Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Nirwono Joga, Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan

Nirwono Joga, Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan

Hutan, Air, dan Peradaban Ekologis

Sabtu, 20 Maret 2021 | 22:43 WIB
Nirwono Joga *)

Di tengah pandemi Covid-19, pada waktu berurutan masyarakat memperingati Hari Hutan Sedunia/HHD (21 Maret) dan Hari Air Sedunia/HAD (22 Maret). Tahun ini, HHD mengangkat tema “Forest restoration: a path to recovery and well-being”, sedangkan HAD bertemakan “Valuing Water”. Tujuan peringatan hari-hari itu adalah membangun kesadaran akan pentingnya melestarikan hutan untuk menjamin keberlanjutan (sumber) air bagi kehidupan kita dan kota.

Bencana banjir yang melanda berbagai daerah di Nusantara menunjukkan ada yang salah dalam tata kelola hutan dan air selama ini. Pelanggaranrencana tata ruang dari hulu ke hilir telah mengakibatkan kerusakan kawasan resapan air dan memicu banjir berulang. Banjir semakin sering seiring menyusutnya ruang terbuka hijau (RTH) sebagai kawasan resapan air, salah satunya hutan.

Defisit RTH, ribuan hektare kawasan resapan air telah berganti fungsi menjadi kawasan permukiman, industri, dan komersial. Alih fungsi kawasan resapan air terbukti memperparah banjir. Pelanggaran peruntukan lahan yang kian menghilangkan kawasan resapan air, membawa konsekuensi logis bencana banjir tak kunjung usai.

Peringatan HHD dan HAD harus menjadi momentum bagi pemerintah dan semua pihak terkait untuk mengembangkan kota hutan yang ramah air. Pemerintah dapat mendorong pengembangan dari konsep hutan (di dalam) kota/kabupaten menjadi kota/kabupaten (di dalam) hutan. Lalu langkah apa yang harus dilakukan?

Pertama, pemerintah kota/ kabupaten yang memiliki wilayah perbukitan dan pegunungan luas bertugas melindungi sumber-sumber mata air di hulu. Konservasi hutan lindung dengan skema imbal jasa ekologis kepada daerah sekitar yang mendapatkan manfaat ekologis. Izin pembangunan di kawasan hutan lindung ini harus diseleksi secara ketat.

Sungai-sungai yang berhulu di pegunungan dan mengalir ke bawah harus tetap dijaga kelestariannya. Bantaran sungai dibenahi bebas dari bangunan dan permukiman warga. Situ, danau, embung, atau waduk (SDEW) yang tersebar di kaki gunung dikonservasi, direvitalisasi, dan dioptimalkan sebagai daerah tangkapan dan resapan air alami.

Kedua, pemerintah kota/kabupaten yang berupa daratan didorong membangun hutan kota lebih banyak lagi dalam kota/kawasan perkotaan. Jika dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 29-30 telah mengamanatkan luasan RTH kota/ kawasan perkotaan minimal sebesar 30%, maka dalam konsep kota hutan justru dibalik, yakni penyediaan RTH, termasuk keberadaan hutan kota di dalamnya, ditargetkan 70%, sehingga daerah yang boleh dikembangkan/dibangun hanya berkisar 30%.

Konsep ini yang akan menjadi landasan pembangunan calon Ibu Kota Negara (IKN) yang di ka wa san hutan Kabupaten Penajam Pa ser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegera.

Jika pemerintah memang berencana membangun kota hutan (kota rimba, istilah yang digunakan di IKN), maka pe merintah harus didorong pula untuk mengembangkan kota hutan yang potensial, semisal di ibu kota provinsi di luar Pulau Jawa, seperti di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua sebagai upaya restorasi hutan.

Ketiga, selaras Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumah an Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, pemerintah daerah didorong melakukan restorasi sungai dan revitalisasi SDEW secara menyeluruh. Pemerintah melakukan pengerukan untuk memperdalam dan memperlebar badan sungai ke ben tuk ideal/normal/alami yang berkelakkelok, serta mengoptimalkan kapasitas daya tampung air.

Mereka dapat menanam pohon di bantaran untuk menambah luasan RTH sungai, melengkapi plaza ruang publik, jalan inspeksi sekaligus untuk jalur sepeda dan jogging track. SDEW di sepanjang koridor sungai harus direvitalisasi sebagai daerah penampung air serta cadangan air bersih.

Badan air SDEW dikeruk, diperdalam kapasitas daya tampung airnya, serta tepian ditanami beragam vegetasi dan pepohonan. Hutan kota SDEW ber fungsi menurunkan rembesan horizontal, menahan tanah longsor, menurunkan suhu, menahan air dan memperbaiki kualitas baku mutu air, serta meningkatkan kualitas ekosistem dan keragaman satwa liar.

Keempat, pemerintah kota/ kabupaten pesisir dapat mengembangkan konsep kota hutan pesisir. Kawasan pesisir pantai merestorasi selebar 500 meter ke arah daratan, dibebaskan dari bangunan dan permukiman, serta dikembangkan menjadi hutan mangrove. Hutan mangrove berfungsi meredam limpasan air laut (banjir rob), mengadang abrasi pantai, mengurangi daya terjang tsunami, memperbaiki kualitas air, memproduksi oksigen, serta habitat ekosistem mangrove yang kaya keanekaragaman hayati (udang, kepiting, ikan). Pembangunan kota hutan yang terpadu dari hulu (konservasi hutan lindung), daratan (hutan kota), hingga hilir (hutan mangrove) akan membentuk rantai

hutan dari puncak ke pantai yang kuat. Dengan merestorasi (melestarikan) hutan dari hulu ke hilir, maka akan menjamin keberlanjutan air sebagai wujud upaya menghargai (memuliakan) air bagi ke hi dupan kita dan kota. Pada saat bersamaan genangan (banjir) tinggal kenangan.  

*) Kepala Pusat Studi Perkotaan.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN