Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Djoko Retnadi, Advisor untuk CEO LPEI

Djoko Retnadi, Advisor untuk CEO LPEI

Format Ulang Program CSR

Senin, 21 Juni 2021 | 22:13 WIB
Djoko Retnadi *)

Ketua Umum DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani menyatakan bahwa tanjung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/ CSR) mestinya menjadi hal yang mandatory, bukan lagi voluntary. CSR mestinya bukan lagi sebagai kegiatan filantropis dan pencitraan atau sekadar kegiatan marketin, namun harus menyatu dengan kegiatan utama atau core competence bisnis.

Dengan kata lain, CSR bukan sekadar program, tetapi merupakan sebuah model bisnis dari perusahaan tersebut, sehingga akan tertanam dalam keseluruhan aktivitas bisnis, dari hulu hingga ke hilir. Menurut pakar CSR dari Habitat for Humanity Indonesia, Susanto Samsudin, ada lima syarat CSR yang ideal.

Pertama, harus efektif, di mana program harus langsung menyasar pada kebutuhan pene rima manfaat. Kedua, harus berdampak, di mana penerima merasakan langsung program tersebut. Ketiga, program CSR harus berkelanjutan, tidak hanya one shot moment. Keempat, terjadi proses pembelajaran dalam program CSR. Kelima, selain bermanfaat bagi penerima, CSR harus memberi manfaat untuk perusahaanyang membuat program.

Dari kelima kriteria CSR ideal tersebut, tentunya akan menjadi sempurna bila CSR dikemas sebagai model bisnis yang menjadi aktvitas bisnis sehari-hari sebagaimana saran ketua umum Apkindo.

Format Ulang CSR

Aktivitas CSR telah berjalan cukup lama, namun menurut Susanto Samsudin, yang dilaksanakan secara ideal baru sekitar 10%. Ketentuan yang cukup lengkap mengenai CSR sebenarnya dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri BUMN No 05/MBU/04/ 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN.

Di dalam peraturan tersebut diatur mengenai dua hal, yaitu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Pendanaan kepada UMK (Usaha Mikro Kecil) di lingkungan BUMN berada. Dijelaskan bahwa dalam pemberian pendanaan kepada UMK agar difokuskan pada UMK yang mempunyai kaitan bisnis dengan BUMN pemberi atau usaha binaan BUMN.

Berbagai pola CSR, khususnya pemberian bantuan sekaligus pendanaan telah dilaksanakan oleh banyak perusahaan. Namun de mikian, contoh CSR ideal belum pernah diulas secara mendalam sehingga dapat dijadikan model bisnis untuk seluruh perusahaan.

Menurut penulis, untuk meme nuhi syarat CSR ideal perlu adanya penggabungan aktivitas pemberian bantuan kepada UMK yang sekaligus diciptakan sistem tertutup (closed system) pembiayaan sebagai sebuah model bisnis yang menjadi kegiatan inti perusahaan. Yang dimaksud closed system adalah adanya keterkaitan alur produksi dan pembelian, antara produsen dari UMK dengan pemberi bantuan atau pendanaan.

Ketika sebuah perusahaan memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana produksi untuk UMK, itu baru satu sisi pelaksanaan CSR. Bila bantuan ini dilanjutkan dengan pemberian pelatihan, pendampingan serta pendanaan, maka aktivitas CSR akan menjadi le bih bermakna. Akhirnya, yang tidak kalah penting ketika perusaha an pemberi CSR juga mampu me nyerap produksi UMK yang menjadi binaannya, maka CSR ideal akan terwujud karena telah menjadi mo del bisnis perusahaan.

Yang sering menjadi kendala perusahaan pemberi CSR antara lain tidak adanya kompetensi sebagai perusahaan pemberi sekaligus pengelola pinjaman, dan terkadang produk UMK tidak sejalan dengan bisnis perusahaan pemberi CSR.

CSR sebagai Model Bisnis

Ada case cukup menarik yang dilakukan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), di mana LPEI menciptakan model bisnis CSR melalui dua model bisnis. Model pertama, yaitu dari hilir ke hulu, di mana LPEI memberikan pem biayaan kepada salah satu pe r usahaan besar sebagai debiturLPEI. Selanjutnya, LPEI menciptakan model bisnis dengan membantu para pemasok (terdiri atas para UMK), berupa bantuan sarana dan prasarana produksi, pelatihan, pem binaan, pendampingan, serta pembiayaan.

Dengan menerapkan pembiayaan rantai pasokan (supply chain financing/ SCF), maka akan terwu jud closed system di mana perusahaan besar menyerap produk UMK bi naan sekaligus menjamin pembayaran produk, pihak UMK menjamin ketersediaan produk, dan LPEI menjamin ketersediaan pendanaan bagi perusahaan besar maupun UMK.

Model kedua, yaitu dari hulu kehilir, di mana LPEI mengidentifikasi potensi produksi sebuah desa atau kawasan. Melalui jalinan kerja sama dengan universitas, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas UKM, maka akan terseleksi desa yang akan di kembangkan.Pada tahap awal, LPEI akan memberikan bantuan sarana dan prasarana produksi, pelatih an danpendampingan sehingga ma syarakat desa mampu me me nuhi standar dan kualifikasi produk tertentu.

Bila kondisi kapasitas produksi dan kualitas telah terpenuhi makaLPEI akan memberikan pendampingan untuk mencarikan pembeli produk tersebut, dalam hal ini adalah fokus untuk pasar ekspor. Apabila komunitas desa tersebut telah berhasil melakukan penjualan ekspor, hal ini akan menjadi peluang bagi LPEI untuk membantu aspek pendanaan agar kapasitas produksi semakin besar.

Pada umumnya UMK di desa belum mampu melaksanakan ekspor langsung sehingga memerlukan bantuan perusahaan besar sebagai aggregator ekspor. Inilah peluang bagi LPEI untuk menciptakan SCF, di mana ikatan LPEI, perusahaan eksportir, dan para pemasok (UMK di desa) diikat untuk memberikan manfaat bersama.

Dari dua model pendekatan CSR tersebut ada peluang bahwa CSR yang mendekati ideal dapat dicapai, yaitu terwujudnya aspek keberlanjutan, terwujudnya proses pembelajaran, memberikan manfaat kepada semua pihak terkait,dan semua aspek tersebut dilaksanakan dan dikemas dalam sebuah model bisnis dan menjadi aktivitas sehari-hari perusahaan. CSR yang dikemas sebagai model bisnis ini di LPEI diberikan tagline Desa Devisa, di mana dalam model tersebut tercakup kegiatan CSR, sekaligus dikaitkan dengan bisnis utama yaitu pembiayaan yang dikemas secara closed system.

Sehingga akan terhindar dari kegiatan CSR yang hanya bersifat one shot moment.

*) Advisor untuk CEO LPEI

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN