. Dari hasil tumpangsari dan tebu, petani menanggung risiko gagal, seperti akibat kemarau, banjir, hama-penyakit dan anjloknya harga. Risiko semacam ini tidak ada di PG.

Jadi, risiko petani-PG tidak imbang. Apalagi, menurut perhitungan, komposisi biaya dalam industri gula sekitar 60-70% ada di kebun (Pakpahan, 2004). Artinya, share petani mencapai 60-70%. Kalau PG tidak efisien dan merugi, 60-70% inefisiensi dan kerugian itu dipikul petani. Bila harga jual gula anjlok, petani pula yang paling terpukul.

Beleid harga eceran tertinggi gula Rp 12.500/kg oleh Kementerian Perdagangan menambah kisruh industri pergulaan yang sudah keruh. Mulai diterapkan pada 2016, sampai sekarang HET tak pernah ditinjau ulang.

Dalam beleid baru, Permendag 7/2020, harga acuan produsen Rp 9.100/ kg, sama seperti tahun 2016. Sementara biaya produksi gula, yang tercermin dari biaya usahatani, terus naik. Inflasi 2016-2019 lebih 10%.

Menurut kalkulasi Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, ongkos produksi gula petani saat ini Rp 12.772/kg. Karena itu, harga acuan gula saat ini seharusnya ditinjau ulang.

Penetapan HET membuat daya beli konsumen terjaga. Di sisi lain, HET membuat petani tebu merugi. Kebijakan semacam ini tentu tidak bijaksana. Harga gula dipaksa rendah dengan kerugian konsumen. Kemendag beralasan konsumen tidak sepatutnya ikut menanggung inefisiensi PG BUMN dengan menebus gula dengan harga tinggi.

Seperti konsumen, petani juga tak sepatutnya menanggung inefisiensi PG BUMN. Beleid HET gula yang hanya membela konsumen, tentu tidak bijak. Dengan konsumsi gula 11 kg/kapita/tahun tak perlu ada kekhawatiran kenaikan harga bakal menekan daya beli.

Agar PG tak jadi usaha terselubung yang memaksa petani untuk menghidupinya, harus dilakukan sejumlah langkah simultan. Pertama, PG-PG kecil bisa diamalgamasi atau dikonsolidasi menjadi sebuah PG besar, sehingga biaya produksi gula dan produk hilir lain bisa lebih ekonomis.

Kedua, produktivitas gula ditingkatkan dengan perbaikan varietas tebu dan kultur teknis. Ketiga, kehilangan gula selama perjalanan dari kebun ke PG ditekan seminimal mungkin.

Keempat, kalau memungkinkan menyatukan kembali manajemen di lahan dan giling. Kelima, orientasi produksi sepanjang tahun dan bukan hanya gula, tapi diperluas ke multiusaha secara vertical dan horizontal dengan mengolah seluruh tebu jadi gula (kristal dan cair), energi, kertas dan produk turunan lain yang bisa mencapai 50 jenis produk. Jika ini dilakukan, tebu dan PG menjanjikan kesejahteraan.

*) Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-sekarang), penulis buku ”Gula Rasa Neoliberalisme: Pergumulan Empat Abad Industri Gula” (LP3ES, 2005), dan peminat masalah sosial-ekonomi pertanian dan globalisasi.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN