Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Marwan Batubara

Marwan Batubara

Harus Gas Harus Disubsidi

Marwan Batubara, Rabu, 13 November 2019 | 11:05 WIB

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) baru saja menolak usul PGN menaikkan harga gas untuk sektor industri. Sebelumnya, pada 23 Oktober, PGN menerbitkan surat edaran bahwa harga gas industri akan naik terhitung 1 November 2019. Bahkan, karena tidak pernah naik sejak 2013, rencana kenaikan sebetulnya sudah diusulkan sejak 1 Oktober 2019. Namun karena alasan “teknis”, rencana tersebut ditunda.

Pemerintah menolak usul PGN karena yakin biaya produksi hasil industri dalam negeri bertambah besar jika harga gas naik. Sikap pemerintah ini tampaknya diambil terutama setelah mendengar penolakan kalangan industri (Kamar Dagang dan Industri/Kadin) yang menyatakan tidak akan membayar tambahan biaya akibat kenaikan harga gas.

“Kalau harga gas naik, costnya jadi tambah naik nanti harga jual (produk) dia enggak bisa bersaing kalau diekspor dengan negara lain produk yang sama,” kata Pelaksana Tugas Dirjen Migas Djoko Siswanto, Rabu (30/10/2019).

Pembatalan kenaikan harga tersebut tentu saja disambut baik kalangan industri, dan sebagian besar anggota masyarakat. Di manapun, jika terjadi kenaikan pada salah satu komponen produksi, maka harga barang yang diproduksi akan terdampak naik, dan ujungnya konsumen pemakailah yang akan menanggung beban kenaikan. Belum lagi bahwa kenaikan harga juga akan berdampak pada naiknya inflasi yang ujungnya juga harus ditanggung rakyat.

IRESS memahami keberatan kalangan industri dan Kadin atas rencana kenaikan harga gas oleh PGN. Kadin menyatakan, di satu sisi kondisi persaingan bisnis saat ini semakin ketat, terutama dengan negara-negara di Asean.

Di sisi lain, sektor industri telah terbebani dengan biaya investasi yang besar, permintaan yang menurun, dan masih tingginya harga gas, serta prospek terjadinya resesi ekonomi di Indonesia akibat kondisi ekonomi dunia yang memburuk. Situasi ini akan semakin sulit jika harga gas justru dinaikkan.

Selain itu, pemerintah pernah berjanji akan menurunkan harga gas. Pada 7 Oktober 2015, pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi III, yang antara lain bertujuan mengatasi pelemahan ekonomi dengan mendorong daya saing dunia usaha melalui penurunan biaya energi berupa BBM, listrik dan gas. Disebutkan harga gas lapangan gas baru adalah sebesar US$ 7 per million metric british thermal unit (MMBTU). Harga gas lapangan lama untuk sektor industri (petrokimia, baja, keramik, kaca, dll) akan diturunkan setelah diterbitkannya peraturan rujukan, dan diharapkan efektif mulai 1 Januari 2016.

Sebagai tindak lanjut Paket Kebijakan Eknomi III, pemerintah antara lain menerbitkan Perpres No 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, pada 3 Mei 2016. Lebih lanjut dari terbitnya Perpres No 40 tersebut, pada 4 Oktober 2016, Presiden Jokowi juga menginstruksikan penurunan harga gas untuk industri nasional menjadi sekitar US$ 5-6 per MMBTU. Instruksi itu dikeluarkan karena harga gas untuk industri di Indonesia saat itu tergolong tinggi, berkisar US$ 9-13 per MMBTU, atau US$ 3-4 lebih mahal dibanding harga gas di Asean.

Ternyata setelah tiga tahun berlalu, harapan akan turunnya harga gas sektor industri belum sepenuhnya terjadi. Ketika harga gas tidak kunjung turun ke level US$ 6 per MMBTU, akan menjadi tidak kredibel jika pemerintah justru menaikkan harga lebih besar dari US$ 8,3 per MMBTU, yang berlaku saat ini.

Sehingga penolakan pemerintah atas usul kenaikan harga gas oleh PGN cukup wajar dan dapat diterima jika hanya melihat pada sisi di ujung konsumen saja.

Namun, dengan batalnya kenaikan harga gas per 1 November 2019, dapat diartikan bahwa PGN harus menanggung beban subsidi yang seharusnya menjadi tugas pemerintah.

PGN tampaknya harus menanggung biaya operasi cukup besar, tidak mampu mengkompensasi biaya penyusutan sarana, apalagi jika harus membangun infrastruktur baru. Dengan beban subsidi harga tersebut, survival PGN terancam, kemampuan memperluas jaringan pipa transmisi, pipa distribusi dan membangun penerima LNG akan jauh berkurang. Apalagi jika harus berperan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional yang faktanya menjadi semakin rapuh.

Saat ini, harga gas nasional yang termasuk tinggi di Kawasan Asia Timur adalah kondisi faktual tak terbantahkan. Per Oktober 2019 harga gas rata-rata di Indonesia US$ 8,3 per MMBTU, Malaysia US$ 6 per MMBTU, Thailand US$ 7,5 per MMBTU, Vietnam 7,5 per MMBTU dan Tiongkok US$ 8 per MMBTU. Apalagi jika dibandingkan dengan harga gas di AS sebesar US$ 2,73 per MMBTU. Harga spot gas/LNG pun saat ini cukup rendah karena banjir pasokan antara lain dari AS, Qatar, Iran, Australia dan Papua New Guinea. Dalam kondisi pasar terbuka dan liberal seperti saat ini, naik turunnya harga energi terutama minyak dan gas, tentu saja menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian dan daya saing industri nasional.

Karena itu, pemerintah tidak bisa mencari-cari alasan untuk mencoba menjustifikasi kenaikan harga gas, karena faktanya Negara-negara lain mampu menawarkan harga lebih murah. Karena itu, harga gas di Indonesia perlu tetap kompetitif. Apalagi Indonesia pun merupakan negara produsen gas bumi. Namun, kepentingan survival PGN dan peningkatan ketahanan energi pun tidak boleh dilupakan.

Solusi Masalah

Karena harga gas perlu ditahan untuk tidak naik atau diturunkan jika dianggap perlu dan memungkinkan, maka harga gas industri perlu disubsidi. Selain itu, langkah-langkah perbaikan perlu pula dilakukan pada sektor industri itu sendiri dan juga di sisi midstream yang dijalankan oleh BUMN atau PGN. Berarti pemerintah, dunia industri dan BUMN perlu mengambil langkah-langkah solutif secara bersama dan terintegrasi seperti diuraikan berikut ini.

Pertama, pada sisi pemerintah, langkah terpenting adalah pemberian subsidi melalui berbagai cara tanpa mengorbankan BUMN. Faktanya sejumlah negara telah menyubsidi dunia industrinya demi memenangi persaingan global atau regional, maka pemerintah Indonesia pun harus melakukan hal yang sama. Bentuk subsidi tersebut dapat berupa alokasi anggaran subsidi di APBN, insentif pajak atau pengurangan pendapatan bagian negara dari sektor hulu.

Alokasi anggaran gas di APBN dan pemberian insentif pajak guna penurunan harga gas perlu dikaji lebih mendalam. Hal yang sangat mungkin dijalankan segera adalah pengurangan bagian negara dari sisi hulu produksi gas. Pemerintah pun dapat menurunkan harga yang sudah disepakati dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) jika dasarnya relevan.

Salah satu yang patut di-exercise adalah KKKS Blok Corridor dengan ConocoPhillips (COPI). KKS Blok Corridor ditandatangani pada 21 Desember 1983 dengan harga jual gas US$ 1,85 per MMBTU. Dalam KKS termuat ketentuan bahwa harga gas bukan subject to review dan tidak diindeksasi dengan harga minyak. Artinya harga gas akan dapat bertahan sampai 2023.

Ternyata pada 2004, harga gas tersebut “dibolehkan” naik oleh pemerintah menjadi US$ 2,6 per MMBTU. Malah tahun 2017, harga tersebut dinaikkan lagi dari US$ 2,6 per MMBTU menjadi US$ 3,5 per MMBTU atau naik US$ 0,9 per MMBTU.

Pemerintah menaikkan harga gas tersebut dengan alasan rendahnya harga kontrak dalam KKS, kebutuhan insentif bagi investasi di sektor hulu dan naiknya harga gas dunia. Dengan kenaikan tersebut, pemerintah dan COPI menikmati tambahan penerimaan yang cukup signifikan, sesuai skema bagi hasil 70% berbanding 30%.

Sebagai pemilik SDA migas, tentu saja peningkatan penerimaan negara tersebut dapat dipahami dan disambut baik. Namun pada sisi pasokan ke midstream, harga yang harus dibayar oleh PGN meningkat US$ 0,9 pe MMBTU. Sementara harga jual PGN kepada konsumen dilarang pemerintah untuk dinaikkan. Dengan kondisi demikian, maka tak heran jika pada Annual Report 2018 kita membaca adanya kenaikan biaya operasi PGN sekitar US$ 120 juta atau naik 52% dibanding tahun 2017, terutama karena naiknya harga beli gas Blok Corridor.

Pemerintah dan kontraktor asing memperoleh tambahan pendapatan di Blok Corridor, terutama karena merujuk pada harga gas dunia yang naik. Padahal tren harga gas global tidak selalu mengarah naik, tetapi naik dan turun. Bahkan banjir gas dan LNG global saat ini telah membuat harga gas turun signifikan. Jika berniat untuk berpikir fair dan waras, mestinya pemerintah pun harus siap pula menurunkan harga gas Blok Corridor yang sudah terlanjur dinaikkan tersebut. Malah akan relevan dan adil jika harga tersebut diindeksasi terhadap harga gas dunia dan harga-harga energy jenis lain.

Dengan begitu, harga gas US$ 6 per MMBTU yang dijanjikan pemerintahan Jokowi 2016 lalu –untuk beberapa waktu/bulan– dapat terpenuhi. Salah satu masalah yang dihadapi Indonesia guna menghasilkan kebijakan migas yang fair, kompetitif, transparan dan berkelanjutan adalah kesiapan koordinasi antarkementerian/ lembaga dan independensi dari pengaruh KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dan oligarki. Lembaga/ kementerian terkait mestinya bebas dari kepentingan sektoral memburu key performance indicator (KPI) masing-masing, dibanding berkoordinasi guna memberi solusi atas permasalahan harga gas.

Begitu pula dengan kepentingan oligarki yang tampaknya cukup dominan mendukung kepentingan kontraktor dan abai terhadap kepentingan rakyat dan BUMN, seperti terjadi pada penaikan harga gas dan perpanjangan kontrak Blok Corridor yang merampas hak BUMN. IRESS telah melaporkan dugaan KKN dalam perpanjangan kontrak tersebut ke KPK pada 25 Juli 2019.

Berdasarkan kajian Kemenperin pada 2015, jika harga gas industry diturunkan 10%, penerimaan Negara akan berkurang Rp 8,15 triliun. Namun penerimaan pajak akan meningkat Rp 12,9 triliun dan total output perekonomian naik Rp 72,4 triliun. Pada skenario lain, jika harga gas diturunkan 20%, maka penerimaan negara turun Rp 16,3 triliun. Namun, penerimaan pajak meningkat Rp 25,9 triliun, sedang total output perekonomian bertambah Rp 144,8 triliun.

Berbagai peningkatan ini mestinya menjadi pertimbangan agar Presiden Jokowi dapat menghilangkan masalah miskoordinasi dan kepentingan sektoral antarlembaga.

Kedua, pada sisi industri pengguna gas, perlu dilakukan review menyeluruh terhadap kontribusi biaya energi terhadap biaya produksi tiap-tiap jenis industri. Pemerintah, termasuk Kemenperin dan KESDM bersama Kadin mestinya mengkaji bersama guna memperoleh nilai biaya gas yang objektif dan transparan atas tiap-tiap jenis industri. Setelah itu, melakukan indeksasi atau koefisien harga terhadap harga pool/ acuan gas tertentu. Tergantung jenis industrinya, saat ini kontribusi komponen biaya gas berkisar 17-30% terhadap biaya produksi.

Dengan adanya indeksasi/koefisien harga, maka jumlah subsidi yang akan dikeluarkan pemerintah bisa lebih rendah, tepat sasaran dan dapat dinikmati rakyat sebagai konsumen dengan adil, tidak justru dinikmati pengusaha industri tertentu karena harga gasnya mura

Ketiga, pada sisi BUMN, PGN mestinya memberikan informasi tentang pricing sesuai peraturan yang berlaku. Faktanya sejak 2009 sejumlah peraturan pemerintah (PP) dan Permen ESDM telah diterbitkan untuk dijadikan pedoman legal bagi PGN menetapkan harga gas. PP No 30/2009 telah memuat ketentuan harga gas ditetapkan pemerintah. Permen No 58/2017 memuat ketentuan harga gas ditetapkan pemerintah, dengan formula 11% IRR dan Biaya Niaga 7% HPP. Batasan pricing tersebut disempurnakan lebih lanjut dengan terbitnya Permen ESDM No 14/2019 yang memperhitungkan nilai ekonomis sarana menjadi 30 tahun, guna menekan biaya lebih rendah.

Sesuai 7 atau 8 buah peraturan (PP dan Permen) yang telah terbit, PGN membuat kajian dalam rangka penyesuaian harga gas. Harga gas yang berlaku saat ini ditetapkan pada 2013 yaitu US$ 9,16/MMbtu. Padahal PGN perlu mengkompensasi kenaikan biaya harga gas hulu 3% per tahun dan biaya O&M sebesar 4,6% per tahun, sejak 2013. PGN pun perlu memperoleh penyesuaian harga guna menjamin pengembalian investasi dan kelangsungan bisnis. Karena itu, kenaikan harga yang diajukan PGN per 1 November 2019 adalah hal yang wajar.

Namun, sebelum mengeluarkan harga final yang benar-benar wajar, PGN perlu mengeluarkan komponen biaya unit-unit usaha yang tidak relevan atau merugikan seperti bisnis hulu migas (SAKA) dan FSRU Lampung. Setelah itu, karena harga tidak (boleh) naik, maka pemerintahlah yang harus mengkompensasi PGN berupa subsidi, agar harga gas nasional tetap bisa bersaing dan dapat pula mendukung industri nasional bersaing di kancah regional dan global.

Disimpulkan, IRESS mengusulkan diberlakukannya subsidi harga oleh pemerintah, indeksasi harga per jenis industry oleh Kadin dan review komponen biaya oleh PGN.

Marwan Batubara, Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA