Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Lucky Bayu Purnomo

Lucky Bayu Purnomo

Garuda Indonesia, Antara Terbang dan Mendarat

Sabtu, 7 Desember 2019 | 23:23 WIB
Lucky Bayu Purnomo

Jakarta, 5 Desember 2019, saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan kode saham GIAA berada pada harga Rp 500/lembar saham, pukul 10.33 WIB. Sedangkan dalam 52 minggu sebelumnya harga saham GIAA berada pada kisaran level tertinggi Rp 635/ lembar saham dan kisaran level terendah Rp 214/lembar saham.

Kemudian, harga saham perusahaan yang terafiliasi dengan Garuda Indonesia, yaitu PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI.JK) berada pada level Rp 163/lembar saham, dengan kinerja harga saham tertinggi selama 52 minggu sebelumnya di harga Rp 320/lembar saham dan harga terendah Rp 154/lembar saham.

Alhasil, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Garuda Indonesia pun menuai pujian. Akan tetapi, akhir-akhir ini, maskapai penerbangan pelat merah ini tak luput pula menimbulkan kontroversi, seperti persoalan kasus dugaan penyelundupan onderdil. Yakni adanya barang yang diduga ilegal berupa komponen motor Harley Davidson bekas dan dua sepeda Brompton di pesawat baru milik maskapai Garuda Indonesia yang berjenis Airbus A330-900 NEO. Barang-barang tersebut ditemukan saat petugas melakukan pengecekan di hanggar pesawat milik PT GMF AeroAsia Tbk di kawasan Bandara Soekarno-Hatta.

Dampak dari persoalan tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akhirnya mencopot direktur utama Garuda Indonesia yang dinilai terlibat dalam kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton.

Dalam dunia keuangan dan investasi, Garuda Indonesia dan Garuda Maintenance Facility Aero Asia sebagai perusahaan publik (Tbk) semestinya dapat mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) dengan tujuan, yaitu meningkatkan nilai keberlanjutan (sustainability) sehubungan dengan kinerja harga saham sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penerapan GCG dipandang penting karena mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan bagi kinerja perusahaan secara internal ataupun para pemangku kepentingan yang ada di perusahaan maupun di luar perusahaan, seperti contohnya para investor saham.

Dengan demikian, pada waktu berikutnya, publik dapat ikut serta mempertimbangkan sentimen tersebut apakah dapat dikelompokkan sebagai sentimen yang memiliki kadar yang relatif tinggi ataupun rendah. Hal tersebut akan dapat ikut serta menjadi referensi transaksi para investor saham perusahaan tersebut.

Tata kelola perusahaan yang baik meliputi transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency), dan kewajaran (fairness). Sebagai perusahaan publik, aspek keterbukaan informasi menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi pertimbangan dan referensi transaksi. Sebagai penyandang status perusahaan terbuka kiranya dapat menjelaskan latar belakang terjadinya suatu peristiwa, di masa lalu, sehingga para pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan secara objektif untuk masa yang akan datang.

Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari unsur tata kelola perusahaan yang baik, di mana para investor ingin memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu.

Melalui akuntabilitas, perusahaan dapat menetapkan tata cara pengelolaan risiko (risk management) agar dapat mencegah potensi negatif yang dapat terjadi pada saat perusahaan beroperasi, baik dari sisi pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, dan sebagainya.

Akuntabilitas merupakan keterangan hingga kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban per usahaan hingga akhirnya tata kelola dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

Penerapan prinsip akuntabilitas memiliki tujuan untuk memberi kejelasan hak dan kewajiban antara pemegang saham, dewan direksi, dan dewan komisaris.

Sebagai perusahaan publik, perusahaan bersangkutan diharapkan dapat mempertanggungjawabkan aspek pengelolaan perusahaan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang terpadu baik dari lingkungan internal maupun eksternal, guna mewujudkan kinerja perusahaan dan kinerja harga saham yang optimal.

Pertanggungjawaban merupakan kesesuaian pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan dan prinsip korporasi yang terintegrasi dengan baik.

Unsur kemandirian menjadi hal sangat peting pula dalam mendorong tata kelola perusahaan agar tidak memperoleh tekanan ataupun inter vensi dari para pihak yang dipandang dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan. Kemandirian merupakan metode pengelolaan perusahaan dengan tata cara yang profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan undang-undang serta prinsip korporasi yang sehat.

Peristiwa yang dialami oleh suatu perusahaan, terutama sebagai perusahaan publik, tentu mempertimbangkan aspek kewajaran. Apakah suatu peristiwa tersebut dapat terjadi akibat kewajaran atau di luar kewajaran? Apa pula sebab dan akibat yang dialami dari suatu peristiwa yang dapat diduga atau tidak dapat diduga sebelumnya?

Untuk itu, kewajaran merupakan suatu keadilan dan keseimbangan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasar perjanjian dan peraturan undang– undang. Lalu, apakah peristiwa tersebut disebabkan adanya peluang atau memang adanya situasi yang belum diperhitungkan?

Dengan demikian, investor ataupun pemangku kepentingan lainnya dapat mempertimbangkan apakah hal tersebut akan berdampak jangka pendek atau jangka menengah dan jangka panjang. Akhir dari peristiwa ini adalah kebenaran. Untuk lebih jelasnya, saya perlu menjelaskan kembali tentang teori kebenaran.

Ada lima teori kebenaran, yakni teori kebenaran korespondensi atau kesesuaian, teori kebenaran koherensi atau keteguhan, teori kebenaran pragmatis atau kesuksesan, teori kebenaran performatif, dan teori kebenaran konsensus.

Kita bahas lebih dulu apa itu teori kebenaran korespondensi atau kesesuaian. Contoh, apakah rangkaian peristiwa yang terjadi pada suatu perusahaan/korporasi telah terjadi selama ini? Adakah peristiwa lainnya yang terjadi karena persoalan tata kelola perusahaan yang dipandang tidak sesuai sebelumnya?

Untuk memperoleh jaminan kebenaran, maka kesesuaian tersebut harus terjadi. Teori kebenaran koherensi atau keteguhan. Contoh, apakah peristiwa yang terjadi selama ini, akhirnya dapat membawa pikiran kita untuk kembali melakukan tinjauan kembali atas peristiwa pada periode sebelumnya?

Lebih jauh, apakah tindakan tersebut akan memeriksa seluruh struktur pikiran kita untuk menguji kembali apakah peristiwa yang terjadi pada periode sebelunnya telah terjadi secara konsisten atau secara teguh hingga dapat dipercaya sebagai peristiwa yang dapat terjadi kembali apabila tidak adanya pendekatan tata kelola perusahaan yang memadai.

Teori kebenaran pragmatis atau kesuksesan. Contoh, apa pentingnya bagi kehidupan praktis sehubungan peristiwa yang terjadi, apakah memberikan manfaat secara positif atau negatif? Sifat-sifat kebenaran pragmatis dapat diukur dari suatu pernyataan dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis.

Teori kebenaran performatif. Apakah peristiwa yang terjadi berdampak negatif, hingga menyoroti kinerja tata kelola perusahaan. Pada akhirnya, tata kelola dipandang belum memadai karena suatu perusahaan mengalami suatu peristiwa yang akhirnya memberikan dampak negatif.

Teori kebenaran konsensus. Teori ini diulas oleh Thomas Kuhn dalam buku dengan judul The Structure of Scientific Revolutions tahun 1962. Teori ini adalah teori kesepakatan dari lintas ilmu pengetahuan melalui para ilmuwan, di mana saat suatu peristiwa yang dipandang berakibat negatif dapat disepakati oleh para ahli berdasarkan disiplin ilmu pada lintas kompetensi.

Dengan demikian, pendekatan strategi melalui tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja saham GIAA dan GMFI sebagai perusahaan publik. Status sebagai perusahaan public memiliki peran dan tanggung jawab publik sehubungan dengan peristiwa yang terjadi.

Tata kelola perusahaan dan kinerja harga saham Garuda Indonesia pada akhirnya akan memberikan dampak bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya di kemudian hari. Peristiwa yang terjadi di manajemen Garuda Indonesia diharapkan tidak menghalangi cita-cita maskapai pelat merah itu untuk terbang melesat menjadi BUMN incorporated, perusahaan yang memiliki kinerja terpadu di masa yang akan datang.

Lucky Bayu Purnomo, Pendiri LBP Institute

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN