Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Gangguan Sistem Pembayaran dan Stabilitas Keuangan

Kamis, 9 November 2017 | 11:05 WIB
Oleh Ardhienus

Akhir Oktober 2017 menandai kewajiban penggunaan salah satu instrumen sistem pembayaran yaitu uang elekronik atau e-money di seluruh ruas jalan tol. Ini berarti pembayaran uang masuk tol tidak lagi menggunakan uang tunai, namun sudah dalam bentuk kartu (elektronifikasi). Pro-kontra sudah pasti terjadi, apalagi ini menyangkut perubahan habit atau perilaku masyarakat. Kendati begitu, penggunaan uang elektronik tersebut diyakini menguntungkan masyarakat karena transaksi dapat lebih cepat, aman, andal dan efisien.


Selain bersentuhan langsung dengan kehidupan riil masyarakat, dalam perspektif yang lebih luas, penggunaan instrumen sistem pembayaran juga dapat memengaruhi kestabilan sistem keuangan (stabilitas keuangan). Ini karena sistem pembayaran merupakan salah satu elemen pembentuk sistem keuangan, di samping elemen lainnya seperti institusi keuangan, pengguna (rumah tangga dan korporasi), dan pasar keuangan. Salah satu elemen terganggu, maka sistem keuangan secara keseluruhan sudah pasti akan terganggu pula.


Dari catatan yang ada, terdapat beberapa gangguan sistem pembayaran yang sempat memengaruhi stabilitas keuangan baik pada level ringan maupun yang menimbulkan risiko sistemik. Pertama, tidak berfungsinya anjungan tunai mandiri (ATM) pada sejumlah bank pada akhir Agustus 2017 yang lalu. Jumlahnya cukup banyak yakni mencapai ribuan ATM dan terjadi pada beberapa bank besar. Di antaranya, Bank BCA yang paling banyak mengalami gangguan dengan 5.700 ATM, Bank Mandiri 2.200 ATM, Bank BNI 1.100 ATM, Bank BRI 321 ATM, Bank OCBC NISP 140 ATM, dan Bank BTN 160 ATM. Gangguan tersebut mengakibatkan beragam transaksi yang biasa dilakukan masyarakat sedikit terhambat, seperti ambil tunai, transfer dan pembayaran tagihan rutin.


Munculnya kejadian itu disebabkan adanya pergeseran posisi antena satelit Telkom 1 milik PT Telkom. Akibatnya, ATM yang menggunakan satelit parabola atau Very Small Aperture Terminal (VSAT) tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Namun berkat kesigapan dan kerja sama berbagai otoritas seperti Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran, dan juga OJK, Kominfo, Industri Perbankan, serta tentu saja PT Telkom, gangguan tersebut dapat diatasi. Sehingga dampak negatif terhadap keberlangsungan fungsi sistem keuangan dalam bentuk kemudahan dan kenyamanan pengguna sistem pembayaran dinilai minimal.


Tidak hanya itu. Minimalnya gangguan ATM tersebut tidak lepas dari fakta bahwa walaupun jumlahnya ribuan (sekitar 9.000 ATM), namun dibandingkan dengan total ATM, persentase ATM yang mengalami gangguan tersebut cukup rendah, yaitu tidak lebih dari 10%. Nasabah pun sebenarnya dapat menggunakan ATM di lokasi lain yang masih berfungsi normal atau menggunakan ATM bank lain yang tidak terkena dampak walaupun ada konsekuensi terkena charge. Meski segalanya aman, namun gangguan ATM sempat menimbulkan diskusi hangat menyangkut pemakaian satelit yang dinilai sudah melewati masa ekonomisnya.


Kedua, gangguan ATM ternyata tidak domain terjadi di Indonesia saja. Pada tahun 2002, ATM di Swedia pun pernah mengalami hal yang sama. Namun gangguan ATM di negara tersebut lebih karena perusahaan pengisi uang ke ATM atau dikenal dengan nama perusahaan Cash-in Transit (CIT) yaitu Panaxia mengalami kebangkrutan akibat fraud internal. Hal ini mengakibatkan banyak ATM mengalami kekosongan (cash shortage).


Belum lagi ternyata Panaxia tidak hanya mengisi uang ke ATM, namun juga mengambil dan memasukkan uang ke bank dari dan untuk banyak perusahaan retail, sehingga banyak perusahaan retail kekurangan uang tunai. Sempat terjadi cash shortage secara temporer karena memang Panaxia merupakan perusahaan CIT ketiga terbesar di Swedia dengan pangsa pasar mencapai 25%. Bisa dibayangkan kalau seandainya Panaxia mendominasi pengisian uang tunai ke ATM, maka akan banyak terjadi kekurangan uang tunai di mana-mana dan pastinya akan mengganggu stabilitas keuangan dan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.


Pada akhirnya, kejadian ini telah membuat Parlemen Swedia menyetujui rekomendasi Bank Sentral Swedia (Sveriges Riksbank) untuk menata ulang desain dan struktur pengaturan pengelolaan uang (cash management proces) dan pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan CIT.


Ketiga, selain ATM, instrumen sistem pembayaran yang juga sempat mengganggu stabilitas keuangan, bahkan mengakibatkan timbulnya risiko sistemik adalah kartu kredit. Kita mungkin ingat krisis kartu kredit pernah melanda tiga negara Asia yaitu Hong Kong (2002), Korea Selatan (2003), dan Taiwan (2006). Memang, hanya Korea Selatan yang mengalami krisis yang parah (distress) hingga mengganggu stabilitas keuangan negaranya.


Krisis kartu kredit di Korea Selatan tersebut didorong oleh penggunaan kartu kredit yang idealnya untuk instrumen pembayaran, namun digunakan sebagai instrumen utang. Akibat dukungan beberapa faktor, seperti deregulasi kebijakan pemerintah, persaingan yang ketat, pertumbuhan kartu kredit yang eksesif dan pelonggaran lending standard, hal itu telah menyebabkan pertumbuhan outstanding utang kartu kredit meningkat tajam.


Tidak hanya itu. Adanya keterkaitan (interconnectedness) bank komersial dengan perusahaan penerbit kartu kredit baik dalam kepemilikan (terafiliasi) maupun keuangan (sebagai kreditur dan investor), kemudian bergantungnya pendanaan perusahaan penerbit kartu kredit pada wholesale funding di pasar modal, dan besarnya eksposur investasi Dana Pensiun, perusahaan asuransi dan managed funds di perusahaan penerbit kartu kredit, telah menyebabkan krisis kartu kredit tersebut tereskalasi menjadi sistemik.


Untuk mengatasi masalah itu, bank sentral bersama Pemerintah Korea Selatan harus mengambil beragam langkah penyelamatan melalui kombinasi skema bail-in dan bail-out, termasuk dengan melibatkan kreditur dan investor. Misalnya saja Bank of Korea menginjeksi likuiditas jangka pendek ke sistem keuangan melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT) seperti reverse repo, pembelian Government Bond secara outright, early redemption of Monetary Stabilitation Bonds. Pemerintah Korea Selatan juga meminta investor domestik untuk memperpanjang kembali pinjaman mereka yang telah jatuh tempo di perusahaan penerbit kartu kredit serta tidak mengeksekusi put option yang melekat pada produk credit card ABS.


Paket penyelamatanpun dikeluarkan Pemerintah Korea Selatan melalui Korean Development Bank (KDB) untuk menyelamatkan perusahaan penerbit kartu kredit yang bermasalah yaitu LG Card. Mereka juga meminta pemegang saham LG Card untuk menginjeksi modal, menghentikan sementara perdagangan LG Card Bonds, meminta KDB untuk memberikan kredit ke LG Card, dan mempertemukan LG Card dan krediturnya untuk melakukan debt to equity swap.


Berkaca pada ketiga contoh kasus tersebut di atas serta melihat adanya keterkaitan yang erat antara sistem pembayaran dan stabilitas keuangan, maka pengawasan sistem pembayaran yang dilakukan Bank Indonesia menjadi sangat penting. Tidak hanya untuk memastikan bahwa sistem pembayaran berjalan aman, efisien, lancar dan andal, namun juga diharapkan mampu menjaga dan mendukung stabilitas keuangan negara kita.


Ardhienus, Bekerja di DSSK, Bank Indonesia. Tulisan merupakan pendapat pribadi.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN