Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ricky Karunia Lubis, Fiskus dan Pelaku Pasar Modal

Ricky Karunia Lubis, Fiskus dan Pelaku Pasar Modal

Hari Pajak dan Cita-cita Kemandirian Negara

Ricky Karunia Lubis, Rabu, 10 Juli 2019 | 10:28 WIB

Hari Pajak diperingati setiap 14 Juli, dimulai sejak 2017 melalui terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 313 tahun 2017, dan tahun ini menginjak usia ketiga. Meskipun hanya diperingati di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Hari Pajak berakar pada sejarah bangsa yang kuat sehinga cepat atau lambat layak diperingati secara nasional. Selain itu, Hari Pajak ini lahir karena peran pajak yang besar bagi negara, berkontribusi hingga 80% terhadap pendapatan negara. Dokumen otentik BPUPKIPPKI yang dibuka terbatas oleh Arsip Nasional RI pada September 2017 menjelaskan peristiwa lahirnya Hari Pajak. Dokumen ini menunjukkan bahwa sejarah pajak dan negara ternyata berkaitan dengan proses pembentukan negara.

Istilah pajak pertama kali disebut oleh Ketua BPUPKI saat itu, Dr Radjiman Wedyodiningrat, dalam suatu sidang panitia kecil tentang keuangan setelah pembacaan pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, yang tanggal itu kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Dr Radjiman Wedyodiningrat menyebut pemungutan pajak harus diatur hukum dalam salah satu dari lima usulannya di sidang panitia kecil tersebut.

Lalu, pada sidang kedua 10-17 Juli 1945, tepatnya pada 12 Juli 1945, panitia kecil mengadakan sidang dengan agenda tiga bahasan, yaitu Rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar (UUD), Rapat Bunkakai Keuangan dan Ekonomi, serta Rapat Bunkakai Pembelaan. Kata “pajak” muncul dalam Rancangan UUD Kedua yang disampaikan pada 14 Juli 1945, yang menyebutkan, “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”. Latar belakang historis inilah yang kemudian menjadi cikal-bakal lahirnya Hari Pajak.

Tantangan 2019

Tax ratio Indonesia masih tergolong rendah, berkutat di level 10-11% sehingga potensi yang dapat digali masih luas. Sebut saja sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkontribusi 64,5% terhadap ekonomi nasional (BPS, 2018). Realisasi penerimaan PPh Final UMKM tahun 2017 adalah Rp 5,73 Triliun, atau 2,2% dari penerimaan PPh pada tahun itu.

Merujuk pada data BPS di atas, jika produk domestik bruto (PDB) Indonesia tahun 2017 sebesar Rp 13.588 triliun, berarti nilai ekonomi UMKM dapat mencapai Rp 8.764 triliun. Tarif PPh Final UMKM pada 2017 adalah sebesar 1%, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2013. Dari data ini, potensi penerimaan PPh UMKM maksimumnya adalah Rp 87,6 triliun.

Sungguh sebuah gap yang amat lebar. Penerimaan pajak masih bertumpu pada sektor industri pengolahan. Pada 2018, sektor ini berkontribusi hingga Rp 315,1 triliun atau 30% terhadap penerimaan pajak. Sektor perdagangan menyusul setelahnya dengan kontribusi Rp 208,52 triliun atau 19,8% terhadap penerimaan pajak.

Di sisi lain, sektor pertambangan mencuri perhatian dengan pertumbuhan mencapai 54%, jauh di atas pertumbuhan 2017 sebesar 35%. Per tumbuhan fantastis ini dipengaruhi bangkitnya harga komoditas batu bara setelah sempat menyentuh level terendah Harga Batu bara Acuan (HBA) di level US$ 50,92 per ton pada Februari 2016.

Kemudian, harga melonjak tajam dalam setahun menyentuh level US$ 101,69 per ton. HBA rata-rata 2018 pun tetap tinggi, di angka US$ 98,96 per ton. Namun, karena tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang tak berkesudahan, salah satu faktor, tampaknya mulai mendinginkan harga komoditas tersebut. Hal ini menyusul proyeksi perlambatan ekonomi dunia yang berimbas pada aktivitas perdagangan dunia, tak terkecuali batu bara sebagai sumber utama devisa kita. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok –tujuan ekspor batu bara terbesar kedua– pun diproyeksi melambat menjadi 6,2% tahun ini dan 6% pada 2020 (IMF, 2019).

Alhasil, HBA Juli 2019 kembali terkoreksi tajam ke level US$ 71,92 per ton, turun 11,73% dibanding HBA Juni 2019 sebesar US$ 81,48 per ton. Melihat realitas ini, capaian penerimaan pajak dari sektor pertambangan pada 2019 tampaknya tak akan secemerlang 2017 dan 2018. Indonesia yang disebut-sebut mengalami gejala deindustrialisasi dini patut mendapatkan perhatian serius, mengingat kontribusi industry pengolahan yang besar terhadap penerimaan pajak. Pertumbuhan industri pengolahan sejak 2014 telah melandai ke bawah 5%.

Pertumbuhan ini ada di bawah pertumbuhan nasional sehingga kontribusinya terhadap PDB ikut melandai, bahkan merosot ke bawah 20% pada 2018. Gejala ini yang kemudian ditanggapi serius oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan ekonominya, mulai dari deregulasi birokrasi, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga pemberian insentif pajak ke sektorsektor produktif.

Oleh sebab itu, tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ke depan tidaklah mudah. Realisasi penerimaan pajak tidak terlepas dari kondisi ekonomi domestik dan global yang tidak dapat diprediksi secara pasti. Inilah yang menjadi pijakan utama dalam membangkitkan kesadaran pajak yang harus diikuti oleh konfigurasi hokum yang jelas dan lengkap. Perluasan basis pajak, terutama pada sector UMKM, merupakan upaya yang logis untuk ditempuh. Yang jelas, kebijakan pajak tidak boleh menghambat laju ekspansi ekonomi, apalagi di tengah perlambatan dan ketidakpastian ekonomi dunia saat ini. UMKM merupakan basis ekonomi yang cukup tangguh dari gejolak eksternal, berbeda dengan komoditas dan manufaktur.

Insentif dan Multiplier Effects

Insentif diberikan ke seluruh lapisan pemangku kepentingan. Mulai Januari 2016, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dinaikkan 50% menjadi Rp 54 juta setahun untuk orang pribadi TK/0. Kenaikan ini diharapkan mampu meningkatkan konsumsi masyarakat karena PPh yang dipotong oleh pemberi kerja menjadi lebih kecil.

Tak heran, realisasi PPh 21 tahun 2016 merosot 4,65% menjadi Rp 109,15 triliun. Namun, dampak ini hanya berlangsung di tahun tersebut karena sejak 2017 realisasi PPh 21 berhasil menanjak, yakni menjadi Rp 117,76 triliun pada 2017 dan Rp 134,91 triliun pada 2018.

Tak berhenti di situ, pada 2018 pemerintah turut memberikan insentif penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% kepada UMKM yang layak disebut soko guru ekonomi saat ini. Pemerintah berharap, insentif ini mampu mendorong reinvestasi yang lebih besar terhadap bisnis sehingga mengakselerasi pelaku UMKM untuk naik kelas menjadi pengusaha kelas atas beromzet di atas Rp 4,8 miliar setahun.

Dalam skala yang lebih besar, pemerintah juga merelaksasi berbagai kebijakan fiskal lain, salah satunya untuk manufaktur. Melalui PMK nomor 150 tahun 2018, pemerintah memperluas sektor usaha yang menerima fasilitas tax holiday. Defisit transaksi berjalan (CAD) sejak 2012 hingga triwulan I-2019 menjadi alarm untuk menggenjot investasi guna membiayai ekonomi, mengingat tabungan domestik yang masih kecil, hanya 32-33% terhadap PDB. Tak ayal, CAD yang terus membengkak, bahkan mencapai US$ 31,05 mlliar pada 2018 dan US$ 6,9 miliar pada triwulan I-2019, meningkatkan ketergantungan Indonesia pada aliran dana pada neraca modal dan finansial. Namun sayangnya, aliran modal masuk ke Indonesia masih didominasi investasi portofolio sebesar US$ 5,4 miliar, sementara investasi langsung hanya US$ 5,1 miliar.

Selain pemberian insentif, upaya-upaya yang ditempuh DJP menunjukkan hasil positif. Sejak 2015, DJP melakukan sinergi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melalui program joint audit. Hasilnya, pada 2018, nilai tagihan pajak dan bea cukai menembus Rp 2,3 triliun dan telah terealisasi Rp 908,4 miliar. Angka ini melonjak dari nilai tagihan pada tahun 2017 sebesar Rp 459,14 miliar.

Di samping itu, rasio keterperiksaan wajib pajak (WP) yang diukur melalui audit coverage ratio (ACR) naik menjadi 3,23% untuk WP Badan dan 0,63% untuk WP OP. Angka ini menanjak dibanding realisasi ACR 2017 sebesar 2,87% untuk WP Badan dan 0,45% untuk WP OP.

Upaya strategis nontradisional lain adalah pemanfaatan data keuangan WP yang selama ini belum dilaporkan dalam SPT Tahunan, baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Tahun 2018, DJP telah mengirimkan data informasi ke 54 negara dan menerima dari 66 negara. Tahun ini, DJP akan mengirimkan data informasi ke 81 negara dan menerima dari 94 negara.

Untuk itu, akan semakin banyak data informasi keuangan yang dapat dimanfaatkan DJP untuk menguji kepatuhan WP yang selama ini banyak menyimpan harta di luar negeri. Firma konsultan Mc- Kinsey yang berbasis di Amerika Serikat sebelumnya mencatat, harta WNI yang tersimpan di luar negeri mencapai US$ 250 miliar atau setara Rp 3.520 triliun.

Menuju Kemandirian

Pembangunan negara dibiayai dari dua sumber utama: pajak dan utang. Kala belanja melebihi pendapatan, utang menjadi keniscayaan. Negara sebesar Indonesia membutuhkan pembiayaan yang besar pula, sama halnya negara berpenduduk besar lain seperti Tiongkok, India, dan Amerika Serikat.

Rasio utang terhadap PDB memang secara bertahap menanjak mendekati 30% terhadap PDB, diikuti Utang Luar Negeri (ULN) yang turut merangsek ke 37% terhadap PDB, akibat keringnya likuiditas dan mahalnya biaya berutang di dalam negeri. Namun, utang tersebut seyogianya adalah utang produktif yang hasilnya kelihatan dan masih jauh di bawah threshold UU Keuangan Negara, 60% terhadap PDB.

Sayangnya, pemerintah tidak bisa begitu saja menaikkan tariff pajak karena akan menghambat laju ekonomi, apalagi di tengah ketidakpastian dunia saat ini. Pemerintah mesti merespons isu-isu tersebut dengan merelaksasi berbagai kebijakan yang mampu mendorong ekspansi ekonomi, terutama pada kebijakan fiskal. Oleh sebab itu, solusi paling ideal yang dapat ditempuh adalah menggenjot penerimaan pajak melalui cara-cara nontradisional, seperti yang telah terpapar pada bagian awal tulisan ini.

Di sinilah letak sentral menuju kemandirian tersebut, yaitu melalui kesadaran pajak yang diikuti pengawasan dan penegakan hukum yang proporsional terhadap para wajib pajak yang belum patuh. Porsi penerimaan pajak yang besar terhadap pendapatan Negara tidak hanya terjadi pada Indonesia. Negara lain di belahan dunia pun bergantung pada penerimaan pajak (termasuk bea dan cukai). Amerika Serikat bergantung 63% dari penerimaan pajak, didominasi oleh PPh Orang Pribadi sebesar US$ 1,65 triliun. Singapura mengalami hal serupa, di mana penerimaan pajak menyumbang 65% terhadap pendapatan negaranya, dengan kontribusi terbesar bersumber dari PPh Badan 13,6 miliar dolar Singapura. Pendapatan Negara Malaysia pun demikian, 74%-nya bersumber dari penerimaan pajak. Artinya, peran serta warga Negara adalah kunci membangun Negara secara berkelanjutan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara lain.

Ricky Karunia Lubis Staf Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. (Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis, tidak mewakili instansi tempat penulis bekerja).

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN